Dokumen tersebut memberikan panduan tentang perizinan berusaha bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Dokumen tersebut menjelaskan persyaratan perizinan berusaha seperti NIB dan STPW serta kewajiban dalam kemitraan dengan UMKM seperti pelatihan, konsultasi, dan bantuan permodalan.

1. PERIZINAN
BERUSAHA BAGI
PELAKU USAHA
TOKO SWALAYAN
DAN PUSAT
PERBELANJAAN
Selasa, 23 November 2021
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Madiun

2. DASAR HUKUM
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Permendag No. 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
Permendag No. 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan & Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern

3. Memberi pemahaman tentang arti
pentingnya perizinan berusaha bagi
toko swalayan/pusat perbelanjaan
Tujuan :

4. Sarana perlindungan hukum
Bukti kepatuhan terhadap
aturan hukum
Mempermudah
pengembangan usaha
Mengapa Harus Mengurus Perizinan Berusaha?

5. Apa Saja Yang Harus Saya Siapkan?
NIB (Nomor Induk Berusaha)
(melalui oss.go.id)
STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba)
Surat Permohonan ke
Walikota
(sebelum mengurus perizinan)

6. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
Persyaratan :
1. Perjanjian Waralaba yang memuat
paling sedikit materi atau klausula:
• nama dan alamat para pihak;
• jenis Hak Kekayaan Intelektual;
• kegiatan usaha;
• hak dan kewajiban Pemberi Waralaba
Lanjutan dan Penerima Waralaba
Lanjutan;
• bantuan, fasilitas, bimbingan
operasional, pelatihan, dan pemasaran
yang diberikan oleh Pemberi Waralaba
Lanjutan kepada Penerima Waralaba
Lanjutan;
• wilayah usaha;
• jangka waktu Perjanjian Waralaba;
• tata cara pembayaran imbalan;
• penyelesaian sengketa;
• tata cara perpanjangan dan pengakhiran
Perjanjian Waralaba;
• jaminan;
• jumlah gerai/tempat usaha yang akan
dikelola oleh Penerima Waralaba
Lanjutan.
2. Prospektus penawaran waralaba
yang memuat paling sedikit materi
atau klausula:
• Data identitas Pemberi Waralaba
Lanjutan;
• Legalitas Usaha;
• Sejarah Kegiatan usahanya;
• Struktur organisasi Pemberi
Waralaba Lanjutan;
• Laporan Keuangan 2 (dua) tahun
terakhir;
• Jumlah Tempat Usaha;
• Daftar Penerima Waralaba Lanjutan;
• Hak dan Kewajiban Pemberi
Waralaba Lanjutan;
• Hak Kekayaan Intelektual.
3. Formulir data teknis Surat
Tanda Pendaftaran
Waralaba bagi: Penerima
Waralaba Lanjutan Berasal
dari Waralaba Dalam Negeri
Jangka waktu
pemenuhan persyaratan
- (Tidak Ada)

7. •Menggunakan logo waralaba;
•Menyampaikan laporan kegiatan usaha waralaba kepada
Kabupaten/Kota Setempat setiap tahun paling lambat tanggal
30 Juni tahun berikutnya;
•Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri
Perdagangan melalui Lembaga OSS apabila sudah tidak
menjalankan kegiatan usaha waralaba;
•Menyampaikan laporan secara tertulis apabila terdapat
perubahan Perjanjian waralaba melalui Kementerian/ Lembaga.
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
Kewajiban :

8. Kemitraan dengan UMKM
Dalam pengembangan
Kemitraan antara Pusat
Perbelanjaan dan/atau Toko
Swalayan dengan UMKM,
dilakukan dalam bentuk
penyediaan fasilitasi berupa :
a. Pelatihan;
b. Konsultasi;
c. Pasokan barang;
d. Permodalan; dan/atau
e. Bentuk bantuan lainnya.
Kemitraan dalam mengembangkan
UMKM dapat dilakukan dengan
pola perdagangan umum dan/atau
waralaba
Pola perdagangan umum dapat
dilakukan dalam bentuk :
a. Kerja sama pemasaran;
b. Penyediaan lokasi usaha;
c. Penyediaan pasokan;
Kemitraan dengan pola waralaba
dilakukan berdasarkan peraturan
perundang-undangan mengenai
waralaba

9. Terima Kasih