Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to OPTIMASI-SPM
Similar to OPTIMASI-SPM (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
OPTIMASI-SPM
- 1. OPTIMALISASI CAPAIAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENYELARASAN INDIKATOR SPM BIDANG PENDIDIKAN Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Oleh : SUHARYANTO,SP,MT Analis Kebijakan Ahli Madya Subtansi Pendidikan Ditjen Bina Pembangunan Daerah
- 2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pasal 18: Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal UU 23 2014 AMANAT PENERAPAN SPM Pendidikan Pekerjaan Umum Kesehatan Perkim Sosial Trantibumlinmas URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB PILIHAN Pelayanan Dasar Non Pelayanan Dasar 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 4. Perumahan rakyat dan permukiman 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 6. Sosial 1. Tenaga kerja 2. Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan Hidup 6. Administrasi dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat Desa/PMD 8. Pengendalian Penduduk dan KB 9. Perhubungan 10. Komunikasi-Informasi 11. Koperasi dan UKM 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan dan Olahraga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan, dan 18. Arsip Potensi, Ketenagakerjaan, Penggunaan Lahan 1.Kelautan dan Perikanan 2.Pariwisata 3.Pertanian 4.Kehutanan 5.Energi dan Sumberdaya Mineral 6.Perdagangan 7.Perindustrian, dan 8.Transmigrasi Butir 2: Pelaksanaan berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Butir 3 : Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah.
- 3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia UU 6/2021 APBN 2022 Pasal 12 Ayat (1) Huruf a DAK Fisik adalah dana APBN kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan PN, berupa penyediaan Sarpras PELAYANAN DASAR publik, baik untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian PN maupun percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Pasal 12 Ayat (1) Huruf b DAK Nonfisik adalah dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan PELAYANAN DASAR publik yang menjadi urusan daerah. AMANAT PEMBIAYAAN PENERAPAN SPM Pasal 130 (1) : DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Pasal 144 (1) : Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). UU 1/2022 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 141 ayat 1 Pemda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
- 5. Pendidikan Menengah KewenanganPelaksanaanStandarPelayananMinimal ProvinsiPapua SPM PENDIDIKAN Jenis Mutu Pendidikan Khusus PAUD Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan Kualitas Jumlah 5-6 Tahun 4-18 Tahun 16-18 Tahun 7-15 Tahun 7-18 Tahun BARANG/JASA PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN Pemenuhan Pelayanan dasar Minimal Penerima (WNA) Provinsi Kab/Kota
- 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PAPUA (1) Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua PENDIDIKAN NO SUBURUSAN PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 1 Manajemen Pendidikan a. Pengelolaan pendidikan khusus b. Pengelolaan akademik komunitas c. Penyediaan data peserta didik sesuai dengan kewenangannya d. Penyediaan pembiayaan pendidikan diprioritaskan untuk menjamin setiap OAP memperoleh pendidikan mulai pendidikan anak usia dini sampai tingkat pendidikan tinggi tanpa dipungut biaya. e. Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan’ f. Pelibatan Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya masyakarat, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan. g. Pemberian beasiswa ikatan dinas diprioritaskan bagi OAP pada bidang yang diperlukan di Provinsi Papua melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang memenuhi syarat. h. Menyelenggarakan layanan pendidikan tambahan yang diprioritaskan bagi OAP untuk membantu penyiapan memasuki a. Pengelolaan pendidikan anak usia dini. b. Pengelolaan pendidikan dasar. c. Pengelolaan pendidikan menengah. d. Pengelolaan pendidikan nonformal e. Penyediaan pendidikan layanan diprioritaskan bagi OAP yang: 1) Memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; 2) Berada di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbataasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana social, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. f. Penyediaan data peserta didik sesuai dengan kewenangannya g. Pemberian beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang
- 7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PAPUA (3) Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua PENDIDIKAN NO SUBURUSAN PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 3 Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Pemindahan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. e. Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat. f. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat atau sebaliknya. g. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. h. Penjaminan kesejahteraan dan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. i. Pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. j. Menetapkan kebijakan afirmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan/atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. d. Pemindahan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota. e. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. f. Penjaminan kesejahteraan dan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. g. Pemenuhan kebutuhan pendidik sesuai dengan kewenangannya dengan kualifikasi paling rendah lulusan pendidikan menengah dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 (dua) tahun di lembaga pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. h. Pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal PENJELASAN I. UMUM ALINEA 5. SPM menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja pemerintah daerah yg menjadi prioritas utama apalagi kinerja pemerintah tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara 8 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
- 9. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI Kemendagri Bagian I Umum BAB II Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB III Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB IV Pelaporan BAB V Pembinaan Dan Pengawasan BAB VI Pendanaan Bagian II Tahapan Tim penerapan SPM (Provinsi) Tim penerapan SPM (Kabupaten/kota) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan di daerah kab/kota Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan di daerah kab/kota Menteri melalui Bina Bangda melakukan umum sedangkan K/L melakukan pembinaan secara khusus Menteri melalui Itjen melakukan pengawasan SPM di Provinsi Pendanaan binum di pusat APBN, Pemda APBD, dan sumber lain yang sah dan tak mengikat. Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan di masukkan kedalam Sistem Pelaporan SPM berbasis aplikasi. Bagian III Penghitungan Pencapaian SPM Indeks Pencapaian SPM Penerapan dan penghitungan pencapaian SPM dalam lampiran Capaian Mutu Capaian Penerima Tim Penerapan SPM -> Kep KDH Rencana aksi Penerapan SPM -> Perkada Capaian SPM merupakan dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendagri 100/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB I KETENTUAN UMUM BAB VII KETENTUAN PENUTUP LAMPIRAN Lampiran A Lampiran B Lampiran C Lampiran D Target dan Indikator Pencapaian SPM: (Ditambahkan Mutu minimal layanan dasar, untuk semua urusan) Penghitungan Pencapaian SPM (Lampiran baru) Pelaporan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Disempurnakan) Format Tahapan Penerapan SPM • Pengumpulan data • Penghitungan Kebutuhan • Perencanaan • Pelaksanaan • Rekapitulasi (Lampiran baru) Pasal 2,3 Pasal 4-13 Pasal 14,15 Pasal 16-22 Pasal 23-26 Pasal 27-28 Pasal 29 Pasal 30-31 Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan kepada Menteri melalui GWPP. Laporan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri secara triwulan. Ketentuan sistematika pelaporan SPM tercantum dalam Lampiran Pasal 1 Sistematika Isi Permendagri 59/2021 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
- 10. Capaian SPM Bidang Pendidikan Demand Side Pemenuhan Hak anak usia pendidikan (5-6 tahun,7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun yang berpartisipasi di Sekolah) KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Supply Side 1. Pemenuhan Mutu Minimal layanan satuan Pendidikan 2. Pemenuhan Mutu Minimal layanan Pendidik dan tenaga Kependidikan (Permendikbud 32 tahun 2018 tentang standar teknis SPM Bidang Pendidikan Empat (4) Tahapan Penerapan SPM (Pendataan, Penghitungan, Perencanaan dan Pelaksanaan Pemenuhan) (PP No2 Tahun 2018) Permendagri 59 Tahun 202 tentang Penerapan SPM Norma Penerapan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM Lampiran : 1. Indikator dan Target 2. Form Penerapan 3. Penghitungan Capaian Penerapan SPM 4. Laporan Definisi Operasional Penerapan seragam dan sama di Daerah
- 11. Lampiran 1 Target dan Indikator Penerapan dan pencapaian SPM Target dan Indikator Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Indikator Target Batas waktu capaian Indikator Target Batas waktu capaian Keterangan 1 Pendidikan Menengah Jumlah Warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah 100% Setiap tahun Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 16-18 tahun yang akan dipenuhi) Setiap tahun Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Mening kat dari hasil dua tahun sebelu mnya Setiap tahun 2 Pendidikan Khusus Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus 100% Setiap tahun Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang akan dipenuhi) Setiap tahun Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Mening kat dari hasil dua tahun sebelu mnya Setiap tahun jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Pencapaian Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar
- 12. Kabupaten / Kota Indikator Target Batas waktu capaian Indikator Target Batas waktu capaian Keterangan Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100% Setiap tahun Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Meningk at dari hasil dua tahun sebelum nya Setiap tahun 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan 100% Setiap tahun Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi Setiap tahun Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Meningk at dari hasil dua tahun sebelum nya Setiap tahun 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 100% Setiap tahun Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi) Setiap tahun 1 Pendidikan Dasar Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi) Setiap tahun Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Pencapaian Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar
- 13. SASARAN PENERIMA LAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN (CAPAIAN TINGKAT PARTISIPASI 100% SETIAP TAHUN) ANAK USIA PENDIDIKAN YANG TIDAK BERSEKOLAH (ATS): 1.ANAK PUTUS SEKOLAH 2.ANAK YANG LULUS DAN TIDAK MELANJUTKAN 3.ANAK YANG BELUM PERNAH BERSEKOLAH (Diluar sistem) PESETA DIDIK MISKIN YANG BELUM TERLAYANI (Dalam Sistem) 1. ATS karena faktor ekonomi 2. ATS karena faktor akses, satuan pendidikan, dan sarana prasarana 3. ATS Karena Kondisi Geografi 4. ATS Karena faktor sosial dan budaya 5. ATS disabilitas 1. Peserta didik miskin 2. Peserta didik mengalami kekerasan 3. Peserta didik menikah usia dini 4. Peserta didik bermasalah hukum 5. Peserta didik bermasalah narkoba 6. Peserta didik bermasalah akses 7. Peserta didik disabilitas 8. Peserta didik yang bekerja 9. Peserta didik yang terganggu Kesehatan
- 14. Mutu Pelayanan Dasar Untuk Setiap Layanan Dasar Pendidikan mencakup : 1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa : a. Standar satuan pendidikan meliputi : a.1. standar kompetensi lulusan; a.2. standar isi; a.3. standar proses; a.4. sarana dan prasarana; a.5. standar pengelolaan; a.6. standar pembiayaan; a.7. standar penilaian; b. Kualitas Hasil Belajar; c. Pemerataan kualitas hasil belajar; d. Kualitas lingkungan belajar; 2. Standar Jumlah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- 15. 15 Indikator Standar Pelayanan Minimal sektor pendidikan mengacu pada indikator dalam Profil Pendidikan (1/2) Indikator SPM Kab / Kota Provinsi PAUD SD SMP SMA SMK SLB Partisipasi peserta didik Angka partisipasi kasar X Angka partisipasi sekolah X Angka partisipasi murni Kualitas hasil belajar Kemampuan literasi X Kemampuan numerasi X Kualitas hasil belajar kejuruan Tingkat penyerapan lulusan SMK X X X X X Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK X X X X X Pemerataan kualitas hasil belajar Perbedaan skor literasi X Perbedaan skor numerasi X
- 16. 16 Indikator Standar Pelayanan Minimal sektor pendidikan mengacu pada indikator dalam Profil Pendidikan (2/2) Indikator SPM Kab / Kota Provinsi PAUD SD SMP SMA SMK SLB Layanan PAUD Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B X X X X X Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV X X X X X Rasio pengawas sekolah untuk PAUD X X X X X Kualitas lingkungan belajar Indeks iklim keamanan X Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas X Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Kecukupan formasi guru ASN Indeks Distribusi Guru Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Proporsi PTK bersertifikat Proporsi PTK penggerak Pengalaman pelatihan guru
- 17. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahapan Penerapan SPM Form 1.A.1 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi Provinsi Form 1.A.2 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi Kabupaten/Kota Form 1.A.3 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Provinsi Form 1.A.4 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Form 1.A.5 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Provinsi Form 1.A.6 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Kejuruan Provinsi Form 1.A.7 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar Kabupaten/Kota Form 1.A.8 Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi Dan Numerasi Provinsi Form 1.A.9 Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar : Literasi Dan Numerasi Kabupaten/Kota Form 1.A.10 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar Provinsi Form 1.A.11 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kabupaten/Kota Form 1.A.12 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Form 1.B.1 Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan Provinsi Form 1.B.2 Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan Kabupaten/Kota Form 1.C.1 Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan Provinsi Form 1.C.2 Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Kota Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar 1 3 2 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar 4 Capaian Target SPM Pendidikan (Rekapan) Form 1.E.1 Capaian Target SPM Pendidikan Form 1.E.2 Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (Provinsi) Form 1.E.3 Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan (Kabupaten/Kota) 5 Form 1.D.1 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Provinsi Form 1.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kabupaten/Kota Form 1.D.3 Rekapitulasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Per Kabupaten/Kota Sesuai Lampiran B Pada Permendagri 59 Tahun 2021 Contoh : Bidang Pendidikan
- 18. PENERAPAN SPM PENDIDIKAN PLATFORM RAPORT PENDIDIKAN
- 19. 19 Profil Pendidikan merupakan laporan yang disusun dari berbagai sumber data yang handal dan diproses secara terpadu di Kemendikbud Laporan Evaluasi Bentuk evaluasi Sumber data (re)akreditasi sekolah oleh BAN (visitasi hanya pada sekolah dengan kriteria tertentu) Asesmen Nasional (AKM, Survei Karakter, & Survei Lingkungan Belajar) Dapodik Platform digital guru dan kepala sekolah Tracer Study SMK Data GTK EMIS & Simpatika BAN PAUD, BPS, dst. Evaluasi diri Pemda (mandiri, bagian siklus perencanaan) PROFIL Profil Satuan Pendidikan Profil Pendidikan Daerah (isi komprehensif, bersifat diagnostik) Evaluasi diri sekolah (mandiri, bagian siklus perencanaan) Evaluasi Pendidikan Daerah RAPOR Rapor Satuan Pendidikan Rapor Pendidikan Daerah (lebih terfokus, data objektif) Evaluasi diri internal Evaluasi eksternal Insentif kinerja sekolah dari Kemendikbud RKAS RKPD SPM
- 20. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (% Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar x BM) + (% Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar x BP) Penghitungan Indeks Pencapaian SPM Penghitungan Pencapaian SPM Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021 IPSPM Capaian Mutu Pelayanan Dasar Capaian penerima Pelayanan Dasar Rata – rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan Standar Teknis. Target dan Indikator Kinerja IPSPM = IPSPM Indeks pencapaian SPM di masing– masing jenis SPM sesuai dengan PP 2/2018. % IP Mutu Minimal Layanan Dasar Persentase dari rata–rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis % IP Penerima Layanan Dasar Persentase melalui indikator dan target yang ditetapkan BM Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20 BP Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80
- 21. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia NO NILAI KATEGORI DESKRIPSI 1 100 Tuntas Paripurna Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 2 90 - 99 Tuntas Utama Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3 80 - 89 Tuntas Madya Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4 70 - 79 Tuntas Pratama Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 5 60 - 69 Tuntas Muda Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6 < 60 Belum Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60 1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar: NO NILAI KATEGORI DESKRIPSI 1 100 Pencatatan saja Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar. Kategori pencatatan: 2. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar: NO NILAI KATEGORI DESKRIPSI 1 100 Tuntas Paripurna Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100 2 90 - 99 Tuntas Utama Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99 3 80 - 89 Tuntas Madya Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89 4 70 - 79 Tuntas Pratama Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79 5 60 - 69 Tuntas Muda Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69 6 < 60 Belum Tuntas Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60 Kategori Pencapaian SPM Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021 3. Kategori pencatatan:
- 22. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia PERMASALAHAN2 PENERAPAN SPM BIDANG PENDIDIKAN DI DAERAH YANG MASIH HARUS DITUNTUASKAN: 1. harus dibangun pendataan ATS khususnya data Anak Belum Pernah BerseDi tahap pendataan, untuk pencapaian tingkat partisipasi dengan target 100% per tahun masih kolah. 2. Tahap Penerapan SPM mulai dari pendataan, penghitungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perencanaan disiapkan melalui platform. Namun hubungan antara format pendataan, penghitungan dan perencanaan diselaraskan dengan aplikasi platform Rapor Pendidikan. 3. Kesesuaian Penghitungan Index Capaian SPM di Permendagri 59 dengan Kepmendikbud 31/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Index Pencapaian SPM. 4. Penyesuaian Indikator SPM dalam Permendikbud 32 Tahun 2022 dengan Indikator dalam LPPD Permendagri 13 Tahun 2019.
- 23. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia LANJUTAN PERMASALAHAN 4. Kesesuaian Penghitungan Index Capaian SPM di Permendagri 59 dengan Kepmendikbud 31/M/2022 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Index Pencapaian SPM. 5. Penyesuaian Indikator SPM dalam Permendikbud 32 Tahun 2022 dengan Indikator dalam LPPD Permendagri 13 Tahun 2019.
- 25. • Perlu diwujudkan konsistensi indicator SPM yang baru dalam dokumen perencanaan tingkat nasional dan dokumen perencanaan tingkat daerah baik saat ini sampai tahun 2024 dan kedepannya mulai tahun 2025 – 2029 (RPJMN/RPJMD) serta RPJPN 2025 – 2045 setelah PILKADA serentak maupun PILPRES 2024. Indikator yang ada dalam RPJMD saat ini adalah EPM, RLS, APS, Melek Huruf (Papua). Indikator kualitas belum ada
- 26. 12 Identifikasi Isu Strategis Bidang Pendidikan 01 03 05 02 04 06 08 Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran Akses Pendidikan yang Merata dan Berkeadilan Pendidikan Agama dan Keagamaan Pendidikan untuk Produktivitas: Relevansi, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja Transformasi Digital dalam Pendidikan Kualitas dan Distribusi Guru Pendidikan Nonformal Penjaminan Mutu dan Tata Kelola Pendidikan Pendanaan Pendidikan 07 0 9
- 27. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ISU STRATEGIS BIDANG PENDIDIKAN SAAT INI YANG MENJADI DASAR RUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM DOKRENAS DAN DOKRENDA KEDEPAN APK SMA/SMK/MA/Sederajat masih di bawah 90% dengan tingkat penyelesaian di bawah 70%. Masih ada kesenjangan partisipasi antarwilayah dan antarstatus sosial-ekonomi (e.g. APK SMA/SMK/MA/Sederajat pada 20% kelompok termiskin sebesar 73,21%, sedangkan pada 20% kelompok terkaya sebesar 96,74%). 61,12% penduduk usia 15 tahun ke atas masih berpendidikan SMP ke bawah. . Layanan Pendidikan Belum Merata 1 Indikator SPM Pendidikan: APK/APS dan APM Perkembangan proporsi siswa yang di atas batas kompetensi minimum dalam tes PISA sejak tahun 2006-2018 mengalami stagnan. Hasil Asesmen Nasional menunjukkan bahwa hanya siswa SMA/MA/Sederajat telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi. Sebagian besar guru sudah memiliki kualifikasi minimal S1/DIV. Namun, kurang dari 50% yang belum memiliki sertifikasi. Di samping itu, kompetensi guru masih perlu ditingkatkan yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata hasil UKG Nasional masih di angka 56,69. Kualitas Pendidikan yang Rendah 2 Indikator SPM Pendidikan: • Rata – Rata Kemampuan Literasi & Numerasi Siswa berdasarkan AN • Proporsi PTK Bersertifikat • Proporsi PTK Penggerak • Pengalaman Pelatihan Guru STRANAS ATS • SE MENDAGRI NO 420/9239/SJ TAHUN 2018 TTG PELAKSANAAN PENDIDIKAN LITERASI SEKOLAH DI DAERAH • SE MENDAGRI NO 400.1.7/2097/SJ TTG PERCEPATAN CAPAIAN PENDIDIKAN NUMERASI SEKOLAH DASAR DI DAERAH
- 28. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ISU STRATEGIS BIDANG PENDIDIKAN SAAT INI YANG MENJADI DASAR RUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM DOKRENAS DAN DOKRENDA KEDEPAN Laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja Indonesia paling rendah di antara tiga negara tetangga di kawasan ASEAN. 55,45% atau 72,66 juta pekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah). Banyak lulusan semi-terampil, namun daya serap pasar kerja terbatas. Tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan SMK (11,13%) yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan vokasi belum mampu menghasilkan lulusan untuk memenuhi pekerjaan berketerampilan tinggi. Kualifikasi Pendidikan dan Produktivitas Lulusan yang Rendah 3 Indikator SPM Pendidikan: 1. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK 2. Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Beban biaya pendidikan per siswa relatif tinggi. Tren anggaran pendidikan dalam APBN yang meningkat tidak diiringi dengan kemampuan Pemda dalam memenuhi Anggaran Pendidikan 20%. Hanya 2 dari 34 Provinsi (5,88%) dan 2 dari 514 kabupten/kota (0,39%) yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20% APBD (di luar dana transfer daerah). Masih ada perbedaan klasifikasi anggaran pendidikan pusat dan daerah. Besaran belanja dan kinerja pendidikan antardaerah sangat bervariasi Kualitas dan Efektivitas Belanja Pendidikan Masih Rendah 4 NSPK Pendidikan PERPRES 68/2022 TTG REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
- 29. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 12.548 desa belum memiliki layanan seluler 4G menyebabkan siswa kesulitan dalam mengakses layanan internet, yang tentunya akan menghambat kegiatan belajar-mengajar berbasis digital. Kecepatan mengunduh di Indonesia masih kalah cepat dibandingkan negara lain. Masih ada 3.639 sekolah (1,66%) belum memiliki akses terhadap listrik, serta 27.363 sekolah (12,46%) belum memiliki akses terhadap internet. Ketersediaan Prasarana Pembelajaran Digital Belum Memadai 5 ISU STRATEGIS BIDANG PENDIDIKAN SAAT INI YANG MENJADI DASAR RUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM DOKRENAS DAN DOKRENDA KEDEPAN Indikator SPM Pendidikan: APK/APS dan APM APK PAUD masih rendah yaitu 35,59% pada tahun 2021. Siswa yang menempuh PAUD lebih banyak yang memenuhi batas kompetensi minimum literasi dan numerasi dibandingkan yang tidak pernah PAUD. Dukungan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah masih sangat minim dan memerlukan perhatian dalam jangka panjang. Partisipasi pada Pendidikan Pra-sekolah Masih Minim 6 Indikator SPM Pendidikan: • APM • Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B • Pertumbuhan Pendidik PAUD S1/D4 • Rasio Pengawas Sekolah untuk PAUD
- 30. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Demand layanan pendidikan nonformal meningkat, ditunjukkan oleh jumlah peserta pendidikan semakin meningkat dari tahun 2016 hingga 2021. Minat masyarakat terhadap LKP juga cukup tinggi, ditunjukkan dengan jumlah lembaga dan peserta LKP yang tinggi. Kualitas layanan pendidikan nonformal belum ditunjukkan dengan baru 58% lembaga layanan pendidikan nonformal yang telah mendapatkan akreditasi minimal B. Masih Perlu Ditingkatkannya Akses dan Kualitas Pendidikan Nonformal 7 41,1% siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Indonesia berada di posisi ke-5 dari 78 negara sebagai negara dengan siswa yang paling banyak mengalami perundungan. Pendidikan Karakter, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan 8 Indikator SPM Pendidikan: • Indeks Iklim Keamanan • Indeks Iklim Kebhinekaan • Indeks Iklim Inklusivitas NSPK Pendidikan INDIKATOR SPM? Program UKS/M (Peraturan Bersama 4 Menteri ttg Pembinaan dan pengembangan UKS/M) PERPRES 68/2022 TTG REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
- 31. 31 Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pada tanggal 25 September 2017 Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah, telah dimuktahirkan dengan KepMendagri 050-5889 Tahun 2021 6 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Surat Sekjen Kemendagri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 tentang Hasil Inventarisasi dan pemetaan Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah terkait DAK Ta.2022, GBHDR Ta.2022, GBHCHT Ta.2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes Surat Sekjen Kemendagri Nomor 900/6325/SJ tanggal 28 September 2022 tentang Hasil Inventarisasi pemetaan dan Pemuhtahiran, klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2021 dan PP Nomor 106 tahun 2021 Surat Sekjen Kemendagri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang hasil pemetaan klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait penggunaan DBHCHT Ta.2023, DBHDR Ta.2023, dan DAK Ta.2023
- 32. Permendagri 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Ditetapkan Tanggal 3 Juni 2022) Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Ditetapkan Tanggal 19 September 2022) SE Mentri Mendikbudristek No 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023 Tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Surat Dirjen Bina Bangda Kemendagri No. 000.8.3/4350/Bangda tanggal 6 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan Rakortekbang Ta.2023 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
- 33. SURAT MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 HAL : INDIKATOR KINERJA URUSAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA