SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
This template has been created by Slidesgo
STUDI KASUS
ADMINISTRASI PUBLIK
KELOMPOK 5 KELAS I-4
Nama Kelompok :
1. Shena Widya Putri Hartono
(NPP. 32. 0771)
2. Moh. Saputra Tambora
(NPP. 32. 0858)
3. Wahyu Wandira
(NPP. 32. 0915)
This template has been created by Slidesgo
Administrasi publik
Pada intinya melaksanakan
pembangunan dan mengurusi
atau memberikan pelayanan
untuk kepentingan
masyarakat.
Studi Kasus Administrasi Publik
Studi kasus
Proses penyelidikan atau
pemeriksaan secara
mendalam, terperinci, dan
detail pada suatu peristiwa
tertentu yang terjadi.
This template has been created by Slidesgo
Nah, mulai dari pendaftaran dan
pendataan catatan sipil, pelayanan
penyuluhan informasi, dan
sebagainya merupakan salah satu
contoh penerapan administrasi
publik.
Kita biasanya mengurus KTP, Kartu
Keluarga, Akta Kelahiran, izin
pernikahan, dan lain-lain.
This template has been created by Slidesgo
Yang namanya pelayanan publik
memang tidak ada yang sempurna dan
ideal. Namun sudah menjadi tugas kita
bersama dalam memperbaiki setiap
sistem yang masih mengalami
kekurangan demi meningkatkan
kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik yang saat ini masih
terkendala.
Kasus Pelayanan
Administrasi Publik
Berikut beberapa kasus permasalahan pelayanan publik :
This template has been created by Slidesgo
Buruknya Fasilitas
Pelayanan Publik
Saat ini kita pasti setuju bahwa yang namanya fasilitas pelayanan publik
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita mungkin bisa menemui fasilitas
layanan publik yang memadai di kota-kota besar, namun bagaimana di
daerah marginal yang ada di Indonesia?
Selain akses masuk yang terbatas, minimnya sumber daya manusia yang
mendukung dan juga tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah
setempat menjadikan layanan publik sepertinya tidak berjalan secara baik.
Diperlukan kerjasama berbagai pihak antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan fasilitas
tersebut.
This template has been created by Slidesgo
Minimnya Akses Layanan
Publik untuk Kaum Marjinal
Sudah menjadi rahasia umum bahwa layanan publik sama seperti hukum
yang menyenangkan pihak berduit, dan cenderung untuk melupakan
keberadaan Kaum marginal atau terpinggirkan. Perbedaan perlakuan ini
kerap kali terjadi dalam layanan publik.
Seperti contoh apabila pejabat pasti lebih mudah untuk mengurus surat
izin, sementara orang miskin yang ingin mengurus surat yang sama harus
dipersulit atau diminta untuk menunggu yang tidak pasti. Ini harus di
hilangkan dengan melakukan inspeksi mendadak dan memperbaiki
kualitas karakter dari aparat pelayanan publik
This template has been created by Slidesgo
Buruknya Pengadaan
Pelayanan Publik
Hasil suatu penelitian mengenai kinerja transportasi umum di Indonesia
tahun ini menunjukkan salah satunya di Kota Jakarta dan kota Surabaya
telah diteliti sebagai tempat yang punya layanan angkutan umum
terburuk, dimana pelayanan publik ini menjadikan hal yang krusial
Di Jakarta dan kota kota besar lainnya di Indonesia, terhitung kecelakaan
yang terjadi akibat perilaku supir angkutan umum yang ugal-ugalan dan
menyebabkan penumpang kehilangan nyawanya secara tragis.
This template has been created by Slidesgo
Mekanisme Pengaduan
Tidak Jelas
Layanan publik yang terkait dengan pengaduan saat ini masih banyak
yang mengandalkan cara konvensional seperti masyarakat langsung ke
kantor dan mengadukan perihal yang ingin diajukan. Kurangnya
pemanfaatan teknologi untuk pengajuan secara online menjadikan
masyarakat malas untuk berpartisipasi.
Selain itu mekanisme pengaduan nya juga tidak jelas, bisa berbeda satu
sama lain antara petugas A dengan petugas B. Atau pergantian Kepala,
beda pula mekanisme pengaduan nya. Ini menjadikan sobat kosngosan
juga bingung ketika mengurus sesuatu. Jadi ini menjadi tugas yang harus
dibenahi bersama
This template has been created by Slidesgo
Maraknya Aksi Pungli
Jasa Pungutan Liar atau "Main Belakang" inilah yang kita maksud sebagai
proses pungli. Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang tinggi.
Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki
uang atau masyarakat miskin.
This template has been created by Slidesgo
Kurangnya Kepastian
Dalam memberikan public service juga, banyak instansi pemerintahan di
Indonesia yang biasanya tidak memberikan kepastian, baik itu dari aspek
waktu serta besaran biaya yang dibutuhkan.
Hal ini terbukti, contohnya saat sobat kosngosan mengurus KTP elektronik,
banyak yang mengalami ketidakpastian kapan jadinya kartu identitas
tersebut. Sehingga membuat orang menunggu-nunggu
This template has been created by Slidesgo
Diskriminasi Pemberian
Layanan
Banyak masyarakat kita telah menjadi korban dari adanya diskriminasi
atau perbedaan perlakuan dalam pelayanan publik yang terjadi di
lingkungan pemerintahan.
Bentuk diskriminasi ini dapat menyangkut kepada sesuatu yang
berhubungan dengan kekerabatan, pertemanan, keluarga, etnis, status
sosial dan lainnya. Misalnya A yang mendapatkan SIM C nya lebih cepat
tanpa proses ujian SIM, seperti biasanya
This template has been created by Slidesgo
Petugas yang Semena Mena
Banyak sekali mimin kosngosan temui para petugas front end atau yang
berhubungan dengan layanan masyarakat secara langsung itu bersikap
tidak ramah dan cenderung untuk semena-mena. Apalagi saat kita
mengurus administrasi penduduk yang notabene petugas tersebut
berstatus sebagai aparat sipil negara
Tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki karakter dan
akhlak dari petugas pelayanan publik. Mereka harus tahu bahwa gaji yang
didapatkan berasal dari pajak warga negara, sehingga mereka harus
memberikan pelayanan maksimal dan ramah
This template has been created by Slidesgo
Lokasi yang Jauh
Terkadang kantor layanan publik memiliki lokasi yang jauh dari
pemukiman. Sehingga membuat warga cenderung malas untuk mengurus
terkait birokrasi atau perizinan. Kantor yang jauh juga menyebabkan tidak
efektif dan efisien nya pekerjaan layanan publik
Tentunya ini bisa diatasi dengan membuat satu Kompleks pelayanan
publik dalam suatu wilayah sehingga memudahkan masyarakat untuk
mengurus dan membuat para karyawan dan petugas layanan publik juga
bekerja secara efektif dan efisien
This template has been created by Slidesgo
Alur Birokrasi yang Mumet
Ketika sobat kosngósan mengurus kartu penduduk misalnya, ada saatnya
kamu diminta untuk menyiapkan persyaratan, dan dinilai banyak sekali
syarat yang diperlukan.
Terlebih ketika kita disuruh menunggu blanko yang sedang kosong, harus
pergi ke kantor tertentu untuk mengurus syarat A dan B misalnya, dan
sebagainya. Inilah yang membuat masyarakat terlalu malas untuk
berhubungan dengan birokrasi
This template has been created by Slidesgo
Mekanisme Masih Offline
Seperti yang kita ketahui saat ini di negara-negara maju pelayanan publik
sudah cenderung untuk mengandalkan teknologi informasi dan dilakukan
secara daring atau online. Namun di Indonesia rasanya saat ini telah
publik kita masih sangat jauh terbelakang
Walaupun sebagian jasa pengurusan layanan publik sudah ada yang
menggunakan jasa online, namun masih belum bisa mengcover
kebutuhan masyarakat dan tidak terintegrasi secara menyeluruh
This template has been created by Slidesgo
Minimnya Transparasi
Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kasus korupsi terbesar
seringkali terjadi di di bagian lembaga pemerintahan yang berhubungan
dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyak proyek yang bisa
dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu
Sehingga adanya transparansi atau keterbukaan anggaran sangat
dibutuhkan untuk menciptakan layanan publik yang yang berintegritas
dan terbebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme
This template has been created by Slidesgo
Kurangnya Sosialiasi
Saat layanan publik mengeluarkan suatu produk baru, mereka cenderung
untuk tidak melakukan sosialisasi secara maksimal. Ini menyebabkan
masyarakat kita tidak mengetahui dan kurang memanfaatkan produk
tersebut
Oleh karena itu ada baiknya sobat kosngosan yang berperan sebagai
aparat layanan publik memanfaatkan media Teknologi Informasi seperti
media sosial, media massa, portal website dan sebagianya untuk
melakukan sosialisasi terkait layanan publik yang mereka sediakan
This template has been created by Slidesgo
Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa upaya yang
dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik :
Peningkatan
prefesionalisme
pejabat pelayan
publik;
Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam pelayanan
publik;
Korporatisasi unit
pelayanan publik;
Pemberian
penghargaan dan
sanksi kepada unit
pelayanan
masyarakat.
01.Revitalisasi,
restrukturisasi, dan
deregulasi di
bidang
pelayanan publik;
Pengembangan
dan pemanfaatan E-
Government bagi
instansi pelayanan
publik;
02. 03.
04. 05. 06.
This template has been created by Slidesgo
 Penetapan Standar Pelayanan.
Standar pelayanan merupakan
suatu komitmen penyelenggara
pelayanan untuk menyediakan
pelayanan dengan suatu kualitas
tertentu yang ditentukan atas
dasar perpaduan harapan-
harapan masyarakat dan
kemampuan penyelenggara
pelayanan.
Untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan publik dapat ditempuh
dengan cara antara lain sebagai berikut :
Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses indentifikasi
jenis pelayanan, identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan,
identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan,
analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya
pelayanan.
This template has been created by Slidesgo
 Pengembangan Standard Operating Procedures.
Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten
diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya Standard
Operating Procedures, maka proses pengolahan yang dilakukan secara
internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas,
sehingga dapat berjalan secara konsisten.
 Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan.
Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu
mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen
pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang
diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan
masyarakat.
This template has been created by Slidesgo
 Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan.
Pengaduan masyarakat merupakan satu
sumber informasi bagi upaya-upaya pihak
penyelenggara pelayanan untuk secara
konsisten menjaga pelayanan yang
dihasilkannya sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan.
Oleh karena itu perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang dapat
secara efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi
bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan.
This template has been created by Slidesgo
Kesimpulan
Permasalahan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan
administrasi publik, secara garis besar adalah pengaruh budaya
lokal yang tidak bisa bertransformasi langsung dengan baik
terhadap konsep-konsep yang kita ambil dari luar. Oleh karena itu,
kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan
perubahan budaya ke arah yang lebih baik.
Kemudian yang kedua adalah politisasi dalam pelaksanaan
administrasi publik sangat kental dan pengaruh politik ini bisa
menjadi dominan, dalam menentukan kebijakan publik. Selagi
administrasi administrasi publik belum bisa melepaskan diri ranah
publik, maka kebijakan publik pun tidak akan pernah lepas dari
kepentingan politik.
This template has been created by Slidesgo
Sekian &
Terima Kasih
Untuk memberikan pelayanan yang nyata,
anda harus menambahkan sesuatu yang tidak
dapat dibeli atau diukur dengan uang, yaitu
ketulusan dan integritas.
- Don Alden Adams
“

More Related Content

What's hot

Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingTri Widodo W. UTOMO
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
 
BAB 4 PERATURAN PERKAWINAN PEGAWAI.pptx
BAB 4 PERATURAN PERKAWINAN PEGAWAI.pptxBAB 4 PERATURAN PERKAWINAN PEGAWAI.pptx
BAB 4 PERATURAN PERKAWINAN PEGAWAI.pptxMuhammad Rofi'i
 
Materi Paparan Standar Pelayanan.pptx
Materi Paparan Standar Pelayanan.pptxMateri Paparan Standar Pelayanan.pptx
Materi Paparan Standar Pelayanan.pptxazizah612202
 
Membangun Jejaring Kerja Efektif
Membangun Jejaring Kerja EfektifMembangun Jejaring Kerja Efektif
Membangun Jejaring Kerja EfektifTri Widodo W. UTOMO
 
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fdFrans Dione
 
Surat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianSurat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianKades Pauh
 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dadang Solihin
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHarles Janang
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangRadhinal Muchtar
 
Deskripsi Pekerjaan PT Asuransi Jiwasraya
Deskripsi Pekerjaan PT Asuransi JiwasrayaDeskripsi Pekerjaan PT Asuransi Jiwasraya
Deskripsi Pekerjaan PT Asuransi JiwasrayaMuhamad Fierza Hazmi
 
Perusahaan perseorangan (pptx)
Perusahaan perseorangan (pptx)Perusahaan perseorangan (pptx)
Perusahaan perseorangan (pptx)Ryan Satria Wibowo
 
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan DaerahManajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
 

What's hot (20)

Perda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal DraftingPerda Inisiatif dan Legal Drafting
Perda Inisiatif dan Legal Drafting
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
 
Reinventing Government
Reinventing GovernmentReinventing Government
Reinventing Government
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
BAB 4 PERATURAN PERKAWINAN PEGAWAI.pptx
BAB 4 PERATURAN PERKAWINAN PEGAWAI.pptxBAB 4 PERATURAN PERKAWINAN PEGAWAI.pptx
BAB 4 PERATURAN PERKAWINAN PEGAWAI.pptx
 
Materi Paparan Standar Pelayanan.pptx
Materi Paparan Standar Pelayanan.pptxMateri Paparan Standar Pelayanan.pptx
Materi Paparan Standar Pelayanan.pptx
 
Membangun Jejaring Kerja Efektif
Membangun Jejaring Kerja EfektifMembangun Jejaring Kerja Efektif
Membangun Jejaring Kerja Efektif
 
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
 
New public Service
New public ServiceNew public Service
New public Service
 
Surat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianSurat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjian
 
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 
Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)
Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)
Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
Surat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambangSurat kesepakatan bersama tambang
Surat kesepakatan bersama tambang
 
Deskripsi Pekerjaan PT Asuransi Jiwasraya
Deskripsi Pekerjaan PT Asuransi JiwasrayaDeskripsi Pekerjaan PT Asuransi Jiwasraya
Deskripsi Pekerjaan PT Asuransi Jiwasraya
 
Prosedur pendirian cv
Prosedur pendirian cvProsedur pendirian cv
Prosedur pendirian cv
 
Perusahaan perseorangan (pptx)
Perusahaan perseorangan (pptx)Perusahaan perseorangan (pptx)
Perusahaan perseorangan (pptx)
 
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan DaerahManajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
Manajemen Kepemimpinan Pemerintahan Daerah
 
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
 

Similar to Kel_5 Studi Kasus Adm. Publik.pptx

E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!YessicaClaudian
 
Penerapan e government bab 1-v
Penerapan e government bab 1-vPenerapan e government bab 1-v
Penerapan e government bab 1-vnasrun gayo
 
Makalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment UnbajaMakalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment UnbajaDede Muhimat
 
Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital AlberthaBano
 
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.pptPengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.pptSitiFarida22
 
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk PendidikanPemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk PendidikanMasintan Jua
 
E_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfE_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfssuser2715681
 
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxKerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxMAldiPutra1
 
Paparan Materi Cpns 2024 , yang bombasti
Paparan Materi Cpns 2024 , yang bombastiPaparan Materi Cpns 2024 , yang bombasti
Paparan Materi Cpns 2024 , yang bombastiDaengRangkachannel
 

Similar to Kel_5 Studi Kasus Adm. Publik.pptx (20)

Ppt
PptPpt
Ppt
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
 
Penerapan e government bab 1-v
Penerapan e government bab 1-vPenerapan e government bab 1-v
Penerapan e government bab 1-v
 
Makalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment UnbajaMakalah e goverment Unbaja
Makalah e goverment Unbaja
 
Makalah pelayanan publik STIP WUNA
Makalah pelayanan publik STIP WUNA Makalah pelayanan publik STIP WUNA
Makalah pelayanan publik STIP WUNA
 
Makalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publikMakalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publik
 
Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital Tugas kelompok 2 Government Digital
Tugas kelompok 2 Government Digital
 
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.pptPengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik.pptx.ppt
 
Makalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publikMakalah pelayanan publik
Makalah pelayanan publik
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 
E government
E governmentE government
E government
 
Pnadq133
Pnadq133Pnadq133
Pnadq133
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk PendidikanPemanfaatan TIK untuk Pendidikan
Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan
 
E_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfE_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdf
 
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docxKerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
Kerangka Karangan Ilmiah_Bahasa Indonesia 22 (1) (2).docx
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
E government
E governmentE government
E government
 
E-samsat indonesia
E-samsat indonesiaE-samsat indonesia
E-samsat indonesia
 
Paparan Materi Cpns 2024 , yang bombasti
Paparan Materi Cpns 2024 , yang bombastiPaparan Materi Cpns 2024 , yang bombasti
Paparan Materi Cpns 2024 , yang bombasti
 

Recently uploaded

MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptRahmaniaPamungkas2
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfAndiCoc
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxAmmar Ahmad
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuKhiyaroh1
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfssuser29a952
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAgusSuarno2
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxEkoPoerwantoe2
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxFipkiAdrianSarandi
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarAureliaAflahAzZahra
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASsusilowati82
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurDoddiKELAS7A
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakDianPermana63
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptxAksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
Aksi Nyata Cegah Perundungan Mulai dari Kelas [Guru].pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptxMekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
Mekanisme Mendengar Pada Manusia dan Hewan.pptx
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
 
Power point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsurPower point materi IPA pada materi unsur
Power point materi IPA pada materi unsur
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 

Kel_5 Studi Kasus Adm. Publik.pptx

  • 1. This template has been created by Slidesgo STUDI KASUS ADMINISTRASI PUBLIK KELOMPOK 5 KELAS I-4 Nama Kelompok : 1. Shena Widya Putri Hartono (NPP. 32. 0771) 2. Moh. Saputra Tambora (NPP. 32. 0858) 3. Wahyu Wandira (NPP. 32. 0915)
  • 2. This template has been created by Slidesgo Administrasi publik Pada intinya melaksanakan pembangunan dan mengurusi atau memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Studi Kasus Administrasi Publik Studi kasus Proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu yang terjadi.
  • 3. This template has been created by Slidesgo Nah, mulai dari pendaftaran dan pendataan catatan sipil, pelayanan penyuluhan informasi, dan sebagainya merupakan salah satu contoh penerapan administrasi publik. Kita biasanya mengurus KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, izin pernikahan, dan lain-lain.
  • 4. This template has been created by Slidesgo Yang namanya pelayanan publik memang tidak ada yang sempurna dan ideal. Namun sudah menjadi tugas kita bersama dalam memperbaiki setiap sistem yang masih mengalami kekurangan demi meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang saat ini masih terkendala. Kasus Pelayanan Administrasi Publik Berikut beberapa kasus permasalahan pelayanan publik :
  • 5. This template has been created by Slidesgo Buruknya Fasilitas Pelayanan Publik Saat ini kita pasti setuju bahwa yang namanya fasilitas pelayanan publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kita mungkin bisa menemui fasilitas layanan publik yang memadai di kota-kota besar, namun bagaimana di daerah marginal yang ada di Indonesia? Selain akses masuk yang terbatas, minimnya sumber daya manusia yang mendukung dan juga tidak adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat menjadikan layanan publik sepertinya tidak berjalan secara baik. Diperlukan kerjasama berbagai pihak antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan fasilitas tersebut.
  • 6. This template has been created by Slidesgo Minimnya Akses Layanan Publik untuk Kaum Marjinal Sudah menjadi rahasia umum bahwa layanan publik sama seperti hukum yang menyenangkan pihak berduit, dan cenderung untuk melupakan keberadaan Kaum marginal atau terpinggirkan. Perbedaan perlakuan ini kerap kali terjadi dalam layanan publik. Seperti contoh apabila pejabat pasti lebih mudah untuk mengurus surat izin, sementara orang miskin yang ingin mengurus surat yang sama harus dipersulit atau diminta untuk menunggu yang tidak pasti. Ini harus di hilangkan dengan melakukan inspeksi mendadak dan memperbaiki kualitas karakter dari aparat pelayanan publik
  • 7. This template has been created by Slidesgo Buruknya Pengadaan Pelayanan Publik Hasil suatu penelitian mengenai kinerja transportasi umum di Indonesia tahun ini menunjukkan salah satunya di Kota Jakarta dan kota Surabaya telah diteliti sebagai tempat yang punya layanan angkutan umum terburuk, dimana pelayanan publik ini menjadikan hal yang krusial Di Jakarta dan kota kota besar lainnya di Indonesia, terhitung kecelakaan yang terjadi akibat perilaku supir angkutan umum yang ugal-ugalan dan menyebabkan penumpang kehilangan nyawanya secara tragis.
  • 8. This template has been created by Slidesgo Mekanisme Pengaduan Tidak Jelas Layanan publik yang terkait dengan pengaduan saat ini masih banyak yang mengandalkan cara konvensional seperti masyarakat langsung ke kantor dan mengadukan perihal yang ingin diajukan. Kurangnya pemanfaatan teknologi untuk pengajuan secara online menjadikan masyarakat malas untuk berpartisipasi. Selain itu mekanisme pengaduan nya juga tidak jelas, bisa berbeda satu sama lain antara petugas A dengan petugas B. Atau pergantian Kepala, beda pula mekanisme pengaduan nya. Ini menjadikan sobat kosngosan juga bingung ketika mengurus sesuatu. Jadi ini menjadi tugas yang harus dibenahi bersama
  • 9. This template has been created by Slidesgo Maraknya Aksi Pungli Jasa Pungutan Liar atau "Main Belakang" inilah yang kita maksud sebagai proses pungli. Biasanya cara cepat ini membutuhkan biaya yang tinggi. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak memiliki uang atau masyarakat miskin.
  • 10. This template has been created by Slidesgo Kurangnya Kepastian Dalam memberikan public service juga, banyak instansi pemerintahan di Indonesia yang biasanya tidak memberikan kepastian, baik itu dari aspek waktu serta besaran biaya yang dibutuhkan. Hal ini terbukti, contohnya saat sobat kosngosan mengurus KTP elektronik, banyak yang mengalami ketidakpastian kapan jadinya kartu identitas tersebut. Sehingga membuat orang menunggu-nunggu
  • 11. This template has been created by Slidesgo Diskriminasi Pemberian Layanan Banyak masyarakat kita telah menjadi korban dari adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam pelayanan publik yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Bentuk diskriminasi ini dapat menyangkut kepada sesuatu yang berhubungan dengan kekerabatan, pertemanan, keluarga, etnis, status sosial dan lainnya. Misalnya A yang mendapatkan SIM C nya lebih cepat tanpa proses ujian SIM, seperti biasanya
  • 12. This template has been created by Slidesgo Petugas yang Semena Mena Banyak sekali mimin kosngosan temui para petugas front end atau yang berhubungan dengan layanan masyarakat secara langsung itu bersikap tidak ramah dan cenderung untuk semena-mena. Apalagi saat kita mengurus administrasi penduduk yang notabene petugas tersebut berstatus sebagai aparat sipil negara Tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki karakter dan akhlak dari petugas pelayanan publik. Mereka harus tahu bahwa gaji yang didapatkan berasal dari pajak warga negara, sehingga mereka harus memberikan pelayanan maksimal dan ramah
  • 13. This template has been created by Slidesgo Lokasi yang Jauh Terkadang kantor layanan publik memiliki lokasi yang jauh dari pemukiman. Sehingga membuat warga cenderung malas untuk mengurus terkait birokrasi atau perizinan. Kantor yang jauh juga menyebabkan tidak efektif dan efisien nya pekerjaan layanan publik Tentunya ini bisa diatasi dengan membuat satu Kompleks pelayanan publik dalam suatu wilayah sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus dan membuat para karyawan dan petugas layanan publik juga bekerja secara efektif dan efisien
  • 14. This template has been created by Slidesgo Alur Birokrasi yang Mumet Ketika sobat kosngósan mengurus kartu penduduk misalnya, ada saatnya kamu diminta untuk menyiapkan persyaratan, dan dinilai banyak sekali syarat yang diperlukan. Terlebih ketika kita disuruh menunggu blanko yang sedang kosong, harus pergi ke kantor tertentu untuk mengurus syarat A dan B misalnya, dan sebagainya. Inilah yang membuat masyarakat terlalu malas untuk berhubungan dengan birokrasi
  • 15. This template has been created by Slidesgo Mekanisme Masih Offline Seperti yang kita ketahui saat ini di negara-negara maju pelayanan publik sudah cenderung untuk mengandalkan teknologi informasi dan dilakukan secara daring atau online. Namun di Indonesia rasanya saat ini telah publik kita masih sangat jauh terbelakang Walaupun sebagian jasa pengurusan layanan publik sudah ada yang menggunakan jasa online, namun masih belum bisa mengcover kebutuhan masyarakat dan tidak terintegrasi secara menyeluruh
  • 16. This template has been created by Slidesgo Minimnya Transparasi Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak kasus korupsi terbesar seringkali terjadi di di bagian lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyak proyek yang bisa dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu Sehingga adanya transparansi atau keterbukaan anggaran sangat dibutuhkan untuk menciptakan layanan publik yang yang berintegritas dan terbebas dari praktek korupsi kolusi dan nepotisme
  • 17. This template has been created by Slidesgo Kurangnya Sosialiasi Saat layanan publik mengeluarkan suatu produk baru, mereka cenderung untuk tidak melakukan sosialisasi secara maksimal. Ini menyebabkan masyarakat kita tidak mengetahui dan kurang memanfaatkan produk tersebut Oleh karena itu ada baiknya sobat kosngosan yang berperan sebagai aparat layanan publik memanfaatkan media Teknologi Informasi seperti media sosial, media massa, portal website dan sebagianya untuk melakukan sosialisasi terkait layanan publik yang mereka sediakan
  • 18. This template has been created by Slidesgo Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik : Peningkatan prefesionalisme pejabat pelayan publik; Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; Korporatisasi unit pelayanan publik; Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. 01.Revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang pelayanan publik; Pengembangan dan pemanfaatan E- Government bagi instansi pelayanan publik; 02. 03. 04. 05. 06.
  • 19. This template has been created by Slidesgo  Penetapan Standar Pelayanan. Standar pelayanan merupakan suatu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan- harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Untuk mengatasi masalah-masalah pelayanan publik dapat ditempuh dengan cara antara lain sebagai berikut : Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses indentifikasi jenis pelayanan, identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya pelayanan.
  • 20. This template has been created by Slidesgo  Pengembangan Standard Operating Procedures. Untuk memastikan bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya Standard Operating Procedures. Dengan adanya Standard Operating Procedures, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.  Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.
  • 21. This template has been created by Slidesgo  Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan. Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didesain suatu sistem pengelolaan pengaduan yang dapat secara efektif dan efisien mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi perbaikan kualitas pelayanan.
  • 22. This template has been created by Slidesgo Kesimpulan Permasalahan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan administrasi publik, secara garis besar adalah pengaruh budaya lokal yang tidak bisa bertransformasi langsung dengan baik terhadap konsep-konsep yang kita ambil dari luar. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah politisasi dalam pelaksanaan administrasi publik sangat kental dan pengaruh politik ini bisa menjadi dominan, dalam menentukan kebijakan publik. Selagi administrasi administrasi publik belum bisa melepaskan diri ranah publik, maka kebijakan publik pun tidak akan pernah lepas dari kepentingan politik.
  • 23. This template has been created by Slidesgo Sekian & Terima Kasih Untuk memberikan pelayanan yang nyata, anda harus menambahkan sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang, yaitu ketulusan dan integritas. - Don Alden Adams “