2. Latar Belakang di Bentuknya Kader Pembangunan Manusia
(KPM)
Pertanyaan yang melatarbelakangi
dibentuknya KPM” mengapa Stunting
masih terjadi padahal lima paket layanan
prioritas sudah ada di desa (KIA,
Konseling Gizi terpadu, Air bersih dan
sanitasi, Janiman social dan kesehatan,
dan PAUD)”?
Jawabannya:
Terdapat kelompok sasaran, turutama
sasaran prioritas (1000 HPK) tidak
mendapatkan layanan karena tidak
terintegrasinya antar layanan.
3. Peran Strategis Kader Pembangunan Manusia (KPM)
Untuk memastikan terjadinya integrasi antar
layanan dan kelompok sasaran prioritas Ibu
Hamil dan Baduta mendapatkan layanan,
diperlukan adanya pelaku/pegiat di desa
dengan peran utama:
1. Memastikan kelompok sasaran (1000 HPK)
menerima 5 paket layanan sesuai
kebutuhannya.
2. Memastikan 5 paket layanan tersedia di
Desa dan diselenggarakan memenuhi SPM
(standar pelayanan minimal)
Lima paket layanan prioritas pencegahan Stunting
4. Siapakah KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KPMAdalah bagian dari KADER DESA yang
mendapat tugas khusus terkait dengan “Program Konvergensi
Pencegahan Stunting”
Prasyarat sebagai KPM:
• Berasal dari desa setempat
• Berpengalaman sebagai kader masyarakat (kader posyandu,
Guru PAUD, kader kesehatan, dll)
• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
• Dapat baca tulis, minimal Pendidikan SLTA
Dipilih oleh forum musyawarah desa dan ditetapkan oleh
Kepala Desa, dengan jumlah minimal 1 orang/desa
Kementerian Desa telah
menerbitkan buku Panduan
Umum Kader Pembangunan
manusia, sebagai pedoman kerja
KPM
5. Lingkup Tugas KPM
1. Mensosialisasikan kebijakan integrasi pencegahan dan penurunan stunting kepada masyarakat desa dan meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini stunting.
2. Mendata dan mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1.000 HPK melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa
(PKD).
3. Memantau layanan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk
memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas.
4. Menfasilitasi dan melakukan advokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa untuk
digunakan dalam membiayai pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi baik intervensi gizi spesifik dan
sensitif.13
5. Memfasilitasi suami dan/atau bapak serta keluarga dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi
serta kesehatan ibu dan anak,
6. Memfasilitasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksaaan, dan pengawasan
program/kegiatan pembangunan desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif, dan
7. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan
dan penurunan stunting seperti bidan desa, petugas puskesmas (tenaga gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau
perangkat desa.
6. Pola kerja Kader Pembangunan Manusia
Keluarga
Posyandu
PAUD
Pemetaan:
• Sasaran
• Layanan
Pemantauan Layanan
• Score card (PMK
193/2018)
Analisa & Rekomendasi:
• Sasaran tidak mendapatkan
layanan
• Permasalahan layanan
Advokasi kepada:
• Pelaksana layanan
• Pemerintah Desa
• Rembuk Stunting
Kesapakatan &
Tindaklanjut
7. Progres pembentukan KPM
Keterangan :
• Karena keterbatasan anggaran, pelaksanaan pelatihan
- Lokasi Prioritas dialokasikan untuk 2 hari efektif
- Lokasi Reguler dialokasikan untuk 1 hari efektif
• Standar modul pelatihan 3 hari, ketersediaan dana hanya untuk 1 hari.
• KPM belum menguasai dengan baik pemantauan layanan (scorecard).
• Secara umum KPM belum mendapat dukungan insentif atau operasional dari Desa, karena
pembentukan KPM dilakukan rata-rata setelah penetapan APBDesa.
Kategori Lokasi Jml Desa
KPM
Terbentuk
%
KPM
Terlatih
%
Rembuk
Stunting
%
Pembentukan
RDS
%
Prioritas 33.053 32.094 97% 23.058 70% 6.072 18% 9.218 28%
Reguler 41.904 37.225 89% 25.543 61% - 6.307 15%
Jumlah 74.957 69.319 92% 48.601 65% 6.072 8% 15.525 21%
8. Pemantauan layanan dengan score card
PMK 193/2018 tentang pengelolaan dana desa:
• Pemantauan layanan per kuartal
• Pencairan ketiga Dana Desa melampirkan laporan sorecard
konvergensi pencegahan stunting desa
Form Isi
Form 1 Pendataan kondisi layanan dan rekapitulasi status
sasaran
Form 2A Pemantauan bulanan ibu hamil
Form 2B Pemantauan bulanan ana 0-2 tahun
Form 2C Pemantauan layanan dan sasaran PAUD anak >2-6
tahun
Form 3A Rekapitulasi hasi pemantauan 3 bulanan ibu hamil
Form 3B Rekapitulasi hasil pemantauan 3 bulanan anak 0-2
tahun
Form 4 scorecards konvergensi desa
Bahan pembahasan pada Rapat Koordinasi 3
bulanan desa dan kecamatan
OMSPAN
Bahan pengendalian kabupaten
Data progres Nasional
9. Peran kabupaten dalam pembinaan KPM
Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan pemberdayaan masyarakat
dan desa untuk memberikan pembinaan kepada KPM melalui pemerintah desa.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten/kota agar pembinaan KPM berjalan baik meliputi:
Penentuan tugas KPM dalam
pelaksanaan integrasi
pencegahan dan penurunan
stunting di tingkat desa.
Pengidentifikasian ketersediaan
sumber daya dan operasional
pembiayaan KPM.
Pengembangan sistem insentif
berbasis peningkatan kinerja
KPM.
Pensinergian kinerja KPM dengan
Dinas Layanan (OPD) terkait
upaya pencegahan dan
penurunan stunting
Hal-hal yang perlu disamakan
persepsinya meliputi:
• Peran strategis KPM
• Bentuk tugas yang dapat dikerjakan
oleh KPM,
• Pola pembinaan yang dapat
dilakukan oleh setiap OPD kepada
KPM,
• Mekanisme distribusi tugas dari OPD
Kabupaten kepada KPM, dan
• Pola pelaporan kegiatan KPM.
• Identifikasi ketersediaan
sumber daya
• Identifikasi ketersediaan
pembiayaan operasional
KPM
• Identifikasi ketersediaan
pembiayaan peningkatan
kapasitas KPM
• Sistem pembinaan dan
peningkatan kapasitas
KPM
• Sistem pemberian insentif
KPM berbasis kinerja
• Sistem keberlanjutan KPM
• Pengembangan peran
kecamatan dalam
pembinaan KPM dan
integrasi layanan
penurunan stunting desa
• Konsolidasi data sasaran
1000 HPK dan kasus
stunting
• Rapat bulanan KPM
dengan OPD layanan
• Fasilitasi penanganan
masalah pada layanan
pencegahan dan
penurunan stunting
10. Indikator Kinerja Aksi 5: Pembinaan KPM
Adanya regulasi Daerah dan Desa tentang Peran dan Tugas KPM
Adanya dukungan anggaran KPM oleh Daerah dan Desa
Adanya peningkatan kapasitas KPM oleh Daerah dan Desa
Laporan rutin KPM 3 bulanan yang terkonsolidasi di Kabupaten
Adanya Rakor 3 bulanan KPM ditingkat Kecamatan
Laporan Score Card
