SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Peran KPM dalam
Perencanaan
Pembangunan Desa
Wahyudi Hafiludin Sadeli, S.H., MH.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat P3MD Kemendesa PDDT RI
Pengertian Kader Pembangunan Manusia
Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga
yang direkrut oleh pemerintah Desa untuk membantu
pelaksanaan kegiatan konvergensi penurunan stunting
di Desa. KPM ditetapkan melalui musyawarah Desa
untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam
memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengawasi pembangunan
sumberdaya manusia di Desa. Dalam pelaksanaan
tugasnya, KPM mendapat Surat Keputusan (SK) dari
kepala Desa dan bertanggungjawab terhadap
pemerintah Desa.
Konvergensi Stunting
Dalam hal pencegahan stunting di Desa, KPM
harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan
Desa, unit penyedia layanan kesehatan dan
pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat
di Desa yang peduli dengan upaya pencegahan
stunting. Pendamping masyarakat Desa bersama
dengan KPM memfasilitasi pemerintah Desa,
BPD dan masyarakat Desa untuk membentuk
Rumah Desa Sehat.
Rumah Desa Sehat
Rumah Desa Sehat selanjutnya disingkat RDS adalah
sekretariat bersama yang merupakan wahana/forum
bagi pelaku atau pegiat pemberdayaan masyarakat
Desa berbasis karakteristik lokal yang dikelola oleh
masyarakat sebagai upaya peningkatan akses informasi
dan pemenuhan kualitas layanan sosial dasar bagi
masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan pelaku atau
pegiat pemberdayaan masyarakat Desa adalah Kader
Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan
kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang
Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok
masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan
stunting.
Dasar Hukum
a.Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting
b.Permendesa, PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
c.Permendesa, PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
d.Permenkeu No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana
Desa
e.Peraturan Bupati Situbondo No. 46 Tahun 2022 tentang
Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan
Penurunan Stunting Terintegrasi
Kelompok Sasaran
Dalam melaksanakan tugasnya KPM melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap sasaran layanan
yang meliputi:
▪ Intervensi Spesifik;
▪ Intervensi Sensitif.
Intervensi Spesifik
Sasaran
▪ Remaja Putri
▪ Calon Pengantin
▪ Ibu Hamil dan Nifas
Layanan
1). Remaja putri mengkonsumsi TTD
2). Pencegahan kehamilan tidak diinginkan
Calon pengantin melakukan pemeriksaan
Kesehatan
1). Tambahan asupan gizi bagi ibu hamil
KEK
3). Ibu hamil mengkonsumsi TTD
4). Keluarga Berencana paska persalinan
Sasaran
▪ Bayi 0 - 2 Tahun
▪ Anak 2 - 6 Tahun
Layanan
1). Pemantauan tumbuh kembang
balita
2). Tambahan asupan gizi bagi balita
kurang gizi
3). Tatalaksana gizi buruk bagi balita
gizi buruk
4). ASI eksklusif bagi bayi 0-6 bulan
5). MP-ASI bagi baduta
1). Pemantauan tumbuh kembang
balita
2). Tambahan asupan gizi bagi balita
kurang gizi
3). Tatalaksana gizi buruk bagi balita
gizi buruk
Intervensi Sensitif
1.Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
2.Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
3.Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
Nasional bagi RT berpenghasilan rendah;
4.Pendampingan bagi keluarga beresiko stunting;
5.Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
6.Pemberian pemahaman tentang stunting;
7.Bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan;
8.Desa tanpa Buang Air Besar Sembarangan/BABS
Layanan Dasar Kegiatan Stunting di Desa
a.Kesehatan ibu dan anak (KIA);
b.Konseling gizi;
c.Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi;
d.Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan
menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan
administrasi kependudukan;
e.Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
f.Layanan bagi remaja, PUS , dan upaya pencegahan
perkawinan anak;
g.Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K)
dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi
untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
Pemetaan Sosial
Pemetaan sosial merupakan proses di tingkat dusun
untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan
sasaran 1,000 hari kehidupan pertama dan kondisi
konvergensi layanan. Tahap ini dilakukan di awal tahun
dan akan diperbarui pada saat akan
menyusun RKPDes tahun berikutnya. Kader
Pembangunan Manusia (KPM) memfasilitasi proses ini
melalui pertemuan atau musyawarah dusun dengan
mengajak peserta musyawarah dusun tersebut untuk
menggambarkan masalah dan kondisi pelayanan dasar,
serta keberadaan sasaran terkait dengan stunting Desa.
Pendataan Sasaran 1000 HPK
Proses ini dilakukan pengecekan data di Posyandu
untuk sasaran 1000 HPK dan di layanan PAUD untuk
sasaran 3 - 6 tahun. Data yang diperlukan selanjutnya
dilakukan wawancara dengan rumah tangga sasaran
1000 HPK sasaran PAUD. Metode ini dilakukan dengan
mengunjungi rumah tangga sasaran tersebut.
REMBUK STUNTING
Kegiatan ini merupakan pertemuan dalam rangka membahas hasil
perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat
komitmen Desa dan menetapkan kegiatan-kegiatan konvergensi
dalam menangani stunting. Dalam rembuk stunting ini membahas
dua hal, pertama kegiatan konvergensi penanganan stunting yang
akan dilakukan pada tahun berjalan (2018) dan yang kedua
komitmen Desa untuk kegiatan penanganan stunting dalam untuk
RKP Desa tahun berikutnya.
SEKIAN & TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to KPM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DOCS20191114090026.pptx
DOCS20191114090026.pptxDOCS20191114090026.pptx
DOCS20191114090026.pptxMuhdiRukem
 
Bahan Tayang Pengelolaan Posyandu okeedit1.pptx
Bahan Tayang Pengelolaan Posyandu okeedit1.pptxBahan Tayang Pengelolaan Posyandu okeedit1.pptx
Bahan Tayang Pengelolaan Posyandu okeedit1.pptxnina427443
 
STUNTING DAN 1000 HPK_Bu Kapus Latim.pptx
STUNTING DAN 1000 HPK_Bu Kapus Latim.pptxSTUNTING DAN 1000 HPK_Bu Kapus Latim.pptx
STUNTING DAN 1000 HPK_Bu Kapus Latim.pptxabdulthaleb44
 
194358704 desa-siaga-fifi
194358704 desa-siaga-fifi194358704 desa-siaga-fifi
194358704 desa-siaga-fifiali mustofa
 
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaKader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaSalim SAg
 
MATERI DASAR PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KADER POSYANDU FIX.pptx
MATERI DASAR PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KADER POSYANDU FIX.pptxMATERI DASAR PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KADER POSYANDU FIX.pptx
MATERI DASAR PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KADER POSYANDU FIX.pptxatiaradita1
 
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptx
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptxMateri TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptx
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptxhadisulistiyawan
 
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA Operator Warnet Vast Raha
 
Konvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxKonvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxAminmuhtada
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Eka Saputra
 
BAHAN ORIENTASI INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER 060722 TM.pdf
BAHAN ORIENTASI INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER 060722 TM.pdfBAHAN ORIENTASI INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER 060722 TM.pdf
BAHAN ORIENTASI INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER 060722 TM.pdfephinnatalia
 
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanPetunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanMuh Saleh
 
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Muh Saleh
 
Mencegah Stunting Dari Desa
Mencegah Stunting Dari DesaMencegah Stunting Dari Desa
Mencegah Stunting Dari DesaPaul SinlaEloE
 
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptxPOSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptxerpan9
 
REMBUK STUNTING DESA (1).pptx
REMBUK STUNTING DESA (1).pptxREMBUK STUNTING DESA (1).pptx
REMBUK STUNTING DESA (1).pptxAladinBokingo
 
Pengembangan Unit Usaha Sanitasi BUMDES pada World Toilet Day 2023.pptx
Pengembangan Unit Usaha Sanitasi BUMDES pada World Toilet Day 2023.pptxPengembangan Unit Usaha Sanitasi BUMDES pada World Toilet Day 2023.pptx
Pengembangan Unit Usaha Sanitasi BUMDES pada World Toilet Day 2023.pptxFarizAkbar17
 
Kak pembinaan desa siaga.docx
Kak pembinaan desa siaga.docxKak pembinaan desa siaga.docx
Kak pembinaan desa siaga.docxRobySubekti1
 

Similar to KPM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (20)

DOCS20191114090026.pptx
DOCS20191114090026.pptxDOCS20191114090026.pptx
DOCS20191114090026.pptx
 
Bahan Tayang Pengelolaan Posyandu okeedit1.pptx
Bahan Tayang Pengelolaan Posyandu okeedit1.pptxBahan Tayang Pengelolaan Posyandu okeedit1.pptx
Bahan Tayang Pengelolaan Posyandu okeedit1.pptx
 
STUNTING DAN 1000 HPK_Bu Kapus Latim.pptx
STUNTING DAN 1000 HPK_Bu Kapus Latim.pptxSTUNTING DAN 1000 HPK_Bu Kapus Latim.pptx
STUNTING DAN 1000 HPK_Bu Kapus Latim.pptx
 
194358704 desa-siaga-fifi
194358704 desa-siaga-fifi194358704 desa-siaga-fifi
194358704 desa-siaga-fifi
 
Kader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusiaKader pembangunan manusia
Kader pembangunan manusia
 
MATERI DASAR PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KADER POSYANDU FIX.pptx
MATERI DASAR PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KADER POSYANDU FIX.pptxMATERI DASAR PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KADER POSYANDU FIX.pptx
MATERI DASAR PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KADER POSYANDU FIX.pptx
 
Desa siaga
Desa siagaDesa siaga
Desa siaga
 
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptx
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptxMateri TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptx
Materi TENTANG REMBUG DESA, Rembug Stunting Desa, 31 Agustus 2022 (1).pptx
 
Pleno modul 2 blok 5 b
Pleno modul 2 blok 5 bPleno modul 2 blok 5 b
Pleno modul 2 blok 5 b
 
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA
Makalah posyandu dan kms AKBID YKN CABANG RAHA
 
Konvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptxKonvergensi Stunting.pptx
Konvergensi Stunting.pptx
 
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)Kader Pembangunan Manusia (kpm)
Kader Pembangunan Manusia (kpm)
 
BAHAN ORIENTASI INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER 060722 TM.pdf
BAHAN ORIENTASI INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER 060722 TM.pdfBAHAN ORIENTASI INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER 060722 TM.pdf
BAHAN ORIENTASI INTEGRASI LAYANAN KESEHATAN PRIMER 060722 TM.pdf
 
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanPetunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
 
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
 
Mencegah Stunting Dari Desa
Mencegah Stunting Dari DesaMencegah Stunting Dari Desa
Mencegah Stunting Dari Desa
 
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptxPOSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
POSYANDU TERINTEGRASI DENGAN PROGRAM KESEHATAN.pptx
 
REMBUK STUNTING DESA (1).pptx
REMBUK STUNTING DESA (1).pptxREMBUK STUNTING DESA (1).pptx
REMBUK STUNTING DESA (1).pptx
 
Pengembangan Unit Usaha Sanitasi BUMDES pada World Toilet Day 2023.pptx
Pengembangan Unit Usaha Sanitasi BUMDES pada World Toilet Day 2023.pptxPengembangan Unit Usaha Sanitasi BUMDES pada World Toilet Day 2023.pptx
Pengembangan Unit Usaha Sanitasi BUMDES pada World Toilet Day 2023.pptx
 
Kak pembinaan desa siaga.docx
Kak pembinaan desa siaga.docxKak pembinaan desa siaga.docx
Kak pembinaan desa siaga.docx
 

Recently uploaded

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

KPM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

  • 1. Peran KPM dalam Perencanaan Pembangunan Desa Wahyudi Hafiludin Sadeli, S.H., MH. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat P3MD Kemendesa PDDT RI
  • 2. Pengertian Kader Pembangunan Manusia Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga yang direkrut oleh pemerintah Desa untuk membantu pelaksanaan kegiatan konvergensi penurunan stunting di Desa. KPM ditetapkan melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPM mendapat Surat Keputusan (SK) dari kepala Desa dan bertanggungjawab terhadap pemerintah Desa.
  • 3. Konvergensi Stunting Dalam hal pencegahan stunting di Desa, KPM harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat di Desa yang peduli dengan upaya pencegahan stunting. Pendamping masyarakat Desa bersama dengan KPM memfasilitasi pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk membentuk Rumah Desa Sehat.
  • 4. Rumah Desa Sehat Rumah Desa Sehat selanjutnya disingkat RDS adalah sekretariat bersama yang merupakan wahana/forum bagi pelaku atau pegiat pemberdayaan masyarakat Desa berbasis karakteristik lokal yang dikelola oleh masyarakat sebagai upaya peningkatan akses informasi dan pemenuhan kualitas layanan sosial dasar bagi masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan pelaku atau pegiat pemberdayaan masyarakat Desa adalah Kader Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting.
  • 5. Dasar Hukum a.Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting b.Permendesa, PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 c.Permendesa, PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 d.Permenkeu No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa e.Peraturan Bupati Situbondo No. 46 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi
  • 6. Kelompok Sasaran Dalam melaksanakan tugasnya KPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sasaran layanan yang meliputi: ▪ Intervensi Spesifik; ▪ Intervensi Sensitif.
  • 7. Intervensi Spesifik Sasaran ▪ Remaja Putri ▪ Calon Pengantin ▪ Ibu Hamil dan Nifas Layanan 1). Remaja putri mengkonsumsi TTD 2). Pencegahan kehamilan tidak diinginkan Calon pengantin melakukan pemeriksaan Kesehatan 1). Tambahan asupan gizi bagi ibu hamil KEK 3). Ibu hamil mengkonsumsi TTD 4). Keluarga Berencana paska persalinan
  • 8. Sasaran ▪ Bayi 0 - 2 Tahun ▪ Anak 2 - 6 Tahun Layanan 1). Pemantauan tumbuh kembang balita 2). Tambahan asupan gizi bagi balita kurang gizi 3). Tatalaksana gizi buruk bagi balita gizi buruk 4). ASI eksklusif bagi bayi 0-6 bulan 5). MP-ASI bagi baduta 1). Pemantauan tumbuh kembang balita 2). Tambahan asupan gizi bagi balita kurang gizi 3). Tatalaksana gizi buruk bagi balita gizi buruk
  • 9. Intervensi Sensitif 1.Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga; 2.Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga; 3.Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional bagi RT berpenghasilan rendah; 4.Pendampingan bagi keluarga beresiko stunting; 5.Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan; 6.Pemberian pemahaman tentang stunting; 7.Bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan; 8.Desa tanpa Buang Air Besar Sembarangan/BABS
  • 10. Layanan Dasar Kegiatan Stunting di Desa a.Kesehatan ibu dan anak (KIA); b.Konseling gizi; c.Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi; d.Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan; e.Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB); f.Layanan bagi remaja, PUS , dan upaya pencegahan perkawinan anak; g.Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
  • 11. Pemetaan Sosial Pemetaan sosial merupakan proses di tingkat dusun untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran 1,000 hari kehidupan pertama dan kondisi konvergensi layanan. Tahap ini dilakukan di awal tahun dan akan diperbarui pada saat akan menyusun RKPDes tahun berikutnya. Kader Pembangunan Manusia (KPM) memfasilitasi proses ini melalui pertemuan atau musyawarah dusun dengan mengajak peserta musyawarah dusun tersebut untuk menggambarkan masalah dan kondisi pelayanan dasar, serta keberadaan sasaran terkait dengan stunting Desa.
  • 12. Pendataan Sasaran 1000 HPK Proses ini dilakukan pengecekan data di Posyandu untuk sasaran 1000 HPK dan di layanan PAUD untuk sasaran 3 - 6 tahun. Data yang diperlukan selanjutnya dilakukan wawancara dengan rumah tangga sasaran 1000 HPK sasaran PAUD. Metode ini dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga sasaran tersebut.
  • 13. REMBUK STUNTING Kegiatan ini merupakan pertemuan dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat komitmen Desa dan menetapkan kegiatan-kegiatan konvergensi dalam menangani stunting. Dalam rembuk stunting ini membahas dua hal, pertama kegiatan konvergensi penanganan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan (2018) dan yang kedua komitmen Desa untuk kegiatan penanganan stunting dalam untuk RKP Desa tahun berikutnya.