Kader Pembangunan Manusia (KPM) membantu pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan program penurunan stunting, termasuk melakukan pemetaan sosial, pendataan sasaran, dan memfasilitasi diskusi rembuk stunting untuk menetapkan kegiatan konvergensi penanganan stunting.
2. Pengertian Kader Pembangunan Manusia
Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga
yang direkrut oleh pemerintah Desa untuk membantu
pelaksanaan kegiatan konvergensi penurunan stunting
di Desa. KPM ditetapkan melalui musyawarah Desa
untuk bekerja membantu pemerintah Desa dalam
memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengawasi pembangunan
sumberdaya manusia di Desa. Dalam pelaksanaan
tugasnya, KPM mendapat Surat Keputusan (SK) dari
kepala Desa dan bertanggungjawab terhadap
pemerintah Desa.
3. Konvergensi Stunting
Dalam hal pencegahan stunting di Desa, KPM
harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintahan
Desa, unit penyedia layanan kesehatan dan
pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat
di Desa yang peduli dengan upaya pencegahan
stunting. Pendamping masyarakat Desa bersama
dengan KPM memfasilitasi pemerintah Desa,
BPD dan masyarakat Desa untuk membentuk
Rumah Desa Sehat.
4. Rumah Desa Sehat
Rumah Desa Sehat selanjutnya disingkat RDS adalah
sekretariat bersama yang merupakan wahana/forum
bagi pelaku atau pegiat pemberdayaan masyarakat
Desa berbasis karakteristik lokal yang dikelola oleh
masyarakat sebagai upaya peningkatan akses informasi
dan pemenuhan kualitas layanan sosial dasar bagi
masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan pelaku atau
pegiat pemberdayaan masyarakat Desa adalah Kader
Posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan
kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, Karang
Taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok
masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan
stunting.
5. Dasar Hukum
a.Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting
b.Permendesa, PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
c.Permendesa, PDTT No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
d.Permenkeu No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana
Desa
e.Peraturan Bupati Situbondo No. 46 Tahun 2022 tentang
Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan
Penurunan Stunting Terintegrasi
6. Kelompok Sasaran
Dalam melaksanakan tugasnya KPM melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap sasaran layanan
yang meliputi:
▪ Intervensi Spesifik;
▪ Intervensi Sensitif.
7. Intervensi Spesifik
Sasaran
▪ Remaja Putri
▪ Calon Pengantin
▪ Ibu Hamil dan Nifas
Layanan
1). Remaja putri mengkonsumsi TTD
2). Pencegahan kehamilan tidak diinginkan
Calon pengantin melakukan pemeriksaan
Kesehatan
1). Tambahan asupan gizi bagi ibu hamil
KEK
3). Ibu hamil mengkonsumsi TTD
4). Keluarga Berencana paska persalinan
8. Sasaran
▪ Bayi 0 - 2 Tahun
▪ Anak 2 - 6 Tahun
Layanan
1). Pemantauan tumbuh kembang
balita
2). Tambahan asupan gizi bagi balita
kurang gizi
3). Tatalaksana gizi buruk bagi balita
gizi buruk
4). ASI eksklusif bagi bayi 0-6 bulan
5). MP-ASI bagi baduta
1). Pemantauan tumbuh kembang
balita
2). Tambahan asupan gizi bagi balita
kurang gizi
3). Tatalaksana gizi buruk bagi balita
gizi buruk
9. Intervensi Sensitif
1.Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
2.Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
3.Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
Nasional bagi RT berpenghasilan rendah;
4.Pendampingan bagi keluarga beresiko stunting;
5.Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
6.Pemberian pemahaman tentang stunting;
7.Bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan;
8.Desa tanpa Buang Air Besar Sembarangan/BABS
10. Layanan Dasar Kegiatan Stunting di Desa
a.Kesehatan ibu dan anak (KIA);
b.Konseling gizi;
c.Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi;
d.Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan
menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan
administrasi kependudukan;
e.Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
f.Layanan bagi remaja, PUS , dan upaya pencegahan
perkawinan anak;
g.Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K)
dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi
untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
11. Pemetaan Sosial
Pemetaan sosial merupakan proses di tingkat dusun
untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan
sasaran 1,000 hari kehidupan pertama dan kondisi
konvergensi layanan. Tahap ini dilakukan di awal tahun
dan akan diperbarui pada saat akan
menyusun RKPDes tahun berikutnya. Kader
Pembangunan Manusia (KPM) memfasilitasi proses ini
melalui pertemuan atau musyawarah dusun dengan
mengajak peserta musyawarah dusun tersebut untuk
menggambarkan masalah dan kondisi pelayanan dasar,
serta keberadaan sasaran terkait dengan stunting Desa.
12. Pendataan Sasaran 1000 HPK
Proses ini dilakukan pengecekan data di Posyandu
untuk sasaran 1000 HPK dan di layanan PAUD untuk
sasaran 3 - 6 tahun. Data yang diperlukan selanjutnya
dilakukan wawancara dengan rumah tangga sasaran
1000 HPK sasaran PAUD. Metode ini dilakukan dengan
mengunjungi rumah tangga sasaran tersebut.
13. REMBUK STUNTING
Kegiatan ini merupakan pertemuan dalam rangka membahas hasil
perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat
komitmen Desa dan menetapkan kegiatan-kegiatan konvergensi
dalam menangani stunting. Dalam rembuk stunting ini membahas
dua hal, pertama kegiatan konvergensi penanganan stunting yang
akan dilakukan pada tahun berjalan (2018) dan yang kedua
komitmen Desa untuk kegiatan penanganan stunting dalam untuk
RKP Desa tahun berikutnya.