SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
KEBIJAKAN NASIONAL
8 AKSI KONVERGENSI DALAM
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI DAERAH
Imam Al Muttaqin
Team Leader Iney Regional 2
Grandia Hotel, Bandung
29 Juli 2022
2
APA ITU STUNTING? APA PENYEBABNYA?
Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang
ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. (Sumber Perpres 72 tahun 2021)
Stunting
Pengasuhan Yang Kurang
Baik
• Kurangnya pengetahuan ibu
mengenai kesehatan dan gizi
sebelum dan pada masa
kehamilan,serta melahirkan.
• 60% anak usia 0-6 bulan
tidak mendapatkan ASI
Eksklusif.
• Terbatasnya Layanan
kesehatan untuk ibu selama
masa kehamilan.
Kurangnya akses terhadap air
bersih dan sanitasi
• 1 dari 5 rumah tangga
di Indonesia masih
buang air besar di
ruang terbuka.
• 1 dari 3 rumah tangga
belum memiliki akses
terhadap air bersih.
Kurangnya akses rumah
tangga/keluarga terhadap
makanan bergizi
• Makanan bergizi di Indonesia
masih tergolong mahal.
• Komoditas makanan di Jakarta
94% lebih mahal
dibandingkan dengan di New
Delhi, India (RISKESDAS
2013, SDKI 2012,
SUSENAS).
3
TARGET PENURUNAN STUNTING DALAM RPJMN 2020-2024
24,4% Balita di Indonesia
mengalami Stunting (SSGI, 2021)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
14
19.00
25.84
37.2
30.8
27.67
Capaian Series3 Bussiness as Usual
Skenario Kebijakan Target 14% (2024)
Tren Stunting Balita 2013-2019 dan Target 2024
1,3 % /tahun
1,7 % /tahun
3,4 % /tahun
Rata-rata
Penurunan
Benchmark Tren % Penurunan Stunting di Negara Lain*
2%/tahun (2005-2015)
Peru
0,8%/tahun (2000-2015)
Vietnam
Target 2024:
Penurunan 2X lipat dari Tren
Saat Ini
Perlu Kerja Keras
*World Bank (2017)
TARGET
2019 2020 2021 2022 2023 2024
27,7% 24,1% 21,1% 18,4% 16% 14%
24,4
Bali
DKI Jakarta
DIY
Kepulauan
Riau
Lam
pung
Kep. Bangka
Belitung
Jawa
Tengah
Sulawesi Utara
Bengkulu
Riau
Jam
bi
Kalim
antan
Tim
ur
Sum
atera
Barat
Jawa
Tim
ur
Indonesia
Banten
Jawa
Barat
Sum
atera
Selatan
Sum
atera
Utara
Papua
Barat
Kalim
antan
Tengah
Sulawesi Selatan
Kalim
antan
Utara
M
aluku
Utara
M
aluku
Gorontalo
Papua
Sulawesi Tengah
Kalim
antan
barat
Kalim
antan
Selatan
Sulawesi Tenggara
Nusa
Tenggara
Barat
Aceh
Sulawesi Barat
Nusa
Tenggara
Tim
ur
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
14.30%
19.90%
21.10%
16.30%
25.70%
19.90%
27.20%
21.60%
26.10%
24.10%
20.80%
28.30%
26.40%
26.80%
30.80%
23.40%
25.70%
28.60%
30.00%
25.30%
32.00%
30.10%
27.60%
28.40%
30.90%
35.10%
31.00%
30.80%
30.70%
31.70%
31.00%
36.80%
33.60%
39.30%
43.70%
14.41%
19.95%
21.03%
16.81%
26.25%
19.93%
27.67%
30.59%
26.86%
23.95%
21.03%
28.08%
27.46%
26.85%
27.67%
24.10%
26.21%
28.98%
30.11%
29.36%
32.30%
21.18%
26.24%
29.07%
30.38%
34.89%
24.58%
31.25%
31.45%
31.74%
31.44%
37.85%
34.18%
40.37%
43.82%
10.90%
16.80%
17.30%
17.60%
18.50%
18.60%
20.90%
21.60%
22.10%
22.30%
22.40%
22.80%
23.30%
23.50%
24.41%
24.50%
24.50%
24.80%
25.80%
26.20%
27.40%
27.40%
27.50%
27.50%
28.70%
29.00%
29.50%
29.70%
29.80%
30.00%
30.20%
31.40%
33.20%
33.80%
37.80%
RISKESDAS 2018 Prediksi 2020 SSGI 2021
4
PREVALENSI STUNTING NASIONAL
Keterangan :
Batas maksimal toleransi angka stunting WHO yaitu 20% atau
seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh
Klaster
Terendah
Klaster
Menengah
Klaster
Tertinggi
5
TUJUAN STRANAS KELOMPOK SASARAN
1. Menurunkan prevalensi Stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan
kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum
dan sanitasi.
Remaja
Calon
pengantin
Ibu hamil
Ibu menyusui
Anak berusia
0 - 59 bulan
Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Dilaksanakan Dengan 5 (Lima) Pilar
Untuk Mencapai Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030.
STRATEGI PENURUNAN STUNTING
6
5 Pilar Strategi Percepatan Penurunan Stunting
PILAR 1
Peningkatan komitmen
dan visi kepemimpinan di
kementerian/lembaga,
Pemerintah Daerah
provinsi, Pemerintah
Daerah kabupatenfkota,
dan Pemerintah Desa;
Peningkatan
komunikasi
perubahan
perilaku dan
pemberdayaan
masyarakat;
PILAR 2
peningkatan
konvergensi
Intervensi
Spesifik dan
Intervensi
Sensitif di K/L,
Pemerintah
Provinsi,
Pemerintah
Kab/kota, dan
Pemerintah Desa
PILAR 3
Peningkatan
ketahanan
pangan dan gizi
pada
tingkat
individu,
keluarga, dan
masyarakat;
PILAR 4
Penguatan dan
pengembangan
sistem, data,
informasi, riset,
dan inovasi.
PILAR 5
7
PERAN KEMENDAGRI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
(Sesuai Lampiran Perpres 72 Tahun 2021)
Mendorong
tersedianya
dukungan
kebijakan dan
APBD Pemerintah
Provinsi untuk
percepatan
penurunan
stunting;
Mendorong
Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
mengintegrasikan
program/kegiatan
penurunan stunting
dalam Dokurenda
(RPJPD, RJMPD);
Mendorong
Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
melaksanakan aksi
konvergensi
Percepatan
Penurunan Stunting;
Memfasilitasi
Pemerintah Provinsi
untuk melakukan
Penilaian kinerja
(PK) kepada
Pemerintah
Kabupaten/Kota;
Memberikan
penghargaan bagi
Pemerintah
Provinsi Terbaik
dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
terbaik dalam
Penurunan
Stunting;
AGENDA 3 : MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
MELAKSANAKAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan memanfaatkan
hasil 8 aksi konvergensi penurunan stunting untuk perbaikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi hasil intervensi gizi.
Pengertian
1. Meningkatkan kapasitas Kabupaten/Kota dalam memperbaiki kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi
penurunan stunting.
2. Memastikan pemanfaatan hasil 8 aksi konvergensi penurunan stunting ke dalam perencanaan dan
penganggaran.
Tujuan
1. Penyusunan rencana kerja pendampingan Kabupaten/Kota.
2. Sosialisasi dan pembekalan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi.
3. Pemantauan dan umpan balik terhadap kualitas dan hasil pelaksanaan aksi konvergensi.
4. Pendampingan Kabupaten/Kota berdasarkan pemetaan kemajuan.
5. Pelaksanaan penilaian kinerja Kabupaten/Kota.
Kegiatan
8
AGENDA 3 : MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
MELAKSANAKAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (LANJUTAN)
Sekretaris Daerah atau OPD yang ditunjuk oleh Tim Penurunan Stunting Tingkat Provinsi
Penanggung Jawab
1. Kontinu di setiap tahun anggaran.
2. April-Mei : Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota
Jadwal
1. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota.
2. Materi pelatihan Aksi 1 s/d Aksi 4.
3. Materi pembekalan Aksi 5 s/d 8 dan template pendukung.
4. Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting.
5. FAQ Aksi Konvergensi.
Instrument Pendukung
9
10
“Merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan untuk
meningkatkan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif
percepatan penurunan stunting”
PIC:TPPS
PIC:TPPS
PIC: TPPS
PIC: TPPS
PIC:TPPS
PIC: TPPS
PIC: TPPS
PIC: TPPS
Aksi 1: Mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, Keluarga berisiko stunting,
kondisi cakupan layanan, situasi ketersediaan program, dan praktik
manajemen layanan saat ini
Aksi 2: Rencana tindak lanjut kabupaten/kota dalam merealisasikan
rekomendasi hasil analisis situasi dan 35 Indikator target
Aksi 3: Memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi antara OPD
dengan non-pemerintah dan masyarakat luas secara melalui Rembuk Stunting
tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota
Aksi 4: Peraturan Bupati/Walikota Tentang upaya percepatan penurunan stunting
dan pembagian peran pihak dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat
Kabupaten/Kota
Aksi 5: Pembinaan pemerintah Desa/kelurahan dan masyarakat
Aksi 6: Upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat
desa/ kelurahan dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan
stunting.
Aksi 7: Publikasi hasil analisis prevalensi dan hasil audit stunting
Aksi 8: Review yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja
program percepatan penurunan stunting selama satu tahun terakhir
8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI
Percepatan Penurunan Stunting
11
KETERKAITAN ANTAR 8 AKSI DAN SASARAN ANTARAAKSI KONVERGENSI
Aksi #1
Analisis Situasi
Aksi #2:
Penyusunan
Rencana Kegiatan
Aksi # 3:
Rembuk
Stunting
Aksi # 8:
Reviu Kinerja
Tahunan
Aksi #4: Peraturan
Bupati/Walikota
Percepatan
Penurunan
Stunting
Aksi #5: Pembinaan
Pelaku Dan
Pemerintahan Desa/
Kelurahan
Aksi # 6: Sistem
Manajemen Data
Stunting
Aksi # 7:
Pengukuran &
Publikasi Stunting
Rekomendasi Lokus dan
Kegiatan Prioritas
Rancangan
Rencana Kegiatan
Masukan untuk
PerBup/Perwali
Peran & Tugas
Pembinaan Pelaku Dan
Pemerintahan Desa/
Kelurahan
Cakupan RT 1000 HPK yg Mendapat
Intervensi Gizi secara Lengkap
Cakupan
&
Keterpaduan
Intervensi
Gizi
pada
Rumah
Tangga
1000
HPK
Komitmen &
Kesepakatan
Rencana
Kegiatan
Kesenjangan
Data
Perkembangan kasus stunting
Data &
Sebaran Stunting
Proses RKPD &
APBD
Data
Stunting
&
Cakupan
Intervensi
Sebaran
&
Penyebab
Stunting
Kegiatan
Perbaikan
Sistem
Data
Acuan
pemantauan
pelaksanaan
VS
hasil
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
NOVEMBER
DESEMBER
Aksi 1
Analisa Situasi
Pembahasan Ranwal
RKPD
Rancangan
RKPD
Musrenban
g
Penyusunan KUA
& PPAS
Penyusunan KUA
& PP
AS 2022
Pembahasan
KUA
/PP
AS
dengan
DPRD
Penyusunan
RKAOPD Pembahasan APBD
dengan DPRD
2
Penetapan Perda
tentang APBD
1
Penyusunan
RAPBD
OKTOBER
Penyusunan
Renja PD
REMBUG
STUNTING
PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI MENGIKUTI JADWAL REGULER PERENCANAAN &
PENGANGGARAN DAERAH
Aksi 2
Rencana Kegiatan
Aksi 1
Analisa Situasi
Aksi 2
Rencana Kegiatan
Aksi 4
Perbup/Perwal
Percepatan Penurunan
Stunting
Rancangan
AkhirRKPD
Aksi 5
Pembinaan Pelaku
Masyarakat dan
Pemerintah
Desa/Kelurahan
Aksi 6
Sistim Manajemen
Data
Aksi 7
Publikasi hasil
Pengukuran data
Stunting
Aksi 8
Publikasi hasil
Pengukuran data
Stunting
N+1 (Jan-Feb)
13
PERUBAHAN 8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PASKA PERPRES 72/2021
AKSI PERUBAHAN
AKSI 1 Sasaran (Remaja, Catin, PUS, Ibu Hamil, dan Balita)
1. Keluarga Berisiko Stunting
2. Jumlah Kasus Stunting
3. Prevalensi Stunting
Indikator Layanan
4. 29 Indikator Esensial
5. 35 Indikator Supply
AKSI 2 Rencana kegiatan menjawab atas masalah dan rekomendasi terhadap 64 indikator
(29 indikator esensial dan 35 indikator supply)
AKSI 3 1. Rembuk Stunting Kabupaten/Kota
2. Rembuk Stunting Kecamatan
3. Rembuk Stunting Desa/Kelurahan
14
PERUBAHAN 8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PASKA PERPRES 72/2021
AKSI PERUBAHAN
AKSI 4 Peraturan Bupati/Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting
1. Target tahunan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten/kota
2. Intervensi gizi spesifik dan sensitif : memenuhi target cakupan layanan dalam
lampiran Perpres 72/2021 dalam APBD dan APBDes;
3. Peran Kecamatan dan Desa/Kelurahan (termasuk di dalamnya peran TPPS
Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan);
4. Skema insentif pelaku penurunan prevalensi stunting pelaku desa/kelurahan.
5. Meningkatkan alokasi APBD dan APBDes dari tahun sebelumnya untuk porgram
kegiatan percepatan penurunan Stunting.
6. Koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program;
7. Peran kelembagaan masyarakat desa/kelurahan;
8. Kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku
AKSI 5 Tersedianya Pelaku percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan dan
peningkatan kapasitas dan pembinaan kepada pelaku di desa/kelurahan yang
dilakukan oleh OPD.
15
PERUBAHAN 8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PASKA PERPRES 72/2021
AKSI PERUBAHAN
AKSI 6 1. Pemetaan kebutuhan dan penggunaan terhadap 55 data indikator layanan
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Sistem Data,
Legalisasi Kelembagaan untuk Sistem Manajemen Data, Koordinasi dan
Keterpaduan Sistem Manajemen Data, Pemantauan terhadap Pemanfaatan Data
yang tersedia pada Sistem, Analisis terhadap Tingkat Pemanfaatan Sistem
Manajemen Data, Penyusunan tindak lanjut peningkatan pemanfaatan dan
pemeliharaan sistem manajemen data
AKSI 7 Tidak ada perubahan
AKSI 8 1. Perkembangan capaian outcome (prevalensi Stunting), dan
2. Rekomendasi perbaikan, berupa efektifitas kegiatan yang berperan dalam
pencegahan dan penurunan Stunting
TERIMA KASIH
Lompat-lompat naik trampolin
Jatuhnya sakit terpelanting
Ayo semua mari saling menjalin
Untuk berupaya menurunkan stunting

More Related Content

Similar to AKSI KONVERGENSI

Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
 
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018 01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018 ABI SETIADI
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxEkaFitriyawati1
 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Muh Saleh
 
MATERI_I_RAN_PASTI_Orientasi_bagi_SATGAS_Provinsi_dan_kabupaten.pptx
MATERI_I_RAN_PASTI_Orientasi_bagi_SATGAS_Provinsi_dan_kabupaten.pptxMATERI_I_RAN_PASTI_Orientasi_bagi_SATGAS_Provinsi_dan_kabupaten.pptx
MATERI_I_RAN_PASTI_Orientasi_bagi_SATGAS_Provinsi_dan_kabupaten.pptxRatna KP
 
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...Syafrimuhammad3
 
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGsPeran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGsCut Ampon Lambiheue
 
KONVERGENSI STUNTING.pptx
KONVERGENSI STUNTING.pptxKONVERGENSI STUNTING.pptx
KONVERGENSI STUNTING.pptxRahmatBuludawa2
 
Kebijakan Germas 10 22.pptx
Kebijakan Germas 10 22.pptxKebijakan Germas 10 22.pptx
Kebijakan Germas 10 22.pptxUpangIngrat
 
20190401101243_INTERVENSI_LANJUT (2).pptx
20190401101243_INTERVENSI_LANJUT (2).pptx20190401101243_INTERVENSI_LANJUT (2).pptx
20190401101243_INTERVENSI_LANJUT (2).pptxPromkesBuduranSidoar
 
Template PPTx Untirta.pptx
Template PPTx Untirta.pptxTemplate PPTx Untirta.pptx
Template PPTx Untirta.pptxCerebroCortex1
 
Sosialisasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting (hamparan rawang)
Sosialisasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting (hamparan rawang)Sosialisasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting (hamparan rawang)
Sosialisasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting (hamparan rawang)Mohdsargawi
 
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptx
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptxMateri Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptx
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptxAriefRahman717089
 
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptx
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptxMateri Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptx
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptxhelen244785
 
Sistematika proposal Inotek Gizi (Revisi).docx
Sistematika proposal Inotek Gizi (Revisi).docxSistematika proposal Inotek Gizi (Revisi).docx
Sistematika proposal Inotek Gizi (Revisi).docxEkaOrizaShafita
 
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanPetunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanMuh Saleh
 
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Muh Saleh
 
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdffiles49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdfYanti319948
 
PPT INDIKATOR.pptx
PPT INDIKATOR.pptxPPT INDIKATOR.pptx
PPT INDIKATOR.pptxssuserd3e114
 

Similar to AKSI KONVERGENSI (20)

Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaKebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - Bangda
 
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018 01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018
01. pengetahuan dan kebijakan pkh 2018
 
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptxMATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
MATERI PM DATA PEMANTAUAN & EVALUASI 03 MARET 2023 (SATGAS).pptx
 
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
 
MATERI_I_RAN_PASTI_Orientasi_bagi_SATGAS_Provinsi_dan_kabupaten.pptx
MATERI_I_RAN_PASTI_Orientasi_bagi_SATGAS_Provinsi_dan_kabupaten.pptxMATERI_I_RAN_PASTI_Orientasi_bagi_SATGAS_Provinsi_dan_kabupaten.pptx
MATERI_I_RAN_PASTI_Orientasi_bagi_SATGAS_Provinsi_dan_kabupaten.pptx
 
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
01-Dr.-Ir.-Suprayoga-Hadi-MSP-CAPAIAN-TANTANGAN-DAN-PELUANG-PELAKSANAAN-STRAT...
 
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGsPeran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
Peran Promosi Kesehatan Dalam Pencapaian MDGs
 
stunting sakura.pptx
stunting sakura.pptxstunting sakura.pptx
stunting sakura.pptx
 
KONVERGENSI STUNTING.pptx
KONVERGENSI STUNTING.pptxKONVERGENSI STUNTING.pptx
KONVERGENSI STUNTING.pptx
 
Kebijakan Germas 10 22.pptx
Kebijakan Germas 10 22.pptxKebijakan Germas 10 22.pptx
Kebijakan Germas 10 22.pptx
 
20190401101243_INTERVENSI_LANJUT (2).pptx
20190401101243_INTERVENSI_LANJUT (2).pptx20190401101243_INTERVENSI_LANJUT (2).pptx
20190401101243_INTERVENSI_LANJUT (2).pptx
 
Template PPTx Untirta.pptx
Template PPTx Untirta.pptxTemplate PPTx Untirta.pptx
Template PPTx Untirta.pptx
 
Sosialisasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting (hamparan rawang)
Sosialisasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting (hamparan rawang)Sosialisasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting (hamparan rawang)
Sosialisasi kegiatan konvergensi pencegahan stunting (hamparan rawang)
 
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptx
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptxMateri Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptx
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptx
 
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptx
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptxMateri Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptx
Materi Kadis Kesehatan Provinsi NTB.pptx
 
Sistematika proposal Inotek Gizi (Revisi).docx
Sistematika proposal Inotek Gizi (Revisi).docxSistematika proposal Inotek Gizi (Revisi).docx
Sistematika proposal Inotek Gizi (Revisi).docx
 
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang KesehatanPetunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
Petunjuk Teknis Bangun Mandar Bidang Kesehatan
 
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
Juknis Bangunmandar Sehat Tahun 2015
 
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdffiles49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
files49505Juknis Implementasi KPP Stunting_ISBN_13072021.pdf
 
PPT INDIKATOR.pptx
PPT INDIKATOR.pptxPPT INDIKATOR.pptx
PPT INDIKATOR.pptx
 

AKSI KONVERGENSI

  • 1. KEBIJAKAN NASIONAL 8 AKSI KONVERGENSI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH Imam Al Muttaqin Team Leader Iney Regional 2 Grandia Hotel, Bandung 29 Juli 2022
  • 2. 2 APA ITU STUNTING? APA PENYEBABNYA? Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. (Sumber Perpres 72 tahun 2021) Stunting Pengasuhan Yang Kurang Baik • Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan,serta melahirkan. • 60% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI Eksklusif. • Terbatasnya Layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan. Kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi • 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar di ruang terbuka. • 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses terhadap air bersih. Kurangnya akses rumah tangga/keluarga terhadap makanan bergizi • Makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. • Komoditas makanan di Jakarta 94% lebih mahal dibandingkan dengan di New Delhi, India (RISKESDAS 2013, SDKI 2012, SUSENAS).
  • 3. 3 TARGET PENURUNAN STUNTING DALAM RPJMN 2020-2024 24,4% Balita di Indonesia mengalami Stunting (SSGI, 2021) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 14 19.00 25.84 37.2 30.8 27.67 Capaian Series3 Bussiness as Usual Skenario Kebijakan Target 14% (2024) Tren Stunting Balita 2013-2019 dan Target 2024 1,3 % /tahun 1,7 % /tahun 3,4 % /tahun Rata-rata Penurunan Benchmark Tren % Penurunan Stunting di Negara Lain* 2%/tahun (2005-2015) Peru 0,8%/tahun (2000-2015) Vietnam Target 2024: Penurunan 2X lipat dari Tren Saat Ini Perlu Kerja Keras *World Bank (2017) TARGET 2019 2020 2021 2022 2023 2024 27,7% 24,1% 21,1% 18,4% 16% 14% 24,4
  • 4. Bali DKI Jakarta DIY Kepulauan Riau Lam pung Kep. Bangka Belitung Jawa Tengah Sulawesi Utara Bengkulu Riau Jam bi Kalim antan Tim ur Sum atera Barat Jawa Tim ur Indonesia Banten Jawa Barat Sum atera Selatan Sum atera Utara Papua Barat Kalim antan Tengah Sulawesi Selatan Kalim antan Utara M aluku Utara M aluku Gorontalo Papua Sulawesi Tengah Kalim antan barat Kalim antan Selatan Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Aceh Sulawesi Barat Nusa Tenggara Tim ur 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 14.30% 19.90% 21.10% 16.30% 25.70% 19.90% 27.20% 21.60% 26.10% 24.10% 20.80% 28.30% 26.40% 26.80% 30.80% 23.40% 25.70% 28.60% 30.00% 25.30% 32.00% 30.10% 27.60% 28.40% 30.90% 35.10% 31.00% 30.80% 30.70% 31.70% 31.00% 36.80% 33.60% 39.30% 43.70% 14.41% 19.95% 21.03% 16.81% 26.25% 19.93% 27.67% 30.59% 26.86% 23.95% 21.03% 28.08% 27.46% 26.85% 27.67% 24.10% 26.21% 28.98% 30.11% 29.36% 32.30% 21.18% 26.24% 29.07% 30.38% 34.89% 24.58% 31.25% 31.45% 31.74% 31.44% 37.85% 34.18% 40.37% 43.82% 10.90% 16.80% 17.30% 17.60% 18.50% 18.60% 20.90% 21.60% 22.10% 22.30% 22.40% 22.80% 23.30% 23.50% 24.41% 24.50% 24.50% 24.80% 25.80% 26.20% 27.40% 27.40% 27.50% 27.50% 28.70% 29.00% 29.50% 29.70% 29.80% 30.00% 30.20% 31.40% 33.20% 33.80% 37.80% RISKESDAS 2018 Prediksi 2020 SSGI 2021 4 PREVALENSI STUNTING NASIONAL Keterangan : Batas maksimal toleransi angka stunting WHO yaitu 20% atau seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh Klaster Terendah Klaster Menengah Klaster Tertinggi
  • 5. 5 TUJUAN STRANAS KELOMPOK SASARAN 1. Menurunkan prevalensi Stunting; 2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; 3. Menjamin pemenuhan asupan gizi; 4. Memperbaiki pola asuh; 5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan 6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Remaja Calon pengantin Ibu hamil Ibu menyusui Anak berusia 0 - 59 bulan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Dilaksanakan Dengan 5 (Lima) Pilar Untuk Mencapai Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030. STRATEGI PENURUNAN STUNTING
  • 6. 6 5 Pilar Strategi Percepatan Penurunan Stunting PILAR 1 Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan Pemerintah Desa; Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; PILAR 2 peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/kota, dan Pemerintah Desa PILAR 3 Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; PILAR 4 Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. PILAR 5
  • 7. 7 PERAN KEMENDAGRI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (Sesuai Lampiran Perpres 72 Tahun 2021) Mendorong tersedianya dukungan kebijakan dan APBD Pemerintah Provinsi untuk percepatan penurunan stunting; Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mengintegrasikan program/kegiatan penurunan stunting dalam Dokurenda (RPJPD, RJMPD); Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting; Memfasilitasi Pemerintah Provinsi untuk melakukan Penilaian kinerja (PK) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Memberikan penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Terbaik dan Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik dalam Penurunan Stunting;
  • 8. AGENDA 3 : MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota dalam melaksanakan dan memanfaatkan hasil 8 aksi konvergensi penurunan stunting untuk perbaikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil intervensi gizi. Pengertian 1. Meningkatkan kapasitas Kabupaten/Kota dalam memperbaiki kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting. 2. Memastikan pemanfaatan hasil 8 aksi konvergensi penurunan stunting ke dalam perencanaan dan penganggaran. Tujuan 1. Penyusunan rencana kerja pendampingan Kabupaten/Kota. 2. Sosialisasi dan pembekalan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan aksi konvergensi. 3. Pemantauan dan umpan balik terhadap kualitas dan hasil pelaksanaan aksi konvergensi. 4. Pendampingan Kabupaten/Kota berdasarkan pemetaan kemajuan. 5. Pelaksanaan penilaian kinerja Kabupaten/Kota. Kegiatan 8
  • 9. AGENDA 3 : MENDORONG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (LANJUTAN) Sekretaris Daerah atau OPD yang ditunjuk oleh Tim Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Penanggung Jawab 1. Kontinu di setiap tahun anggaran. 2. April-Mei : Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Jadwal 1. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting di Kabupaten/Kota. 2. Materi pelatihan Aksi 1 s/d Aksi 4. 3. Materi pembekalan Aksi 5 s/d 8 dan template pendukung. 4. Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting. 5. FAQ Aksi Konvergensi. Instrument Pendukung 9
  • 10. 10 “Merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif percepatan penurunan stunting” PIC:TPPS PIC:TPPS PIC: TPPS PIC: TPPS PIC:TPPS PIC: TPPS PIC: TPPS PIC: TPPS Aksi 1: Mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, Keluarga berisiko stunting, kondisi cakupan layanan, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini Aksi 2: Rencana tindak lanjut kabupaten/kota dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi dan 35 Indikator target Aksi 3: Memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi antara OPD dengan non-pemerintah dan masyarakat luas secara melalui Rembuk Stunting tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota Aksi 4: Peraturan Bupati/Walikota Tentang upaya percepatan penurunan stunting dan pembagian peran pihak dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten/Kota Aksi 5: Pembinaan pemerintah Desa/kelurahan dan masyarakat Aksi 6: Upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa/ kelurahan dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Aksi 7: Publikasi hasil analisis prevalensi dan hasil audit stunting Aksi 8: Review yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja program percepatan penurunan stunting selama satu tahun terakhir 8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI Percepatan Penurunan Stunting
  • 11. 11 KETERKAITAN ANTAR 8 AKSI DAN SASARAN ANTARAAKSI KONVERGENSI Aksi #1 Analisis Situasi Aksi #2: Penyusunan Rencana Kegiatan Aksi # 3: Rembuk Stunting Aksi # 8: Reviu Kinerja Tahunan Aksi #4: Peraturan Bupati/Walikota Percepatan Penurunan Stunting Aksi #5: Pembinaan Pelaku Dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Aksi # 6: Sistem Manajemen Data Stunting Aksi # 7: Pengukuran & Publikasi Stunting Rekomendasi Lokus dan Kegiatan Prioritas Rancangan Rencana Kegiatan Masukan untuk PerBup/Perwali Peran & Tugas Pembinaan Pelaku Dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Cakupan RT 1000 HPK yg Mendapat Intervensi Gizi secara Lengkap Cakupan & Keterpaduan Intervensi Gizi pada Rumah Tangga 1000 HPK Komitmen & Kesepakatan Rencana Kegiatan Kesenjangan Data Perkembangan kasus stunting Data & Sebaran Stunting Proses RKPD & APBD Data Stunting & Cakupan Intervensi Sebaran & Penyebab Stunting Kegiatan Perbaikan Sistem Data Acuan pemantauan pelaksanaan VS hasil
  • 12. JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER NOVEMBER DESEMBER Aksi 1 Analisa Situasi Pembahasan Ranwal RKPD Rancangan RKPD Musrenban g Penyusunan KUA & PPAS Penyusunan KUA & PP AS 2022 Pembahasan KUA /PP AS dengan DPRD Penyusunan RKAOPD Pembahasan APBD dengan DPRD 2 Penetapan Perda tentang APBD 1 Penyusunan RAPBD OKTOBER Penyusunan Renja PD REMBUG STUNTING PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI MENGIKUTI JADWAL REGULER PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH Aksi 2 Rencana Kegiatan Aksi 1 Analisa Situasi Aksi 2 Rencana Kegiatan Aksi 4 Perbup/Perwal Percepatan Penurunan Stunting Rancangan AkhirRKPD Aksi 5 Pembinaan Pelaku Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan Aksi 6 Sistim Manajemen Data Aksi 7 Publikasi hasil Pengukuran data Stunting Aksi 8 Publikasi hasil Pengukuran data Stunting N+1 (Jan-Feb)
  • 13. 13 PERUBAHAN 8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PASKA PERPRES 72/2021 AKSI PERUBAHAN AKSI 1 Sasaran (Remaja, Catin, PUS, Ibu Hamil, dan Balita) 1. Keluarga Berisiko Stunting 2. Jumlah Kasus Stunting 3. Prevalensi Stunting Indikator Layanan 4. 29 Indikator Esensial 5. 35 Indikator Supply AKSI 2 Rencana kegiatan menjawab atas masalah dan rekomendasi terhadap 64 indikator (29 indikator esensial dan 35 indikator supply) AKSI 3 1. Rembuk Stunting Kabupaten/Kota 2. Rembuk Stunting Kecamatan 3. Rembuk Stunting Desa/Kelurahan
  • 14. 14 PERUBAHAN 8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PASKA PERPRES 72/2021 AKSI PERUBAHAN AKSI 4 Peraturan Bupati/Walikota tentang Percepatan Penurunan Stunting 1. Target tahunan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten/kota 2. Intervensi gizi spesifik dan sensitif : memenuhi target cakupan layanan dalam lampiran Perpres 72/2021 dalam APBD dan APBDes; 3. Peran Kecamatan dan Desa/Kelurahan (termasuk di dalamnya peran TPPS Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan); 4. Skema insentif pelaku penurunan prevalensi stunting pelaku desa/kelurahan. 5. Meningkatkan alokasi APBD dan APBDes dari tahun sebelumnya untuk porgram kegiatan percepatan penurunan Stunting. 6. Koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program; 7. Peran kelembagaan masyarakat desa/kelurahan; 8. Kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku AKSI 5 Tersedianya Pelaku percepatan penurunan stunting di desa/kelurahan dan peningkatan kapasitas dan pembinaan kepada pelaku di desa/kelurahan yang dilakukan oleh OPD.
  • 15. 15 PERUBAHAN 8 AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PASKA PERPRES 72/2021 AKSI PERUBAHAN AKSI 6 1. Pemetaan kebutuhan dan penggunaan terhadap 55 data indikator layanan 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Sistem Data, Legalisasi Kelembagaan untuk Sistem Manajemen Data, Koordinasi dan Keterpaduan Sistem Manajemen Data, Pemantauan terhadap Pemanfaatan Data yang tersedia pada Sistem, Analisis terhadap Tingkat Pemanfaatan Sistem Manajemen Data, Penyusunan tindak lanjut peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan sistem manajemen data AKSI 7 Tidak ada perubahan AKSI 8 1. Perkembangan capaian outcome (prevalensi Stunting), dan 2. Rekomendasi perbaikan, berupa efektifitas kegiatan yang berperan dalam pencegahan dan penurunan Stunting
  • 16. TERIMA KASIH Lompat-lompat naik trampolin Jatuhnya sakit terpelanting Ayo semua mari saling menjalin Untuk berupaya menurunkan stunting