Dokumen tersebut membahas peran desa dalam penanganan stunting secara terintegrasi, termasuk penggunaan dana desa untuk kegiatan yang mendukung pencegahan dan penurunan stunting, serta peran strategis lembaga kemasyarakatan desa seperti posyandu, kader posyandu, dan KPM dalam menurunkan stunting di tingkat desa."

1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
Peran Desa dalam Penanganan
Stunting Terintegrasi

2. Pendahuluan
Stunting menjadi isu nasional dan menjadi program prioritas yang
dituangkan dalam RPJMN. Angka stunting nasional berdasarkan
RISKESDAS tahun 2018 sebesar 30,7% dan target Penurunan
Stunting tahun 2024 secara nasional sebesar 14%.
Kabupaten Tulungagung menjadi Lokus Stunting mulai tahun 2021
dengan Keputusan Kepala Bappenas RI Nomor:
Kep.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan
Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting
Terintegrasi Tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022 berdasarkan
Keputusan Kepala Bappenas RI Nomor: Kep.10/M.PPN/HK/02/2021
tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus
Intervensi Stunting Terintegrasi tahun 2022.

3. Perbandingan Prevalensi Stunting
Kabupaten Tulungagung
1
Target penurunan stunting pada RPJMD Kabupaten
Tulungagung Tahun 2021 sebesar 5,51%, Tahun 2022 sebesar
5,23% dan diperiode akhir RPJMD sebesar 4,97%.
3
2
Berdasarkan data Bulan Timbang Pebruari 2021, secara
prevalensi angka stunting Kabupaten Tulungagung sebesar
4,52% dengan jumlah balita stunting 2.101
Berdasarkan data Bulan Timbang September 2022, secara
prevalensi angka stunting Kabupaten Tulungagung sebesar
4,75% dengan jumlah balita stunting 2.317

4. APBDes
1. PADesa
2. Dana Desa
3. BHPD & RD
4. ADD
5. BKProvinsi
6. BKKabupaten
7. Pend. Lain-lain
PENDAPA
TAN
BELANJA
PEMBIAY
AAN
1. Bidang Pemerintahan
2. Bidang Pembangunan
3. Bidang Pembinaan
4. Bidang Pemberdayaan
5. Bidang Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat
dan Mendesak
1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

5. BELANJA
Sub Bidang:
• penyelenggaraan
belanja penghasilan
tetap, tunjangan dan
operasional
pemerintahan Desa;
• sarana dan prasarana
pemerintahan Desa;
• administrasi
kependudukan,
pencatatan sipil,
statistik, dan
kearsipan;
• tata praja
pemerintahan,
perencanaan,
keuangan, dan
pelaporan;
• pertanahan
Sub Bidang:
• pendidikan;
• kesehatan;
• pekerjaan umum
dan penataan
ruang;
• kawasan
permukiman;
• kehutanan dan
lingkungan hidup;
• perhubungan,
komunikasi dan
informatika;
• energi dan sumber
daya mineral; dan
• pariwisata;
Sub Bidang:
• ketentraman,
ketertiban, dan
pelindungan
masyarakat;
• kebudayaan dan
kegamaan;
• kepemudaan dan
olah raga
• kelembagaan
masyarakat
Sub Bidang:
• kelautan dan
perikanan;
• pertanian dan
peternakan;
• peningkatan kapasitas
aparatur Desa;
• pemberdayaan
perempuan,
perlindungan anak
dan keluarga;
• koperasi, usaha mikro
kecil dan menengah;
• dukungan penanaman
modal
• perdagangan dan
perindustrian
Sub Bidang:
• penanggulan
gan bencana;
• keadaan
darurat;
• keadaan
mendesak.
PENYELENGGAR
AAN
PEMERINTAHAN
DESA
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
DESA
PEMBINAAN
KEMASYARAKA
TAN DESA
PEMBERDAYA
AN
MASYARAKAT
DESA
PENANGGULANG
AN BENCANA,
KEADAAN
DARURAT DAN
MENDESAK
DESA

6. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK
PENANGANAN STUNTING
- 2.2 Sub Bidang Kesehatan
- 2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga

7. 2.2. SUB BIDANG KESEHATAN
2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas ibu
hamil, Insentif Kader Posyandu)
2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2.2.05. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Desa
2.2.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2.2.07. Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2.2.08. Pemeliharaan sarana/Prasarana Posyandu/Polindes
2.2.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes
2.2.91. Pengadaan/Pengembangan bibit tanaman Kesehatan/Toga
2.2.92. Lain-laian Kegiatan Sub Bidang Kesehatan

8. 2.4. SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN
2.4.01. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/rehap Rumah Tidak Layak Huni (RKTL)
GAKIN ( pemetakan, validasi
2.4.02. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2.4.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih milik Desa
2.4.04. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke rumah tangga
2.4.05. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman
2.4.06. Pemeliharaan Fasilitasi Jamban Umum/MCK umum
2.4.07. Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa/permukiman (Penampungan , Bank
Sampah dll)
2.4.08. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2.4.09 Pemeliharaan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa
2.4.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningakatan Sumur Resapan
2.4.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata air/Tandon
Penampunagn Air Hujan/Sumur Bor,dll)
2.4.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambunagn Air Bersih ke Rumah
Tangga(Pipanisasi, dll)

9. Lanjutan
2.4. SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN
2.4.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
(Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll ., diluar prasarana jalan)
2.4.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK umum,dll)
2.4.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitasi pengolahan
sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah dll)
2.4.16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air
Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga
2.4.17. Pembangunan/ rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain
Anak Milik Desa
2.4.90. Lain-lain Kegiatan sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman.

10. 4. 4 SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA DESA :
4.4.02. Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak
4.4.03. Pelatihan dan penguatan Penyandang Difabel ( Penyandang
disabilitas
4.4.90. Dukungan Forum anak Desa
4.4.91. Kegiatan Forum Anak Desa

11. PERAN STRATEGIS PEMERINTAH DESA
DALAM AKSI KONVERGENSI PENANGAN STUNTING DI DESA
a. Optimalisasi Peran Posyandu.
b. Berkoordinasi Dengan Bidan Desa dan Kader Posyandu untuk penurunan
stunting dengan intervensi gizi Spesifik dan intervensi Gizi Sensitive
c. Meningkatkan alokasi Penggunanaan APBDes terutama penggunanaan
Dana Desa untuk kegitan yang dapat mendukung pencegahan dan
penurunan stuntingMenyediakan, memobilisasi, melatih dan mendanai
KPM agar dapat memfasilitasi pelaksanaan intervensi Gizi terintegrasi
dalam pencegahan dan penurunan stunting di tingkat Desa.
Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan layanan pencegahan dan
penurunan stunting pelaksanaan kegiatan perubahan pelaku dan
konseling individu/pribadi
d. Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan
pencegahan dan penurunan stunting di tingkat desa
e. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan
layanan penurunan stunting

12. LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA (LKD)

13.  Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Ikut Serta dalam Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan
 Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa
 Mengusulkan program & Kegiatan kepadaPemerintah
Desa
TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA(LKD)

14.  Menampung & menyalurkan aspirasi masyarakat
 Menanamkan & memupuk rasa persatuan & kesatuan
masyarakat
 Meningkatkan kualitas pelayanan Pemdes kepada Masyarakat
Desa
 Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,
melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan
secara partisipatif.
 Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan
partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat
 Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
FUNGSI LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA (LKD)

15.  RT, RW, PKK, KARANG TARUNA, POSYANDU & LPM
 Pemerintah Desa & Masyarakat Desa dapat membentuk
LKD sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
melalui musyawarah Desa
 Ditetapkan dalam Peraturan Desa
JENIS LKD

16. RUMAH
DESA
SEHAT
ADALAH
Seketariat Bersama atau posko bagi Pelaku
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
Berfungsi sebagai tempat berbagi informasi ,
melakukan peningkatan kapasitas dan
memberi masukan terhadap pemerintah desa
tekait masalah dan penangan bidang kesehatan.
Pelaku pemberdayaan masyarakat
di bdang kesehatan adalah KPM, Kader Posyandu,
Guru Paud, Kader PKK, Kader Kesehatan,
Unit layanan kesehatan, Unit layanan Pendidikan,
Pendidikan , karang taruna, tokoh masyarakat
dan organisasi masyarakat di desa
Yang peduli dengan pencegahan dan
penangnan Stunting

17. KPM
Kader
Pembangunan
Manusia
( dibentuk dengan SK Kepala Desa )
a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi
pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di
Desa.
b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK
c. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap
sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk
memastikan setiap sasaran pencegahan stunting
mendapatkan layanan yang berkualitas
d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan
belanja APBDesa utamanya yang bersumber
dari Dana Desa untuk digunakan membiayai
kegiatan pencegahan stunting berupa
layanan intervensi gizi spesifik dan sensitive.
Bekerjasama dengan PKK Kecamatan dan Desa ,
Posyandu, PAUD Polindes, Polindes ( Bidan Desa )
Dalam menjalankan Tugasnya untuk ;

18. KPM
Kader
Pembangunan
Manusia
( dibentuk dengan SK Kepala Desa )
e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari
anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan
konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak ke
Posyandu
f. Memfasilitasi masyarkat Desa untuk berpartisipasi
aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa
untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan
sensitive ke Posyandu
g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama
dengan para Pihak yang berperan serta dalam
pelayanan pencegahan stunting seperti bidan Desa,
petugas puskesmas (ahi gizi, sanitarian), guru
PAUD dan/atau perangkat Desa.
h. Bertanggungjawab menyediakan laporan
konvergensi pencegahan stunting yang digunakan
untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Lewat
Aplikasi eHDW ( Human Development Worker )

19. KADER
POSYANDU
dalam Aksi Konvergensi
Penangnan Stunting
Di Desa
a. Mengingatkan dan menyadarkan orang tua
untuk memberikan ASI eksklusif, MPASI yang
tepat.
b. Mengingatkan dan Memberikan Pemahaman
kepada orang tua memberikan makanan
bergizi untuk balita.
c. Memberikan Sosialisasi edukasi Gizi kesehatan
kepada ibu hamil dan orangtua balita
d. Memantau pertumbuhan bayi balita setiap
bulan di Posyandu
e. Pamantauan tinggi badan balita menurut umur
sebagai upaya detiksi Dini kejadian stunting

20. KADER PAUD
a. Memperhatikan Tumbuh
Kembang Anak didik.
b. Memberikan edukasi dan
pemahaman terhadap orang Tua
murid.
c. Membawa anak didiknya setiap
bulan ke Posyandu.
d. d.l.l.
dalam Aksi Konvergensi
Penangnan Stunting
Di Desa

21. DUKUNGAN DANA DESA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
TAHUN 2021
6 %

22. REKOMENDASI
 Meningkatkan koordinasi para pegiat
pemberdayaan masyarakat bidang
kesehatan di desa.
 Peningkatan alokasi anggaran DD untuk
kegiatan pemberdayaan dalam upaya
Pencegahan dan penangnan Stunting
 Memaksimalkan Potensi SDA dan SDM
Lokal dalam upaya Pencegahan dan
Penanganan Stunting.

23. Selamat bekerja
bersama untuk
Percepatan
penanggulangan dan
penurunan stunting
SEKIAN DAN TERIMA KASIH