1. 1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan.
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep.
58/Men/2001 tentang Siswasmas.
4. Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2013, tentang
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
5. KUHAP pasal 111 tentang Tertangkap Tangan.
6. Hukum adat.
1
2. Psl. 67 : Masyarakat dapat
diikutsertakan dalam membantu
pengawasan perikanan.
Penjelasan Psl. 67 :
Keikutsertaan masyarakat dalam
membantu pengawasan perikanan
misalnya dengan melaporkan kepada
aparat penegak hukum apabila
terdapat dugaan telah terjadi tindak
pidana di bidang perikanan.
2
2
3. Pasal 6
Masyarakat dapat berperan serta dalam
pengawasan dan pengendalian Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 38
Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan
melalui penyampaian laporan dan/atau
pengaduan kepada pihak yang berwenang.
3
4. BAB III WEWENANG, TUGAS, DAN WILAYAH
HUKUM Pasal 8 (1) bagian (b),Polsus PWP3K
berwenang :
menerima laporan/pengaduan yang
menyangkut perusakan ekosistem pesisir,
kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan
umum, dan kawasan strategis nasional
tertentu.
4
5. Dalam hal tertangkap tangan setiap
orang berhak, sedangkan setiap orang
yang mempunyai wewenang dalam
tugas ketertiban, ketenteraman dan
keamanan umum wajib, menangkap
tersangka guna diserahkan beserta
atau tanpa barang bukti kepada
penyelidik atau penyidik.
5
6. PENGELOLAAN SD PERIKANAN
PENANGKAPAN IKAN
BUDIDAYA IKAN
Objek Pengawasan
PENGELOLAAN SD KELAUTAN
PERAIRAN UMUM
LAUT/PAYAU
GARAM
PENAMBANGAN
PULAU KECIL/TERLUAR
PEMANFAATAN RUANG LAUT
PESISIR DAN PULAU2 KECIL
JASA KELAUTAN
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN
KONSERVASI PERAIRAN
BMKT (HARTA KARUN)
PENGGUNAAN BOM/RACUM
TERUMBU KARANG
KAWASAN KONSERVASI
REKLAMASI
PENCEMARAN
ZONASI
KETAATAN OPERASI
PENDARATAN KAPAL
MANGROVE
LAUT LEPAS/HIGH SEAS
7. PERAN PEMERINTAH DAERAH
DKP
Provinsi
• Penetapan Pokmaswas
• Pembinaan administrasi, teknis dan
personil
• Tindak lanjut informasi Pokmaswas
• Bimtek
• Pemberdayaan Pokmaswas
• Penilaian dan penghargaan tingkat
Provinsi
DKP
Kabupaten/
Kota
• Pembinaan
• Pendampingan
Pokmaswas
Pemerintah
Desa/Kecamatan
• Persetujuan pembentukan
kelompok
• Memfasilitasi Pokmaswas
dalam struktur pemerintah
desa
• Mendukung pendanaan
operasional Pokmaswas
Pokmaswas
• Keaktifan
kelompok
• Kemandirian
kelompok
