SlideShare a Scribd company logo
1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan.
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep.
58/Men/2001 tentang Siswasmas.
4. Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2013, tentang
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil
5. KUHAP pasal 111 tentang Tertangkap Tangan.
6. Hukum adat.
1
 Psl. 67 : Masyarakat dapat
diikutsertakan dalam membantu
pengawasan perikanan.
 Penjelasan Psl. 67 :
Keikutsertaan masyarakat dalam
membantu pengawasan perikanan
misalnya dengan melaporkan kepada
aparat penegak hukum apabila
terdapat dugaan telah terjadi tindak
pidana di bidang perikanan.
2
2
 Pasal 6
Masyarakat dapat berperan serta dalam
pengawasan dan pengendalian Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 Pasal 38
Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan
melalui penyampaian laporan dan/atau
pengaduan kepada pihak yang berwenang.
3
 BAB III WEWENANG, TUGAS, DAN WILAYAH
HUKUM Pasal 8 (1) bagian (b),Polsus PWP3K
berwenang :
menerima laporan/pengaduan yang
menyangkut perusakan ekosistem pesisir,
kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan
umum, dan kawasan strategis nasional
tertentu.
4
 Dalam hal tertangkap tangan setiap
orang berhak, sedangkan setiap orang
yang mempunyai wewenang dalam
tugas ketertiban, ketenteraman dan
keamanan umum wajib, menangkap
tersangka guna diserahkan beserta
atau tanpa barang bukti kepada
penyelidik atau penyidik.
5
PENGELOLAAN SD PERIKANAN
PENANGKAPAN IKAN
BUDIDAYA IKAN
Objek Pengawasan
PENGELOLAAN SD KELAUTAN
PERAIRAN UMUM
LAUT/PAYAU
GARAM
PENAMBANGAN
PULAU KECIL/TERLUAR
PEMANFAATAN RUANG LAUT
PESISIR DAN PULAU2 KECIL
JASA KELAUTAN
PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN
KONSERVASI PERAIRAN
BMKT (HARTA KARUN)
PENGGUNAAN BOM/RACUM
TERUMBU KARANG
KAWASAN KONSERVASI
REKLAMASI
PENCEMARAN
ZONASI
KETAATAN OPERASI
PENDARATAN KAPAL
MANGROVE
LAUT LEPAS/HIGH SEAS
PERAN PEMERINTAH DAERAH
DKP
Provinsi
• Penetapan Pokmaswas
• Pembinaan administrasi, teknis dan
personil
• Tindak lanjut informasi Pokmaswas
• Bimtek
• Pemberdayaan Pokmaswas
• Penilaian dan penghargaan tingkat
Provinsi
DKP
Kabupaten/
Kota
• Pembinaan
• Pendampingan
Pokmaswas
Pemerintah
Desa/Kecamatan
• Persetujuan pembentukan
kelompok
• Memfasilitasi Pokmaswas
dalam struktur pemerintah
desa
• Mendukung pendanaan
operasional Pokmaswas
Pokmaswas
• Keaktifan
kelompok
• Kemandirian
kelompok
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Didi Sadili
 
Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Alat Tangkap Ramah LingkunganAlat Tangkap Ramah Lingkungan
Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Badiuzzaman
 
SNI Benih Nila SNI 6140-2009
SNI Benih Nila SNI 6140-2009SNI Benih Nila SNI 6140-2009
SNI Benih Nila SNI 6140-2009
Lutfi Adam
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Didi Sadili
 
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Didi Sadili
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Didi Sadili
 
KUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUT
KUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUTKUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUT
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Republic of Indonesia
 
Pikp modul07 sub sistem budidaya
Pikp modul07 sub sistem budidayaPikp modul07 sub sistem budidaya
Pikp modul07 sub sistem budidaya
Yosie Andre Victora
 
merekayasa-teknik-pembesaran-ikan-ramah-lingkungan_compress.pptx
merekayasa-teknik-pembesaran-ikan-ramah-lingkungan_compress.pptxmerekayasa-teknik-pembesaran-ikan-ramah-lingkungan_compress.pptx
merekayasa-teknik-pembesaran-ikan-ramah-lingkungan_compress.pptx
MansurJaya
 
Pemasaran hasil perikanan
Pemasaran hasil perikananPemasaran hasil perikanan
Pemasaran hasil perikanan
Achmad Fathony
 
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
Syawalina Soerbakti
 
AVERTEBRATA AIR..1.pptx
AVERTEBRATA AIR..1.pptxAVERTEBRATA AIR..1.pptx
AVERTEBRATA AIR..1.pptx
ArdiEkoMulyawan
 
Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus DilindungiIkan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
Didi Sadili
 
Sistem perikanan budidaya
Sistem perikanan budidayaSistem perikanan budidaya
Sistem perikanan budidaya
Shanti Paramita J
 
Roadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementRoadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove Management
CIFOR-ICRAF
 
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Aldo Rahmat
 
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Walu...
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Walu...Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Walu...
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Walu...
Cahya Panduputra
 
Sistem pngolahan perikanan
Sistem pngolahan perikananSistem pngolahan perikanan
Sistem pngolahan perikanan
Shanti Paramita J
 

What's hot (20)

Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi IKonservasi  dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut pada Tataran Konvensi I
 
Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Alat Tangkap Ramah LingkunganAlat Tangkap Ramah Lingkungan
Alat Tangkap Ramah Lingkungan
 
SNI Benih Nila SNI 6140-2009
SNI Benih Nila SNI 6140-2009SNI Benih Nila SNI 6140-2009
SNI Benih Nila SNI 6140-2009
 
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis IkanKebijakan Konservasi Jenis Ikan
Kebijakan Konservasi Jenis Ikan
 
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
 
KUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUT
KUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUTKUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUT
KUALITAS AIR UNTUK BUDIDAYA IKAN LAUT
 
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
Pemantauan kawasan budidaya dan kesehatan ikan dan lingkungan di selat nenek,...
 
Pikp modul07 sub sistem budidaya
Pikp modul07 sub sistem budidayaPikp modul07 sub sistem budidaya
Pikp modul07 sub sistem budidaya
 
merekayasa-teknik-pembesaran-ikan-ramah-lingkungan_compress.pptx
merekayasa-teknik-pembesaran-ikan-ramah-lingkungan_compress.pptxmerekayasa-teknik-pembesaran-ikan-ramah-lingkungan_compress.pptx
merekayasa-teknik-pembesaran-ikan-ramah-lingkungan_compress.pptx
 
Potensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidayaPotensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidaya
 
Pemasaran hasil perikanan
Pemasaran hasil perikananPemasaran hasil perikanan
Pemasaran hasil perikanan
 
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
Penyuluhan perikanan & kelautan (ppk) minggu ke 2 dan 3
 
AVERTEBRATA AIR..1.pptx
AVERTEBRATA AIR..1.pptxAVERTEBRATA AIR..1.pptx
AVERTEBRATA AIR..1.pptx
 
Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus DilindungiIkan Napoleon Berstatus Dilindungi
Ikan Napoleon Berstatus Dilindungi
 
Sistem perikanan budidaya
Sistem perikanan budidayaSistem perikanan budidaya
Sistem perikanan budidaya
 
Roadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove ManagementRoadmap for Mangrove Management
Roadmap for Mangrove Management
 
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
 
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Walu...
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Walu...Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Walu...
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan - Presentasi Kelas XI IPS 1 - SMA Mardi Walu...
 
Sistem pngolahan perikanan
Sistem pngolahan perikananSistem pngolahan perikanan
Sistem pngolahan perikanan
 

Similar to Materi POKMASWAS.pptx

RJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdfRJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdf
SulaimanSHMH
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Fitri Indra Wardhono
 
Explore
ExploreExplore
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karangKep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
gee belo
 
Pro kontra
Pro kontraPro kontra
Pro kontra
evi ave
 
Makalaha
MakalahaMakalaha
Makalaha
Hasiati Sinta
 
Maghfur R ( B Sore ).pptx
Maghfur R ( B Sore ).pptxMaghfur R ( B Sore ).pptx
Maghfur R ( B Sore ).pptx
maghfur rozudin
 
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap IkanAnalisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
nautika
 
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alam
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya AlamKewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alam
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alam
bung gunawan
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hpp
Han Hanif
 
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
Operator Warnet Vast Raha
 
Laporan Mortalitas
Laporan MortalitasLaporan Mortalitas
Laporan Mortalitas
PandiSantoso
 
May nurhayati k2315048 tugas
May nurhayati   k2315048 tugasMay nurhayati   k2315048 tugas
May nurhayati k2315048 tugas
MAY NURHAYATI
 

Similar to Materi POKMASWAS.pptx (15)

RJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdfRJ1-20151120-095003-4146.pdf
RJ1-20151120-095003-4146.pdf
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Explore
ExploreExplore
Explore
 
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karangKep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
Kep menlh no 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang
 
Pro kontra
Pro kontraPro kontra
Pro kontra
 
Makalaha
MakalahaMakalaha
Makalaha
 
Maghfur R ( B Sore ).pptx
Maghfur R ( B Sore ).pptxMaghfur R ( B Sore ).pptx
Maghfur R ( B Sore ).pptx
 
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap IkanAnalisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
Analisis kebijakan tentang Alat Penangkap Ikan
 
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
 
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alam
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya AlamKewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alam
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alam
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hpp
 
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
22.perda pengelolaan wilayah_pesisir
 
Laporan Mortalitas
Laporan MortalitasLaporan Mortalitas
Laporan Mortalitas
 
May nurhayati k2315048 tugas
May nurhayati   k2315048 tugasMay nurhayati   k2315048 tugas
May nurhayati k2315048 tugas
 
Pp 27 1991
Pp 27 1991Pp 27 1991
Pp 27 1991
 

Recently uploaded

MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 

Recently uploaded (9)

MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 

Materi POKMASWAS.pptx

  • 1. 1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.Kep. 58/Men/2001 tentang Siswasmas. 4. Peraturan Menteri KP No. 12 Tahun 2013, tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 5. KUHAP pasal 111 tentang Tertangkap Tangan. 6. Hukum adat. 1
  • 2.  Psl. 67 : Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.  Penjelasan Psl. 67 : Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan. 2 2
  • 3.  Pasal 6 Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  Pasal 38 Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. 3
  • 4.  BAB III WEWENANG, TUGAS, DAN WILAYAH HUKUM Pasal 8 (1) bagian (b),Polsus PWP3K berwenang : menerima laporan/pengaduan yang menyangkut perusakan ekosistem pesisir, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan kawasan strategis nasional tertentu. 4
  • 5.  Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. 5
  • 6. PENGELOLAAN SD PERIKANAN PENANGKAPAN IKAN BUDIDAYA IKAN Objek Pengawasan PENGELOLAAN SD KELAUTAN PERAIRAN UMUM LAUT/PAYAU GARAM PENAMBANGAN PULAU KECIL/TERLUAR PEMANFAATAN RUANG LAUT PESISIR DAN PULAU2 KECIL JASA KELAUTAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DISTRIBUSI HASIL PERIKANAN KONSERVASI PERAIRAN BMKT (HARTA KARUN) PENGGUNAAN BOM/RACUM TERUMBU KARANG KAWASAN KONSERVASI REKLAMASI PENCEMARAN ZONASI KETAATAN OPERASI PENDARATAN KAPAL MANGROVE LAUT LEPAS/HIGH SEAS
  • 7. PERAN PEMERINTAH DAERAH DKP Provinsi • Penetapan Pokmaswas • Pembinaan administrasi, teknis dan personil • Tindak lanjut informasi Pokmaswas • Bimtek • Pemberdayaan Pokmaswas • Penilaian dan penghargaan tingkat Provinsi DKP Kabupaten/ Kota • Pembinaan • Pendampingan Pokmaswas Pemerintah Desa/Kecamatan • Persetujuan pembentukan kelompok • Memfasilitasi Pokmaswas dalam struktur pemerintah desa • Mendukung pendanaan operasional Pokmaswas Pokmaswas • Keaktifan kelompok • Kemandirian kelompok