Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

4,517 views

Published on

Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Ijin Lingkungan : mengenai Percepatan Izin Lingkungan dalam mendukung Pelaksanaan Proyek Startegis Nasional dan Perlindungan LIngkungan Oleh Ir. Ary Sudijanto, MSE (Direktur PDLUK)

Published in: Environment
  • Hi there! Essay Help For Students | Discount 10% for your first order! - Check our website! https://vk.cc/80SakO
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Bimbingan Teknis AMDAL UKL UPL dan Izin Lingkungan 17-18 Nov 2106 Tentang Percepatan Izin Lingkungan

  1. 1. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (Dit. PDL-UK) Ir. Ary Sudijanto, MSE Direktur PDLUK dalam Mendukung Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perlindungan Lingkungan Percepatan Izin Lingkungan
  2. 2. Tantangan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan: Cepat, Tepat dan Akurat serta Kualitas Dokumen LH untuk Pengambilan Keputusan Mutu Dokumen Amdal & UKL-UPL Masyarakat Kritis & Hak Masyarakat: Tuntutan Lingkungan Hidup yang baik dan Sehat Sistem Perlindungan LH [Environmental Safeguard]: a. Pemerintah (Pusat & Daerah); b. Pemrakarsa Peningkatan Keberlanjutan (sustainability): • usaha dan/atau kegiatan Pembangunan; • Kualitas lingkungan hidup (fungsi lingkungan hidup); • Kesejahteraan masyarakat. Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (Tantangan: Pelayanan Publik Cepat & Akurat serta Mutu tetap Terjaga) Kebijakan Percepatan dan Penyederhanaan Perizinan
  3. 3. Metode Penyederhaan Perizinan 1. HGSL: Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan; 2. Penyederhaan administrasi proses perizinan: a. Prosedur dan Persyaratan Perizinan; b. Tata Waktu; c. Biaya. Kebijakan Pecepatan/Penyederhanaan Perizinan Beberapa Aspek yang Harus Diperhatikan Penyederhaaan Perizinan Lingkungan 1. Aspek Yuridis: Penyederhanaan Perizinan harus sesuai dengan PUU (i.e. pemetaan perizinan dan keterkaitan antarara perizinan lingkungan dengan perizinan sektor); 2. Aspek Teknis: Penyederhanaan harus memberikan waktu yang memadai untuk menilai persyaratan perizinan dari aspek teknis dan ilmiah serta kepentingan perlindungan lingkungan (environmental safeguard); 3. Aspek Manajemen: Proses Administratif Penilaian Dokumen Amdal dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan standar pelayanan publik; 4. Aspek Partisipasi Publik: Penyederhaaan harus memperhatikan alokasi waktu yang memadai untuk masyarakat terkait dengan pemberian saran, pendapat dan tanggapan (Hak Masyarakat)
  4. 4. Peta Keterkaitan antara Izin Lingkungan dengan Perizinan Sektor Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan Usaha/ Kegiatan Tahap Pelaksanaan RTRW/RDTR Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan (Pra-Kontruksi, Konstruksi, Operasi dan Paska Operasi) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH) atau Pelepasan Kawasan HPK izin Usaha dan/atau kegiatan Izin PPLH (i.e. Dumping, air limbah) Tata Ruang Rencana Usaha dan/atau kegiatan Proses Amdal atau UKL-UPL Izin Lingkungan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012: • Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang; • Tidak sesuai rencana tata ruang, Dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dapat dinilai atau diperiksa Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous Improvement Audit Lingkungan Hidup Pengawasan Lingkungan Hidup Penegakan Hukum Lingkungan Hidup BML KBKL Penaatan LH 1 2 3 Tata Kelola: 1. Proses Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan; 2. Proses pelaksanaan izin lingkungan dan pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan; 3. Proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin lingkungan
  5. 5. PUU yang menjadi Basis Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan serta Izin Lingkungan & Audit LH IPKH) atau Izin Pelepasan Kawasan HPK (Jika berlokasi di dalam kawasan HP atau HL) izin Usaha dan/atau kegiatan Izin PPLH Proses Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan PUU terkait dengan proses Amdal, UKL- UPL dan Izin Lingkungan serta Audit LH PUU terkait dengan PERSYARATAN LOKASI KEGIATAN (RUANG) atau larangan untuk melakukan aktivitas tertentu di dalam lokasi tertentu PUU terkait dengan kewajiban PENYEDIANAN SARANA dan PRASARANA, serta PELAKSANAAN TINDAKAN perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Tata Kelola Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal • Usaha dan/atau Kegiatan Ramah Lingkungan; • Kualitas LH yang baik dan Sehat 1 2 4 PUU terkait dengan BAKU MUTU LINGKUNGAN (BML), KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (KBKL) PUU terkait dengan PERSYARATAN PERIZINAN SEKTOR 6 3 PUU terkait dengan PENAATAN Lingkungan Hidup (Pengawasan dan Penegakan Hukum LH) PUU terkait dengan Prosedur Sampling Kualitas LH termasuk Pemetaannya 5 7
  6. 6. Contoh Penerapan Aspek Yuridis dalam Proses Amdal dan Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan PLTU dengan berbagai Fasilitas Pendukungnya PUU KESESUAIAN LOKASI KEGIATAN dengan TATA RUANG i.e.: • PP No. 26/2008, Perda RTRW Provinsi, Perda RTRW Kab/Kota; • Jika Telsus/TUKS ada pengerukan dan dumping, apakah lokasi dumpinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 52/2011 PUU Amdal i.e.: Penentuan Pendekatan Studi Amdal dan Kewenangangan sesuai PP 27/2012 dan Peraturan MENLH No 8/2013 PUU terkait BML dan KBKL i.e.: • Kualitas air laut (Permenlh No. 51/2004); • Baku Mutu Emisi: Permenlh No. 21/2008; • Baku Mutu Air Limbah: Permenlh No. 08/2009 Pelabuhan (telsus/TUKS) Pembangkit (PLTU) Transmisi Perumahan dan workshop PUU terkait dengan kewajiban PENYEDIANAN SARANA dan PRASARANA, serta PELAKSANAAN TINDAKAN PPLH i.e.: • Penyediaan Fasilitas Penyimpanan LB3 i.e. fly ash dan bottom as sesuai dengan PP No. 101/2014; • Fasilitas pengelolaan limbah pelabuhan: PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Permenlh No. 5/2009: PUU terkait dengan Prosedur Sampling Kualitas LH termasuk Pemetaannya: • SNI: 19.7119.6.2005: Lokasi Pemantauan Kualitas udara ambien; • SNI 6964.8:2015: Metode pengambilan contoh uji air laut PUU terkait dengan PERSYARATAN PERIZINAN SEKTOR: • Izin usaha penyediaan tenaga listrik dan Izin Operasi: UU No. 30/2009 dan PP No. 14/2012; • Izin pembuangan aur limbah ke laut: PP 19/1999 dan Permenlh No 12/2006 • Izin Telsus/TUKS: UU No. 17 Tahun 2008 , PP 61 Tahun 2009, Permenhub No.PM 51 tahun 2011
  7. 7. Proses Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan Pre-FS Feasibility Study (FS) DED Pra- kontsruksi konstruksi Operasi Paska Operasi Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Kunci Percepatan: Integrasikan Proses Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Proses FS dan DED Siklus Proyek (Project Cycle) Usaha dan/atau Kegiatan secara Umum 1.Pasal 40 ayat (1) UU 32/2009: Izin ingkungan merupakaan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; 2.Pasal 109 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana 3.Pasal 111 ayat (2) UU 32/2009: Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 /2012 dan penjelasannya: AMDAL ATAU UKL-UPL disusun pada TAHAP PERENCANAAN suatu usaha dan/atau kegiatan (pada tahap STUDI KELAYAKAN ATAU DED). Proses Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan TIDAK DAPAT DILAKUKAN SECARA PARALEL dengan pelaksanaan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan paska operasi)KUNCI PERCEPATAN: Integrasikan proses Amdal/UKL-UPL dan IL ke dalam FS dan/atau DED Proyek Strategis Nasional
  8. 8. Proses Prapermohonan IMB Pasal 32 Permen PUPERA No. 5/PRT/M/2016: 1) Ayat (1): Pemohon harus mengurus perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Ayat (2): Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Keterkaitan Amdal dan UKL-UPL dan IMB dalam Peraturan Menteri PUPERA NO 5/PRT/M/2016 tentang IMB (Pasal 28 & Pasal 32) Proses Permohonan IMB Proses Penerbitan IMB Pelayanan Administrasi IMB. Pasal 28 Permen PUPERA No. 5/PRT/M/2016: Tahapan penyelenggaraan IMB meliputi 1 2 4 3 Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) dilakukan terintegrasi dengan perencanaan teknis (FS atau DED) Pembangunan Gedung, (Jauh sebelum proses permohonan IMB diajukan)
  9. 9. Sumber: WB Technical Guidance Report: MSW Inceneration, 1999 Siklus Proyek (Project Cycle) Pembangunan PLTSampah Kajian Dampak Lingkungan: 1. Pre-FS: Preliminary Environmental Assessment; 2. FS: Full-EIA (Terintegrasi dengan FS)
  10. 10. Sumber: WB Technical Guidance Report: MSW Inceneration, 1999 Kegiatan Utama pada Tahap Pre-FS dan FS untuk PLTSa Kajian Dampak Lingkungan: 1. Pre-FS: Preliminary Environmental Assessment; 2. FS: Full-EIA
  11. 11. Posisi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung di Kawasan Hutan (Lindung, Produksi & Konservasi) Menurut UU No. 21/2014 Panas Bumi Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB) kepada Badan Usaha (Pasal 23) Kegiatan Eksplorasi (Pasal 20 ayat (1) huruf a) Kegiatan Eksploitasi Pasal 20 ayat (1) huruf b) Kegiatan Pemanfaatan (PLTP) Pasal 20 ayat (1) huruf c & ayat (4) Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung di WKP (Pasal 20 & Pasal 30) Pengeboran Sumur Eksplorasi Studi Kelayakan (FS) UKL-UPL dan Izin Lingkungan Izin PPLH Amdal atau UKL- UPL dan Izin Lingkungan Izin PPLH Izin Lingkungan wajib dimiliki sebelum melakukan pengeboran sumur eksplorasi panas bumi (Pasal 31 ayat (3) UU 21/2014) 1. Izin Lingkungan wajib diimiliki sebelum melakukan eksploitasi dan pemanfaatan panas bumi (Pasal 32 ayat (2) huruf a UU 2/2014); 2. Menyampaikan studi kelayakan sebelum melakukan eksploitasi dan pemanfaatan panas bumi (Pasal 32 ayat (2) huruf b UU 2/2014); Proses Izin Lingkungan dilakukan BERSAMAAN atau TERINTEGRASI dengan studi kelayakan (FS) IPPKH/ IPJL IPPKH/IPJL
  12. 12. Izin Lingkungan Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Perpres No 3 Tahun 2016, Pembangunan/Konstruksi Proyek Strategis Nasional Dapat Dimulai setelah Memperoleh Perizinan paling kurang: 1. Penetapan lokasi atau Izin Lokasi; 2. Izin Lingkungan; dan 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Jika berlokasi di dalam Kawasan Hutan) Sumber: Pasal 14 Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional 1. Tata Waktu Penyelesaian Izin Lingkungan Paling Lama 60 (enam puluh) hari kerja [Pasal 7 ayat 8 huruf a Perpres No 3/2016]; 2. Pendelegasian ke PTSP dan [Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 3/2016]; 3. Dapat tidak didelegasikan dengan pertimbangan [Pasal 16 ayat (3) dan ayat 6) Perpres 3/2016]: a. Kompleksitas; b. Keahlian tertentu; c. Efisiensi dan efektivitas; 4. Jika tidak didelegasikan[Pasal 16 ayat (7) Perpres N0 3/2016]: a. penetapan prosedur, kriteria dan waktu penyelesaian, serta b. menugaskan pejabat pada PTSP
  13. 13. Proses Percepatan UKL-UPL dan Izin Lingkungan No Proses Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (i.e. Perumahan MBR, Eksplorasi Panas Bumi) Tata waktu (hari kerja) 1. Penyampaian Permohonan Izin Lingkungan oleh Pemrakarsa kepada Bupati/Walikota (melalui PTSP) 2. Uji Administrasi persyaratan izin lingkungan dan pernyataan kelengkapan administrasi oleh pejabat/Staf Instansi Lingkungan Hidup (yang ditempatkan di PTSP): 3. Penyiapan, penandatanganan dan distribusi Undangan rapat koordinasi pemeriksan UKL-UPL ke Tim Pemeriksa UKL-UPL 1 hari kerja 4. Pengumuman Permohonan Izin dan Penerimaan Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat (hak masyarakat) oleh Bupati/Walikota 3 hari kerja 5. Review mandiri oleh pemeriksa UKL-UPL (yang dilakukan secara paralel dengan pengumuman dan penerimaan SPT Masyarakat (Nomor 4). 6. Pemeriksaan subtansi teknis UKL-UPL melalui Rapat Koordinasi Pemeriksan UKL-UPL dengan Instansi (SKPD) terhadap kesesuaian tata ruang, PUU (Baku Mutu Lingkungan), kemampuan pemrakarsa mengendalikan dampak LH, penerimaan masyarakat, entitas ekologis, kegiatan dsekitar, serta daya dukung dan daya tampung LH 1 hari Kerja 7. Pembuatan dan penyampaian Konsep Keputusan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan 1 hari kerja 8. Penetapan dan penerbitan Keputusan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan 1 hari kerja Total Waktu 7 hari kerja Proses Pemeriksaan UKL-UPL dan Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan i.e. Perumahan MBR & Panas Bumi (Kesepakatan KLHK dengan Setwapres/Menko) yang telah dipersingkat tata waktunya dari 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja
  14. 14. Tantangan Percepatan Izin Lingkungan dari Aspek Teknis Ilmiah dan Kepentingan Perlindungan Lingkungan Ekosistem Alami (Natural Ecosystem) & Biodiversity i.e. Kawasan Hutan Sumber Pencemaran Lingkungan PERCEPATAN Perizinan TETAP MENJAGA KUALITAS KAJIAN ILMIAH & kepentingan perlindungan lingkungan (ENVIRONMENTAL SAFEGUARD) untuk mendukung Proses Pengambilan Keputusan yang baik dan benar KUNCI PERCEPATAN Proses Amdal dan Izin Lingkungan dari Aspek Teknis dan Scientitik: 1. PROSES PELINGKUPAN (SCOPING): Scoping is the foundation for an effective and efficient EIA Process; 2. FOKUS pada dampak-dampak lingkungan yang penting dalam proses pengambilan keputusan; 3. PROPORTIONAL data dan informasi relevan dengan dampak penting yang akan dikaji. Ketersedian DATA & INFORMASI SPASIAL menjadi sangat penting serta SISTEM INFORMASI IZIN LINGKUNGAN; 4. KUALITAS SDM: a. Penunjukan Penyusun Amdal yang kompeten & profesional; b. Pemilihan anggota tim penilai Amdal (KPA & Tim Teknis)
  15. 15. Tiga Aktor Penting dalam Percepatan Proses Amdal dan Izin Lingkungan Pemrakarsa Komisi Penilai Amdal Kualitas /Mutu Amdal Penyusun Amdal : 1. Perorangan 2. LPJP 1.KPA Pusat; 2.KPA Provinsi; 3.KPA Kabupaten/ Kota Lisensi KPA Sertifikasi Penyusun Amdal Registrasi LPJP 1. Pasal 27-28, Pasal 69 dan Pasal 110 UU 32-2009; 2. Pasal 10 dan Pasal 11 PP 27-2012; 3. Peraturan MENLH 7-2010; 4. Kepmenaker No.122/2016: SKKNI Penyusun Amdal; 5. Peraturan MENLHK No. P.65/Menlhk/Sekjen/Kum.1/7/2016: Standar & Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal; 6. PUU lainnya terkait dengan BNSP, LSP dan Sertifikasinya 1. Pasal 27-28 UU 32-2009; 2. Pasal 10 dan Pasal 11 PP 27-2012; 3. Peraturan MENLH 7-2010; 1. Pasal 29-30 UU 32-2009; 2. Pasal 58 & Pasal 64-66 PP 27-2012; 3. Peraturan MENLH 15-2010: 4. Peraturan MENLH 25-2009: Sistem Standarisasi Amdal 251 dari 487 Kab/Kota yang memiliki KPA berlisensi (http://www.menlh.go.i d/DATA/data_lisensi_a mdal.PDF or http://www.dadu- online.com/infrastruktu r/kpa/2013/) • Proses Penilaian Amdal • Proses Penyusunan Amdal; Dasar Hukum
  16. 16. Peningkatan Efektivitas Sistem Amdal • Dokumen Amdal; • Pengambilan Keputusan; • Penerapan Izin Lingkungan; • Sustainability. Pentingnya SDM Penyusun & Penilai Amdal yang Kompeten SKKNI: SKKNI Penyusun Amdal (Kepmenaker No. 122 Tahun 2016) Pelatihan Berbasis Kompetensi Diklat Penyusun Amdal Sertifikasi Kompetensi: SDM Penyusun Amdal Berkompeten 3 [Tiga] Pilar Standarisasi Kompetensi Penyusun Amdal 1 2 2 Dokumen Amdal Berkualitas Baik Kualitas Proses Pengambilan Keputusan (SKKL & Izin Lingkungan) Kualitas penerapan & Penaatan Izin Lingkungan Peningkatan Keberlanjutan (Sustainability) Disusun sesuai dgn NSPK Amdal, a.l. : • Permenlh No 16/2012; • Permenlh No. 8/2013 • Diambil berdasarkan data & informasi yang valid dan terpercaya serta terverifikasi secara scientifik; • Kualitas Izin Lingkungan: Izin lingkungan bersifat lengkap & rinci, operasional dan site specific serta enforceable. Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan sebagai Sistem Perlindungan Lingkungan dapat diterapkan, dipantau secara terukur dan ditaati di setiap Tahap Kegiatan Pelaksanaan (Pra-Konstruksi, Konstruksi, Operasi dan Paska Operasi) • Usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan; • Peningkatan Kualitas lingkungan hidup (fungsi lingkungan hidup); • Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Terwujud amanat Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 KPA yang Kompeten • Anggota KPA; • Tim Teknis; • Sekretariat KPA. Pemenuhan Aspek Hukum : • Persyaratan kompetensi yang bersifat wajib (Mandatory) dan sanksi hukum : Pasal 27-28, Pasal 69 dan Pasal 110 UU 32/2009; • Kepastian hukum bagi pemrakarsa: SDM Kompeten dapat mencegah terjadi kekeliruan proses yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum (gugatan hukum, sanksi administrasi dan/atau pidana).
  17. 17. Melakukan Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Menyusun Rencana Kerja 1 2 Menyusun Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Melibatkan Masyarakat dalam Proses Amdal 3 Menyusun Deskripsi Rona LH Awal 4 5 Menentukan DPH 6 Menentukan Batas Wilaya Studi dan Batas Waktu Kajian 7 Menentukan Metode Studi Amdal 8 Menyusun Dokumen KA 9 Melakukan Prakiraan Dampak Penting Menyusun Ringkasan Hasil Pelingkupan 10 Menyusun Deskripsi Rinci Rona LH Awal 11 12 Melakukan Evaluasi Secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan 13 Menyusun Dokumen ANDAL 14 Menyusun RPL 15 Menyusun RPL 16 Menyusun Dokumen RKL-RPL 17 Melakukan Pengendalian Proses Penyusunan Amdal 18 Meng- komunikasi- kan Penyusunan Amdal 19 19 Unit Kompetensi Penyusun Amdal Sumber: Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 122 Tahun 2016: SKKNI Penyusun Amdal 19 Kompetensi Amdal tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 Kompetensi Utama : 1. Kompetensi Yuridis; 2. Kompetensi Teknis/Scientifik; 3. Kompetensi Manajemen;
  18. 18. Kompetensi Utama Proses Amdal dan Izin Lingkungan SKKNI: SKKNI Penyusun Amdal (Kepmenaker No. 122 Tahun 2016) 19 Unit Kompetensi Amdal 19 Unit Kompetensi Amdal tersebut dapat diklompokkkan ke dalam Tiga Kompetensi Utama Proses Amdal: 1. Kompetensi Yuridis i.e. PUU dan keterkaitan serta integrasinya antara PUU; 2. Kompetensi Teknis/Scientifik, i.e. a. Teknik konsultasi publik; b. Informasi geospasial c. Penggunaan berbagai metodologi pelingkupan, prakiraan dan evaluasi dampak; d. Pengelolaan dan pemantauan LH 3. Kompetensi Manajemen: i.e. a. Pengorganisian Tim Penyusun & Tenaga Ahli serta Sumberdaya, b. Sistem kendali mutu, c. Koordinasi & komunikasi dengan berbagai pihak terkait, d. Adminitrasi proses Amdal dan IL
  19. 19. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lingkungan/ Ekosistem Dampak LH Proses Penilaian & Persetujuan KA Proses Pengumuman, Konsultasi Publik & Penyusunan KA Proses Pelaksanaan Studi AMDAL dan Penyusunan ANDAL & RKL-RPL Proses Penilaian ANDAL & RKL-RPL + IL Penerbitan SKKL & IL atau SK Ketidak- layakan LH 2 3 4 5 Persyaratan Kompetensi SDM di PP 18/2016: Memperkuat Kapasitas SDM Penilai Amdal Proses Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 1 6 KPA Daerah Dinas Lingkungan Hidup Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 98 PP 18/2016: Persyaratan Kompetensi bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah (i.e. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Kab/Kota) Persyaratan kompetensi: a. Teknis; b. Manajerial; dan c. Sosial kultural. d. Pemerintahan. Kompetensi Teknis: 1. Tingkat & Spesialisasi Pendidikan; 2. Pelatihan teknis fungsional; 3. Pengalaman kerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi
  20. 20. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lingkungan/ Ekosistem Dampak LH Proses Penilaian & Persetujuan KA Proses Pengumuman, Konsultasi Publik & Penyusunan KA Proses Pelaksanaan Studi AMDAL dan Penyusunan ANDAL & RKL-RPL Proses Penilaian ANDAL & RKL-RPL + IL Penerbitan SKKL & IL atau SK Ketidak- layakan LH 2 3 4 5 Tantangan: Sinergi Proses Amdal dan Izin Lingkungan di Daerah Proses Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan 1 6 KPA Daerah KLHK Pakar Bank Pakar (Pool of Experts) Knowledge dan keahlian i.e. rencana usaha dan/atau kegiatan, dampak, metodologi, kelola-pantau LH Anggota Tim Teknis Dit PDLUK dan/atau BPKH Memastikan Tata laksana Amdal, dan IL dilakukan sesuai dengan NSPK KDL antara lain: 1. Kebijakan PPLH dan PSDA terkait Amdal dan IL; 2. Prinsip dan Metodologi Amdal sesuai dengan NSPK/Pedoman teknis KDL; 3. Proses administrasi penilaian Amdal sesuai NSPK KDL Catatan: Sinergi Pemeriksaan UKL-UPL antara Pusat dan Daerah prinsip dasarnya sama
  21. 21. Standar Pelayanan Publik Standar pelayanan publik menurut UU 25/209 & PP 96/2012 1. Dasar hukum: 2. Persyaratan: 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: 4. Jangka waktu: 5. Biaya/tarif: 6. Produk/Hasil pelayanan: 7. Sarana, prasarana dan fasilitas: 8. Kompetensi pelaksana: 9. Pengawasan Internal 10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 11. Jumlah Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Keselamatan dan Keamanan Pelayanan 14. Evaluasi Kinerja Pelaksana Percepatan Proses Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan serta Standar Pelayanan Publik & Good Governance Pelayanan Publik (UU 25/2009 & PP96/2012): Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka kebutuhan pelayanan sesuai dengan PUU bagi setiap warganegara atau penduduk atas: Barang; Jasa; dan/atau Pelayanan administratif Yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik Proses Penilaian Amdal, Pemeriksaan UKL-UPL & Penerbitan Izin Lingkungan
  22. 22. Percepatan Proses Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan dan Keterkaitannya dengan Standar Pelayanan Publik dan Ombudsman Masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik Percepatan Proses Amdal UKL-UPL dan Izin Lingkungan Penyelenggaran Pelayanan Publik: • KPA, Tim Teknis dan Sekretariat; • Instansi LH; Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik menurut UU No. 25/2009 dan PP 96/2012 KLHK: Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan Ombudsman: Pengawasan Penyelengaraan Pelayanan Publik Kerja-sama 1. Masyarakat pemohon Izin; 2. Masyarakat yang menuntut haknya untuk mendapatakan LH yang baik dan sehat Kualitas Dokumen LH yang dapat menjadi referensi perlindungan LH
  23. 23. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal Pengumuman dan Konsultasi Publik Penilaian KA Penyusunan KA Penyusunan ANDAL & RKL-RPL Keputusan Ketidaklayakan LH Pemeriksaan Adminsitrasi Pemeriksaan Administrasi Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Keputusan Kelayakan LH & Penerbitan Izin Lingkungan Pengumuman Percepatan Proses Amdal dan Izin Lingkungan, Hak Masyarakat dan Potensi Pembatalan Izin Lingkungan Percepatan tetap harus memperhatikan Hak Masyarakat utk memberikan SPT (1), (2), (3), (4) 1 4 2 3 Izin Lingkungan dapat dibatalkan Pasal 37 ayat (1) angka 1-3 UU 32/2009: Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalagunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi, Pasal 38 UU 32/2009: Keputusan PTUN
  24. 24. Tantangan: Percepatan Proses Penilaian Amdal dan IL serta Peran Serta Masyarakat: Studi Kasus Kegiatan LNG Tangguh -Negotiation Beyond Amdal Issues KPA Pusat Wakil-Wakil dari daerah menjadi anggota Tim Teknis dan /atau KPA Pusat Hal-hal yang disinergikan antara lain: 1. Kebijakan dan PUU di daerah; 2. Concern pemda dan masyarakat daerah 3. Data dan informasi rinci dan valid tentang areal yang menjadi lokasi kegiatan dan wilayah studi Amdal; 4. Pengumuman permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan; 5. IL Pusat dan Izin PPLH kewenangan daerah. Negotiation Beyond Amdal Issues 1. Dana Bagi Hasil (Revenue sharing); 2. Uang ‘Ketok Pintu’ untuk masyarakat lokal; 3. Alokasi gas dan listrik untuk Provinsi Papua Barat. LNG Tangguh Papua Barat KLH KLH melakukan proses penilaian Amdal, back-to-back dengan serangkaian rapat koordinasi dengan Pemda, SKK Migas, Kementerian ESDM, Kemendagri dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membahas Concern Pemda dan Masyarakat Tantangan Percepatan: Waktu untuk mensinergikan concern pemda dan masyarakat dengan proses Amdal dan Izin Lingkungan
  25. 25. AMDAL UKL-UPL SKKLH REK, UKL- UPL izin pengelolaan limbah B3 izin pembuangan air limbah ke laut izin pembuangan air limbah ke sumber air Kunci Percepatan Perizinan Lingkungan: Integrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan Izin Lingkungan Pasal 123 UU No. 32 Tahun 2009 : Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib “DIINTEGRASIKAN” ke dalam IZIN LINGKUNGAN paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan Penjelasan Pasal 123 UU No. 32 Tahun 2009 Integrasi
  26. 26. AMDAL UKL UPL Izin Lingkungan Izin Usaha Izin PPLH KONDISI EKSISTING USULAN PERUBAHAN AMDAL Kajian untuk Izin PPLH UKL UPL Izin Lingkungan Izin Usaha Kajian untuk Izin PPLH Izin PPLH Pre Filling & Integrasi Pre Filling Proses Sequent Tantangan: Dasar Hukum Proses Pre-Filling.
  27. 27. Integrasi Izin PPLH ke dalam Proses Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan Proses Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL Proses Penilaian AMDAL/ Pemeriksaan UKL-UPL Penerbitan Keputusan: • SKKL & IL atau SK Ketidak- layakan LH; atau • Rekomendasi UKL-UPL dan IL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Kajian Lingkungan untuk Izin PPLH 1. Kajian Pembuang Air Limbah ke Sungai; 2. Kajian Pembuangan air limbah ke laut; 3. Kajian dumping; 4. Kajian Injeksi Air Limbah diintegrasikan Penerbitan Izin PPLH 1.Pembuangan air limbah ke sungai; 2.Pembuangan air limbah ke laut; 3.Dumping; 4.Injeksi air limbah Salah satu persyaratan Tantangan Integrasi dalam Kajian, Penilaian Kajian dan Penerbitan Izin. 1. Izin Lingkungan (Pusat), Izin PPLH (Pusat) 2. Izin Lingkungan (Pusat), Izin PPLH (Pusat dan Daerah); 3. Izin Lingkungan (Pusat), Izin PPLH (Daerah); 4. Izin Lingkungan (Daerah), Izin PPLH (Pusat dan daerah); 5. Izin Lingkungan (Daerah), Izin PPLH (Pusat); 6. Izin Lingkungan (Daerah), Izin PPLH (Daerah) Tantangan: • Integrasi Perubahan Izin Lingkungan dan Izin PPLH; • Integrasi dan sinegitas dalam Pengawasan & Gakkum Lingkungan Hidup
  28. 28. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Drektorat Jenderal Planolgi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PK-TL) Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Terima kasih

×