Materi POKMASWAS

1. PERAN POKMASWAS DALAM
MENDUKUNG PENGAWASAN SUMBER
DAYA PERIKANAN
Disampaikan Pada Kegiatan Sosialisasi
Kepada POKMASWAS HILIR KANTOR
Kecamatan Putussibau Utara
Oleh:
Alfani Kurniawan, S.Tr.Pi

2. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
pada Pasal 67 secara eksplisit disebutkan bahwa Masyarakat dapat dilibatkan dalam membantu
pengawasan perikanan.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
memberikan rambu-rambu teknis dalam pembentukan POKMASWAS sebagai bagian dari sistem
pengawasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko
Pasal 231 ayat: (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan
(2) Peran serta masyarakat meliputi: a. Melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan usaha,
b. Menyampaikan pengaduan masyarakat
4. Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembinaan POKMASWAS

3. PEMBENTUKAN JARINGAN SISWASMAS
1. Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat
lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan,
petani ikan serta masyarakat maritim lainnya.
2. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah
daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS, yang
berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/ petugas.
3. Para nelayan yang menjadi ABK kapal-kapal penangkap ikan dan nelayan-nelayan kecil serta
masyarakat maritim lainnya, dapat merupakan anggota kelompok masyarakat pengawas.
4. Kepengurusan POKMASWAS dipilih oleh masyarakat dan terdaftar sebagai anggota.

4. PERAN POKMASWAS
KEWENANGAN POKMASWAS
1. Menangkappelakupelanggaranyangtertangkap
tangankemudianmenyerahkanke pengawas
perikananataupenegakhukumsetempat
2. Mengadakankoordinasidenganinstansiyang
bertanggungjawabdibidangperikanandan aparat
penegakhukum

5. OBJEK PENGAWASAN
(PASAL 66 AYAT 3 UU 45 TAHUN 2009)
Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:
a. kegiatan penangkapan ikan;
b. pembudidayaan ikan, perbenihan;
c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
d. mutu hasil perikanan;
e. distribusi keluar masuk obat ikan;
f. konservasi;
g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
h. plasma nutfah;
i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
j. ikan hasil rekayasa genetik.
SUBSTANSI LAPORAN PELANGGARAN
1. Lokasi pelanggaran
2. Waktu kejadian
3. Bentuk pelanggaran
4. Identitas pelaku
5. Saksi yang melihat
6. Kronologis kejadian

6. Penguatan Jaringan Pokmaswas
01 Memperkuat kemitraan dengan PSDKP, Dinas Perikanan, POL AIRUD
02 Memiliki nomor telepon petugas penegak hukum
03 Menjadi mitra penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku
04 Menjalin kemitraan dengan LSM Lingkungan, Universitas atau pihak lain
05 Bekerja sama dengan POKMASWAS Desa lain untuk memperkuat pengawasan

7. TINGKATAN PERKEMBANGAN POKMASWAS
01 TAHAP PEMBENTUKAN
02 TAHAP PENGEMBANGAN
03 TAHAP KEMANDIRIAN
1. SK Pembentukan POKMASWAS
2. Tugas mulai dipahami
3. Ada rencana pengawasan
4. Sosialisasi dan pelaporan mulai dilaksanakan
1. Sosialisasi dan pelaporan LEBIH AKTIF
2. TELAH DIAKUI PENTING di desa/kelurahan
3. Mampu melibatkan kelompok lain dalam pengawasan
4. Menjalin Kerjasama dengan aparat penegak hukum
1. Tugas dijalankan dengan PRIMA
2. Mendapat pengakuan dari Desa dan jejaring penegak hukum
3. Pendanaan POKMASWAS terjamin
4. Mempromosikan SISWASMAS ke wilayah lain

8. DASAR KEMANDIRIAN POKMASWAS
01 NILAI KEPEDULIAN
02 NILAI KEIKHLASAN
03 NILAI KEJUJURAN