Alat Tangkap Pukat Cincin/ Purse Seine (By. Saiful Mukminin)Luhur Moekti Prayogo
Tugas 1 Mata Kuliah Kenautikaan (3 SKS), Nama : Saiful Mukminin, NIM : 13102290008, Dosen Pengampu: Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 2022
Alat Tangkap Pukat Cincin/ Purse Seine (By. Saiful Mukminin)Luhur Moekti Prayogo
Tugas 1 Mata Kuliah Kenautikaan (3 SKS), Nama : Saiful Mukminin, NIM : 13102290008, Dosen Pengampu: Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 2022
Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam Filum Coelenterata (hewan berrongga) atau ke dalam Filum Cnidaria (hewan yang memiliki cnidoblas/sel penyengat). Satu individu karang atau disebut polip karang, memiliki ukuran yang bervariasi mulai dari yang sangat kecil 1 mm, hingga yang sangat besar yaitu lebih dari 50 cm. Namun pada umumnya polip karang berukuran kecil. Polip dengan ukuran besar dijumpai pada karang yang soliter.
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
pengelompokkan pulau-pulau kecil berdasarkan letak geografis dan status peruntukannya menjadi hal yang penting, agar pengelolaannya seperti perencanaanya, pemanfaatannya, dan pengawasannya menjadi lebih baik dan terarah
Tugas 1 Mata Kuliah Kenautikaan (3 SKS), Nama : Maryoko, NIM : 13102290015, Dosen Pengampu: Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 2022
Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam Filum Coelenterata (hewan berrongga) atau ke dalam Filum Cnidaria (hewan yang memiliki cnidoblas/sel penyengat). Satu individu karang atau disebut polip karang, memiliki ukuran yang bervariasi mulai dari yang sangat kecil 1 mm, hingga yang sangat besar yaitu lebih dari 50 cm. Namun pada umumnya polip karang berukuran kecil. Polip dengan ukuran besar dijumpai pada karang yang soliter.
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
pengelompokkan pulau-pulau kecil berdasarkan letak geografis dan status peruntukannya menjadi hal yang penting, agar pengelolaannya seperti perencanaanya, pemanfaatannya, dan pengawasannya menjadi lebih baik dan terarah
Tugas 1 Mata Kuliah Kenautikaan (3 SKS), Nama : Maryoko, NIM : 13102290015, Dosen Pengampu: Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 2022
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. Kelompok 3 :
Wira
Astri Rahma Danty
Abdul Djafar Sabri
Nurul Syafiqah
Rindiani
Putri
Fathuza’ada
Nurul Qolby
Nurul Safitri
3. Indonesia sebagai negara kepulauan berada di jalur penghubung antar negara-
negara yang berpotensi mengalami gangguan kedaulatan. Untuk
mengantisipasinya maka diatur batas wilayahnya melalui hukum, baik dengan
hukum nasional maupun hukum internasional.
Penerapan Undang-Undang Perikanan ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah. Kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek dalam penikanan,
seperti ketentuan produksi keamanan pangan, ketentuan kapal dan alat
tangkap, pencemaran perairan, dilengkapi dengan sanksi terkait illegal fishing
—Pendahuluan—
5. Pasal tentang illegal fishing
Pasal 4 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004
01
Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009
02
Pasal 9 Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009
03
Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009
04
6. Selain dalam Undang-Undang Perikanan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya,
yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil serta aturan pelaksanaan Iainnya,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan
Pengembangan Perikanan,
4. Peratunan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi
Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan,
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional
Pengkajian Sumber Daya Ikan,
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 1 5/MEN/2005 tentang Penangkapan
Ikan dan/atau Pembudidaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang
Bukan Untuk Tujuan Komersial,
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomon PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Penikanan
Tangkap.
7. Faktor penyebab terjadinya illegal fishing
Luasnya
potensi laut
yang belum
dikelola;
Peluang bisnis
ikan yang
menggiurkan;
Kelemahan
penegakkan
hukum
Mentalitas
aparat
Faktor
perundang
undangan
8. Sanksi terhadap illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Perikanan
terdapat dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 84 sampai dengan
Pasal 104.
Sanksi terhadap illegal fishing
9. Undang-Undang Perikanan telah merumuskan banyak hal baik mengenai
pencegahan, pengawasan, pemberdayaan dan penindakan terhadap pelaku sektor
perikanan baik nelayan nasional maupun nelayan asing. Begitu juga dengan jenis
alat tangkapnya baik nelayan tradisional sampai nelayan modern.
Kesimpulan
