SlideShare a Scribd company logo
1 of 82
Download to read offline
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia
Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia

More Related Content

What's hot

Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangArief Budiman
 
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH LAKSMI WIJAYANTI
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SidoarjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SidoarjoPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoPenataan Ruang
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialRyadhi EthniCitizen
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MakassarRencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MakassarPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangPenataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangPenataan Ruang
 
Penyusunan masterplan wisata_alam_batu_p
Penyusunan masterplan wisata_alam_batu_pPenyusunan masterplan wisata_alam_batu_p
Penyusunan masterplan wisata_alam_batu_pPoetra Bentar
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanArdita Putri Usandy
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh Lingkar
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh LingkarPanduan Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh Lingkar
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh LingkarNinil Jannah
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangArya Pinandita
 
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanian
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanianPermentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanian
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanianAchmad Wahid
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaPenataan Ruang
 
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfrevisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfssusercf685f
 

What's hot (20)

Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
 
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
DRAFT RPP RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SidoarjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten SukoharjoRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MakassarRencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SerangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MalangRencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang
 
Penyusunan masterplan wisata_alam_batu_p
Penyusunan masterplan wisata_alam_batu_pPenyusunan masterplan wisata_alam_batu_p
Penyusunan masterplan wisata_alam_batu_p
 
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaanSni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
Sni 03 1733-2004 v.2 tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh Lingkar
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh LingkarPanduan Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh Lingkar
Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota Tangguh Lingkar
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
 
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanian
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanianPermentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanian
Permentan nomor 50 tahun 2012 pedoman pengembangan kawasan pertanian
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota SurabayaRencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya
 
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfrevisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
 

More from LAKSMI WIJAYANTI

Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHSPermenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHSLAKSMI WIJAYANTI
 
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupPP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupLAKSMI WIJAYANTI
 
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif IndonesiaDaya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif IndonesiaLAKSMI WIJAYANTI
 
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...LAKSMI WIJAYANTI
 
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUPKEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUPLAKSMI WIJAYANTI
 
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHSKEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHSLAKSMI WIJAYANTI
 
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura JakartaValidasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura JakartaLAKSMI WIJAYANTI
 
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup StrategisSosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup StrategisLAKSMI WIJAYANTI
 
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahSE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahLAKSMI WIJAYANTI
 
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHSPP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHSLAKSMI WIJAYANTI
 

More from LAKSMI WIJAYANTI (11)

Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHSPermenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
Permenlhk P.69/2017 tentang pelaksanaan KLHS
 
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan HidupPP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
PP No 46/2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
 
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif IndonesiaDaya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
Daya Dukung dan Daya Tampung LH Indikatif Indonesia
 
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan L...
 
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUPKEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
KEBIJAKAN NASIONAL DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP
 
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHSKEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
KEBIJAKAN MENERAPKAN PP 46/2016 TENTANG KLHS
 
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura JakartaValidasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
Validasi KLHS untuk Ranperda RTR Kawasan Strategis Pantura Jakarta
 
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup StrategisSosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 
Kerangka RPPLH Nasional
Kerangka RPPLH Nasional Kerangka RPPLH Nasional
Kerangka RPPLH Nasional
 
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH DaerahSE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 - Penyusunan RPPLH Daerah
 
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHSPP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
PP No 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 

Recently uploaded (12)

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx