Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) dokumen tersebut membahas tentang pengawasan dan penindakan keimigrasian di Indonesia, (2) pengawasan dilakukan untuk memastikan orang asing mematuhi peraturan keimigrasian, dan (3) sanksi bagi pelanggaran dapat berupa denda, deportasi, atau penahanan.
1. PENGAWASAN DAN PENINDAKAN
KEIMIGRASIAN
Disampaikan Oleh :
RAJA ULUL AZMI SYAHWALI, Amd.Im., SH
KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
Palembang, 29 November 2022
3. DASAR HUKUM:
1. Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian;
2. PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun
2013 tentang Keimigrasian;
3. Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang
Tim Pengawasan Orang Asing;
4. Permenkumham No. 4 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
3
4. Keimigrasian >>> Pasal 1 UU 6/2011
Keimigrasian adalah hal ihwal
lalu lintas orang yang masuk
atau keluar Wilayah Indonesia
serta pengawasannya dalam
rangka menjaga tegaknya
kedaulatan negara.
4
7. JENIS IZIN TINGGAL
• IZIN TINGGAL DIPLOMATIK
• IZIN TINGGAL DINAS
• IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
• IZIN TINGGAL TERBATAS
• IZIN TINGGAL TETAP
7
8. IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DIBERIKAN KEPADA:
1. Kunjungan Wisata;
2. Kunjungan Keluarga;
3. Kegiatan Sosial, seni dan budaya;
4. Tugas Pemerintahan;
5. Olahraga yang tidak bersifat komersial;
6. Studi Banding, Kursus Singkat dan Pelatihan Singkat;
7. Memberikan Bimbingan, Penyuluhan dan Pelatihan dalam penerapan dan
inovasi teknologi Industri untuk meningkatkan mutu serta kerja sama
pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
8. Uji coba Tenaga Kerja Asing.
8
10. IZIN TINGGAL TETAP DIBERIKAN KEPADA:
1. Orang Asing pemegang ITAS sebagai Rohaniawan, Pekerja, Investor dan
wisatawan lanjut usia;
2. Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah
dan/atau ibunya pemegang ITAP;
3. Keluarga karena perkawinan campuran;
4. Suami/istri/anak dari orang asing pemegang ITAP;
5. Eks WNI;
6. Eks anak berkewarganegaraan ganda.
10
12. >>> Pasal 1 Permenkumham No. 4 Tahun 2017
Pengawasan Keimigrasian adalah:
serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan
data dan informasi keimigrasian warga negara
Indonesia dan orang asing dalam rangka
memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Keimigrasian
12
13.
14. 14
C
U
S
T
O
M
I
M
M
I
G
R
A
T
I
O
N
Q
U
A
R
A
N
T
I
N
E
. .
PERBATASAN
(UDARA, LAUT, DARAT)
CIQ merupakan pemangku kepentingan
utama dalam pelaksanaan pengawasan
terhadap Orang, Barang,
Tanaman/Hewan
di perlintasan
WILAYAH RI
Kemenkumham
Kemendagri
Kemenlu
Kemenpar
TNI
Polri
Kejagung
Kemenkeu
Kemenkes
Kemenaker
Kemenag
KKP
Kemendikbud
Kemenristek
Kemensos
Kemenhub
Kemenpora
Setneg
LIPI
BIN
BNN
BAIS
Bakamla
BNPT
Instansi Terkait Lainnya
Pelaksanaan
Pengawasan
terhadap
Orang Asing
merupakan
tanggung
Jawab
bersama
sesuai Tusi
masing-
masing
Kementerian/
Lembaga
15. Tim Pengawasan OrangAsing >>>Pasal69UU6/2011
Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap
kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri
membentuk tim pengawasan Orang Asing yang
anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah
terkait, baik di pusat maupun di daerah.
Memberikan saran dan pertimbangan
kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan
terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan
pengawasan Orang Asing (Pasal 200 PP 31/2013)
TUGAS
Dibentuk di pusat dan daerah pada provinsi, kabupaten/kota, atau
kecamatan; Beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga
pemerintahan baik di pusat maupun daerah. (Pasal 195 PP 31/2013)
16. PENGAWASAN KEIMIGRASIAN
KOTA PALEMBANG
Periode Januari s/d November 2022
16
Telah dilakukan pengawasan Keimigrasian
sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali. Terhadap
keberadaan dan kegiatan orang asing di
Wilayah Kota Palembang. Dengan Jumlah
orang asing sebanyak 348 (tiga ratus empat
puluh delapan).
17. DATA OA PALEMBANG PERIODE
JANUARI S/D NOVEMBER 2022
Total OA Palembang : 348 17
JUMLAH WARGA NEGARA ASING WILAYAH KOTA PALEMBANG
ITAP ITAS ITK
TENAGA KERJA
ASING
4 85 -
TENAGA PENGAJAR
DAN ROHANIAWAN
11 34 -
PENYATUAN
KELUARGA
89 53 20
PELAJAR/
MAHASISWA
- 41 -
Lain-Lain - - 11
20. Paspor Palsu
Visa / Izin
Tinggal Palsu
Illegal Entry
Overstay
Illegal Stay
Memberikan Keterangan
Tidak Benar Untuk
Mendapatkan Dokumen
Perjalanan, Visa, Dan
Dokumen Keimigrasian
Tidak Melaporkan
Perubahan Status Sipil,
Kewarganegaraan,
Pekerjaan, Penjamin, Atau
Perubahan Alamat Tempat
Tinggal
Proses Penyidikan
Koordinasi Polisi
PEMBERKASAN
Penyerahan Berkas
Ke Jaksa
Penyerahan Tersangka dan
Barang Bukti Ke Kejaksaan
SIDANG
EKSEKUSI (LAPAS)
RUANG
DETENSI
DEPORTASI
WNI &
WNA
PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN
PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
Tindak Pidana
Keimigrasian
Tindak
Administratif
Keimigrasian
Batas, Rubah, Batal
Izin Tinggal
Keimigrasian
Masuk
Dalam
Daftar
Tangkal
21. Data Projustitia dan Tindakan
Administratif Keimigrasian (TAK)
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG Januari 2022 s.d November 2022
No. Nama Kebangsaan Pasal Keterangan
1. LI JUNZHUANG China
• Pasal 116 Jo. Pasal 71 huruf a
UU No. 6 Tahun 2011;
• Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf
a, d, dan f UU No. 6 Tahun
2011.
• Pidana denda Rp.
1.000.000,- subsider
kurungan 1 (satu bulan)
2. KIM DONG HAN Korea Selatan
• Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf
a, b, d, dan f UU No. 6 Tahun
2011.
• Deportasi
• Penangkalan
3.
SYARIFAH NURUL
AIN BINTI SYED
MUSA
Malaysia
• Pasal 78 ayat (3) UU No. 6
Tahun 2011.
• Deportasi
• Penangkalan
4.
NURUL FATIN
NORZANA BINTI
JALALUDIN
Malaysia
• Pasal 78 ayat (3) UU No. 6
Tahun 2011.
• Deportasi
• Penangkalan
5. SOERAN BIN BONO Malaysia
• Pasal 78 ayat (2) UU No. 6
Tahun 2011.
• Deportasi
• Penangkalan
6. TEKKAN BAHADIR Turki
• Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf
b, d, dan f UU No. 6 Tahun
2011.
• Deportasi
7.
SAICHON
NAKRANG
Thailand
• Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf
d UU No. 6 Tahun 2011.
• Detensi
