materi tayangan ini untuk peserta seminar mencegah ancaman Radikalisme dan separatisme di UMN, 18september 2019 oleh Kordinator studi Humaniora Simon P W
Membahas tentang pemikiran pilitik islam di indonesia mengenai pergulatan konsepsi wacana politik dalam Islam antara Islam Radikal versus Islam Liberal. Selain itu juga disajikan beberapa organisasinya.
materi tayangan ini untuk peserta seminar mencegah ancaman Radikalisme dan separatisme di UMN, 18september 2019 oleh Kordinator studi Humaniora Simon P W
Membahas tentang pemikiran pilitik islam di indonesia mengenai pergulatan konsepsi wacana politik dalam Islam antara Islam Radikal versus Islam Liberal. Selain itu juga disajikan beberapa organisasinya.
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
“Penjelasan PP Nomor 58 dan 59 Tahun 2016, Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas”
Pada Kegiatan:
Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya
Rangkasbitung, 30 November 2017
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Buku ini berisi laporan hasil penelitian terkait peran politik perempuan yang masih belum maksimal karena beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor kultur-ideologi atau agama.
Setidaknya ada 3 aspek tujuan dari kajian dan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi isu kritis umat beragama di Indonesia terhadap peran politik perempuan terkait dengan partisipasi dan keterwakilan dalam pengambilan keputusan kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, mengidentifikasi dinamika pola aksi kelembagaan dan individu berbasis ormas keagamaan dalam upaya menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pemberdayaan peran dan hak politik perempuan. Dan ketiga, melakukan pemetaan potensi dan kendala atas peran politik perempuan berbasis ormas keagamaan di Indonesia dalam rangka peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada Pemilu 2009.
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
“Penjelasan PP Nomor 58 dan 59 Tahun 2016, Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas”
Pada Kegiatan:
Sosialisasi Pembinaan Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya
Rangkasbitung, 30 November 2017
Disampaikan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Pendidikan Administrasi Lemdik Polri
12 Mei 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikansakuramochi
Hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan PBB
menyimpulkan bahwa para teroris menganggap kondisi sosial yang mereka rasakan
hanya dapat diubah melalui kekerasan. Konsep pencegahan konvensional tidak efektif
lagi dalam upaya pemberantasan ideologi terorisme, sehingga diperlukan upaya
bersama dalam melawan musuh bersama. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari
sisi etnik, suku, agama, pendidikan, dan ragam kelas sosial mengharuskan adanya
sosialisasi yang tepat dan dilindungi pelaksanaannya oleh peraturan yang berlaku.
Momentum Revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah disetujui untuk masuk
dalam Prolegnas 2016 menjadi awal gerakan bersama seluruh instansi yang terlibat,
seperti BNPT, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melawan terorisme secara sinergis.
Disampaikan oleh Dr Teti Rahmawati,S.Pd.,M.Si. dan Indah Budiati,M.Il dan Nurul Fajri,M.Pd.
Pada kegiatan Workshop Pembinaan Kerohanian Dalam Rangka Pencegahan Intoleransi di Satuan Pendidikan
Bahaya terorisme dan radikalisme serta penanggulangannya by letkol setyo pranowo
1. WASPADA TERHADAP
PAHAM RADIKAL TERORISME
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME I TIDAK UNTUK DISEBARLUASKAN TANPA IJIN
SETYO PRANOWO., SH. MM
SETYO PRANOWO., SH. MM
3. Tugas Pokok BNPT
3
PERATURAN PRESIDEN NO. 46/2010
PERATURAN PRESIDEN NO. 12/2012
1. Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di
bidang penanggulangan terorisme.
2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam
pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang
penanggulangan terorisme.
3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan
terorisme dengan membentuk Satgas yang terdiri dari unsur
instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing.
4. Fungsi BNPT (Pasal 3 Perpres 46 /2010)
a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program
nasional di bidang penanggulangan terorisme
b. monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang
penanggulangan terorisme
c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan
kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di
bidang penanggulangan terorisme
d. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi
4
5. e. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang
potensial menjadi target serangan terorisme
f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan
kesiapsiagaan nasional
g. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan
terorisme
h. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program,
administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi
i. Pengoperasian Satuan Tugas- Satuan Tugas dilaksanakan dalam
rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan
penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan
terorisme
5
6. Tugas Pokok DEPUTI I
6
TUGAS POKOK
DEPUTI 1 ▪ Kebijakan
▪ Strategi
▪ Prog Nas
o Rumuskan, Koordinasikan
dan Laksanakan : 1. Pencegahan
2. Perlindungan
3. Deradikalisasi
FUNGSI
1. Monev mengenai Ancaman terorisme
2. Sun Jakstra dan Prognas Pencegahan Terorisme
3. Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan Terorisme
4. Melawan Propaganda Ideologi Radikal
5. Sosialisasi Pencegahan Terorisme
6. Pelaksanaan Program Deradikalisasi
7. Program Pemulihan terhadap korban Aksi Terorisme
7. KONTRA RADIKALISASI
(PENCEGAHAN)
DERADIKALISASI (PEMBINAAN)
DI DALAM LAPAS
Sasaran : Napi teroris
(266 Napiter di 105 Lapas & 1 Rutan)
DI MASYARAKAT
Sasaran :
- Potensi radikal
- Mantan Teroris
- Mantan Napi Teroris
- Jaringan
- Keluarga
7
Pelibatan :
- Unsur Pemerintah
- Tokoh Masy, Agama, Pendidikan
- Tokoh Adat, Pemuda
- LSM, Media dll
Strategi Nasional Pencegahan Terorisme
DI PUDERAD BNPT
Sasaran :
Narapidana yang Kooperatif
dan Akan Bebas
8. Definisi
8
• Radikalisme : Diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan
perubahan atau pembaharuan sosial politik dengan cara kekerasan dan
drastis, atau sikap ekstrem dalam suatu aliran (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 2007).
• Teror : Menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh
seseorang atau golongan.
• Teroris : Orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa
takut, biasanya untuk tujuan politik.
• Terorisme : Peggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan
dalam usaha untuk mencapai tujuan (terutama tujuan politik dan
kelompoknya)
• Tindak Pidana Terorisme (UU No 15/2003) : Setiap orang yang dengan
sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara
meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara
merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau
kehancuran terhadap obyek-oyek vital strategis atau lingkungan hidup
atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
9. Upaya BNPT Menangkal Penyebaran Radikalisme di Dunia Maya
9
Pembuatan dan Penyebaran Poster Ayo lapor Pembuatan Aplikasi GETAR MEDIA