Dokumen tersebut membahas delik-delik pidana menurut KUHP Indonesia, termasuk delik kejahatan, delik materi, dan delik komisionis. Jenis-jenis delik tersebut dijelaskan dengan contoh kasus pembunuhan berencana.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut membahas hubungan antara kriminologi dan viktimologi. Kriminologi mempelajari pelaku kejahatan sedangkan viktimologi mempelajari korban kejahatan. Beberapa ahli berpendapat bahwa viktimologi merupakan bagian tak terpisahkan dari kriminologi karena keduanya saling melengkapi dalam mempelajari kejahatan beserta penyebab dan akibatnya.
Dokumen tersebut membahas tentang Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH selaku dosen yang mengajar beberapa mata kuliah seperti sistem hukum pidana, hukum pidana barat, hukum pidana adat, ciri-ciri hukum publik, asas-asas hukum pidana dalam KUHP, dan sistem hukum barat. Juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda dan beragam suku bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan dan penangkalan keimigrasian sebagai fungsi perlindungan kepentingan nasional di Yogyakarta. Ia menjelaskan latar belakang dan permasalahan terkait kebijakan tersebut, serta tujuan untuk menganalisis latar belakang dan manfaatnya sebagai perlindungan kepentingan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Kriminologi mempelajari seluk beluk kejahatan dan upaya penanggulangannya. Terdiri dari etiologi kriminal untuk menelusuri penyebab kejahatan, penologi yang mempelajari hukuman, dan sosiologi hukum pidana yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hukum pidana. Tujuannya adalah memahami fenomena kejahatan secara lebih baik.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Teori dan madzhab kriminologi memberikan penjelasan tentang penyebab kejahatan melalui berbagai perspektif seperti sosial, individu, lingkungan, dan spiritual. Lima teori utama kriminologi mencakup teori asosiasi, anomi, kontrol sosial, labeling, dan tegang yang menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan ketegangan dalam masyarakat terhadap perilaku kriminal. Sementara empat madzhab kriminologi yakni antropologi, lingkun
Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti kali ini adalah di Koramil pancur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Alasan memilih tempat ini adalah karena lokasi yang dekat dan maraknya kasus tersebut. Berikut ini adalah dokumentasi lokasi penelitian
Dokumen tersebut membahas hubungan antara kriminologi dan viktimologi. Kriminologi mempelajari pelaku kejahatan sedangkan viktimologi mempelajari korban kejahatan. Beberapa ahli berpendapat bahwa viktimologi merupakan bagian tak terpisahkan dari kriminologi karena keduanya saling melengkapi dalam mempelajari kejahatan beserta penyebab dan akibatnya.
Dokumen tersebut membahas tentang Yapiter Marpi, S.Kom., SH., MH selaku dosen yang mengajar beberapa mata kuliah seperti sistem hukum pidana, hukum pidana barat, hukum pidana adat, ciri-ciri hukum publik, asas-asas hukum pidana dalam KUHP, dan sistem hukum barat. Juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda dan beragam suku bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan definisi hukum menurut para ahli. Terdapat beberapa pendapat tentang hukum sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan diberlakukan oleh negara. Dokumen juga menjelaskan ciri, sifat, tujuan, peristiwa, dan pembagian hukum menurut sumbernya.
Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan dan penangkalan keimigrasian sebagai fungsi perlindungan kepentingan nasional di Yogyakarta. Ia menjelaskan latar belakang dan permasalahan terkait kebijakan tersebut, serta tujuan untuk menganalisis latar belakang dan manfaatnya sebagai perlindungan kepentingan nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Kriminologi mempelajari seluk beluk kejahatan dan upaya penanggulangannya. Terdiri dari etiologi kriminal untuk menelusuri penyebab kejahatan, penologi yang mempelajari hukuman, dan sosiologi hukum pidana yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hukum pidana. Tujuannya adalah memahami fenomena kejahatan secara lebih baik.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Teori dan madzhab kriminologi memberikan penjelasan tentang penyebab kejahatan melalui berbagai perspektif seperti sosial, individu, lingkungan, dan spiritual. Lima teori utama kriminologi mencakup teori asosiasi, anomi, kontrol sosial, labeling, dan tegang yang menjelaskan pengaruh lingkungan sosial dan ketegangan dalam masyarakat terhadap perilaku kriminal. Sementara empat madzhab kriminologi yakni antropologi, lingkun
Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh peneliti kali ini adalah di Koramil pancur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Alasan memilih tempat ini adalah karena lokasi yang dekat dan maraknya kasus tersebut. Berikut ini adalah dokumentasi lokasi penelitian
Kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk kejahatan yang paling serius karena melanggar martabat kemanusiaan. Beberapa contoh kejahatan kemanusiaan yang diuraikan dalam dokumen tersebut adalah perbudakan manusia, genosida, perbudakan seksual, human trafficking, aparthied, dan terorisme. Kejahatan-kejahatan ini melibatkan penindasan, pembunuhan, dan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis ter
Makalah ini membahas tentang kronologi kejadian dimana seorang anak polisi di Bengkulu menjadi korban salah tembak oleh ayahnya sendiri, yaitu seorang aipda. Ayahnya menembak anaknya karena mengira anaknya adalah pencuri yang menerobos rumah mereka dalam kegelapan. Anak tersebut meninggal dunia di rumah sakit akibat tembakan tersebut. Ayahnya menyerahkan diri kepada pih
Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem Common Law, maupun di negara-negara yang menganut Civil Law. Mempersoalkan hukuman mati dalam hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan dari hukum pidana itu sendiri, telah banyak menimbulkan perdebatan antar sesama ahli hukum pidana, diantara mereka ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap penggunaan sarana pidana mati sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu memberikan rasa aman, memberikan keadilan dan sebagainya. Dalam hukum pidana Indonesia penggunaan hukuman mati dirasakan masih sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat. Hal itu dapat dilihat dari KUHP nasional yang masih menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok selain itu terhadap hukum pidana di luar KUHP juga terdapat sebagian yang menempatkan hukuman mati sebagai sanksi dari dilanggarnya perbuatan tersebut. Adapun motif yang melatar belakangi masih digunakannya pidana mati sebagai saranan politik kriminal di Indonesia yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (shock therapi) disamping juga lebih hemat. Hukuman mati digunakan agar tidak ada eigenrichting dalam masyarakat. Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (detterent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Disamping itu masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributive), dan utamanya masih dipertahankannya. . Awal diberlakukannya praktek hukuman mati di Indonesia yaitu pada waktu Indonesia yang bernama Hindia Belanda adalah ketika diberlakukannya kodifikasi hukum pidana dalam Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (indonesiers) atau WvSinl pada tanggal 1 Januari 1873. Kemudian karena adanya perkembangan baru dimana lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana yang ada di belanda yang maka WvSinl tersebut kemudian disesuaikan dengan perkembangan tersebut dengan melakukan unifikasi hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Maka pada tahun 1915 diundangkanlah Wetboek van strafrecht voor Indoensie, (WvSI) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Berbeda dengan Belanda, di Hindia Belanda di dalam WvSi tersebut masih dicantumkan hukuman mati
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen ini membahas tentang viktimologi, kriminologi, dan penanggulangan kejahatan. Secara singkat, viktimologi mempelajari korban kejahatan, kriminologi mempelajari kejahatan dan pelakunya, dan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana maupun non-pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang pembunuhan dalam perspektif hukum Islam. Ada beberapa jenis pembunuhan yang dibedakan yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tersalah. Hukuman untuk pembunuhan sengaja adalah qisas, sedangkan untuk semi sengaja dan tersalah adalah diyat mukhaffafah. Ulama fiqh memiliki pendapat berbeda dalam mendefinisikan pembunuhan sengaja, ap
Proposal ini menganalisis kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wowon dan kawan-kawan di Jawa Barat. Kasus ini melibatkan pembunuhan sembilan orang dengan motif penggandaan uang secara supranatural. Penelitian ini akan menganalisis proses pengungkapan kasus tersebut dan undang-undang pidana manakah yang dapat menjerat pelakunya.
Similar to Pertemuan 8 macam macam tindak pidana (20)
Dokumen tersebut membahas tentang istilah dan ruang lingkup hukum pidana. Hukum pidana adalah kaedah hukum yang berisikan perintah, larangan dan kebolehan melakukan suatu perbuatan dengan sanksi berupa pidana. Ruang lingkupnya meliputi perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan.
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
Hukum pidana bertujuan untuk melindungi hak-hak azasi manusia dan menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara.
Dokumen ini membahas pentingnya memahami hubungan sebab akibat untuk menentukan tanggung jawab atas suatu akibat dan keberadaan suatu tindakan. Terdapat 3 teori sebab akibat yaitu teori syarat, teori khusus, dan teori umum.
The document discusses changes to systems that caused disruption in markets, leading countries to take over legal issues. It mentions criminal codes used in France and the Netherlands. In Indonesia under Dutch rule, the Wetboek van Strafrecht applied. Efforts began in 1962 to develop a national criminal code for Indonesia, considering traditional, international, and religious values as well as practical, legal, sociological, and philosophical reasons. The document states that the Dutch criminal code was not suitable to apply in Indonesia.
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanayudikrismen1
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen membahas tentang perbedaan mazhab klasik dan modern dalam hukum pidana serta tujuan dan teori-teori penegakan hukum pidana.
2. Dibahas pula batasan penggunaan hukum pidana menurut Sudarto dan Basiouni serta fungsi hukum pidana.
3. Secara keseluruhan dokumen memberikan gambaran tentang landasan teori dan tujuan penegakan hukum pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang pasal 63 KUHP dan jenis-jenis konkursus pidana menurut hukum pidana Indonesia. Pasal 63 KUHP mengatur bahwa jika suatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, hanya satu ketentuan saja yang dikenakan, yaitu ketentuan dengan hukuman terberat. Dokumen tersebut juga membedakan konkursus idealis, di mana setiap perbuatan berdiri sendiri, dan konkursus realis,
Dokumen ini membahas tentang gugurnya hak menuntut dan hak menjalankan pidana menurut KUHP. Secara garis besar disebutkan bahwa hak menuntut dapat gugur karena kematian terdakwa, putusan pengadilan yang tetap, atau karena telah melewati masa daluwarsa penuntutan. Sementara itu, hak menjalankan pidana dapat gugur karena kematian terdakwa atau telah melewati masa daluwars
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum pidana yang bersumber dari pasal 1 dan 2 sampai 8 KUHP. Asas-asas tersebut adalah legalitas, non retro aktif, larangan analogi, territorial, personalitas, dan perlindungan universal. Asas legalitas berarti bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas dasar hukum yang telah ada sebelumnya dan tidak dapat ditafsirkan secara bebas.
Dokumen tersebut membahas tentang pertanggungjawaban pidana dari sudut hukum pidana. Ada dua aspek pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan subjektif pelaku dan unsur-unsur objektif perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat dipengaruhi oleh kondisi psikis pelaku maupun adanya alasan pembenaran atau pembebasan dari tanggung jawab pidana.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
2. JENIS JENIS DELIKJENIS JENIS DELIK
1.1. Delik Kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP.Delik Kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP.
Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340
KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan,KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan,
sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan.sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan.
2.2. Delik Materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarangDelik Materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarang
suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya.suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya.
Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimanaKasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimana
selesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhanselesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhan
tersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawatersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawa
seseorang.seseorang.
3. 3.3. Delik Komisionis adalah tindakan aktif (active handeling) yangDelik Komisionis adalah tindakan aktif (active handeling) yang
dilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebutdilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebut
merupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana terteramerupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana tertera
dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkandalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkan
lebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yanglebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang
dilarang dilakukandilarang dilakukan
4.4. Delik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginan untukDelik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginan untuk
melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhanmelaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan
nafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudahnafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudah
menyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untukmenyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untuk
mengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkanmengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkan
korban tewas.korban tewas.
4. 5.5. Delik Biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukanDelik Biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukan
bila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebutbila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebut
bisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembalibisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembali
dimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikandimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikan
delik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan didelik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan di
luar pengadilan / berdamai.luar pengadilan / berdamai.
6.6. Delik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsurDelik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsur
memberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan denganmemberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan
perencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain ituperencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain itu
tindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakantindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakan
organ dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwaorgan dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwa
pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh,pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh,
termasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakantermasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakan
berlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi jugaberlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi juga
di Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delikdi Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delik
tertentu (special delicten) di dalam KUHP).tertentu (special delicten) di dalam KUHP).
5. 7. Delik Selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu7. Delik Selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu
terjadi. Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaituterjadi. Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaitu
memukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsungmemukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsung
terus menerus.terus menerus.
8. Delik Communa adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa8. Delik Communa adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa
saja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaansaja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaan
tersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapattersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapat
dilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memilikidilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memiliki
kewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal darikewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal dari
golongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukangolongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukan
6. 9. Delik Mandiri adalah delik yang9. Delik Mandiri adalah delik yang
dilakukan hanya satu kali saja. Kasusdilakukan hanya satu kali saja. Kasus
tersebut adalah pembunuhan yang hanyatersebut adalah pembunuhan yang hanya
dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut.dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut.
10. Delik tunggal adalah delik yang tidak10. Delik tunggal adalah delik yang tidak
dilakukan berulang-ulang sebagai matadilakukan berulang-ulang sebagai mata
pencaharian (lawan dari delik berangkai).pencaharian (lawan dari delik berangkai).