SlideShare a Scribd company logo
MACAM-MACAM TINDAK PIDANA
Oleh : YUDI KRISMEN
JENIS JENIS DELIKJENIS JENIS DELIK
1.1. Delik Kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP.Delik Kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP.
Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340
KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan,KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan,
sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan.sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan.
2.2. Delik Materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarangDelik Materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarang
suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya.suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya.
Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimanaKasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimana
selesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhanselesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhan
tersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawatersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawa
seseorang.seseorang.
3.3. Delik Komisionis adalah tindakan aktif (active handeling) yangDelik Komisionis adalah tindakan aktif (active handeling) yang
dilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebutdilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebut
merupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana terteramerupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana tertera
dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkandalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkan
lebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yanglebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang
dilarang dilakukandilarang dilakukan
4.4. Delik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginan untukDelik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginan untuk
melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhanmelaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan
nafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudahnafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudah
menyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untukmenyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untuk
mengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkanmengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkan
korban tewas.korban tewas.
5.5. Delik Biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukanDelik Biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukan
bila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebutbila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebut
bisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembalibisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembali
dimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikandimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikan
delik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan didelik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan di
luar pengadilan / berdamai.luar pengadilan / berdamai.
6.6. Delik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsurDelik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsur
memberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan denganmemberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan
perencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain ituperencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain itu
tindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakantindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakan
organ dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwaorgan dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwa
pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh,pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh,
termasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakantermasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakan
berlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi jugaberlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi juga
di Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delikdi Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delik
tertentu (special delicten) di dalam KUHP).tertentu (special delicten) di dalam KUHP).
 7. Delik Selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu7. Delik Selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu
terjadi.  Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaituterjadi.  Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaitu
memukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsungmemukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsung
terus menerus.terus menerus.
8.      Delik Communa adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa8.      Delik Communa adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa
saja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaansaja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaan
tersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapattersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapat
dilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memilikidilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memiliki
kewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal darikewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal dari
golongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukangolongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukan
9.      Delik Mandiri adalah delik yang9.      Delik Mandiri adalah delik yang
dilakukan hanya satu kali saja. Kasusdilakukan hanya satu kali saja. Kasus
tersebut adalah pembunuhan yang hanyatersebut adalah pembunuhan yang hanya
dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut.dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut.
10.  Delik tunggal adalah delik yang tidak10.  Delik tunggal adalah delik yang tidak
dilakukan berulang-ulang sebagai matadilakukan berulang-ulang sebagai mata
pencaharian (lawan dari delik berangkai).pencaharian (lawan dari delik berangkai).
SEKIAN DAN TERIMAKASIHSEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related Content

What's hot

P. 4 hubungan viktimologi dgn ip
P. 4 hubungan viktimologi dgn ipP. 4 hubungan viktimologi dgn ip
P. 4 hubungan viktimologi dgn ip
yudikrismen1
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologihudaaja
 
tipologi kejahatan penjahat
tipologi kejahatan  penjahattipologi kejahatan  penjahat
tipologi kejahatan penjahat
Taufikkurrahman Taufikkurrahman
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2
alsalcunsoed
 
Materi Ajar Perbandingan Hukum Pidana
Materi Ajar Perbandingan Hukum PidanaMateri Ajar Perbandingan Hukum Pidana
Materi Ajar Perbandingan Hukum Pidana
rakyathukum
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Idik Saeful Bahri
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
Puspa Bunga
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Sigit Riono
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Idik Saeful Bahri
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Billy Adam Fisher
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Idik Saeful Bahri
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
Sigit Riono
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
Ir. Zakaria, M.M
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Idik Saeful Bahri
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
Muhamad Yogi
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusussesukakita
 
teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiteori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologi
Taufikkurrahman Taufikkurrahman
 

What's hot (20)

P. 4 hubungan viktimologi dgn ip
P. 4 hubungan viktimologi dgn ipP. 4 hubungan viktimologi dgn ip
P. 4 hubungan viktimologi dgn ip
 
Analisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologiAnalisa kasus kriminologi
Analisa kasus kriminologi
 
tipologi kejahatan penjahat
tipologi kejahatan  penjahattipologi kejahatan  penjahat
tipologi kejahatan penjahat
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2
 
Materi Ajar Perbandingan Hukum Pidana
Materi Ajar Perbandingan Hukum PidanaMateri Ajar Perbandingan Hukum Pidana
Materi Ajar Perbandingan Hukum Pidana
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian SengketaMetode Alternatif Penyelesaian Sengketa
Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana psikotropika dan narkotika (Idik Saeful B...
 
Penologi
PenologiPenologi
Penologi
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
teori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologiteori dan madzhab kriminologi
teori dan madzhab kriminologi
 

Similar to Pertemuan 8 macam macam tindak pidana

Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdfSosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
y9771281
 
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121
MujiKuswanto
 
Makalah PPKN
Makalah PPKNMakalah PPKN
Makalah PPKN
MuhammadAmarRahman
 
Pidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasionalPidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasional
Dison Leuwalang
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
Operator Warnet Vast Raha
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
Operator Warnet Vast Raha
 
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptDelik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
FajarSaputra20091254
 
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxBantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
YunHyerim2
 
presentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitaspresentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitasFaula Abdul
 
jinayat.pptx
jinayat.pptxjinayat.pptx
jinayat.pptx
huseinsyafara
 
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
MuhamadRifkiRamadhan
 
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
ekho109
 
pengertian HAM
pengertian HAM pengertian HAM
pengertian HAM
Meri Diho
 
Kejahatan Terhadap Nyawa
Kejahatan Terhadap NyawaKejahatan Terhadap Nyawa
Kejahatan Terhadap Nyawa
Karisha Riandianti
 
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptxK.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
RINIRISDAYANTI0125
 
PPT.pptx
PPT.pptxPPT.pptx
PPT.pptx
rbfajar
 

Similar to Pertemuan 8 macam macam tindak pidana (20)

Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdfSosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
Sosiologi hukum_kasus hukum_analisis.pdf
 
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 
Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121Muji kuswanto 18060464121
Muji kuswanto 18060464121
 
Makalah PPKN
Makalah PPKNMakalah PPKN
Makalah PPKN
 
Pidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasionalPidana mati menurut rkuhp nasional
Pidana mati menurut rkuhp nasional
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.pptDelik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
Delik-delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.ppt
 
Materi ke 11
Materi ke 11Materi ke 11
Materi ke 11
 
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptxBantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
Bantuan Hukum Advokasi Kelompok 4.pptx
 
presentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitaspresentation sosiologi - kriminalitas
presentation sosiologi - kriminalitas
 
jinayat.pptx
jinayat.pptxjinayat.pptx
jinayat.pptx
 
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
1406-Article Text-3277-1-10-20180328.pdf
 
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
(Sindonews.com) Opini sosial-budaya 15 januari 2016-15 februari 2016
 
pengertian HAM
pengertian HAM pengertian HAM
pengertian HAM
 
Kejahatan Terhadap Nyawa
Kejahatan Terhadap NyawaKejahatan Terhadap Nyawa
Kejahatan Terhadap Nyawa
 
Kriminologi kd1
Kriminologi kd1Kriminologi kd1
Kriminologi kd1
 
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptxK.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
K.2 PEMBUNUHAN. FIQH JINAYAH.pptx
 
PPT.pptx
PPT.pptxPPT.pptx
PPT.pptx
 

More from yudikrismen1

Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
yudikrismen1
 
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik JurnalistikUu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
yudikrismen1
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana peng
yudikrismen1
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanaPertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
yudikrismen1
 
Pertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibatPertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibat
yudikrismen1
 
Pertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidPertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpid
yudikrismen1
 
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
yudikrismen1
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopPertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloop
yudikrismen1
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
yudikrismen1
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
yudikrismen1
 
Pertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanaPertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidana
yudikrismen1
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
yudikrismen1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidana
yudikrismen1
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
yudikrismen1
 

More from yudikrismen1 (20)

Uu ite
Uu iteUu ite
Uu ite
 
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik JurnalistikUu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
Uu Pers & KEJ (Kode Etik Jurnalistik
 
Pertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana pengPertemuan 19 hukum pidana peng
Pertemuan 19 hukum pidana peng
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
 
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidanaPertemuan 18 sifat hukum pidana
Pertemuan 18 sifat hukum pidana
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
 
Pertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibatPertemuan 16 sebab akibat
Pertemuan 16 sebab akibat
 
Pertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpidPertemuan 3 sejarah hpid
Pertemuan 3 sejarah hpid
 
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
 
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidanaPertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
Pertemuan 14 tujuan dan fungsi hukum pidana
 
Pertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloopPertemuan 13 somenloop
Pertemuan 13 somenloop
 
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahanPertemuan 12 kesalahan kesalahan
Pertemuan 12 kesalahan kesalahan
 
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntutPertemuan 11 gugurnya hak menuntut
Pertemuan 11 gugurnya hak menuntut
 
Pertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidanaPertemuan 10 pidana
Pertemuan 10 pidana
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidanaPertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
Pertemuan 5 istilah istilah hukum pidana
 
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1Pertemuan 4 asas asas hpid-1
Pertemuan 4 asas asas hpid-1
 
Pertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidanaPertemuan 6 tindak pidana
Pertemuan 6 tindak pidana
 
Pertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidanaPertemuan 9 pert.pidana
Pertemuan 9 pert.pidana
 
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidanaPertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
Pertemuan 7 unsur unsur tindak pidana
 

Pertemuan 8 macam macam tindak pidana

  • 2. JENIS JENIS DELIKJENIS JENIS DELIK 1.1. Delik Kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP.Delik Kejahatan adalah delik yang tercantum dalam buku II KUHP. Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340Kasus pembunuhan berencana tersebut diatur dalam pasal 340 KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan,KUHP yang berada dalam buku II KUHP tentang kejahatan, sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan.sehingga kasus tersebut digolongkan dalam delik kejahatan. 2.2. Delik Materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarangDelik Materil adalah tindak pidana yang rumusannya melarang suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya.suatu perbuatan/tindakan dengan mempersoalkan akibatnya. Kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimanaKasus tersebut merupakan kasus pembunuhan, dimana selesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhanselesainya tindak pidana setelah sudah dilakukannya pembunuhan tersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawatersebut dengan mempersoalkan akibatnya yaitu hilangnya nyawa seseorang.seseorang.
  • 3. 3.3. Delik Komisionis adalah tindakan aktif (active handeling) yangDelik Komisionis adalah tindakan aktif (active handeling) yang dilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebutdilarang untuk pelanggarannya diancam pidana. Kasus tersebut merupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana terteramerupakan delik yang dilarang dilakukan, sebagaimana tertera dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkandalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan dipikirkan lebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yanglebih dulu. Pembunuhan berencana ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukandilarang dilakukan 4.4. Delik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginan untukDelik dolus (sengaja) adalah suatu kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhanmelaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudahnafsu (motif). Dalam kasus pembunuhan tersebut, pelaku sudah menyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untukmenyiapkan martil dan memukulkannya dengan sengaja untuk mengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkanmengetahui apakah korban kebal atau tidak dan menyebabkan korban tewas.korban tewas.
  • 4. 5.5. Delik Biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukanDelik Biasa adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya bisa dilakukan bila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebutbila dilaporkan atau karena tertangkap tangan. Kasus pembunuhan tersebut bisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembalibisa dilaporkan siapa saja dan laporan tersebut tidak dapat dicabut kembali dimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikandimana bahkan tidak perlu adanya laporan sebab polisi dapat menyelesaikan delik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan didelik tersebut, serta delik laporan pembunuhan ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan / berdamai.luar pengadilan / berdamai. 6.6. Delik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsurDelik dikualivisir adalah merupakan delik yang dilakukan memiliki unsur memberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan denganmemberatkan pidana. Kasus pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain ituperencanaan sehingga termasuk dalam delik yang memberatkan. Selain itu tindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakantindakan yang dilakukan tersangka setelah membunuh adalah memakan organ dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwaorgan dalam tubuh korban, dimana menurut KUHP Federasi Rusia, bahwa pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh,pembunuhan dengan tujuan memperoleh organ atau jaringan tubuh, termasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakantermasuk kedalam pemberatan pidana delik pembunuhan, dapat dinyatakan berlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi jugaberlaku di Indonesia, sebab gejala pembunuhan kejam seperti itu terjadi juga di Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delikdi Indonesia (menurut pendapat Prof.Dr.Andi Hamzah dalam buku delik-delik tertentu (special delicten) di dalam KUHP).tertentu (special delicten) di dalam KUHP).
  • 5.  7. Delik Selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu7. Delik Selesai adalah delik tersebut sudah selesai ketika delik itu terjadi.  Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaituterjadi.  Kasus pembunuhan tersebut, dilaksanakan seketika yaitu memukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsungmemukul dengan martil dan langsung selesai, tidak berlangsung terus menerus.terus menerus. 8.      Delik Communa adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa8.      Delik Communa adalah delik yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaansaja tanpa terbatas oleh kualifikasi/golongan. Kasus penganiayaan tersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapattersebut, sebagaimana yang tertera pada Pasal 340 KUHP, dapat dilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memilikidilakukan oleh siapapun (WNI, WNA, atau tidak memiliki kewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal darikewarganegaraan) tanpa tersbatas seseorang tersebut berasal dari golongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukangolongan tertentu (Militer, Pegawai Negeri, dan lainnya) atau bukan
  • 6. 9.      Delik Mandiri adalah delik yang9.      Delik Mandiri adalah delik yang dilakukan hanya satu kali saja. Kasusdilakukan hanya satu kali saja. Kasus tersebut adalah pembunuhan yang hanyatersebut adalah pembunuhan yang hanya dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut.dilakukan satu kali selesai tanpa berlanjut. 10.  Delik tunggal adalah delik yang tidak10.  Delik tunggal adalah delik yang tidak dilakukan berulang-ulang sebagai matadilakukan berulang-ulang sebagai mata pencaharian (lawan dari delik berangkai).pencaharian (lawan dari delik berangkai).