2. Undang-Undang No. 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTAS AN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan,
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Definisi
TPPO
3. Perekrutan/
pengangkutan/
penampungan
/ pengiriman/
pemindahan/
penerimaan
3 UNSUR UTAMA TPPO
TPPO
NOTE:
Khusus untuk kasus TPPO pada anak,
hanya membutuhkan unsur PROS ES
DAN TUJUAN saja untuk
dikategorikan sebagai TPPO
Ancaman
kekerasan/
penggunaan
kekerasan/
penculikan/
penyekapan/
pemalsuan/
penipuan/
penyalahgunaan
kekuasaan
Eksploitasi/
memanfaatkan
tenaga
PROS ES TUJUAN
C ARA
4. 1 5 I N D I K A T O R T P P O
1. Tidak menerima upah
2. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang
diterima
3. Adanya jeratan utang
4. Pembatasan atau perampasan kebebasan
bergerak
5. Tidak diperbolehkan (dengan
ancaman/kekerasan) berhenti bekerja
6. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk
mengadakan kontak dengan orang lain
7. Ditahan atau tidak diberikan pelayanan
kesehatan, makanan yang memadai, dan
lain-lain.
8. Pemerasan atau ancaman pemerasan
terhadap keluarga atau anak-anaknya.
9. Ancaman penggunaan kekerasan.
10. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik.
11. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang
sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk
jangka waktu yang sangat panjang.
12. Tidak mengurus sendiri perjalanan, visa,
paspor, dan lain-lain
13. Tidak memegang sendiri surat-surat identitas
diri atau dokumen perjalanannya.
14. Menggunakan paspor atau identitas palsu
yang disediakan oleh pihak ketiga.
15. Eksploitasi pelacuran
5. FAKTOR TERJADINYA TPPO
FAKTOR UTAMA
1. Kebiasaan merantau untuk memperbaiki
nasib
2. Budaya hidup yang konsumtif
3. Tradisi perkawinan anak
4. Berkembangnya bisnis pengiriman tenaga
kerja ke luar negeri
5. Meningkatnya jaringan kejahatan
terorganisir lintas batas negara
6. Adanya diskriminasi dan persoalan gender
FAKTOR PENDORONG
1. Kemiskinan
2. Pengangguran
3. Rendahnya tingkat Pendidikan
masyarakat
4. Minimnya perlindungan sosial dari
keluarga dan masyarakat terhadap
anak-anak dan remaja
5. Putus sekolah.
6. PERKEMBANGAN MODUS TPPO
No Modus Lama Modus Baru
1 Pemalsuan dokumen berupa KTP dan paspor Pemalsuan dokumen berupa surat keterangan
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2 Calon Pekerja Migran Indonesia sektor
informal langsung diberangkatkan ke negara
tujuan penempatan (pengiriman PMI non-
prosedural)
Malaysia dan Singapura menjadi tempat
transit
3 Menggunakan visa kunjungan untuk bekerja
di luar negeri
Menggunakan visa kunjungan dan kemudian
ditelantarkan/ditangkap dengan tujuan
mendapatkan status
4 Perekrutan dilakukan secara langsung oleh
pelaku/jaringan pelaku
Perekrutan melalui media sosial
5 Korban bertemu langsung dengan
pelaku/jaringan pelaku
Korban tidak bertemu langsung dengan
pelaku/jaringan pelaku
6 Budaya Migrasi, Ajakan Hidup Lebih
Sejahtera, Pacaran, dan ingin meninggalkan
Kampung
Budaya Migrasi, Ajakan Hidup Lebih
Sejahtera, Pacaran, dan ingin meninggalkan
Kampung
7. KORBAN TPPO
Berdasarkan Data Pendampingan Rumah Harapan GMIT sejak
2018 sampai April 2023
56
Perdagangan orang
sejak 2018-paril 2023
431
Penerimaan Jenasah PMI
asal NTT sejak 2018-April
2023
8. DAMPAK TPPO MEMBERIKAN TRAUMA BERKEPANJANGAN
BAGI PARA KORBAN (KHUS US NYA PEREMPUAN DAN
ANAK)
DAMPAK PADA INDIVIDU
Terkucil, depresi
(gangguan jiwa berat),
mengalami cacat fisik,
putus asa dan hilang
harapan, terganggunya
fungsi reproduksi,
kehamilan yang tidak
diinginkan, dan bahkan
kematian.
DAMPAK PADA
KEL UARGA
Adanya beban
psikososial (malu,
rendah diri), merasa
sebagai keluarga
yang gagal.
DAMPAK PADA
S OS IAL
Adanya stigma dari
masyarakat terhadap
korban maupun
keluarga korban.
9. Perdagangan orang merupakan kejahatan luar biasa atau ekstra ordinary
crime.
Perdagangan orang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan
martabat manusia.
Perdagangan manusia merupakan isu secara global dan mendunia
dikarenakan maraknya praktik kejahatan ini dilakukan, kasus Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) terjadi hampir di seluruh belahan dunia
termasuk di Indonesia.
Membawa kerugian bagi korban TPPO, Korban terbanyak perdagangan
orang adalah perempuan dan anak. Mereka kerap dijadikan
“KOMODITAS” atau seperti barang yang dapat diperjualbelikan dengan
mudah.
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG WAJIB DIBERANTAS
10. UPAYA PENANGGULANGAN PERDAGANGAN
ORANG TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK
Penyadaran Publik
Sosialisasi, Kampanye , Iklan Layanan Masyarakat, siaran
Radio, TikTok, Media Cetak, Media Sosial
P e n c e g a h a
n
Komunitas Gereja
Peduli TPPO & KBG
Pemberdayaan Ekonomi
Kerja Jejaring
11. Apa itu Migrasi Aman??
Migrasi aman (safe migration) secara
umum merujuk kepada proses migrasi
yang sesuai prosedur dan dilakukan
dengan cara aman dan melalui jalur-
jalur yang teratur.
12
12. M I G R A S I A M A N D A L A M U N D A N G - U N D A N G
UU No 18 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) : Calon Pekerja Migran Indonesia
wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.
Pekerja Migran Indonesia dilindungi oleh beberapa Peraturan
Perundang-undangan antara lain :
UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI
PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan PMI
Dalam Undang-undand Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) berbunyi "Tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan".
13. Perbedaan Calon PMI dan PMI
UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga
kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja
yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi
pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan (Pasal 1 ayat 1).
Sedangkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia(Pasal
1 ayat 2).
14. P R O S E S P E N E M P A T A N D A N K E P U L A N G A N P M I
Pendaftaran Calon
PMI
Pemberian Informasi
tentang Migrasi yang
Aman dan
Persyaratannya
Seleksi
Pemeriksaan Kesehatan
dan Psikologi
Penandatangan
perjanjian
penempatan
Pendaftaran
Kepesertaan jaminan
sosial
Pengurusan Visa Kerja
Orientasi Pra
Pemberangkatan
Kepulangan
Masa Bekerja
Pemberangkatan
Penandatanganan
Perjanjian Kerja
15. Tahapan Dalam Proses Calon PMI
Pemberian Informasi (bisa berupa sosialisasi)
Pendaftaran
Seleksi
Pemerikasaan Kesehatan dan Psikologi
penandatanganan perjanjian penempatan
pendaftaran kepesertaan jaminan sosial
pengurusan visa kerja
orientasi pra-pemberangkatan
penandatangan perjanjian kerja
pemberangkatan
16. Hal-hal Penting Dalam Persiapan Keberangkatan
Dokumen yang diperlukan untuk mendaftarkan diri
Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Kartu Keluarga
Surat Keterangan Status Perkawinan, bagi yang telah menikah
melampirkan fotokopi buku nikah
Surat Keterangan izin dari suami/isteri, izin orang tua, atau izin wali yang
diketahui oleh kepala desa atau lurah
Surat Keterangan Sehat
Kartu Kepersetaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan Anda berusia paling sedikit 18 tahun atau 21
tahun jika dipekerjakan sebagai Penatalaksana Rumah Tangga
17. Hal-hal penting
Simpan baik-baik KTP, Paspor, ijasah dan surat-surat penting
lainnya yang asli dan jangan dipindahtangankan kepada
siapapun.
Usahakan untuk meninggalkan salinan fotokopi paspor, KTP,
alamat rumah majikan, alamat agen penyalur TKI di negara
tujuan, dan kontrak kerja.
Gandakan salinan paspor, KTP dan dokumen anda dan
simpanlah baik-baik untuk kepentingan anda.
Simpanlah baik-baik tiket pesawat anda.
Jangan pernah meminta siapapun yang tidak anda kenal baik
untuk menyimpankan paspor, KTP, kontrak kerja, dan
dokumen penting anda.
18. Jika PMI menjadi korban
Tindak Pidana
Perdagangan Orang,
bantuan apa yang bisa
diperoleh?
19. UPAYA PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN ORANG
Rumah Harapan GMIT
Layanan Shelter
Ruang Bermain Anak, Tidur dan Konseling, Relawan
pendamping, TV, dan Wi-Fi
Layanan Konseling
Layanan Hukum
Layanan Penjemputan
Jenasah PMI
Pendampingan Psikolog, Pendampingan Rohani dan Terapi
Kerja, Layanan Khusus
Litigasi dan Non Litigasi
Layanan Reintegrasi
P e n a n g a n a
n
20. Bila ada tanda-tanda yg mencurigakan,
laporkan ke
Ketua RT/RW, Aparat Kelurahan/Desa
Polsek terdekat
Gereja/Pendeta Setempat
LSM
P2TP2A
Rumah Harapan Sinode GMIT
( 0811 383 1100 )
Telepon / Whats App
