UU No. 39/2004 dan UU No. 21/2007 mengatur perlindungan TKI dan pencegahan perdagangan orang. Dokumen ini menjelaskan definisi perdagangan orang beserta modus operandinya seperti perekrutan tanpa kualifikasi dan izin. Juga dijelaskan jalur-jalur yang digunakan pelaku dan bahaya yang ditimbulkan seperti terlantar, penyiksaan, dan tidak dibayar. Sistem online BNP2TKI membantu pelayanan dan pengaduan TKI.

2. 2
DASAR HUKUM
1. UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI
2. UU NO.21 TAHUN 2007 TENTANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG

3. PENGERTIAN
3
Pasal 1 AYAT (1) UU No.21 Thn 2007 TENTANG TPPO
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi.

4. LANJUTAN .......
4
Pasal 1 AYAT (2) UU No.21 Thn 2007
Tindak Pidana Perdagangan Orang,
adalah setiap tindakan atau serangkaian
tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang ditentukan dalam
Undang-Undang ini

5. 5
Pasal 1 AYAT (3) UU No.21 Thn 2007
Korban, adalah seseorang yang
mengalami penderitaan psikis, mental, fisik,
seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang
diakibatkan tindak pidana perdagangan
orang
LANJUTAN .......

6. 6
KEGIATAN TPPO
1. Perekrutan tenaga kerja yang tidak lulus uji kompetensi
2. Perekrutan tenaga kerja yang masih berumur dibawah 18 tahun
3. Perekrutan dengan menjerat hutang
4. pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan :
 ancaman kekerasan,
 penggunaan kekerasan,
 penculikan,
 penyekapan,
 pemalsuan,
 penipuan,
 penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
 penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut,
 untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi

7. MODUS OPERANDI
7
Sehubungan dengan penempatan TKI
1. Perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan
2. Perekrutan dibawah umur (-18 thn) dokumen dipalsukan,
3. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali
4. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih)
5. Ditempatkan tanpa perjanjian Kerja.
6. Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan;
7. Ditempatkan oleh perorangan, bukan Perusahaan yang memiliki
izin dari Menteri Tenaga Kerja.
8. Tanpa KTKLN
9. Dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian Kerja.
10. Dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun
tidak sesuai dengan peraturan Indonesia.

8. PAMWAS DALAM PENEMPATAN TKI
PENGAWASAN
Oleh BNP2TKI,BP3TKI &
Disnakertrans Terhadap PPTKIS, BLK,
PAP, SARKES, PERORANGAN
PENINDAKAN
Oleh BNP2TKI,BP3TKI &
Disnakertrans Terhadap TKI, Pelaku
TKI BERMASALAH
(Tidak memenuhi persyaratan)
PELAKU
Perorangan /
PPTKIS
Sanksi adm
Skorsing, Cabut Ijin,
Stop/Tunda Layanan
PENYIDIKAN
Oleh PPNS/Polisi
PENGAMANAN
Oleh BNP2TKI, BP3TKI, Dinas
berkoordinasi dgn Aparat (kepolisian)
KOORDINASI Dgn Aparat (Kepolisian
/Korwas PPNS)
Evakuasi (Penampungan Sementara
Pemeriksaan), Pemulangan
Penuntutan Oleh JPU, Vonis Oleh
Hakim (Pengadilan)
P21 Oleh JPU (Jaksa Penuntut
Umum)

9. KUPANG
MEDAN
ACEH TAMIANG
PENANG
SINGAPURA
BATAM
KUALA LUMPUR
NUNUKAN
SURABAYA
PONTIANAK

10. JALUR TPPO
@ KBRI- KL
NTT
SURABAYA
BATAM
JB
JALUR A

11. @ KBRI- KL
NTT
JAKARTA
BATAM
JB
JALUR B
JAWA
NTB

12. @ KBRI- KL
NTT
JAKARTA
DUMAI
JALUR C
JAWA

13. @ KBRI- KL
NTT
PONTIANAK/
NUNUKAN
KUCHING
JALUR D
JAWA NTB
KALIM
ANTA
N
SULAW
ESI

14. 25/11/2013 @ KBRI- KL 14
NTT
JAKARTA
JALUR E (HUBTRAFFICKING)
JAWA
NTB
MIDDLE EAST

15. 15
BAHAYA YANG DITIMBULKAN
1. TERLANTAR
2. PENYIKSAAN

16. 16
3. PENYEKAPAN
4. PERDAGANGAN
ORANG

17. 17
5. GAJI TIDAK DI BAYAR

20. Sistem yang sudah dikembangkan di BNP2TKI meliputi;
 Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
(SISKOTKLN)
http://siskotkln.bnp2tki.go.id
 Sistem Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan TKI
http://sipendaki.bnp2tki.go.id
 Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center)
http://halotki.bnp2tki.go.id
 Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (+ Pendaftaran
Pencaker Online)
http://infokerja-bnp2tki.org
 Data Warehouse
http://dw.bnp2tki.go.id
SISTEM ON-LINE BNP2TKI

21.  Telpon dari dalam negeri : “Halo TKI” 08001000
(24 jam, bebas pulsa)
 Telpon dari luar negeri : +62 21 29244800
 SMS : 7266 (ACA#TKI#Nama Pelapor#Isi Pelaporan)
 Faksimili : +62 21 2924 4810 – 11
 Email : halotki@bnp2tki.go.id
 Surat menyurat : Jl. MT. Haryono Kav. 52, Pancoran-
Jakarta Selatan 12770
PELAYANAN PENGADUAN TKI
(CRISIS CENTER) BNP2TKI

22. INFORMASI LEBIH LANJUT :
DIREKTORAT PENGAMANAN DAN PENGAWASAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA