Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Ada peningkatan kasus imigran gelap di Indonesia dan perlunya memperbaiki undang-undang keimigrasian agar penanganannya lebih efektif dan terintegrasi antara berbagai lembaga terkait. 2. Rancangan undang-undang saat ini memberikan kewenangan terlalu besar kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia dalam pengawasan imigran, sementara peranan kepolisian juga diperlukan

1. PERMASALAHAN
52 imigran gelap asal Afghanistan, Iran, Bangladesh, Srilanka, dan Pakistan lepas dari
rumah detensi imigrasi, Kalideres pada Minggu 10 Oktober 2010 dini hari. Hal ini menambah
deret masalah terkait imigran gelap sekaligus menegaskan data meningkatnya kasus imigran
gelap di Indonesia yang pernah dipaparkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Imigrasi Kemenhukham) pada awal Agustus (3/8/2010) lalu.
Fakta ini menjadi paradoks jika dihadapkan dengan proses pembahasan RUU Keimigrasian yang
tengah memasuki proses akhir pembahasan di DPR-RI. Ditjen Imigrasi akan menjadi satu-
satunya institusi berwenang dalam hal penanganan imigran. Oleh karena itu, meskipun
pembahasan ‘kilat’ antara DPR-RI dengan Pemerintah telah dilakukan (23-25/7/2010), namun
Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR-RI agaknya masih perlu mengambil peluang untuk
mengoreksi ulang RUU tersebut pada kesempatan berikutnya. Koreksi ini perlu ditempuh agar
terdapat sikap politik terhadap imigran yang tidak ego-sektoral dan berorientasi kepentingan
nasional yang berbasis dua konstruksi yaitu, logika hukum dan implementasi hukum.
PEMBAHASAN
Meningkatnya kasus imigran ilegal yang dipaparkan oleh Ditjen Imigrasi perlu kita simak
dengan seksama. Kasus imigran gelap yang terjadi pada periode 2010 (Januari-Mei), dari total
1.245 imigran di periode 2010 ini, kasus imigran ilegal berjumlah 61 kasus, meningkat hampir
100% dari jumlah periode sebelumnya (2009) sebanyak 31 kasus dari sekitar 1.178 imigran.
Paparan data ditjen Imigrasi tersebut sebenarnya merupakan ungkapan jujur yang menegaskan
kebutuhan dirinya akan pihak lain dalam menangani permasalahan ini. Bahwa ada 79 pintu lintas
batas tradisional dan 130 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tidaklah cukup sebagai instrumen
penyelesaian masalah. Belum lagi jika diungkap kasus meningkatnya kejahatan transnasional
dan campur tangan imigran dalam berbagai situasi sosial-budaya, politik, dan ekonomi.
Termasuk diantaranya ialah kejadian di akhir Agustus 2010 lalu juga waktu lalu terjadi
perampokan dengan menggunakan hipnotis di beberapa daerah oleh sekelompok Warga Negara
Asing (WNA), baik di Lampung Tengah maupun di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Maka dapat dilihat bahwa Draft terakhir RUU Keimigrasian agaknya memberikan porsi
berlebihan kepada Ditjen Imigrasi dalam hal ini pengawasan keimigrasian dalam hal ini orang
asing. Sementara dalam kasus aktual lepasnya 52 imigran gelap, tentu saja kita dapat melihat
peran kepolisian untuk pengawasan sangat dibutuhkan dengan berbagai kelengkapan keahlian
dan infrastruktur jaringannya.

2. Logika hukum yang mengacu pada sistem peradilan pidana (criminal justice system) sebenarnya
telah menggariskan bahwa empat komponen aparat penegak hukum harus terintegrasi
(Integrated), yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pesan itu
terdapat pada Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Maka ide pemberian
kewenangan penuh pengawasan orang asing kepada Ditjen Imigrasi akan menimbulkan paradoks
baru antara keinginan dan kemampuan.
Kedua, logika implementasi hukum juga tidak menghendaki adanya aturan penumpukan
wewenang pada satu institusi dalam menangani permasalahan besar, sehingga kemudian hal
tersebut menjadi tidak efektif dan rasional untuk optimal dilakukan. Dalam penanganan
keimigrasian, mungkin aparat kemenkumham dengan kultur birokrat pemerintah dapat
menangani penanganan di TPI dan pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah detensi.
Akan tetapi apakah mereka juga sanggup untuk melakukan kewajiban dan tanggung-jawab
deteksi masuknya imigran gelap, mengintai segala aktivitas mereka di tengah masyrakat, hingga
menelusuri data spesifik dari asal negara mereka?
Perlu dipahami bahwa ada tiga kategori orang asing atau imigran berdasarkan cara masuknya.
Pertama, cara masuk prosedural dan wajar (clear). Kedua, mereka yang masuk sesuai misi dan
kepentingan beraktivitas tertentu, terkadang mengikuti aturan atau kerap juga menyelundup.
Ketiga, mereka yang masuk secara ‘gelap’ tanpa dokumen atau menggunakan dokumen palsu,
atau tidak melalui ‘Tempat Pemeriksaan Imigrasi’ (TPI). Kategori yang ketiga menegaskan
bahwa keimigrasian tidak sesederhana apa yang terjadi di pelabuhan, bandara dan TPI tertentu
saja. Mereka yang menjadi bagian dari jaringan teroris, jaringan narkotika, dan jaringan
perdagangan orang mengetahui betul celah-celah formal semacam itu.
Ada banyak alasan empirik kenapa hilangnya aturan dan pengambil alih secara penuh wewenang
Polri kepada Ditjen keimigrasian akan berakibat fatal. Pertama, hakikat pelaporan orang asing ke
Intelijen Keamanan (Intelkam) Polri sebagai bagian dari kontra intelijen, yang meliputi kontra
spionase, kontra sabotase, dan kontra penggalangan terhadap orang asing di Indonesia. Kedua,
fakta infrastruktur satuan Intelkam dari pusat sampai ke daerah, kecamatan, dan desa, sehingga
punya kemampuan memantau kegiatan orang asing sampai ke pelosok. Sementara kemampuan
imigrasi belum sampai ke struktur terbawah. Ketiga, praktik operasi intelijen di seluruh dunia
yang dapat masuk dalam wujud diplomat, konsultan, peneliti, mahasiswa, dan sebagainya.
Aktivitas mereka di Indonesia membutuhkan pemahaman dan kapasitas aparat tentang kontra
intelijen seperti yang dijalankan Intelkam selama ini. Segala risiko dari RUU Keimigrasian jelas
harus dilihat dalam dua logika besar tadi. Sejauh mana permasalahan ini membagi peran secara
terintegrasi sesuai Sistem Peradilan Pidana. Kemudian, bagaimana ketepatan delegasi tugas
sesuai kompetensi inti dari institusi yang bersangkutan.

3. KESIMPULAN
Indonesia sebagai negara kepulauan telah menjadi tempat singgah (destination country) yang
‘nyaman’ bagi siapa saja. Wilayah Indonesia yang sebagian besar perairan dan terdiri dari
17.508 pulau, banyak terdapat tempat-tempat terbuka yang tidak terawasi, mudah dimasuki oleh
imigran. Kasus imigran gelap yang melintasi perairan Indonesia dari Srilanka, Irak, Afganistan,
Myanmar dan lainnya yang hendak menuju ke Australia, banyak yang ‘terdampar’ di Indonesia,
saat ini Polri yang mengamankan dan memproses secara hukum atas pelanggaran mereka. Jika
Polri tidak lagi ikut dalam pengamanan dan pengawasan imigran, tentunya Polri tidak
bertanggung jawab lagi penanganan masalah imigran gelap atau akan menjadi tanggung jawab
Ditjen Imigrasi.
Berbagai kasus yang telah terjadi juga hendaknya dapat menjadi pelajaran. Dalam aspek politik
misalnya lepasnya Timor Timur, OPM di Papua, RMS di Maluku, dan Aceh. Pada setiap Pemilu,
keterlibatan pemantau asing, NGO, dan jurnalis. Dalam aspek ekonomi, kekayaan alam di
Indonesia yang selalu menjadi incaran asing juga membutuhkan pengamanan intelijen yang tidak
sederhana. Kegiatan imigran yang dapat berimplikasi bagi aspek sosial budaya Indonesia, seperti
jejaring narkotika internasional, prostitusi terselubung, jaringan penari bugil, pemandu karaoke,
jelas semua itu tidak akan tertangani jika diserahkan penuh kepada Ditjen Imigrasi.
Oleh karenanya, RUU Keimigrasian harus memperhatikan secara cermat segala hal terkait misi
pengawasan imigran yang tinggal dan menetap, baik yang bersifat global maupun detail seperti
aturan wajib lapor 1x24 jam kepada pejabat Imigrasi dan Kepolisian. Membangun sebuah
keimigrasian baru yang lebih terbuka dan berorientasi pelayanan, bukan berarti harus menjadi
‘bandul’ yang mengarah pada keterbukaan ekstrim dan mengabaikan pengamanan. Itu harus
diwujudkan dalam kebijakan holistik. Jika tidak, sangat mungkin kasus imigran gelap di tahun
depan meningkat lagi.

4. TUGAS
HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN
Permasalahan Dalam Keimigrasian
Untuk Memenuhi Tugas Terstruktur I
Disusun Oleh :
Chenly M. Sihombing
NIM. 0810110106
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011