Dokumen tersebut membahas strategi pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia layak anak tanpa kekerasan terhadap anak pada tahun 2030, melalui pendekatan klaster hak anak, perlindungan khusus, dan peran berbagai pihak."
1. Menuju…
INDONESIA LAYAK ANAK
(IDOLA) 2030
TANPA KEKERASAN TERHADAP ANAK
oleh:
LENNY N. ROSALIN, SE, MSc, MFin
Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jakarta, 14 Mei 2018
1
4. 5 KLASTER KONVENSI HAK ANAK
di Era Otda Diwujudkan dalam “KLA”
KLASTER I
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
KLASTER II
LINGKUNGAN KELUARGA DAN
PENGASUHAN ALTERNATF
KLASTER III
KESEHATAN DASAR DAN
KESEJAHTERAAN
KLASTER IV
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU
LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA
KLASTER V
PERLINDUNGAN KHUSUS
Pemenuhan
Hak Anak
Perlindungan
Khusus Anak
PERLINDUNGAN
ANAK
UU 23/2014
UU 23/2014
IDOLA 2030
melalui ”KLA”
(Pasal 21 UU 35/2014)
4
SDGs
8. 8
Sejak tahun 2010 KLA masuk ke dalam
Asian Forum on CRC KLA Asia;
Ketua: Jepang dan Korsel
Sejak tahun 2011 KLA masuk ke dalam
Child in the City European Network
KLA Eropa; Ketua: Inggris
Sejak tahun 2011 KLA masuk ke dalam
Asia-Pacific Child Friendly KLA Asia
Pasifik; Ketua: Australia
Tahun 2016 KLA diadopsi oleh ASEAN
sebagai Child-Friendly ASEAN
KINERJA “KLA” Indonesia di Tingkat INTERNASIONAL
9. Hak Sipil
Kebebasan
Lingkungan
Keluarga &
Pengasuhan
Alternatif
Kesehatan
Dasar &
Kesejahteraan
Pendidikan,
Pemanfaatan
Waktu Luang
& Kegiatan
Budaya
Perlindungan
Khusus
Kelembagaan
1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLA; 3. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha & Media
4. Akta Kelahiran
5. Informasi Layak Anak
6. Partisipasi Anak
7. Perkawinan Anak
8. Lembaga Konsultasi bg
Ortu/Keluarga
9. Lembaga Pengasuhan
Alternatif
10. PAUD-HI
11. Infrastruktur Ramah Anak
12. Persalinan di
Faskes
13. Prevalensi Gizi
14. PMBA
15. Faskes dgn
Pelayanan
Ramah Anak
16. Air Minum dan
Sanitasi
17. KTR serta Iklan,
Promosi dan
Sponsor Rokok
18. Wajar 12 Th
19. SRA
20. PKA
21. Korban
Kekerasan &
Eksploitasi
22. Korban
Pornografi &
Situasi Darurat
23. Penyandang
Disabilitas
24. ABH,
Terorisme,
Stigma
24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)
Kluster I
Kluster II
Kluster III
Kluster IV
Kluster V
9
11. 11
8 jam
rumah
8 jam
lain2
8 jam
sekolah
Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka
PERLINDUNGAN ANAK, harus mempertimbangkan
ALOKASI WAKTU ANAK dan LOKUS ANAK.
12. Anak
Langsung ke Anak:
- Akta Kelahiran
- ILA PISA; TeSA 129
- Partisipasi Anak: FA; FA
sbg 2P, PAPP
Melalui Keluarga:
- PUSPAGA
- dll
Melalui Keluarga
Pengganti:
- Panti/LKSA
- LPKA
- Boarding School
- Pesantren
- dll
Melalui Sekolah:
- Sekolah Ramah Anak
Melalui
Lingkungan:
- RBRA
- RASS
- PKA
- MRA
- GRA
Melalui Region/Wilayah:
- IDOLA
PROVILA
- KLA
- KELANA
- DEKELA PATBM
STRATEGI INTERVENSI:
1. FOKUS PADA “PENCEGAHAN”
12
13. Anak
1. Penanganan Pengaduan
2. Pelayanan Kesehatan
3. Rehabilitasi Sosial
4. Bantuan Hukum
5. Reintegrasi Sosial
STRATEGI INTERVENSI:
2. FOKUS PADA “PELAYANAN”
13
15. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
• Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak,
baik secara perseorangan maupun kelompok.
• Peran Masyarakat dilakukan oleh:
orang perseorangan
lembaga perlindungan anak
lembaga kesejahteraan sosial
organisasi kemasyarakatan
lembaga pendidikan
dunia usaha
media massa
16. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
Peran Masyarakat dalam penyelenggaran Perlindungan Anak,
dilakukan dengan cara:
1. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan
peraturan perundang-undangan tentang Anak;
2. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
3. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak;
4. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
5. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap
penyelenggaraan Perlindungan Anak;
6. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk
tumbuh kembang Anak;
7. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
8. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan
pendapat.
17. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan,
dilakukan dengan cara:
mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan masing-masing untuk membantu
penyelenggaraan Perlindungan Anak.
18. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
Peran media massa, dilakukan dengan cara:
penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang
bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan
kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik
bagi Anak.
19. UU 35/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 72
Peran dunia usaha, dilakukan dengan cara:
a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung
jawab sosial perusahaan.
