2. 2
2
UU No. 21 Th 2007 Ttg PTPPO
UU NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
UU No. 44 Th 2008 Ttg Pornografi
UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlidnungan Anak
UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
PP No. 4 Th 2006 Ttg Penyelenggaraan Dan Kerjasama
Pemulihan Korban Kekerasan Dlm Rumah Tangga
PP No. 9 Th 2008 Ttg Mekanisme Dan Tata Cara
2013 Tentang
Penanganan Terpadu Pd Korban Tppo
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
Penyelenggaraan Perlindungan Anak
3. Sbg konsekuensinya setiap negara
dituntut utk memberikan
perhatian thd masalah tsb;
Sehingga isu –isu yg terabaikan
akan menjadi sangat krusial
karena akan disorot oleh dunia;
4. Seiring dgn era globalisasi, dunia sdh menjadi
semakin terbuka, kerjasama dan
ketergantungan antar negara makin besar.
Isu thd HAM makin mendasar dan mendorong
upaya pengaturan oleh negara agar lebih
demokratis dan non diskriminatif.
Pemikiran tsb tercermin dgn munculnya isu
thd perempuan dan anak, buruh migran,
diskriminasi rasial, anti penyiksaan dsb.
PENDAHULUAN
7. KEKERASAN
setiap perbuatan secara
melawan hukum
dengan atau tanpa menggunakan
sarana terhadap fisik dan psikis yang
menimbulkan bahaya bagi nyawa,
badan atau menimbulkan terampasnya
kemerdekaan seseorang
8. SETIAP TINDAKAN berdasarkan perbedaan
jenis kelamin yang berakibat atau mungkin
berakibat kesengsaraan atau penderitaan
perempuan Secara fisik, seksual atau
psikologis termasuk ancaman tindakan
tertentu, pemaksaan atau perampasan
kemerdekaan secara sewenang-wenang,
baik yang terjadi di ranah publik atau dalam
kehidupan pribadi
KEKERASAN THDP
PEREMPUAN
9. Setiap perbuatan terhadapAnak yang
berakibat timbulnya kesengsaraan
atau penderitaan secara FISIK,
PSIKIS, SEKSUAL, dan/atau
PENELANTARAN, termasuk
ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau
KEKERASANTHDP
ANAK
11. HakAnakadalah bagian dari Hak Asasi
Manusia yang WAJIB
dijamin, dilindungi dan
dipenuhi oleh ;
ORANG TUA, KELUARGA,
MASYARAKAT,
PEMERINTAH dan NEGARA
12. 1. Hak Kelangsungan Hidup ·
2. Hak Perlindungan ·
3. Hak Tumbuh Kembang ·
4. Hak Berpartisipasi.
HAK - HAK ANAK
13. Pasal 20
NEGARA, PEMERINTAH (pusat/daerah),
MASYARAKAT, KELUARGA, dan ORANG
TUA atau WALI Berkewajiban dan
Bertanggung Jawab terhadap
penyelenggaraan Perlindungan Anak”
PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK
(berdasarkan UU PA No. 35/2014, pengganti UU PA No. 23/2002)
14. Jenis-jenis kekerasan
Penghinaan
Memaki
Mengancam
Melarang berhub dg klrga
Intimidasi
isolasi
keluarga
(suami,istri, anak)
tanpa beri nafkah
lahir batin
Memaksa hub seks
Penyerangan seksual
Pencabulan
Perkosaan
Tak beri nafkan
Memaksa mengemis/minta2
Memaksa prostitusi
Dikucilkan dr
pergaulan masyarakat
Black campaign
Memukul
Menampar
Meninju
Menendang
Menjambak
Mencekik
Mencubit
Mendorong
Penculikan
Penyekapan
Psikis
Ekonomi
Seksual Sosial
Penelantaran
rumga
meninggalkan
Fisik
Dg/tanpa alat bantu
(sapu, gunting, tongkat,
tali,sabuk,
Sjam, senpi, dll)
16. PENGGUNAAN
TENAGA KERJA
ANAK DAN
PEREMPUAN
PERDAGANGAN/
PENYELUNDUPAN
MANUSIA
KSS-KSS PORNOGRAFI BAIK DIMEDIA
CETAK MAUPUN MEDIA ELEKTRONIK
PORNOAKSI DI TEMPAT-TEMPAT HIBURAN
MAUPUN RUANG TERTUTUP LAINNYA
PENGGUNAAN TENAGAKERJAANAK DAN
PEREMPUAN SBGMN DIATUR DLM PSL 68,69,70, 71, 72,
73, 74, 75, 76 UU NO. 13 THN 2003 SEDANGKAN
KETENTUAN PIDANANYA DIATUR DLM PSL 183, 185,
187 UU NO. 13 THN 2003
KSS-KSS PERBURUHAN ( TENAGA KERJA
W
ANITA/TENAGA KERJAINDONESIA) DAN
KETENAGAKERJAAN ( UU RI NO. 39 THN 2004 TTG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR
NEGERI)
KSS-KSS PERDAG ORANG (EKSPLOITASI SCR
EKONOMI, SEKSUAL DAN WAKTU SERTATENAGA)
KSS PERDAG BAYI (ADOPSI IILEGAL),
PENYELUNDUPAN MANUSIA/BAYI
KSS-KSS YG MENYANGKUT MASALAH KEIMIGRASIAN
( UU RI NO. 9 THN 1992)
17. BERDASARKAN UU RI NO. 21 TH 2007 TTG PTPPO
(PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)
TINDAKAN PEREKRUTAN, PENGANGKUTAN, PENAMPUNGAN,
PENGIRIMAN, PEMINDAHAN, PENERIMAAN, MEMASUKAN
SESEORANG.(DISEBUT PROSES)
DENGAN ANCAMAN KEKERASAN, PENGGUNAAN KEKERASAN,
PENCULIKAN, PENYEKAPAN, PEMALSUAN, PENIPUAN,
PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI
RENTAN,PENJERATAN UTANGATAU MEMBERI BAYARAN
/MANFAAT (DISEBUT CARA)
UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI ATAU TEREKSPLOITASI DI
WILAYAH R.I / LUAR RI
17
21. • Germo, Papi Mami,
• Orang Terdekat ( orang
tua, paman, bibi
tetangga di kampung )
• Sponsor ( calo )
• Pegawai / pemilik
Perusahaan
• Oknum Aparat
pemerintah
• Oknum Guru
• Dijadikan Pelacur
• Bekerja tidak sesuai
perjanjian
• Gaji tidak pernah di
bayar
• Adopsi Ilegal
• Penjualan Bayi/ Anak
25. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah tempat
pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju
keluarga sejahtera meningkatan kapasitas
orangtua/keluarga atau
melalui
orang yang bertanggungjawab
terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh
dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan
sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan
kasih
yang
menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak,
termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan
salah dan penelantaran. PUSPAGA ini sejalan dengan
pengembangan KLA (Kabupaten Layak Anak) yang ditetapkan
oleh pasal 21 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU
No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
APA ITU PUSPAGA?
26. TUJUAN PEMBENTUKAN
1. Tersedianya”One Stop Service” Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak
Anak.
2. Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang
tua.
3. Tersedianya tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang
bertanggung jawab terhadap anak.
4. Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.
5. Menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam
pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.
27. SASARAN PELAYANAN
1. Anak
2. Orang Tua
3. Wali
4. Calon Orang tua
5. Orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak
yang ada diwilayah Kabupaten Pacitan.
28. SIAPA YANG MELAYANI?
1. Psikolog PUSPAGA
2. Psikolog RSUD dr. Darsono
3. Pekerja Sosial
4. Bidang PP dan PA Dinas PPKB dan PPPA Kab. Pacitan
30. PENANGANAN
Untuk penanganan korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak dapat di :
1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Tingkat
Kabupaten (Dinas PPKB dan PPPA Kab.
Pacitan) tingkat Kecamatan di Balai
Penyuluhan KB se-Kab. Pacitan;
2. Perlindungan Anak Terpadu
Masyarakat (PATBM) di
Berbasis
Tingkat
Desa/Kelurahan.
31. PENANGANAN
Untuk penanganan korban kekerasan
terhadap perempuan dan anak dapat di :
1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Tingkat
Kabupaten (Dinas PPKB dan PPPA Kab.
Pacitan) tingkat Kecamatan di Balai
Penyuluhan KB se-Kab. Pacitan;
2. Perlindungan Anak Terpadu
Masyarakat (PATBM) di
Berbasis
Tingkat
Desa/Kelurahan.
32. P2TP2A atau kepanjangan dari Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan dalam
upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan pendidikan,
kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan perlindungan anak serta
peningkatan posisi dan kondisi perempuan dalam
masyarakat.
33. 1. Tujuan khusus dibentuknya P2TP2A adalah :
2. Menyediakan layanan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan
untuk mendapatkan informasi dan pelayanan penyelesaian masalah
yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
3. Meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi
masyarakat untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi
perempuan dan anak;
4. Meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah,
menghentikan dan tidak mentolelir segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan dan anak;
5. Terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
yang berbasis gender pada berbagai tindak kekerasan yang berbasis
gender pada berbagai aspek kehidupan.
TUJUAN
35. ALUR PELAYANAN PENGADUAN
I. Pengertian
Penanganan Pendaduan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyelenggara layanan terpadu
untuk menindaklanjuti
adanya tindak kekerasan
laporan
terhadap
perempuan dan anak yang diajukan
korban, keluarga atau masyarakat
II. Pelaksana
1. Sekretariat P2TP2A Kab. Pacitan
(Dinas PPKB dan PPPA Kab.
Pacitan)
2. P2TP2A Tingkat Kecamatan se-
Kab. Pacitan (Balai Penyuluhan
KB di Kecamatan)
3. UPPAPolres
4. RSUD
5. Puskesmas
6. Lembaga Bantuan Hukum
Datang
Sendiri
Penerimaan
pengaduan
Wawancara &
Screening
Assesment
Kebutuhan Korban
Inform kasus
Rekomendasi Layanan Lanjutan
Rujukan
Adminitrasi
PENCATATAN PELAPORAN
Diwakilkan Rujukan
Koordinasi
dengan
POLRES
36. JUMLAH KEKERASAN PADA PEREMPUAN
DAN ANAK TAHUN 2017-2021
Sumber: P2TP2AKab. Pacitan
Karena Pandemi Covid 19 kasus KDRT meningkat karena faktor ekonomi
37. TERIMAKASIH
“Sekecil apapun kekerasan terhadap perempuan
dan anak tidak dapat ditolerir karena
merupakan kejahatan HAM”
Ayo Ngobrol Keluarga
di PUSPAGA Pacitan
