HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA1. Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang melakukan perekrutan, peng...
6. Pasal 23 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana    perdagangan orang dari pros...
12. UU No. 16 Tahun 2009 (tanggal 25 Maret 2009) tentang “Ketentuan umum dan tata cara    perpajakan (KUP).13. UU No. 36 T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pasal pasal

17,869 views

Published on

Published in: News & Politics, Technology
  • Be the first to comment

Pasal pasal

  1. 1. HUKUM PERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA1. Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).2. Pasal 9 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang berusaha menggerakan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).3. Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 21 tahun 2007 : Ayat 1 : Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Ayat 2 : Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa : a. Pencabutan izin usaha b. Perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana c. Pencabutan status Badan Hukum d. Pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.4. Pasal 19 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau mealsukan dokumen Negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).5. Pasal 20 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu atau mempengaruhi sasi secara melawan Hukum di siding pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
  2. 2. 6. Pasal 23 UU No. 21 tahun 2007 : Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan : a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku. b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku. c. Menyembunyikan pelaku atau d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).7. Pasal 29 UU No. 21 tahun 2007 : Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana dapat pula berupa : a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara electronic dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan b. Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan atau saran baik yang tertuang diatas kertas, benda pisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tidak terbatas pada : 1. Tulisan suara atau gambar 2. Peta rancangan, poto atau sejenisnya atau 3. Huruf, tanda, angka, symbol atau perporasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang mampu membaca atau memahaminya.8. Pasal 30 UU No. 21 tahun 2007 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.9. Pasal 32 UU No. 21 tahun 2007 : Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.10. Pasal 33 ayat 1 dan 2 UU No. 21 tahun 2007 : Ayat 1 : dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Ayat 2 : Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.11. Pasal 39 ayat (3) UU KUHP : a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan b. Denda paling tinggin 4 kali jumlah testitusi dan / atau dimohon dan / atau kompensasi yang dilakukan wajib pajak.
  3. 3. 12. UU No. 16 Tahun 2009 (tanggal 25 Maret 2009) tentang “Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).13. UU No. 36 Tahun 2009 tentang “tentang pajak penghasilan (PPH).14. Pasal 1 UU No. 23 tahun 2004 : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, fsikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkungan rumah tangga.15. Pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 : 1. a). Suami, istri dan anak b). Orang –orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. c). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. 2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

×