Dokumen tersebut membahas tentang proses perizinan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di Provinsi DKI Jakarta, mulai dari dasar hukum, pengertian SLF, kewenangan pelayanan perizinan SLF, dan alur proses pelayanan perizinan SLF di tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
PROSES PERIZINAN BANGUNAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
DI PROVINSI DKI JAKARTA

2. PEMBAHASAN
❑ DASAR HUKUM
❑ LATAR BELAKANG &
PENGERTIAN
❑ KEWENANGAN
❑ ALUR PERIZINAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

3. ❑ Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
❑ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;
❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi;
❑ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta no. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
❑ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
❑ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi Daerah;
❑ Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
❑ Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PTSP;
❑ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
❑ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan dibidang Perizinan Bangunan;
❑ Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2016 tentang Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan Manajemen Keselamatan
Kebakaran Lingkungan;
❑ Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2007 tentang Izin Pelaku Teknis Bangunan;
❑ Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Hijau;
❑ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
❑ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang PTSP;
❑ Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
❑ Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
❑ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan
Perizinan dan Non Perizinan
❑ Peraturan Gubernur nomor 146 tahun 2015 tentang Waktu penyelesaian rekomendasi Teknis pada satuan kerja perangkat daerah/
unit kerja perangkat daerah teknis dalam proses izin
❑ Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2016 tentang Perizinan dan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;
DASAR HUKUM

4. “bahwa untuk terwujudnya bangunan gedung yang andal harus memenuhi persyaratan teknis dan
administratif bangunan gedung sesuai dengan fungsinya “
(Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007)
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi
suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
(Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007)
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap
bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi
berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat
dimanfaatkan (Perda 7/2010)
LATAR BELAKANG & PENGERTIAN
SLF

5. KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
PERGUB 47 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PTSP
DPMPTSP
(PTSP PROVINSI)
UP PTSP KOTA
ADMINISTRASI
SLF KELAS C
RUMAH TINGGAL
❑ RUMAH TINGGAL DENGAN
LUAS TANAH >100M2
❑ RUMAH TINGGAL
PEMUGARAN GOL.”B” &”C”
❑ JUMLAH LANTAI S/D 3
LANTAI TERMASUK
CLUSTER/TOWN HOUSE).
❑ GUDANG 2 LANTAI LUAS <
1500 M2
❑ NRT YANG TIDAK
MENGUBAH KONSTRUKSI
NAMUN MENGUBAH FUNGSI
(NON INDUSTRI)
UP PTSP
KELURAHAN
SLF KELAS B
RUMAH TINGGAL
❑ RUMAH TINGGAL CAGAR BUDAYA
GOLONGAN “A”
NON RUMAH TINGGAL
❑ NRT KETINGGIAN DIBAWAH 8 LANTAI
SLF KELAS A
❑ BANGUNAN NON-RUMAH TINGGAL
❑ JUMLAH LANTAINYA DI ATAS 8 LANTAI
UP PTSP
KECAMATAN
SLF KELAS D
RUMAH TINGGAL
❑ RUMAH TINGGAL LUAS TANAH
<100M2,
❑ JUMLAH LANTAINYA S/D 2 LANTAI

6. SL
F
PERSETUJUAN
(TEKNIS + ADM)
SLF
REKOMTEK
3
4
2
1
5
REKOMENDASI
DINAS DAMKAR
(REKOM. KESELAMATAN
KEBAKARAN SLF-1)
REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN DINAS
TENAGA KERJA (BEJANA
TEKAN, GONDOLA, ALAT
ANGKUT, LIFT,
PENANGKAL PETIR DAN
LISTRIK)
REKOMENDASI
DINAS CIPTA KARYA,
TATA RUANG &
PERTANAHAN
PENYELESAIAN
KEWAJIBAN*
ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN SLF DI TINGKAT DPMPTSP

7. MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai dengan 2
(dua) lantai ditetapkan jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun
Bangunan Non Rumah Tinggal/Bangunan Gedung ditetapkan
jangka waktu 5 (lima) tahun
“PERGUB 129 TAHUN
2012”

8. PELAYANAN URUSAN KELAIKAN BANGUNAN (KB>8LT)
A
B
C
: DINAS BINA MARGA
: DINAS PEMADAM KEBAKARAN
: DINAS TENAGA KERJA
D : WALIKOTA
IZIN MEMBANGUN
PRASARANA
IZIN
PEMBUANG-AN AIR
LIMBAH
S.KESELAMATAN
KEBAKARAN
R.KESELAMATAN
KEBAKARAN
IZIN SIMPAN
SEMENTARA B3
PERSETUJUAN
TEKNIS BONGKAR
I M B
BARU/PERPANJAN
GAN
PEMANFAATAN
BANGUNAN
BANGUNAN
GEDUNG
BAPF / BAST
SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN
(BEJANA TEKAN, GONDOLA, ALAT ANGKUT, LIFT,
PENANGKAL PETIR DAN LISTRIK)
A
C
SERTIFIKAT LAIK
FUNGSI
REKOMENDASI TEKNIS :
D
B

9. CONTOH SURAT IJIN
PENUNJUKAN PENGGUNAAN
TANAH (SIPPT)
Contoh Fotokopi surat
perjanjian pemenuhan
kewajiban SIPPT

10. CONTOH FOTOKOPI BERITA
ACARA SERAH TERIMA
(BAST)
Contoh Fotokopi Izin Bangunan
terdahulu (IMB, IPB, KMB, dan
SLF)

11. CONTOH FOTOKOPI
SERTIFIKAT KESELAMATAN
KEBAKARAN
CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI
DAMKAR UNTUK PENERBITAN SLF-1

12. CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI INSTALASI BANGUNAN (LIFT,
MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)

13. CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI INSTALASI BANGUNAN (LIFT,
MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)

14. CONTOH FOTOKOPI REKOMENDASI INSTALASI BANGUNAN (LIFT,
MOTOR DIESEL, ESCALATOR, PENYALUR PETIR, LISTRIK, DLL)

15. CONTOH FOTOKOPI HASIL PEMERIKSAAN DARI PENGAWAS K3

16. CONTOH LAPORAN DIREKSI
PENGAWASAN OLEH PENGAWAS
YANG MEMEGANG IZIN PELAKU
TEKNIS BANGUNAN (IPTB) UNTUK
SLF PERTAMA
Laporan kajian teknis oleh pengaji
yang memegang Izin Pelaku Teknis
Bangunan (IPTB) untuk
perpanjangan

17. CONTOH LEGALISIR FOTOKOPI IPTB BIDANG
IPTB instalasi
LAL
IPTB instalasi
LAK
IPTB Arsitektur
IPTB instalasi
TDG
IPTB instalasi
SDP
IPTB instalasi
TUG
IPTB Konstruksi

18. CONTOH REKOMENDASI DCKTRP PROVINSI DKI JAKARTA

19. 🙢
TERIMA KASIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA
-S . E . T . I . A-
WWW. PELAYANAN.JAKARTA.GO.ID CALL CENTER/AJIB 1500-164