Dokumen tersebut membahas tentang reformasi penyelenggaraan perizinan bangunan gedung di Indonesia berdasarkan UU Cipta Kerja. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah paradigma penyelenggaraan menjadi lebih mengedepankan pemenuhan standar teknis guna menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Dokumen ini juga menjelaskan proses perizinan bangunan gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang

1. I Ketut Prama Budarta, ST., M.Eng
Kepala Bidang Cipta Karya
PERIZINAN
BANGUNAN
GEDUNG
PBG
SLF
SBKBG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KARANGASEM

2. LATAR BELAKANG PERUBAHAN

3. KONSEPSI UU CIPTA KERJA
Reformasi Penyelenggaraan
Bangunan Gedung
Reformasi
Penyelenggaraan
Perizinan di Indonesia
SIMBG Pelayanan
Perizinan BG
1. Mengubah paradigma
penyelenggaraan
bangunan gedung
2. Mengedepankan
pemenuhan standar
teknis untuk menjamin
keselamatan, kesehatan,
kenyamanan,
kemudahan
3. Menjadikan PBG & SLF
sebagai instrument
kontrol, bukan hanya
administratif
Penyelenggaraan
Penerbitan :
a. Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG)
b. Sertifikat Laik Fungsi
(SLF)
c. Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung
(SBKBG)
d. RencanaTeknis
Pembongkaran (RTB)
e. Pendataan Bangunan
Gedung
1. Mendukung Percepatan
Pelaksanaan Berusaha
(Perpres 91/2017)
2. Mendukung
Perwujudan Satu Data
program online Single
Sub,ission (OSS)

4. UU 28 Tahun 2002
IMB
Menjadi PP 16 Tahun 2021 Pasal 13
PBG
Persyaratan Administratif
 Status hak tanah
 Status kepemilikan
bangunan gedung
 Izin mendirikan bangunan
Persyaratan Teknis
 Persyaratan Tata Bangunan
 Persyaratan Arsitektur
 Persyaratan Pengendalian
Dampak Lingkungan
 Persyaratan Keandalan
 Persyaratan Bangunan
Gedung Fungsi Khusus
Standar Teknis
 Standar perencanaan dan
perancangan BG
 Standar pelaksanaan dan
pengawasan konstruksi BG
 Standar Pemanfaatan BG
 Standar Pembongkaran BG
 Ketentuan Penyelenggaraan
BGCB, BGFK, BGH dan BGN
 Ketentuan dokumen
 Ketentuan pelaku
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung

5. Sistem elektronik berbasis web
yang digunakan untuk
melaksanakan proses
penyelenggaraan PBG, SLF,
SBKBG,RTB, dan Pendataan
BangunanGedung disertai
dengan informasi terkait
Penyelenggaraan Bangunan
Gedung
SIMBG
5
PP Nomor 16Tahun 2021

6. IMPLEMENTASI PP 16/2021 PASAL 326
6
Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilaksanakan pembinaan oleh
Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui SIMBG. Proses
pembinaan tersebut meliputi;
Konsultasi
bersamaTPA
Penerbitan
PBG
Pelaksanaan
Inspeksi
Penerbitan
SLF
Penerbitan
SBKBG
Persetujuan
RTB
Pendataan BG

8. PENGENALAN PBG, SLF DAN SBKBG
9
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan
kepada pemilik Bangunan Gedung untuk
membangun baru, mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung
sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung
01
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan
kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat
dimanfaatkan
02
Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang
selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda
bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung
03

10. Alur PBG

11. Isian PBG
pada SIMBG (1/2)

12. Isian PBG
pada SIMBG (2/2)

13. DOKUMEN PBG (1/3)

14. DOKUMEN PBG RUMAHTINGGAL
SEDERHANA (2/3)

15. DOKUMEN PBG RUMAHTINGGAL
SEDERHANA (3/3)

16. DOKUMEN PBG RUMAHTINGGAL
TIDAK SEDERHANA & UMUM (2/5)

17. DOKUMEN PBG RUMAHTINGGAL
TIDAK SEDERHANA & UMUM (3/5)

18. DOKUMEN PBG RUMAHTINGGAL
TIDAK SEDERHANA & UMUM (4/5)

19. DOKUMEN PBG RUMAHTINGGAL
TIDAK SEDERHANA & UMUM (5/5)

20. SLF
GEDUNG
UMUM

21. SLF Bangunan Gedung

22. ISIAN SLF PADA SIMBG (1/2)

23. ISIAN SLF PADA SIMBG (2/2)

24. DOKUMEN SLF PADA SIMBG (1/3)

25. DOKUMEN SLF PADA SIMBG (2/3)

26. DOKUMEN SLF PADA SIMBG (3/3)

27. BIAYA
• PERENCANAAN DAN PERANCANGAN UNTUK PBG
• Disusun Oleh Perencana (Perorangan/Badan Hukum)
• Memiliki Sertifikat Keahlian Dalam Bidang Arsitektur, Struktur Dan MEP)
• RETRIBUSI PBG
• BERDASARKAN PERATURAN DAERAH Kabupaten Karangasem
Nomor 2Tahun 2022Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
• PENGKAJIANTEKNIS UNTUK SLF
• Disusun Oleh PengkajiTeknis (Perorangan/Badan Hukum)
• Memiliki Sertifikat Keahlian

28. Nilai Retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
LLt : ∑ (LLi + LBi)
It : If x ∑ (bp x Ip) x Fm
LLt
: LuasTotal Lantai
SHST : Standar Harga SatuanTertinggi, atau yang sebelumnya Dikenal dengan Harga Satuan
Bangunan Gedung Negara
Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengaliTerhadap Standar Harga Satuan
Tertinggi
It : IndeksTerintegrasi
Ibg : Indeks Bangunan GedungTerbangun
Lli : Luas Lantai ke-I
Lbi : Luas Basemen ke-I
If : Indeks Fungsi
bp : Bobot parameter
Ip : Indeks parameter
Fm
: Faktor kepemilikan

29. THANK
YOU