Dokumen tersebut membahas tentang kode etik auditor internal pemerintah yang mencakup (1) tujuan penyusunan kode etik untuk menjaga perilaku pejabat pengawasan internal, (2) prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabilitas dan perilaku profesional, dan (3) pedoman tindakan auditor dalam melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab.

1. KODE ETIK
Memahami dan Mengimplementasikan
website:http://aaipi.or.id
AUDITOR INTERN PEMERINTAH
Maizar Radjin

2. Panduan dan aturan bagi seluruh anggota dalam menjalankan
tugasnya sehingga dapat memenuhi tanggungjawabnya dengan
standar profesionaisme tertinggi serta mencapai tingkat kinerja
tertinggi dengan orientasi pada kepentingan publik
APA ITU KODE
ETIK PROFESI..?
2Maizar Radjin

3. Etika professional melambangkan suatu bagian penting
dari sistem disiplin yang komprehensif dalam
masyarakat yang beradab.
Sistem disiplin ini perlu sekali agar kesejahteraan
kelompok dapat dilindungi dari tidakan-tindakan individu
yang tidak bertanggung jawab.
Tangung Jawab adalah keberlangsungan hidup suatu
kelompok Brown: 1971
3Maizar Radjin

4. MENGAPA APIP MEMERLUKAN PERANGKAT PROFESI
(STANDAR, KODE ETIK& TELAAH SEJAWAT) ?
Karena INTERNAL AUDITOR
itu merupakan suatu profesi.
Sama halnya dengan profesi
dokter atau profesi lainnya.
Dasar PROFESI adalah
kepercayaan, tanpa
kepercayaan maka HASIL
yang telah dicapai oleh
internal auditor tidak ada
gunanya.
Untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah
memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai
auditor perlu disusun kode etik aparat pengawasan
intern pemerintah ‘
PP 60/2008
4Maizar Radjin

5. PP16Th1994
PP42Tahun2004
Ttg. PembinaanJiwaKorpsdanKEPNS
PP60Tahun2008
Ttg. SPIP.Psl52
PASAL3JoPP40Th2010Ttg.JFPNS
• Kriteria JF Keahlian/ JF Keterampilan
• Memiliki etika profesi yang ditetapkan
organisasi profesi
• Psl 13 ayat (1) huruf b
• Mewajibkan Organisasi Profesi di lingkungan PNS
menetapkan kode etiknya masing-masing
• Mewajibkan organisasi profesi auditor (AAIPI) menyusun
Kode Etik APIP
• Untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas
melaksanakan pengawasan dan yg telah memenuhi syarat
kompetensi keahlian sebagai auditor intern pemerintah
• Komite Kode Etik (2015-2018)
dibentuk berdasarkan Keputusan
Ketua Umum AAIPI Nomor
KEP-008/AAIPI/DPN/01/2017
tanggal 22 Februari 2017
• Berdasarkan AD/ART AAPI BAB II
Pasal 3 (1) Huruf b. Seluruh unit
kerja APIP otomatis menjadi
anggota AAIPI.
55Maizar Radjin

6. 1. PENDAHULUAN
2. PRINSIP ETIKA
a. Integritas
b. Objektivitas
c. Kerahasiaan
d. Kompeten
e. Akuntabel
f. Profesional
3. ATURAN PRILAKU
UMUM
4. ATURAN PRILAKU
DALAM ORGANISASI
5. HUBUNGAN SESAMA
AUDITAN
6. HUBUNGAN SESAMA
AUDITOR
7. LARANGAN
8. PELANGGARAN
9. PENGECUALIAN
6Maizar Radjin

7. 01
budaya etis dalam
profesi
mendorong
bahwa seorang profesional
akan berperilaku pada tingkat
lebih tinggi dibandingkan
pegawai negeri sipil lainnya.
memastikan
02
auditor terpercaya, berintegritas,
objektif, akuntabel, transparan, dan
memegang teguh rahasia, serta
memotivasi pengembangan profesi
secara berkelanjutan
MEWUJUDKAN
04
terjadinya tingkah
laku tidak etis
MENCEGAH
02
7
M
M
M
M
7Maizar Radjin

8. PEDOMAN bagi
setiap anggota
AAIPI
MENCEGAH campur
tangan dari luar AAIPI
ttg hubungan etika
SARANA kontrol
sosial bagi
masyarakat
8

9. PEJABAT
struktural
AUDITOR
yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan
wewenang untuk melakukan pengawasan intern
pada instansi pemerintah
9Maizar Radjin

10. Objektivitas
Integritas
Kerahasiaan
Kompetensi
Akuntabel
PerilakuProfesional
• Kesatuan yang utuh antara
mutu dan sikap
• Membangun kepeceryaan
• Jujur secara Intelektual
• Bebas dari konflik
kepentingan
• Menghormati kepemilikan informasi
• Mengugkapkan informasi tanpa
kewenangan yang tepat
Memiliki dan merapkan
kemampuan dan karakteristik thd
pengetahuan, keterampilan &
sikap perilaku
Menyampaikan pertangugjawaban atas
kinerja dan tindakannya kepada pihak
atau yang memili wewenang
Sikap konsinten dengan reputasi
profesi yang baik dan menahan diri dari
segala hal yang dapat mengurangi
kepercaaan profesi pengawasan
internal 10
10Maizar Radjin

11. SESAMAAUDITOR
o Menggalang kerjasama yang sehat dan
sinergis;
o Menumbuhkan dan memelihara rasa
kebersamaan dan kekeluargaan;
o Saling mengingatkan, membimbing, dan
mengoreksi perilaku.
DENGANAUDITAN
o Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
o Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan
mendukung penyelesaian tugas;
o Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan
kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat
bertugas 11Maizar Radjin

12. 4
5
6
MENGIKUTI PERKEMBANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA
JUJUR, TELITI, BERTANGGUNG JAWAB
DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH
TIDAK MENJADI BAGIAN DARI KEGIATAN ILLEGAL ATAU
MENGIKATKAN DIRI PADA TINDAKAN-TINDAKAN YANG
MENDISKREDITKAN PROFESI AUDITOR INTERN
PEMERINTAH ATAU ORGANISASI
2
3
MENDUKUNG VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
ORGANISASI
MENUNJUKKAN KESETIAAN DALAM SEGALA HAL
BERKAITAN DENGAN PROFESI DAN ORGANISASI
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
1MENTAATI SEMUA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
12Maizar Radjin

13. 10
11
12
MENYIMPAN RAHASIA JABATAN, RAHASIA NEGARA,
RAHASIA PIHAK YANG DIPERIKSA, DAN HANYA DAPAT
MENGEMUKAKANNYAATAS PERINTAH PEJABAT YANG
BERWENANG
MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN
SESUAI STANDAR AUDIT
TERUS MENERUS MENINGKATKAN
KEMAHIRAN PROFESI, EFEKTIVITAS, DAN
KUALITAS PENGAWASAN
8
9
MENGHINDARKAN DIRI DARI KEGIATAN YANG AKAN
MEMBUAT KEMAMPUAN DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MENJADI TIDAK
OBYEKTIF DAN CACAT
BIJAKSANA DALAM MENGGUNAKAN
SETIAP DATA/INFORMASI YANG
DIPEROLEH DALAM PENUGASAN
7
BERANI DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM
MENGUNGKAPKAN SELURUH FAKTA YANG
DIKETAHUINYA BERDASARKAN BUKTI AUDIT
13Maizar Radjin

14. 1. Melakukan pengawasan di
luar ruang lingkup yang
ditetapkan dalam surat tugas;
2. Menggunakan
data/informasi yang sifatnya
rahasia untuk kepentingan
pribadi atau golongan yang
mungkin akan merusak nama
baik organisasi;
3. Menerima suatu pemberian
dari auditan; dan
4. Berafiliasi dengan partai
politik/golongan tertentu.
1. 6 (ENAM) PRINSIP ETIKA
2. KEWAJIBAN AUDITOR INTERNAL
3. PP 53 TAHUN 2010
14Maizar Radjin

15. Ringan
Sedang
Berat
o Auditor intern pemerintah yang terbukti
melanggar KE-AIPI akan dikenakan sanksi
oleh pimpinan APIP atas rekomendasi
dari Komite Kode Etik.
o Bentuk-bentuk sanksi yang
direkomendasikan oleh Komite Kode Etik
berupa: teguran tertulis, usulan
pemberhentian dari tim pengawasan,
dan tidak diberi penugasan pengawasan
selama jangka waktu tertentu.
o Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat
dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
15Maizar Radjin

16. PEDOMAN PRILAKU
AUDITOR INTERN PEMERINTAH
Pedoman Perilaku, merupakan penjabaran
nilai-nilai dasar yang merupakan standar
perilaku minimum yang harus dipatuhi oleh
setiap pribadi anggota organisasi sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas.
PEDOMAN PEMANTAUAN
KODE ETIK
Pedoman Pemantauan Penerapan
Kode Etik AIPI (KE-AIPI)
dimaksudkan sebagai standar dan
panduan minimal dalam
melaksanakan pemantauan
penerapan kode etik AIPI.
.
2 4
3
PEDOMAN PENANGANAN
PELANGGARAN
• Prosedur penanganan pelanggaran
• Mekanisme hubungan pemberian
sanksi antara AAIPI dengan Sanksi
Internal.
PEMBENTUKAN
MAJLIS KODE ETIK
• SOP dan Flowchart pembentukan
Majelis Kode Etik Pusat,
• SOP dan Flowchart pemeriksaan oleh
Mejelis Kode Etik (MKE)
• Uraian Tugas, Kewajiban, dan
Wewenang Majelis Kode Etik.
16
1
Catatan: Poin 1 & 2 Akan dilakukan public hearing tgl 25 Sept 2018, point 3 & 4 tahap pemutakhiran TIM KKE
Maizar Radjin

17. 17REF: Peraturan Menteri Perhubungan No 42 TAHUN 2018 Ttg. Piagam Pengawasan Intern Kemenhub
1. INTEGRITAS
(MEMILIKI KEPRIBADIAN YANG DILANDASI UNSUR JUJUR, BERANI, BIJAKSANA DAN BERTANGGUNGJAWAB)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
✓ MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN DAN
KESUNGGUHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN
TANGGUNGJAWAB;
✓ MENTAATI ATURAN ORGANISASI APIP DAN
MENJUNJUNG TINGGI TUJUAN ORGANISASI;
✓ BERANI DAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM
MENGUNGKAPKANSELURUH FAKTA YANG DIDUKUNG
OLEH BUKTI;
✓ MENGHINDARKAN DIRI DARI KEGIATAN YANG AKAN
MEMBUAT KEMAMPUAN UNTUK MELAKSANAKAN
TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA SECARA OBYEKTIF
MENJADI CACAT;
✓ MENUJUKKAN KESETIAAN DALAM SEGALA HAL YANG
BERKAITAN DENGAN PROFESI DAN ORGANISASI.
 MELAKUKAN PEMALSUAN DOKUMEN;
 BEKERJA DILUAR OTORITAS DAN KEWENANGAN;
 PELANGGARAN ATAS SOP UNTUK KEPENTINGAN
PRIBADI;
 PENYALAHGUNAAN WEWENANG;
 MELIBATKAN DIRI DALAM KEGIATAN YANG
MELANGGAR HUKUM;
 MELAKUKAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS;
 TIDAK BERTANGGUNG JAWAB;
 TIDAK DISIPLIN.
Maizar Radjin

18. 18REF: Peraturan Menteri Perhubungan No 42 TAHUN 2018 Ttg. Piagam Pengawasan Intern Kemenhub
2. OBYEKTIVITAS
(MENJUNJUNG TINGGI KETIDAK BERPIHAKAN PROFESSIONAL DALAM MENGUMPULKAN, MENGEVALUASI
DAN MEMPROSES DATA/INFORMASI PIHAK YANG DIPERIKSA DAN MEMBUAT PENILAIAN YANG SEIMBANG
SERTA RELEVAN)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
✓ BERTINDAK ADIL TANPA PILIH-PILIH UNTUK
KEPENTINGAN PIHAK MANAPUN;
✓ PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROPORSIONAL;
✓ MAMPU BERTINDAK SERTA MENGAMBIL
KEPUTUSAN SESUAI DENGAN FAKTA;
✓ BEBAS DARI KEPENTINGAN-KEPENTINGAN
MAUPUN INTERVENSI PIHAK MANAPUN.
MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI PIHAK
TERTENTU;
MENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN TIDAK
PROPORSIONAL DAN BERPIHAK PADA PIHAK
TERTENTU;
MEMBUAT DATA FIKTIF DEMI KEPENTINGAN
PIHAK TERTENTU;
TUNDUK PADA INTERVENSI PIHAK LAIN
Maizar Radjin

19. 19REF: Peraturan Menteri Perhubungan No 42 TAHUN 2018 Ttg. Piagam Pengawasan Intern Kemenhub
3. KERAHASIAAN
(MENGHORMATI NILAI DAN KEPEMILIKAN INFORMASI YANG DITERIMA DAN TIDAK MENGUNGKAPKAN INFORMASI TANPA
KEWENANGAN YANG TEPAT)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
✓ BERHATI-HATI DALAM PENGGUNAAN DAN
PERLINDUNGAN INFORMASI YANG DIPEROLEH
DALAM TUGASNYA; DAN
✓ TIDAK MENGGUNAKAN INFORMASI UNTUK
KEUNTUNGAN PRIBADI ATAU DENGAN CARA
APAPUN YANG AKAN BERTENTANGAN DENGAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU
MERUGIKAN TUJUAN ORGANISASI YANG SAH
DAN ETIS
CEROBOH DALAM MENJAGA DAN MENGELOLA
DATA RAHASIA
 MEMBOCORKAN DATA RAHASIA KEPADA PIHAK YANG
TIDAK BERTANGGUNGJAWAB
Maizar Radjin

20. 20REF: Peraturan Menteri Perhubungan No 42 TAHUN 2018 Ttg. Piagam Pengawasan Intern Kemenhub
4. KOMPETENSI
(MEMILIKI PENGETAHUAN, KAAHLIAN, PENGALAMAN, DAN KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
✓ BERUSAHA SECARA TERUS MENERUS
MENINGKATKAN KEAHLIAN DAN EFEKTIVITAS
PELAYANAN;
✓ MAMPU BEKERJA KERAS, BERGERAK CEPAT DAN
BERTINDAK TEPAT;
✓ MELAKSANAKAN TUGAS HINGGA TUNTAS.
MERASA CUKUP ATAS KEMAMPUAN YANG
DIMILIKI;
CEPAT MERASA PUAS;
BEKERJA DENGAN MENGABAIKAN KUALITAS DAN
HASIL.
Maizar Radjin

21. 21REF: Peraturan Menteri Perhubungan No 42 TAHUN 2018 Ttg. Piagam Pengawasan Intern Kemenhub
5. AKUNTABEL
(MAMPU MENJAWAB, MEMPERTANGGUNGJAWABAN DAN MENERANGKAN KINERJA KEPADA PIHAK YANG
MEMPUNYAI KEWENANGAN)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
✓ MENYAMPAIKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAU
JAWABAN KETERANGAN ATAS KINERJA DAN
TINDAKANNYA SECARA SENDIRI ATAU KOLEKTIF
KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI HAK ATAU
KEWENANGAN UNTUK MEMINTA KETERANGAN
ATAU PERTANGGUNGJAWABAN.
MENYAMPAIKAN DATA YANG TIDAK INFORMATIF
SERTA FIKTIF KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI
WEWENANG
Maizar Radjin

22. 22REF: Peraturan Menteri Perhubungan No 42 TAHUN 2018 Ttg. Piagam Pengawasan Intern Kemenhub
6. PROFESIONAL
(MENJAGA DAN MENINGKATKAN MUTU, DAN KUALITAS SUATU PROFESI)
PERILAKU YANG DIHARAPKAN PERILAKU YANG TIDAK DIHARAPKAN
✓ TIDAK TERLIBAT DALAM SEGALA AKTIVITAS
ILEGAL, ATAU TERLIBAT DALAM TINDAKAN YANG
MENGHILANGKAN KEPERCAYAAN KEPADA
PROFESI PENGAWASAN INTERN ATAU
ORGANISASI; DAN
✓ TIDAK MENGAMBIL ALIH PERAN, TUGAS, FUNGSI,
DAN TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN AUDITAN
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS YANG BERSIFAT
KONSULTASI.
MELAKUKAN AKTIVITAS YANG DAPAT
MENJATUHKAN NILAI DAN REPUTASI
ORGANISASI;
SEMENA-MENA DALAM PELAKSANAAN TUGAS
YANG SEBENARNYA BUKAN WEWENANGNYA
Maizar Radjin

23. KOMPAS.COM : 15/09/2018
Badan Kepegawaian Negara merilis
data mengenai koruptor yang masih
berstatus pegawai negeri sipil di
instansi pemerintah, baik PUSAT
maupun DAERAH. Menurut BKN,
terdapat 98 PNS yang bekerja di
Instansi Pemerintah dan berstatus
sebagai KORUPTOR.
23Maizar Radjin

24. Maizar Radjin

25. 25Maizar Radjin

26. 26Maizar Radjin

27. Maizar Radjin

28. Melakukan hal yang benar pada saat
tidak ada orang yang memperhatikan
Melakukan kebohongan berarti
berbuat tidak jujur. Tidak jujur berarti
tidak memiliki Integritas, karena
integritas adalah kejujuran
BERPIKIR, BERKATA,
BERPRILAKU & BERINDAK
DENGAN BAIK & BENAR SERTA
MEMEGANG TEGUH KODE ETIK
Ref: nilai-nilai Kemenkeu 28Maizar Radjin

29. “WALAUPUN KODE ETIK DAN
ETIKA SIFATNYA NORMATIF DAN TEORI,
TETAPI BILA KARYAWAN SADAR UNTUK
MENJADIKANNYA SEBAGAI PRILAKU, MAKA
MEREKA AKAN TERUS MENERUS
BERLATIH DAN MEMBIASAKAN SEMUA
YANG NORMATIF TERSEBUT MENJADI
PRILAKU NYATA DI TEMPAT KERJA”
DJAJENDRA
29Maizar Radjin

30. KKE / September 2018
For more info please contact us
Gedung BPKP Lantai 11
Jalan Pramuka nomor 33 Jakarta 13120 Indonesia
Telp. 021-8591 0031 ext. 1134
Faks. 021-8591 0209
e-mail: www.aaipi@gmail.com
website:http://aaipi.or.id
Komite Kode Etik AAPI
Inspektorat Jenderal
Kementerian Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110