PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah.

1. Pembangunan
Bangunan Gedung Negara
Peraturan Menteri PUPR No. 22 tahun 2018 tentang

2. DASAR HUKUM
 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2011
tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142 tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor
94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan
Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

3. DEFINISI
Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung
untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik
negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan
yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau
perolehan lainnya yang sah.
Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan
mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan
melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru,
perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan
gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan
bangunan gedung.

4. TUJUAN
a. mewujudkan Bangunan Gedung Negara yang sesuai dengan
fungsinya;
b. memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber
daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya; dan
c. mewujudkan penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara
yang tertib, efektif, dan efisien.

5. PERSYARATAN
ADMINISTRATIF
1. Status Hak Atas Tanah dan/atau izin pemanfaatan
2. Status Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
3. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), termasuk dokumen
AMDAL
4. Dokumen Pendanaan
5. Dokumen Perencanaan
6. Dokumen Pembangunan
7. Dokumen Pendaftaran

6. PERSYARATAN TEKNIS
1. TATA BANGUNAN
 peruntukan dan intensitas
bangunan
 wujud / arsitektur bangunan
dan lingkungan
 dampak lingkungan
2. KEANDALAN BANGUNAN
 keselamatan
 kesehatan
 kemudahan/aksesibilitas
 kenyamanan
3. KLASIFIKASI
 Bangunan Sederhana
 Bangunan Tidak Sederhana
 Bangunan Khusus
4. STANDAR LUAS
 Gedung Kantor : rata-rata 10 m2/ personel
 Rumah Negara : tipe didasarkan pada
tingkat jabatan dan golongan penghuni
 Bangunan Gedung Negara lainnya :
mengikuti ketentuan yg ditetapkan oleh
menteri yang bersangkutan
5. STANDAR JUMLAH LANTAI
 Jumlah lantai BGN maks. 8 lantai (>8 lt hrs
dgn persetujuan menteri)
 Basemen maks. 3 lapis
 Rumah Negara  maks. 2 lantai

7. UMUM
BANGUNAN
GEDUNG
NEGARA
BANGUNAN GEDUNG
KANTOR
RUMAH NEGARA
BANGUNAN GEDUNG
LAINNYA

8. KLASIFIKASI
Berdasarkan KOMPLEKSITAS
KLASI
FIKAS
I
Sederhana: BGN
dengan teknologi-
spesifikasi sederhana
Tidak Sederhana: BGN
dengan teknologi-
spesifikasi tidak
sederhana
Khusus: BGN dengan
fungsi, teknologi, dan
spesifikasi khusus
• BG Kantor dan BGN lainnya dengan jumlah lantai
sd. 2 lantai
• BG Kantor dan BGN lainnya dengan luas sd.
500m2
• Rumah Negara Tipe C,D, dan E
• BG kantor dan BGN lainnya dengan jumlah lantai
lebih dari 2 (dua) lantai;
• BG kantor dan BGN lainnya dengan luas lebih dari
500 m2; dan
• Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan
Tipe B.
• BGN yang memiliki persyaratan khusus, serta
dalam perencanaan dan pelaksanaannya
memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
• BGN yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi
untuk kepentingan nasional;
• BGN yang penyelenggaraannya dapat
membahayakan masyarakat disekitarnya;
dan/atau
• BGN yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

9. STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR
A. RUANG UTAMA
R. TAMU R. RAPAT R. TUNGGU
R.
ISTIRAHAT
R. SEKRET R. STAF R. SIMPAN R. TOILET
JML
STAF
CATATAN
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 28,00 40,00 40,00 60,00 20,00 15,00 24,00 14,00 6,00 247,00 8
2 16,00 14,00 20,00 18,00 10,00 10,00 15,00 10,00 4,00 117,00 2
3 16,00 14,00 20,00 18,00 10,00 10,00 15,00 10,00 4,00 117,00 5
4 16,00 14,00 20,00 9,00 5,00 7,00 4,40 5,00 3,00 83,40 2
5 14,00 12,00 14,00 12,00 5,00 7,00 4,40 3,00 3,00 74,40 2
6 14,00 12,00 10,00 6,00 5,00 5,00 4,40 3,00 3,00 62,40 2
7 12,00 6,00 3,00 3,00 24,00 0
8 12,00 6,00 3,00 21,00 0
9 8,00 8,80 2,00 18,80 4
B. RUANG PENUNJANG
1 140 m2 Kapasitas 100 orang
2 90 m2 Kapasitas 75 orang
3 40 m2 Kapasitas 30 orang
4 Ruang Studio 4 m2
/ orang Pemakai 10% dari staf
5 Ruang Arsip 0,4 m2
/ orang Pemakai seluruh staf
6 2 m2
/ 25 orang Pemakai Pejabat Es. V sd Es. III dan seluruh staf
7 Musholla 0,8 m2
/ orang Pemakai 20% dari jumlah personel
C. SIRKULASI 25% X (JUMLAH A + B)
Keterangan:
-
-
-
Luas ruang kerja untuk Satuan Kerja dan Jabatan Fungsional dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan di luar standar luas tersebut di atas.
Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar standar luas tersebut di atas.
Wakil Menteri K/L
Ruang Rapat Utama Kementrian
Ruang Rapat Utama Es. I
Ruang Rapat Utama Es. II
WC/ Toilet
Standar luas ruang tersebut diatas merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
Eselon IIIB
Eselon IV
JENIS RUANG LUAS KETERANGAN
1 2 3
1 12
Menteri/ Ketua Lembaga
R.Staf pada setiap
jabatan diperhitungkan
berdasarkan jumlah
personel @ 2,2 - 3 m2/
personel, sesuai
dengan tingkat jabatan
Eselon IA/ Anggota Dewan
Eselon IB
Eselon IIA
Eselon IIB
Eselon IIIA
JABATAN
LUAS RUANG (m2
)
KETERANGAN
R. KERJA
R. PENUNJANGJABATAN
R. PELAYANAN
JABATAN
JML
R. Toilet
bersama
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR

10. STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
LAMPIRAN - 2
STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
BANGUNAN TANAH
3 4
- Menteri
- Kepala Lembaga Tinggi/ Tertinggi Negara
- Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal
- Pejabat yang setingkat/Anggota Dewan
- Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro
- Pejabat yang setingkat
- Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/d dan IV/e
- Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang
- Pejabat yang setingkat
- Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/ c
- Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang
- Pejabat yang setingkat
- Pegawai Negeri Sipil Gol. III
- Pegawai Negeri Sipil Gol. I dan II 36 100
Keterangan :
1. Untuk :
2.
- DKI Jakarta : 20%
- Ibukota Provinsi : 30%
- Ibukota Kab/ Kota
: 40%
- Perdesaan : 50%
- Untuk Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe A.
E
- Untuk Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus.
Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam RTRW, toleransi kelebihan luas
tanah yang diijinkan, untuk:
Untuk Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu
Besar/Pendopo yang dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.
C 70 200
D 50 120
A 250 600
B 120 350
TIPE PENGGUNA
LUAS (m2
)
1 2
KHUSUS 400 1000

11. JUMLAH LANTAI
Bangunan Gedung Negara sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan
daerah setempat, ditetapkan paling
banyak 8 (DELAPAN) LANTAI
JUMLAH LAPIS BESMEN
Bangunan Gedung Negara sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan daerah setempat,
ditetapkan paling banyak 3 (TIGA) LAPIS
Lebih 8 lantai
harus mendapat
persetujuan dari
Menteri
STANDAR JUMLAH LANTAI
Bangunan Gedung Negara

12. BIAYA
PEMBANGUNAN
BIAYA PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
BIAYA PERENCANAAN
TEKNIS
BIAYA PENGAWASAN
TEKNIS
BIAYA PENGELOLAAN
KEGIATAN
KOMPONEN BIAYA
PEMBANGUNAN
BANGUNAN GEDUNG
NEGARA

13. BIAYA
PERENCANAAN
TEKNIS
tahap konsepsi perancangan : 10%
tahap pra rancangan : 20%
tahap pengembangan rancangan : 25%
tahap rancangan detail (gambar detail,
RKS & RAB) : 25%
tahap pelelangan konstruksi : 5%
tahap pengawasan berkala : 15%
BIAYA PERENCANAAN TEKNIS
dihitung berdasarkan persentase
terhadap biaya pelaksanaan konstruksi
sesuai dengan klasifikasi Bangunan
Gedung Negara.

14. BIAYA
MANAJEMEN
KONSTRUKSI
Persiapan / pengadaan penyedia jasa
perencana : 5%
reviu rencana teknis s.d serah terima dok,
perencanaan : 10%
pelelangan penyedia jasa pelaks. konstruksi
fisik : 5%
pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi
fisik (berdasarkan prestasi pek. konstruksi
fisik) s.d serah terima pertama (PHO)
pekerjaan konstruksi : 70%
pemeliharaan s.d serah terima akhir (FHO)
pekerjaan konstruksi : 10%
BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI
dihitung berdasarkan persentase
terhadap biaya pelaksanaan konstruksi
sesuai dengan klasifikasi Bangunan
Gedung Negara.

15. BIAYA
PENGELOLAAN
KEGIATAN
honorarium staf dan panitia lelang;
perjalanan dinas;
rapat;
proses pelelangan;
bahan & alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan
sesuai dgn pentahapannya;
penyusunan laporan;
dokumentasi;
persiapan & pengiriman kelengkapan administrasi
atau dokumen pendaftaran BGN.
BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN
dihitung berdasarkan persentase
terhadap biaya pelaksanaan konstruksi
sesuai dengan klasifikasi Bangunan
Gedung Negara.

16. BIAYA
KONSTRUKSI
FISIK
Biaya Standar
(berdasarkan Standar harga
satuan, koefisien, luas
bangunan)
pekerjaan struktur
pekerjaan arsitektur
pekerjaan perampungan
pekerjaan utitiltas
Biaya
Nonstandar
(berdasarkan kebutuhan
nyata & harga pasar wajar
dgn MAKS. total 150% biaya
standar)
perizinan selain IMB
penyiapan dan pematangan
lahan
peningkatan arsitektur-
struktur
green building
Kelengkapan BG (pekerjaan
ME)
BIAYA PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA

17. BIAYA NON STANDAR
Present ase komponen pekerjaan non st andar
JENIS PEKERJAAN PERMEN 45/2007 PERMEN 22/2018
Alat Pengkondisian Udara 10-20% dari X 7-15% dari X
Elevator/Escalator 8-12% dari X 8-14% dari X
Tata Suara (Sound System) 3-6% dari X 2-4% dari X
Telepon dan PABX 3-6% dari X 1-3% dari X
Instalasi IT (Informasi & Teknologi) 6-11% dari X 6-11% dari X
Elektrikal (termasuk genset) 7-12% dari X 7-12% dari X
Sistem Proteksi Kebakaran 7-12% dari X 7-12% dari X
Sistem Penangkal Petir Khusus 2-5% dari X 1-2% dari X
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 2-4% dari X 1-2% dari X
Interior (termasuk furniture) 15-25% dari X 15-25% dari X
Gas Pembakaran 1-2% dari X 1-2% dari X
Gas Medis 2-4% dari X 2-4% dari X
Pencegahan Bahaya Rayap 1-3% dari X 1-3% dari X
Pondasi dalam 7-12% dari X 7-12% dari X
Fasilitas penyandang cacat & ke-butuhan khusus 3-8% dari X 3-5% dari X
Sarana/Prasarana Lingkungan 3-8% dari X 3-8% dari X
Basement (per m2) 120% dari Y Koefisien Pengali Lapis Besmen
Peningkatan Mutu *) 15-30% dari Z Paling Banyak 30% dari Z
Perizinan selain IMB - Paling Banyak 1% dari X
Penyiapan dan pematangan lahan - Paling Banyak 3,5% dari X
Pemenuhan persyaratan BGH - Paling Banyak 9,5% dari X
Penyambungan utilitas - Paling Banyak 2% dari X
X = total biaya konstruksi fisik pekerjaan standar.
Y = Standar Harga Satuan Tertinggi per m2.
Z = total biaya komponen pekerjaan yang ditingkatkan mutunya

18. STANDAR HARGA SATUAN
TERTINGGI
Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara
ditetapkan secara berkala oleh Bupati/Walikota.
Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara untuk
Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.
Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dihitung
berdasarkan formula perhitungan standar harga satuan tertinggi
yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

19. Lokasi Kab./Kota
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
DIBEDAKAN
GEDUNG
NEGARA
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA
RUMAH
NEGARA
TIPE A
TIPE B
TIPE C/D/E
PAGAR
GEDUNG
NEGARA
DEPAN
SAMPING
BELAKANG
PAGAR
RUMAH
NEGARA
DEPAN
SAMPING
BELAKANG

20. PEMBAGIAN ZONA WILAYAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
1. LANGKAT
2. BINJAI
3. MEDAN
4. DELI SERDANG
5. TEBING TINGGI
6. BATU BARA
7. ASAHAN
8. TANJUNG BALAI
9. LABURA
10. LABUHAN BATU
11. LABUSEL
ZONA 1
1. PADANGSIDEMPUAN
2. TAPANULI SELATAN
3. MANDAILING NATAL
4. TAPANULI TENGAH
5. SIBOLGA
6. PADANG LAWAS
7. PALUTA
ZONA 2
1. PAKPAK BHARAT
2. HUMBANG
3. SIMALUNGUN
4. PEMATANG SIANTAR
5. TAPANULI UTARA
6. TOBA SAMOSIR
7. KARO
8. SAMOSIR
9. DAIRI
ZONA 3 ZONA 4
1. GUNUNG SITOLI
2. NIAS UTARA
3. NIAS SELATAN
4. NIAS
5. NIAS BARAT

21. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018
GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI SEDERHANA
Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana
1
Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2)
M2
7,450,000
2
Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 2 / m2)
M2
7,010,000
3
Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 3 / m2)
M2
6,740,000
4
Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 4 / m2)
M2
7,010,000
Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana
1
Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2)
M2
11,175,000
2
Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 2 / m2)
M2
10,515,000
3
Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 3 / m2)
M2
10,110,000
4
Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 4 / m2)
M2
10,515,000

22. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018
GEDUNG NEGARA KLASIFIKASI TIDAK SEDERHANA
Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana
1
Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2) M2 8,390,000
2
Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 2 / m2) M2 7,400,000
3
Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 3 / m2) M2 8,150,000
4
Pembangunan Baru Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 4 / m2) M2 7,880,000
Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana
1
Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2) M2 12,585,000
2
Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 2 / m2) M2 11,100,000
3
Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 3 / m2) M2 12,225,000
4
Pembangunan Baru Non Standar Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 4 / m2) M2 11,820,000

23. • Rencana pendanaan harus mendapatkan rekomendasi.
• Rekomendasi diberikan oleh menteri untuk Pembangunan Bangunan
Gedung Negara yang pendanaannya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perolehan lainnya yang sah
yang akan menjadi Barang Milik Negara;
• Pemberian rekomendasi dilimpahkan wewenangnya kepada :
A. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya
untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh
K/L untuk Bangunan Gedung Negara yang berada di wilayah Provinsi
DKI Jakarta dan gedung perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
B. Kepala Dinas Provinsi yang bertanggung jawab atas pembinaan
Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Pembangunan
Bangunan Gedung Negara yang dilakukan oleh K/L untuk Bangunan
Gedung Negara yang berada di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA

24. BIAYA PEKERJAAN LAIN YANG
MENYERTAI / MELENGKAPI
PEMBANGUNAN
1. penyiapan lahan dalam kompleks
2. pematangan lahan
3. penyusunan RTBL termasuk rencana induk (master plan)
4. penyusunan studi AMDAL
5. penyelidikan tanah terperinci
6. biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, & pengawasan u/ perjalanan dinas
ke lokasi kegiatan yg sukar dijangkau (remote area)
7. rekomendasi khusus karena sifat bangunan, lokasi atau letak bangunan,
ataupun karena luas lahan
8. biaya penyedia jasa studi penyusunan program pembangunan BGN klasifikasi
bangunan khusus.
Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi Pembangunan sebagaimana
merupakan biaya pekerjaan yang terkait tetapi terpisah dengan Pembangunan
Bangunan Gedung Negara, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.

25. Biaya perawatan BGN dihitung berdasarkan TINGKAT
KERUSAKAN pada bangunan, yaitu:
o Kerusakan Ringan: biaya perawatan maks. 30%
biaya pembangunan tahun berjalan
o Kerusakan Sedang: biaya perawatan maks. 45%
biaya pembangunan tahun berjalan
o Kerusakan Berat: biaya perawatan maks. 65%
biaya pembangunan tahun berjalan
Tingkat kerusakan dikonsultasikan terlebih dahulu
kepada Direktorat BPB, DJCK (tingkat nasional) atau
OPD setempat pembina bangunan gedung (provinsi
/ kabupaten /kota).
Biaya perawatan BGN yang termasuk kategori
bangunan cagar budaya, besarnya biaya perawatan
dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata.
BIAYA PERAWATAN

26. Penyelenggara Pembangunan
Bangunan Gedung Negara terdiri
atas:
1. pengguna anggaran; dan
2. penyedia jasa konstruksi.

27. PENGGUNA ANGGARAN
1. Kementerian / Lembaga
2. Organisasi Perangkat Daerah
3. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah.
bertanggung jawab untuk:
1. menyusun dokumen pendanaan
pembangunan Bangunan Gedung Negara; dan
2. melaksanakan pembangunan, mengendalikan
pembangunan, dan memanfaatkan bangunan.
Pengguna Anggaran dapat melimpahkan
pelaksanaan penyelenggaraan pembangunannya
kepada K/L atau OPD Pembina Teknis setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

28. PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI
1. penyedia jasa perencanaan konstruksi;
2. penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
3. penyedia jasa pengawasan konstruksi;
dan/atau
4. penyedia jasa manajemen konstruksi.

29. HUBUNGAN KERJA
1. pengguna jasa bertanggung jawab atas pembayaran
semua prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh
penyedia jasa konstruksi berdasarkan perjanjian yang
telah disepakati bersama;
2. penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan
bangunan gedung dalam jangka waktu yang ditentukan
sesuai dengan rencana umur konstruksi (paling lama 10
tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan
jasa konstruksi);
3. hubungan kerja dilakukan secara kontraktual dengan
jenis kontrak lump sum (Lumpsum Fixed Price
Contract);
4. dalam pelaksanaan kontrak lump sum (Lumpsum Fixed
Price Contract), daftar volume dan harga (bills of
quantity) tidak dapat dijadikan dasar perhitungan
untuk melakukan pembayaran; dan
5. tahap pembayaran kontrak lump sum dilakukan
berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yang kriterianya
ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan

30. PERMASALAHAN KONSTRUKSI BIDANG BANGUNAN
GEDUNG
1. Masa Pembangunan Terlalu Ketat
2. Penjadwalan Program Tidak Memadai oleh
Penyedia Jasa
3. Hasil konsultan perencana yang tidak
memadai (Gambar perencanaan tidak
aplikatif dan perlu banyak penyesuaian)
4. Perubahan permintaan dari owner yang
tidak terkendali
5. Estimasi biaya pembangunan tidak akurat
6. Lemahnya koordinasi antara penyedia jasa
dan pemilik pekerjaan
7. Pengawasan yang Lemah
8. Metode Konstruksi yang Tidak Sesuai
9. Volume Pekerjaan antara RAB dengan
Gambar Rencana Teknis tidak sesuai
10. Clash antara Pekerjaan Arsitektur, Struktur,
dan MEP saat tahap konstruksi
1. Pekerjaan terlambat
2. Penambahan biaya
3. Kegagalan konstruksi
DAMPAK

31. a. klasifikasi bangunan
gedung;
b. luas bangunan;
c. jumlah lantai;
d. rincian komponen biaya
pembangunan;
e. tahapan pelaksanaan
pembangunan
PERSIAPAN
RENCANA
KEBUTUHAN
PEMBANGUNAN
1. Menteri Keuangan (APBN),
2. Menteri Dalam Negeri (APBD Provinsi)
3. Gubernur (APBD Kab./Kota)
RENCANA
PENDANAAN
1. Menteri PUPR
(APBN),
2. Menteri Dalam
Negeri (APBD
Provinsi)
3. Gubernur (APBD
Kab./Kota)
REKOMENDASI
PERSETUJUAN
Diprogramkan
dalam RPJM
RENCANA
PENYEDIAAN
DANA
Rencana kerja
dan anggaran
(RKA)

32. PERSETUJUAN (Menteri
Keuangan / Kepala daerah
bersama DPRD)
PENDAPAT TEKNIS
(Menteri PUPR/ Kepala
OPD Pembina BG)
KONDISI TERTENTU:
a. kompleksitas atau
spesifikasi;
b. besaran kegiatan;
c. ketersediaan anggaran.
Pentahapan Pembangunan
Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang tidak dapat
diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran karena kondisi tertentu,
dilakukan dengan proyek tahun jamak (multiyears project).
PEDOMAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN:
a. penyusunan seluruh dokumen perencanaan
teknis selesai di tahun pertama;
b. pelaksanaan fondasi dan struktur bangunan
keseluruhan diselesaikan pada tahun anggaran
yang sama; dan/atau
c. pelaksanaan sisa pekerjaan diselesaikan pada
tahun anggaran selanjutnya.
Dalam hal pelaksanaan proyek tahun jamak tidak dapat dilakukan dengan
pentahapan, untuk efektifitas dan efisiensi harus dilaksanakan dengan
kontrak tahun jamak

33. PERENCANAAN TEKNIS
KONSEPSI
RANCANGAN
1. data dan informasi;
2. analisis;
3. dasar pemikiran dan pertimbangan perancangan;
4. program ruang;
5. organisasi hubungan ruang;
6. skematik rencana teknis; dan
7. sketsa gagasan.
PRA RANCANGAN
PENGEMBANGAN
RANCANGAN
RANCANGAN DETAIL
1. pola, gubahan, dan bentuk arsitektur yang
diwujudkan dalam gambar pra rancangan
2. nilai fungsional dalam bentuk diagram; dan
3. aspek kualitatif serta aspek kuantitatif, baik dalam
bentuk laporan tertulis dan gambar
1. pengembangan arsitektur (gambar rencana arsitektur, uraian konsep dan visualisasi
desain 2D dan 3D)
2. sistem struktur, uraian konsep dan perhitungannya;
3. sistem mekanikal, elektrikal termasuk IT, sistem pemipaan (plumbing), tata lingkungan
4. penggunaan bahan bangunan secara garis besar
5. perkiraan biaya konstruksi
1. Gambar detail arsitektur, struktur, utilitas dan lansekap
2. RKS
3. Rincian volumen pekerjaan dan RAB (EE)
4. Laporan Perencanaan
10%
20%
25%
25%
Value Engineering u/
bangunan gedung >
12.000m2 atau >8lt, (VE
selama 40 jam)
DED
PENGAWASAN
BERKALA
Laporan akhir pekerjaan perencanaan :
1. dokumen perencanaan teknis;
2. laporan pengadaan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi fisik;
3. laporan penyelenggaraan paket lokakarya Value Engineering, jika terdapat kegiatan VE;
4. surat penjaminan atas kegagalan bangunan dari penyedia jasa perencanaan konstruksi;
5. laporan akhir pengawasan berkala termasuk perubahan perancangan.
15%
PELELANGAN KONSTRUKSI 5%

34. PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
merupakan tahap perwujudan dokumen
perencanaan menjadi bangunan gedung yang
siap dimanfaatkan.
berupa kegiatan:
a. pembangunan baru;
b. perluasan;
c. lanjutan pembangunan bangunan gedung
yang belum selesai; dan/atau
d. pembangunan dalam rangka perawatan
(rehabilitasi, renovasi, dan restorasi)
termasuk perbaikan sebagian atau seluruh
bangunan gedung.
meliputi:
a. pelaksanaan konstruksi sampai dengan
serah terima pertama (Provisional Hand
Over/PHO) pekerjaan; dan
b. pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan
konstruksi sampai dengan serah terima
akhir (Final Hand Over/FHO) pekerjaan.
DILAKUKAN OLEH
PENYEDIA JASA
KONSTRUKSI`
harus mendapatkan
pengawasan teknis oleh
penyedia jasa pengawasan
konstruksi atau penyedia jasa
manajemen konstruksi, dan
pengawasan berkala oleh
penyedia jasa perencanaan
konstruksi.
dokumen pelaksanaan
konstruksi

35. PENGAWASAN TEKNIS
Oleh PENYEDIA JASA
MANAJEMEN KONSTRUKSI
(MK), atau PENYEDIA JASA
PENGAWASAN
KONSTRUKSI
PENYEDIA JASA MANAJEMEN KONSTRUKSI
1. BGN klasifikasi tidak sederhana, jumlah lantai > 4 lantai dan luas bangunan > 5.000 m2 untuk
pembangunan baru, perluasan dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung; `
2. perawatan Bangunan Gedung Negara kecuali Rumah Negara untuk tingkat kerusakan berat dan
perawatan terkait keselamatan bangunan;
3. Bangunan Gedung Negara klasifikasi bangunan khusus;
4. melibatkan lebih dari satu penyedia jasa, baik perencanaan maupun pelaksana konstruksi;
5. pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran dengan menggunakan kontrak tahun jamak.
Meliputi kegiatan:
a. pengendalian waktu;
b. pengendalian biaya;
c. pengendalian pencapaian sasaran fisik
(kuantitas dan kualitas);
d. tertib administrasi Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.
rekomendasi
kelaikan fungsi
bangunan gedung
sesuai dengan
dokumen IMB kepada
PA untuk pengurusan
SLF
Meliputi pengawasan :
a. tahap perencanaan (jika menggunakan MK);
b. persiapan konstruksi;
c. tahap pelaksanaan konstruksi s.d serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi;
d. tahap pemeliharaan pekerjaan konstruksi s.d serah terima akhir (FHO) pekerjaan konstruksi.

36. PASCA KONSTRUKSI
Penetapan status Bangunan Gedung Negara sebagai barang milik negara dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang barang milik negara
atau daerah
Penerbitan sertifikat laik fungsi dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
Pendaftaran sebagai
Bangunan Gedung Negara
Pendaftaran dilakukan oleh K/L atau OPD Pengguna Anggaran
kepada:
a. Menteri melalui Dirjen Cipta Karya untuk BGN dengan sumber
pembiayaan dari APBN yang akan menjadi BMN, yang
dilaksanakan di tingkat pusat, termasuk perwakilan RI di luar
negeri; atau
b. Gubernur / bupati / walikota melalui OPD yang bertanggung
jawab dalam pembinaan BGN, untuk BGN dengan sumber
pembiayaan dari APBD yang akan menjadi Barang Milik
Daerah.
Surat Keterangan Bukti
Pendaftaran Bangunan
Gedung Negara dengan
diberikan Huruf Daftar
Nomor (HDNo)

37. PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN TERTENTU
Penyelenggaraan pembangunan tertentu
Bangunan Gedung Negara terdiri atas:
1. pembangunan Bangunan Gedung Negara
dengan desain berulang;
2. pembangunan Bangunan Gedung Negara
dengan desain purwarupa (prototype);
3. pembangunan Bangunan Gedung Negara
terintegrasi;
4. pemeliharaan dan/atau perawatan
Bangunan Gedung Negara.

38. PEMELIHARAAN DAN/ATAU
PERAWATAN
Pemeliharaan bangunan merupakan usaha
mempertahankan kondisi bangunan dan upaya untuk
menghindari kerusakan komponen atau elemen
bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.
Perawatan bangunan merupakan usaha memperbaiki
kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi
dengan baik sebagaimana mestinya.
Pemeliharaan dan/atau perawatan dilaksanakan dengan
mempertimbangkan:
a. umur bangunan;
b. penyusutan;
c. kerusakan bangunan.
Biaya pemeliharaan ditetapkan paling banyak 2% dari
harga standar per m2 (meter persegi) tertinggi tahun
berjalan

39. UMUR BANGUNAN DAN
PENYUSUTAN
• Umur bangunan merupakan jangka waktu bangunan
gedung masih tetap memenuhi fungsi dan keandalan
bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan (50 tahun).
• Penyusutan merupakan nilai penurunan atau
depresiasi bangunan gedung yang dihitung secara
sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu
umur bangunan. Ditetapkan sebesar:
a. 2% per tahun U/ bangunan permanen;
b. 4% per tahun U/ bangunan semi permanen
c. 10% per tahun U/ bangunan konstruksi darurat
• nilai sisa (salvage value) paling sedikit sebesar 20%

40. KERUSAKAN BANGUNAN
• Kerusakan bangunan merupakan kondisi tidak
berfungsinya bangunan atau komponen bangunan
yang disebabkan oleh:
a. penyusutan atau berakhirnya umur bangunan;
b. kelalaian manusia; atau
c. bencana alam.
• Kerusakan bangunan digolongkan atas tiga tingkat
kerusakan, yaitu:
a. kerusakan ringan;
b. kerusakan sedang; dan
c. kerusakan berat.

41. PENGELOLAAN
TEKNIS
1. Setiap pembangunan bangunan gedung
negara yang dilaksanakan oleh K/L/OPD
harus mendapat bantuan teknis dalam
bentuk pengelolaan teknis;
2. Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga
pengelola teknis yang bersertifikat;
3. Tenaga pengelola teknis bertugas
membantu dalam pengelolaan kegiatan
pembangunan bangunan gedung negara di
bidang teknis administratif.

42. • Pengelola Teknis sebagaimana
bertugas membantu kuasa
pengguna anggaran K/L atau OPD
dalam bidang teknis administratif
pada setiap tahapan
pembangunan BGN.
• Kompetensi Pengelola Teknis
dikelompokkan berdasarkan:
a. Klasifikasi, yaitu: Arsitektur,
Sipil, Mekanikal atau mesin,
Elektrikal atau elektro,
Teknik Lingkungan;
Planologi; atau
Manajemen.
b. Kualifikasi, (ABCD)
ORGANISASI PENGELOLA TEKNIS

43. PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
Pembinaan dan pengawasan teknis Pembangunan bangunan
gedung negara diselenggarakan oleh Menteri. Pembinaan teknis
Pembangunan BGN dilakukan oleh:
Menteri PUPR melalui
Direktur Bina Penataan
Bangunan, DJCK,
tingkat nasional dengan sumber
pembiayaan APBN dan/atau
perolehan lainnya yang sah yang
akan menjadi Barang Milik Negara;
Gubernur melalui kepala OPD
Pembina bangunan gedung
tingkat provinsi dengan sumber
pembiayaan APBD provinsi dan/atau
perolehan lainnya yang sah yang
akan menjadi Barang Milik Daerah;
Bupati / walikota melalui
kepala OPD Pembina
bangunan gedung
tingkat kabupaten / kota dengan
sumber pembiayaan dari APBD
kabupaten / kota dan/atau perolehan
lainnya yang sah yang akan menjadi
Barang Milik Daerah.
Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan melalui bantuan teknis yang
berupa bantuan tenaga, informasi dan kegiatan percontohan

44. PEMBINAAN TEKNIS
FASILITASI
KONSULTASI
1. Penyusunan NSPK tentang pembangunan
BGN;
2. Penyusunan formula perhitungan Standar
Harga Satuan Tertinggi BGN;
3. Penyusunan panduan pengelolaan teknis;
4. Penyusunan SOP Penyelenggaraan BGN;
5. Pemberian bantuan teknis pengelola teknis;
6. sosialisasi, diseminasi, pelatihan teknis,
workshop dan FGD;
7. Peningkatan kapasitas penyelenggara
pembangunan BGN;
8. Peningkatan kapasitas pengelola teknis;
9. Peningkatan kapasitas tenaga pendata harga
Kabupaten / Kota;
10. Percontohan pembangunan BGN.
1. Rekomendasi penyusunan rencana pendanaan
pembangunan bangunan gedung negara;
2. Perhitungan nilai bahan atau material bangunan
gedung negara yang masih dapat dijual kembali
dalam rangka penghapusan bangunan gedung
negara; dan/atau
3. Rekomendasi terkait persyaratan dan prosedur
pembangunan bangunan gedung negara.

45. PENGAWASAN TEKNIS
dilakukan terhadap:
1. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan
gedung negara;
2. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan
BGN di tingkat provinsi dan kabupaten / kota serta
melihat kinerja pemerintah provinsi dalam memantau
penerapan peraturan perundang-undangan terkait BGN
di kabupaten atau kota;
3. pelaksanaan kebijakan BGN nasional, baik pada tingkat
provinsi maupun kabupaten atau kota;
4. pelaksanaan pembangunan BGN;
5. pendaftaran BGN;
6. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.

46. TERIMA KASIH