1. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
SOSIALISASI PENYELENGARAAN
ANDALALIN MENURUT PM 17
TAHUN 2021
ANDALALIN
TRANSFORMASI
ANDALALIN
2. 1
1
APA ITU ANDALALIN ?
Pasal 99
Ayat (1)
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan
infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan Lalu
Lintasdan Angkutan Jalan, Keselamatan Lalu Lintas danAngkutan Jalan,
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kelancaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis mengenai
dampak Lalu Lintas yang terintegrasi denganAmdal atau upaya
pengelolaan lingkungan hidupdan upaya pemantauan lingkungan hidup
sesuai engan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai lingkungan hidup.
Ayat (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Amdal atau upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
yang telah mencakup analisis mengenai dampak Lalu Lintassebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(PERPPU 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja)
Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari
pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur
yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis
dampak lalu lintas. (PP 32 Tahun 2011)
3. HERARKI PERUBAHAN PERATURAN
1.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 TAHUN
2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu
Lintas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
(beserta perubahannya)
Mencabut
4. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN ANDALALIN
4
Mengapa harus Andalalin ?
Intansi Swasta / Badan
Usaha
Dalam rangka mewujudkan Good
Corporate dan Responsibility Company
Intansi Pemerintah
Dalam rangka mewujudkan Good
Governance dan Akuntabiltas yang Baik
5. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TUJUAN ANDALALIN GUNA MENDUKUNG
KELANCARAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS
Sebagai langkah preventif atas risiko proses pembangunan sebuah
bangunan terhadap lalu lintas dan kepentingan umum di sekitar lokasi.
Sebagai panduan dalam melakukan pengawasan pembangunan
dan manajemen lalu lintas.
Untuk mengatur tata letak kota/wilayah agar sesuai dengan
prinsip-prinsip kepentingan umum yang berlaku.
Guna menyatukan pandangan dari sisi pengembang dan
pemerintah mengenai penggunaan lahan yang sesuai peraturan
Meningkatkan kualitas mutu pelayanan sarana dan prasarana lalu
lintas dan kepentingan publik.
Memastikan bahwa pembangunan proyek memiliki dampak negatif
yang seminimal mungkin dan memberi dampak positif yang besar bagi
masyarakat.
6. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PERAN ANDALALIN DALAM MEWUJUDKAN
KAMSELTIBCARLANTAS
• Sebagai dokumen panduan untuk merencanakan rekayasa lalu lintas atas sebuah pembangunan / pengembangan
suatu kegiatan
• Sebagai bahan analisa lalu lintas sebuah wilayah pembangunan / pengembangan dalam periode waktu hingga 5
tahun perencanaan.
• Memberikan gambaran teknis perencanaan lalu lintas dan mitigasi dampak yang ditimbulkan.
SEBAGAI DOKUMEN PERENCANAAN
• Petunjuk teknis rekomendasi menajemen rekayasa lalu lintas yang dapat dilakukan sesuai
dengan prediksi pertumbuhan lalu lintasnya
• Petunjuk sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan faslitas pendukung lalu lintas yang
harus dipenuhi dalam rangka menjaga kinerja pelayanan jalan dan lalu lintas sesuai
dengan tahun rencana
GUIDELINE PEMBERIAN REKOMENDASI
• Meminimalisir dampak lalu lintas yang ditimbulkan baik keamanan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran yang ditimbulkan dari sebuah kegiatan dengan mitigasi
dampak baik secara internal maupun eksternal di seputar kawasan
PENCEGAHAN DAMPAK LALIN
7. Text Here
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN ANDALALIN
JALAN NASIONAL
Oleh
Menteri Perhubungan
JALAN PROVINSI
Oleh
Gubernur
JALAN KABUPATAN
/KOTA
Oleh
Bupati / Walikota
9. NSPK PENYELENGGARAAN ANDALALIN
NSPK PENYELENGGARAAN ANDALALIN
NSPK KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANDALALIN
o Kegiatan Bangkitan Rendah : Tanpa Konsultan (Standart Teknis) dan Tanpa
Pembahasan;
o Kegiatan Bangkitan Sedang : Konsultan (Rekomendasi Teknis) dan Tanpa
Pembahasan;
o Kegiatan Bangkitan Tinggi : Konsultan (Dokumen Andalalin) dan Pembahasan
Dokumen oleh Tim Evaluasi Perhubungan
Kewenangan Persetujuan Andalalin Dikeluarkan berdasarkan Pertimbangan
Unsur Tim Teknis Evaluasi Andalalin PERHUBUNGAN
Pengawasan dilakukan oleh Unsur Perhubungan, PUPR dan Kepolisian Secara
bersama-sama.
o Perhubungan : Sebagai Pembina dan Pengawas dalam hal sarana dan prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan.
o PUPR : Sebagai Pembina dan Pengawas dalam hal penyelengaraan jalan
o Kepolisian : Sebagai Pembina dan Pengawas dalam hal Keamanan, Keselamatan
dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamselcarlantas)
PROSEDUR
PENYUSUNAN
DOKUMEN
KEWENANGAN
PERSETUJUAN
DOKUMEN
PNBP
PERSETUJUAN
Setiap kegiatan Andalalin yang dilaksanakan akan dikenakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
KEWENANGAN
PENGAWASAN
PERSETUJUAN
9
10. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PERSYARATAN PERMOHONAN ANDALALIN
01 02 03
BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH BANGKITAN LALU LINTAS SEDANG BANGKITAN LALU LINTAS TINGGI
STANDAR TEKNIS REKOMENDASI TEKNIS DOKUMEN ANDALALIN
Menyampaikan Persyaratan Administrasi Berupa :
a. Surat Permohonan Persetujuan;
b. Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan
Lahan;
c. Surat Bukti Kesesuaian Tata Ruang / Izin
Pemanfaatan Ruang;
d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan
DED Bangunan;
e. Foto Kondisi Eksisting Lapangan/Pembangunan;
Menyampaikan Persyaratan Administrasi Berupa :
a. Surat Permohonan Persetujuan;
b. Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan
Lahan;
c. Surat Bukti Kesesuaian Tata Ruang / Izin
Pemanfaatan Ruang;
d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan
DED Bangunan;
e. Foto Kondisi Eksisting Lapangan/Pembangunan;
Menyampaikan Persyaratan Administrasi Berupa :
a. Surat Permohonan Persetujuan;
b. Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan
Lahan;
c. Surat Bukti Kesesuaian Tata Ruang / Izin
Pemanfaatan Ruang;
d. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan
DED Bangunan;
e. Foto Kondisi Eksisting Lapangan/Pembangunan;
Mengikuti Standar Teknis yang telah ditetapkan
Menunjuk Konsultan Andalalin untuk Menyusun
Rekomedasi Teknis Andalalin
Menujuk Konsultan Andalalin untuk Menyusun
Dokumen Andalalin
Surat Pernyataan kesanggupan Pembangun
bermatrai untuk memenuhi Standar Teknis
penanganan dampak lalu lintas.
Surat Pernyataan kesanggupan Pembangun
bermatrai untuk memenuhi Rekomendasi Teknis
penanganan dampak lalu lintas.
Surat Pernyataan kesanggupan Pembangun
bermatrai untuk memenuhi penanganan dampak
lalu lintas terhadap Hasil Kajian Dokumen
Andalalin
11. MUATAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK
BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH
Menyampaikan Gambar Teknis Minimal :
Pelaku usaha hanya melakukan pendaftaran perizinan dan mengikuti standart tekknis
penanganan dampak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. (Tanpa
Pembahasan dan hanya Self Declaration Pelaku usaha)
a.Gambar Kondisi
Eksisting Jalan dan
Simpang yang
terdampak;
Gambar Sirkulasi orang
dan kendaraan pada
masa Kontruksi dan
Operasional;
Gambar Lokasi titik
rencana pemasangan
Rambu, Marka dan Alat
Perlengkapan Jalan (APJ)
pada masa Kontruksi dan
Operasional;
Gambar Desain Pintu
akses Masuk - Keluar
Kendaraan pada masa
Kontruksi dan
Operasional;
12. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PERSYARATAN PERMOHONAN ANDALALIN BANGKITAN RENDAH
Pelaku Usaha/Instansi/
Pemohon
Pelaku Usaha/Instansi/
Pemohon
• Memasukkan data
permohonan
• Upload Kelengkapan
Administrasi
Terverifikasi
SK Persetujuan
Standar Tekins di
tanda tangani
Pembayaran PNPB
Persetujuan
Selesai
Waktu Pelayanan 3 Hari Kerja
setelah Seluruh Dokumen
dinyatakan lengkap
• Surat Permohonan Persetujuan;
• Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
• Surat Bukti Kesesuaian Tata Ruang / Izin
Pemanfaatan Ruang;
• Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan DED
Bangunan;
• Foto Kondisi Eksisting Lapangan/Pembangunan;
13. MUATAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK
BANGKITAN LALU LINTAS SEDANG
Hanya dilakukan pemeriksaan dan asistensi kesesuaian dokumen dan administrasi oleh
tim administrasi penilai dokumen Andalalin (Tanpa Pembahasan Dokumen)
a.Analisis kondisi lalu
lintas dan angkutan jalan
saat ini (eksisting);
Simulasi kinerja lalu
lintas yang dilakukan
terhadap Analisis
Dampak Lalu Lintas;
Rekomendasi dan
rencana implementasi
penanganan dampak
Lalu Lintas;
Rincian tanggung jawab
Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dan
Pengembang atau
Pembangun;
Rencana pemantauan
dan evaluasi; dan
Gambaran umum lokasi
yang akan dibangun
atau dikembangkan.
14. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PERSYARATAN PERMOHONAN ANDALALIN BANGKITAN SEDANG
Pelaku Usaha/Instansi/
Pemohon
Pelaku Usaha/Instansi/
Pemohon
• Memasukkan data
permohonan
• Upload Kelengkapan
Administrasi
Terverifikasi
SK Persetujuan
Standar Tekins di
tanda tangani
Pembayaran PNPB
Persetujuan
Selesai
Waktu Pelayanan 3 Hari Kerja
setelah Seluruh Dokumen
dinyatakan lengkap
• Surat Permohonan Persetujuan;
• Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan
Lahan;
• Surat Bukti Kesesuaian Tata Ruang / Izin
Pemanfaatan Ruang;
• Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan
DED Bangunan;
• Foto Kondisi Eksisting Lapangan/Pembangunan;
• Dokumen Hasil Andalalin.
15. MUATA N D OKU MEN HA SIL A N A LISIS DA MPA K LA LU LIN TA S U N T U K
BA N G K ITA N LA LU LIN TA S T IN G G I
Dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi Penilai Andalalin yang berasal dari unsur Perhubungan
a.metodologi analisis
dampak lalu lintas;
Analisis kondisi lalu
lintas dan angkutan
jalan
Analisis
bangkitan/tarikan lalu
lintas dan angkutan
jalan
Analisis distribusi
perjalanan;
Analisis pemilihan
moda;
Analisis pembebanan
perjalanan;
Simulasi kinerja lalu
lintas yang dilakukan
Rekomendasi dan
rencana
implementasi
penanganan dampak
lalu lintas;
Rincian tanggung
jawab dalam
penanganan dampak
lalu lintas;
Rencana
pemantauan dan
evaluasi
Gambaran umum
lokasi yang akan
dibangun atau
dikembangkan.
16. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PERSYARATAN PERMOHONAN ANDALALIN BANGKITAN TINGGI
Pelaku Usaha/Instansi/
Pemohon
Pelaku Usaha/Instansi/
Pemohon
• Memasukkan data
permohonan
• Upload Kelengkapan
Administrasi
Terverifikasi
SK Persetujuan
Standar Tekins di
tanda tangani
Pembayaran PNPB
Persetujuan
Selesai
Waktu Pelayanan 3 Hari Kerja
setelah Seluruh Dokumen
dinyatakan lengkap
• Surat Permohonan Persetujuan;
• Surat Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan;
• Surat Bukti Kesesuaian Tata Ruang / Izin
Pemanfaatan Ruang;
• Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) dan
DED Bangunan;
• Foto Kondisi Eksisting Lapangan/Pembangunan;
• Dokumen Hasil Andalalin.
Penjadwala
n
Rapat
Rapat Pembahasan
Oleh Tim Penilai
17. Klasifikasi tingkatan penyusun andalalin
Penyusun Klasifikasi Pratama
Menyusun Dokumen Andalalin dengan
Bangkitan Lalu Lintas Sedang
(Misal : Pembangunan Bank, SPBU, Hotel
Bintang 3 S.d 4, Pergudangan kecil,
Pertokoaan dsb..)
Penyusun Klasifikasi Utama
Menyusun Dokumen Andalalin dengan
Bangkitan Lalu Lintas Tinggi
(Misal : Kawasan Industri, Kawasan Perumahan
Mewah, Akses Jalan Tol, Insfrastruktur Bandar
Udara dan Pelabuhan Utama)
18. UNSUR SDM DALAM PENYELENGGARAAN ANDALALIN
TENAGA AHLI PENYUSUN
DOKUMEN (KONSULTAN)
TIM MONITORING DAN
EVALUASI (PENGAWAS)
TIM PENILAI
DOKUMEN
PEMOHON
(PELAKU USAHA)
Mengajukan
Dokumen Andalalin
PROSES PENILAIAN
DOKUMEN ANDALALIN
19. Pengawasan Dilakukan Sesuai Dengan
Kewenangan Status Jalan :
a) Direktur Jenderal, untuk jalan nasional;
b) Gubernur, untuk jalan provinsi;
c) Bupati, untuk jalan kabupaten; atau
d) Wali kota, untuk jalan kota.
Tim Monitoring dan Evaluasi
(Pengawas)
• Adanya proses learning / peningkatan
kompetensi
TUJUAN YANG DIHARAPKAN
WEWENANG PENGAWASAN ANDALALIN
Membentuk
Menjamin Pemenuhan penaganan Dampak dan Rekomendasi Hasil
Andalalin dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pembangun/Pengembang
setelah memperoleh Persetujuan Teknis Andalalin
20. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN ANDALALIN
PENGAWASAN
Pengawasan dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi Analisis Dampak Lalu
Lintas (Tim Pengawas) yang terdiri dari Unsur :
a. Instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan
jalan (PERHUBUNGAN);
b. Instansi pembina di bidang jalan (PUPR)
c. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
BENTUK PENGAWASAN YANG DILAKUKAN
a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan
rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaaan mitigasi penanganan dampak
rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas
persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan;
21. Dalam melakukan monitoring
dan evaluasi secara berkala
Tim monitoring dan evaluasi
(Tim Pengawas) dapat
melakukan Tindakan Korektif
terhadap rekomendasi hasil
Analisis Dampak Lalu Lintas,
baik pada masa kontruksi
maupun operasional sesuai
dengan pertimbangan teknis
yang dilakukan dan
diputuskan secara Kolektif.
KEWENANGAN PENGAWAS ANDALALIN
22. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN ANDALALIN
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI DILAKUKAN
Pada Masa Konstruksi Pada Masa Operasional
Setelah Persetujuan Andalalin Terbit
Pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi dapat
dilakukan
secara berkala
23. YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGAWASAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS
PERENCANAAN (AWAL)
• JENIS DAN BESARAN BANGUNAN
• LOKASI PEMBANGUNAN (PLOTTING GOOGLE EARTH/GOOGLE MAP)
• AREA TERDAMPAK (CATCHMENT AREA)
• LOKASI RAWAN KEMACETAN DAN / ATAU RAWAN KECELAKAAN
• STATUS JALAN (NASIONAL, PROVINSI, KOTA, KABUPATEN)
• GAMBAR SITE PLAN
• RINCIAN PENGGUNAAN BANGUNAN DAN LAHAN
• RENCANA AKSES KELUAR MASUK BANGUNAN
• RENCANA FASILITAS PARKIR
• STATUS PEMBANGUNAN (BELUM/SEDANG DALAM PROSES/SELESAI DIBANGUN)
• STATUS LAHAN
24. YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGAWASAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS
MASA PEMBANGUNAN
(DURING CONSTRUCTION)
• POLA PERGERAKAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PENGANGKUT BAHAN
MATERIAL
• JENIS KENDARAAN ANGKUTAN BARANG YANG DIGUNAKAN
• JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
• RAMBU SEMENTARA
• LAMPU PERINGATAN SEMENTARA
• TATA CARA PENUTUPAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
• TATA CARA PEMBERSIHAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
• PENGATURAN LALU LINTAS SEMENTARA
• PARKIR KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DAN PEKERJA KONSTRUKSI
• DAMPAK PERGERAKAN KENDARAAN – KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA
SIMPANG, BUKAAN MEDIAN / U-TURN DAN AKSES KELUAR MASUK AREA KONSTRUKSI
25. YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGAWASAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ANALISIS
DAMPAK LALU LINTAS
MASA OPERASIONAL
(OPERATIONAL ACTIVITY)
• PENGATURAN SIRKULASI EKSTERNAL
• PENGATURAN SIRKULASI INTERNAL
• MANAJEMEN DAN REKAYASA:
• DESAIN GEOMETRIK PINTU MASUK DAN KELUAR
• DESAIN GEOMETRIK RUAS JALAN DAN SIMPANG (TERMASUK USULAN SETTING
APILL)
• MARKA DAN RAMBU (INTERNAL DAN EKSTERNAL)
• FASILITAS PARKIR
• FASILITAS PEJALAN KAKI
• FASILITAS KESELAMATAN
• FASILITAS PRASARANA ANGKUTAN UMUM
• FASILITAS DISABILITAS
26. 28
SANKSI MELANGGAR PERSETUJUAN TEKNIS ANDALALIN
SANKSI ADMINISTRATIF
Pemberian Sanksi
Secara Bertahap
1 2
3 4
Peringatan tertulis dimaksud
dikenai sebanyak 3 (tiga) kali
dengan jangka waktu masing-
masing 30 (tiga puluh) hari
kalender
Peringatan Tertulis;
Dikenai denda administrasi paling
banyak 1% (satu persen) dari nilai
kewajiban yang harus dipenuhi
oleh pengembang atau
pembangun.
Denda Administratif
Penghentian sementara kegiatan
dan/atau penghentian sementara
pelayanan umum selama 30 (tiga
puluh) hari kalender
Penghentian sementara
kegiatan/ pelayanan umum
Pengembang atau Pembangun tidak
melaksanakan kewajibannya, dikenai
sanksi pembatalan persetujuan hasil
Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau
perizinan berusaha.
Pembatalan Persetujuan Hasil
Analisis Dampak Lalu Lintas
Dan/Atau Perizinan Berusaha
