[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan tersebut mencakup status hak atas tanah, perizinan, dokumentasi, tata bangunan dan lingkungan, keandalan bangunan, serta spesifikasi teknis.

1. BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MASNUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
PERSYARATAN
BANGUNAN GEDUNG NEGARA

2. DIT.
PB
DESKRIPSI SINGKAT
Persyaratan bangunan gedung
negara adalah persyaratan
administrasi dan persyaratan
teknis yang harus dipenuhi dalam
setiap pembangunan BGN, sesuai
tipe/ klasifikasinya.

3. DIT.
PB
Setelah selesai mengikuti
pembelajaran mata diklat ini,
peserta diharapkan mampu
memahami persyaratan
pembangunan Bangunan Gedung
Negara

4. DIT.
PB
Pada akhir sesi ini, peserta mampu menjelaskan dan
menerapkan:
1. Dasar hukum dan pengertian persyaratan BGN
2. Persyaratan administratif BGN
3. Persyaratan teknis BGN
4. Klasifikasi BGN
5. Standar Luas BGN
6. Standar Jumlah Lantai BGN; dan
7. Spesifikasi Teknis BGN
pada setiap pembangunan BGN

5. DIT.
PB
MATERI BAHASAN
1. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN
2. PERSYARATAN ADMINISTRASI
3. PERSYARATAN TEKNIS

6. DASAR HUKUM DAN
PENGERTIAN

7. DIT.
PB
Penataan Ruang
UU No. 26/2007
Sumber
Daya
Air
UU
No.
7/2004
Jalan
&
Jembatan
UU
No.
38/2004
Perum&
Kaw
Perkim
&
Rusun
UU
No.1/2011
UU
No.20/2011
Bangunan
Gedung
UU
No.
28/2002
Rumah
Negeri
No.
72/1957
Jasa Konstruksi
UU No. 18/1999
Pengelolaan
Sampah
No.18/2008
Penanggulangan
Bencana
No.24/20087
Perlindungan
&Pengelolaan
LH
No.32/2009
Kesehatan
No.32/2009
Benda
Cagar
Budaya
No.32/2009
UU
Lainnya
Dasar Hukum
Bangunan
Gedung
Negara

8. DIT.
PB
DASAR HUKUM
a. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
b. Peraturan Pemeerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Persyaratan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung.
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang
Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (dan Draf Revisinya).
g. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Ijin Mendirikan
Bangunan.
h. Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi.
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang
Pedoman Teknis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan
Cagar Budaya
k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan
Hijau

9. DIT.
PB
Persyaratan BG UUBG
administratif teknis
Status Hak atas Tanah Tata Bangunan
Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen,
darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan
oleh PemDa sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.
Persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus, juga harus
memenuhi persyaratan administratif dan teknis khusus yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang.
Keandalan BG
Status Kepemilikan BG
Perizinan (IMB)
Peruntukan dan Intensitas
BG
Arsitektur BG
Pengendalian Dampak
Lingkungan
Keselamatan
Kesehatan
Kenyamanan
Kemudahan
Pembangunan BG di atas Tanah Milik
Orang/Pihak Lain dengan
Perjanjian Tertulis

10. DIT.
PB
adalah bangunan gedung untuk
keperluan dinas yang menjadi barang
milik negara/daerah dan diadakan
dengan sumber pembiayaan yang
berasal dari dana APBN, dan/atau
APBD, atau perolehan lainnya yang
sah

11. DIT.
PB
adalah persyaratan administrasi dan
teknis yang harus diikuti oleh
kementerian/ lembaga/SKPD dalam
melaksanakan pembangunan
bangunan gedung

12. DIT.
PB
FUNGSI - PERSYARATAN BG
FUNGSI
HUNIAN
USAHA
SOSIAL&BUD
AYA
KEAGAMAAN
KHUSUS
PERSYARATA
N
ASMINISTRASI
TEKNIS

13. DIT.
PB
FUNGSI-KLASIFIKASI BG
FUNGSI
HUNIAN
USAHA
SOSIAL&BUD
AYA
KEAGAMAAN
KHUSUS
KLASIFIKASI
KOMPLEKSITAS
PERMANENSI
RISIKO
KEBAKARAN
ZONASI GEMPA
LOKASI
KETINGGIAN
KEPEMILIKAN

14. DIT.
PB
Persyaratan BGN
administrasi teknis
Status Hak atas Tanah Tata Bangunan
KETENTUAN : KLASIFIKASI,
STANDAR LUAS,
STANDAR JUMLAH LANTAI,
SPESIFIKASI TEKNIS
DOKUMEN: PENDANAAN,
PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN,
PENDAFTARAN
Keandalan BG
Status Kepemilikan BG
Perizinan (IMB)
Peruntukan dan Intensitas
BG
Arsitektur BG
Pengendalian Dampak
Lingkungan
Keselamatan
Kesehatan
Kemudahan
Kenyamanan

15. DIT.
PB
15

16. DIT.
PB
Persyaratan BGN
administrasi
Status Hak atas Tanah • Setiap BGN harus
memiliki kejelasan
tentang status hak
atas tanah
• Dalam hal tanah yang status
haknya berupa hak guna usaha
dan/atau kepemilikannya
dikuasai sementara oleh pihak
lain,
 harus disertai
perjanjian tertulis

17. DIT.
PB
Persyaratan BGN
administrasi
Status Kepemilikan BG
• Status kepemilikan BGN
merupakan surat bukti
kepemilikan bangunan
gedung (SKBG) sesuai
per-UU-an.
• Dalam hal terdapat pengalihan
kepemilikan/ pemanfaatan BGN,
pemilik/pemanfaat yang
baru wajib memenuhi
ketentuan per-UU-an.
atau surat penetapan izin
pemanfaatan dari
pemegang hak/pengelola
barang negara atas
bangunan gedung.

18. DIT.
PB
Persyaratan BGN
administrasi
Perizinan (IMB)
• Setiap BGN harus
dilengkapi dengan
dokumen perizinan yang
berupa: IMB, termasuk
SLF
• Dalam hal kegiatan pada BGN dan/atau
lingkungan yang mengganggu dan
menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan,
 harus dilengkapi dengan
AMDAL sesuai ketentuan
yang berlaku

19. DIT.
PB
Persyaratan BGN
administrasi
DOKUMEN
PENDANAAN
Untuk komponen biaya:
 perencanaan teknis;
 pelaksanaan konstruksi
fisik;
 manajemen konstruksi/
pengawasan konstruksi; dan
 pengelolaan kegiatan.
pendanaan BGN
berupa Daftar Isian
Pelaksanaan
Anggaran (DIPA).

20. DIT.
PB
Persyaratan BGN
administrasi
DOKUMEN
PERENCANAAN
TEKNIS
 Gambar;
 Spesifikasi teknis;
 Perhitungan konstruksi;
 Perhitungan biaya
(Engineering Estimate); dan
 dokumen terkait
Setiap BGN harus memiliki dok. perencanaan
teknis oleh Penyedia Jasa Perencana
Konstruksi/Tim Swakelola Perencanaan, atau
yang berupa Disain Prototipe
yang terdiri atas:

21. DIT.
PB
Persyaratan BGN
administrasi
DOKUMEN
PEMBANGUNAN
 Dokumen Perencanaan,
 Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
 Dokumen Pelelangan,
 Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi,
 As Built Drawings,
 hasil uji coba/test run operational,
 Berita Acara Serah Terima I dan II
 Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan (dari
penyedia jasa konstruksi), dan
 Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Setiap BGN harus dilengkapi dengan dokumen
pembangunan yang terdiri atas:

22. DIT.
PB
Persyaratan BGN
administrasi
DOKUMEN
PENDAFTARAN
 Dokumen Pembiayaan/DIPA
 Sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah;
 Status kepemilikan bangunan gedung;
 Kontrak Kerja Konstruksi Pelaksanaan;
 Berita Acara Serah Terima I dan II;
 As built drawings disertai arsip gambar/legger;
 IMB dan SLF; dan
 Surat Penjaminan atas Kegagalan Bangunan.
Setiap BGN harus memiliki dok. pendaftaran
untuk pencatatan dan penetapan Huruf Daftar
Nomor ( HDNo ) meliputi Fotokopi:

23. DIT.
PB
23

24. DIT.
PB
PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
SESUAI PERMEN PU NO. 29/PRT/M/2006
PERUNTUKAN LOKASI BG
INTENSITAS BG
TATA RUANG DALAM
PENAMPILAN BG
KESEIMBANGAN,
KESERASIAN,
KESELARASAN
DAMPAK PENTING
UKL DAN UPL
PENGENDALIAN
DAMPAK
LINGKUNGAN
PERUNTUKAN &
INTENSITAS BG
ARSITEKTUR BG

25. DIT.
PB
MUATAN MATERI RTBL
BG DI BWH TANAH MELINTASI P/S
TINDAK LANJUT RTRW & RDTRKP
PENYUSUNAN RTBL
Pembangunan di
atas/bawah
Tanah/Air/
Prasarana/saran
a Umum
RTBL
BG DI ATAS P/S
BG DI BAWAH/ATAS AIR
DI BAWAH SUTET/
MENARA TELKOM/MENARA AIR
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
sesuai Permen PU No. 29/PRT/M/2006

26. DIT.
PB
INSTALASI GAS PEMBAKARAN
SISTEM KELISTRIKAN
PROTEKSI KEBAKARAN (PASIF,
AKTIF, & MPK)
STRUKTUR dan BAHAN
SISTEM KEAMANAN THD BAHAN
LEDAK
SISTEM PROTEKSI PETIR
KOMUNIKASI DARURAT DALAM
BG
KESELAMATAN BG
PENCAHAYAAN DARURAT, TANDA
ARAH, SISTEM PERINGATAN BAHAYA
Persyaratan Keandalan BG
sesuai Permen PU No. 29/PRT/M/2006

27. DIT.
PB
PENCAHAYAAN
VENTILASI
KESEHATAN BG
SANITASI
INSTALASI GAS MEDIK
PENYALURAN AIR HUJAN
SAMPAH
BAHAN BANGUNAN
Persyaratan Keandalan BG
sesuai Permen PU No. 29/PRT/M/2006

28. DIT.
PB
1
28
KONDISI UDARA
KENYAMANAN GETARAN
KENYAMANAN PANDANGAN
KENYAMANAN RUANG GERAK
KENYAMANAN & KEBISINGAN
KENYAMANAN BG
Persyaratan Keandalan BG
sesuai Permen PU No. 29/PRT/M/2006

29. DIT.
PB
1
29
HUBUNGAN VERTIKAL
HUBUNGAN HORIZONTAL
SARANA EVAKUASI
AKSESIBILITAS
PRASARANA/SARANA DLM BG
KEMUDAHAN BG
Persyaratan Keandalan BG
sesuai Permen PU No. 29/PRT/M/2006

30. DIT.
PB
PERSYARATAN TEKNIS TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN
SESUAI PERMEN PU NO. 45/PRT/M/2007
PERUNTUKAN LOKASI BG
KOEFISIAN DASAR BG (KDB)
KETINGGIAN BG
KOEFISIEN LANTAI BG (KLB)
KETINGGIAN LANGIT-LANGIT
JARAK ANTAR BLOK/MASSA BG
KOEFISIEN DASAR HIJAU (KDH)
PERSYARATAN TATA
BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
GARIS SEMPADAN BG (GSB)
WUJUD ARSITEKTUR BG
KELENGKAPAN SAR & PRAS BG
KESELMTN & KESSHTN KERJA (K3)

31. DIT.
PB
BAHAN PENUTUP LANTAI
BAHAN DINDING
BAHAN PENUTUP ATAP
BAHAN LANGIT-LANGIT
BAHAN KOSEN PINTU & JENDELA
BAHAN STRUKTUR
PERSYARATAN BAHAN
BANGUNAN
Persyaratan Teknis Keandalan BGN
sesuai Permen PU No. 45/PRT/M/2007

32. DIT.
PB
STRUKTUR PONDASI
STRUKTUR LANTAI
STRUKTUR BETON PRACETAK
STRUKTUR KOLOM
BASEMEN
PERSYARATAN
STRUKTUR BANGUNAN
STRUKTUR ATAP
Persyaratan Teknis Keandalan BGN
sesuai Permen PU No. 45/PRT/M/2007

33. DIT.
PB
PENYEDIAAN AIR MINUM
PEMBUANGAN AIR KOTOR
SARANA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN
PEMBUANGAN LIMBAH
INSTALASI LISTRIK
PERSYARATAN UTILITAS
BANGUNAN
PEMBUANGAN SAMPAH
PENERANGAN & PENCAHAYAAN
PENGHAWAAN & PENGKONDISIAN
SARANA TRANSPORTASI DLM BG
SARANA KOMUNIKASI
SISTEM PENANGGKAL PETIR
INSTALASI GAS
KEBISINGAN DAN GETARAN
AKSESIBILITAS & FASILITAS
BAGI DEFABEL/KHUSUS
Persyaratan Teknis Keandalan BGN
sesuai Permen PU No. 45/PRT/M/2007

34. DIT.
PB
TANGGA DARURAT
PINTU DARURAT
KORIDOR / SELASAR
PENCAHAYAAN DARURAT DAN
TANDA PENUNJUK ARAH EXIT
SISTEM PERINGATAN BAHAYA
PERSYARATAN SARANA
PENYELAMATAN
FASILITAS PENYELAMATAN
Persyaratan Teknis Keandalan BGN
sesuai Permen PU No. 45/PRT/M/2007

35. DIT.
PB

36. DIT.
PB
berdasarkan TINGKAT
KOMPLEKSITAS
Klasifikasi
Sederhana: BGN
dengan teknologi-spesifikasi
sederhana
Tidak
Sederhana: BGN
dengan teknologi-spesifikasi
tidak sederhana
Khusus: BGN dengan
fungsi, teknologi, dan
spesifikasi khusus
KLASIFIKASI BGN
Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan
gedung negara berpedoman kepada Peraturan
Menteri PU No. 45/PRT/M/2007 (belum direvisi).

37. DIT.
PB
 Spesifikasi teknis BGN sederhana sesuai
Tabel spesifikasi bangunan sederhana
bertingkat/tidak bertingkat dan/atau RN tipe
C/D/E luas 70/50/36 m2
 HSBGN/m2 klasifikasi sederhana atau RN tipe
C/D/E luas 70/50/36 m2
37
BGN
Sederhana:
teknologi-spesifikasi
sederhana
 Nilai biaya non standar maksimal 150% dari
total biaya standar BGN
 Menggunakan penyedia jasa pengawas
 Waktu pelaksanaan satu tahun anggaran
 Prosentase komponen biaya pemb. BGN
klasifikasi sederhana Tabel Daftar Biaya
Komponen Kegiatan Pembangunan BGN
Klasifikasi Sederhana

38. DIT.
PB
 Spesifikasi teknis BGN tdk sederhana sesuai
Tabel spesifikasi BGN tidak sederhana
bertingkat/tdk bertingkat dan/ atau RN tipe
C/D/E luas 70/50/36 m2
 HSBGN/m2 klasifikasi BGN tdk sederhana,
atau RN tipe A/B luas 250/120 m2
38
BGN Tidak
Sederhana:
teknologi-spesifikasi
tidak sederhana
 Nilai biaya non standar maksimal 150% dari
total biaya standar BGN
 Menggunakan penyedia jasa MK
 Waktu pelaksanaan dapat > 1th anggaran
 Prosentase komponen biaya pemb. BGN
klasifikasi tidak sederhana Tabel Daftar
Biaya Komponen Kegiatan Pembangunan
BGN Klasifikasi Tidak Sederhana

39. DIT.
PB
 Spesifikasi teknis BGN khusus sesuai hasil
perencanaan
 Biaya pembangunan BGN klasifikasi khusus
dihitung berdasarkan rincian volume
kebutuhan nyata dan harga pasar yang
wajar
39
BGN Khusus:
fungsi, teknologi,
dan spesifikasi
khusus
 Menggunakan penyedia jasa MK
 Waktu pelaksanaan dapat > 1th anggaran
 HSBGN/m2 ditetapkan maksimal dua kali dari
HSBGN/m2 untuk BGN dan RN klasifikasi
tidak sederhana

40. DIT.
PB
40
TIPE UNTUK KEPERLUAN PEJABAT / GOLONGAN
KHUSUS
1) MENTERI / KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN, KEPALA LEMBAGA
TINGGI/ TERTTINGGI NEGARA
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
A
1) SEKJEN, IRJEN, DIRJEN, KEPALA BADAN, DEPUTI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
B
1) DIREKTUR, KEPALA BIRO, INSPEKTUR, KAKANWIL, ASISTEN DEPUTI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/d DAN IVe
C
1) KEPALA SUB DIREKTORAT, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/a SD IVc
D
1) KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN III/a SD III/d
E
1) KEPALA SUB SEKSI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN II/d KEBAWAH
Untuk Jabatan tertentu, program dan luas ruang RN-nya dapat disesuaikan mengacu
pada tuntutan operasional jabatan
TIPE RUMAH NEGARA

41. DIT.
PB

42. DIT.
PB
STANDAR LUAS BGN
Rincian standar luas ruang
gedung kantor sesuai Lampiran I
Peraturan Presiden RI Nomor 73
Tahun 2011 tentang
Pembangunan BGN
Standar luas BGN lainnya,
dikeluarkan oleh instansi yang
bersangkutan setelah konsultasi
dengan Menteri Pekerjaan
Umum
Rincian standar luas ruang RN
sesuai Lampiran I Peraturan
Presiden RI Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan
BGN
Standar
Luas BGN
Gedung Kantor
10M2/pesonil
Ruang layanan
dihitung berdasarkan
analisis
Rumah Negara
Tipe RN berdasarkan
jabatan/golongan
BGN lainnya
Ketentuan menteri
yang bersangkutan
Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan di luar ruang penunjang, fungsi
dan luasnya dihitung tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan ruang pelayanan tersebut.

43. DIT.
PB
43
Tabel Standar Luas Ruang Kantor
KETERANGAN:
 UNTUK RUANG KANTOR GUBERNUR DISETARAKAN DENGAN RUANG KANTOR MENTERI
 UNTUK RUANG KANTOR BUPATI/WALIKOTA DISETARAKAN DENGAN KANTOR ESELON IA
 UNTUK RUANG KANTOR ANGGOTA DPRD DISETARAKAN DENGAN RUANG KANTOR ESELON IIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 OKTOBER 211
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR
A. RUANG KANTOR

44. DIT.
PB
44
Tabel Standar Luas Ruang Penunjang
KETERANGAN:
 UNTUK RUANG PENUNJANG GUBERNUR DISETARAKAN DENGAN RUANG PENUNJANG MENTERI
 UNTUK RUANG PENUNJANG BUPATI/WALIKOTA DISETARAKAN DENGAN RUANG PENUNJANG ESELON IA
 UNTUK RUANG PENUNJANG ANGGOTA DPRD DISETARAKAN DENGAN RUANG PENUNJANG ESELON IIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 OKTOBER 211
STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR
B. RUANG PENUNJANG
C. SIRKULASI = 25% X ( A + B )
KETERANGAN:
 STANDAR LUAS RUANG TERSSEBUT DATAS MERUPAKAN ACUAN DASAR; DAPAT DISESUAIAKAN BERDASARKAN FUNGSI/SIFAT JABATAN
 UNTUK RUANG KERJA SATUAN KERJA DAN PEJABAT FUNGSIONAL DIHITUNG TERSENDIRI BERDASAR KEBUTUHAN DILUAR LUAS TSB
DIATAS
 UNTUK GEDUNG KANTOR YANG YANG MEMERLUKAN RUANG KHUSUS RUANG PELAYANAN MASYARAKAT, DIHITUNG TERSENDIRI
DILUAR LUAS TSB DIATAS

45. DIT.
PB
45
Tabel Standar Luas Rumah Negara
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73 TAHUN 2011
TANGGAL : 11 OKTOBER 211
STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
TIPE PENGGUNA
LUAS (M2)
BANGUNAN TANAH
KHUSU
S
1) MENTERI / KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN,
KEPALA LEMBAGA TINGGI/ TERTINGGI NEGARA
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
400 1.000
A
1) SEKJEN, IRJEN, DIRJEN, KEPALA BADAN, DEPUTI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) 250 600
B
1) DIREKTUR, KEPALA BIRO, INSPEKTUR, KAKANWIL, ASISTEN DEPUTI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/d DAN IVe
120 350
C
1) KEPALA SUB DIREKTORAT, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/a SD IV/c
70 200
D
1) KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN III/a SD III/d
50 120
E
1) KEPALA SUB SEKSI
2) PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1)
3) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN II/d KEBAWAH
36 100

46. DIT.
PB
TAMBAHAN KETERANGAN TTG
TABEL RUMAH NEGARA
1. Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota:
 Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan Rumah Tipe Khusus,
kecuali luas tanah 2.000m2.
 Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan dengan Rumah Negara Tipe
A, kecuali luas tanah 1.000m2.
 dapat ditambahkan luas ruang untuk Ruang Tamu Besar/Pendopo yang
dihitung sesuai kebutuhan dan kewajaran.
2. Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam
RTRW, toleransi kelebihan tanah yang diizinkan untuk:
 DKI Jakarta : 20 %
 Ibukota Provinsi : 30 %
 Ibukota Kabupaten/Kota : 40 %
 Pedesaan : 50 %
3. Untuk rumah negara yang dibangun dalam wujud rumah susun, luas per unit
bangunannya diperhitungkan dengan mengurangi luas garasi mobil (untuk
tipe Khusus, A, dan B). Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir
basement dan/atau halaman.
46

47. DIT.
PB
47
Standar Luas BGN lainnya
 Standar luas BGN lainnya :
sekolah/universitas, rumah sakit, dan lainnya
mengikuti ketentuan luas ruang yang
dikeluarkan oleh menteri/Instansi yang
bersangkutan setelah konsultasi dengan
Menteri Pekerjaan Umum.
 Penyusunan program kebutuhan BGN yang
diklasifikasikan khusus yang berdampak
besar dan penting terhadap lingkungan
harus menggunakan jasa konsultan, sebagai
pekerjaan Non Standar.

48. DIT.
PB

49. DIT.
PB
 Non Rusun 
Maksimal 2 lantai
 Rusun, sesuai
ketentuan Gedung
Kantor
 Maksimal 8 lantai
 Bangunan gedung
negara yang dibangun
> 8 lantai 
persetujuan MenteriPU
Standar
Jumlah
Lantai
Gedung
Kantor
Rumah
Negara
STANDAR JUMLAH LANTAI BGN
Besaran Koefisien Pengali untuk HSBGN
bertingkat sd. 8 lantai mengikuti ketentuan
Peraturan Menteri PU

50. DIT.
PB
Koefisien Pengali
Untuk HSBGN bertingkat sd. 8 lantai
JUMLAH LANTAI BGN KOEFISIEN PENGALI HSBGN/M2 TERTINGGI
2 lantai 1,090 HSBGN bangunan bertingkat
3 lantai 1,120 HSBGN bangunan bertingkat
4 lantai 1,135 HSBGN bangunan bertingkat
5 lantai 1,162 HSBGN bangunan bertingkat
6 lantai 1,197 HSBGN bangunan bertingkat
7 lantai 1,236 HSBGN bangunan bertingkat
8 lantai 1,265 HSBGN bangunan bertingkat
Untuk bangunan > 8 lantai  koefisien
pengalinya dikonsultasikan kpd Instansi Teknis

51. DIT.
PB

52. DIT.
PB
SPESIFIKASI TEKNIS BGN
Spesifikasi
Teknis BGN
Persyaratan Tata
Bangunan & Lingkungan
Persyaratan Bahan
Bangunan
Persyaratan Struktur
Bangunan
Persyaratan Utilitas &
Sarana Dalam Bgn
Persyaratan Sarana
Penyelamatan

53. DIT.
PB
Persyaratan Tata
Bangunan & Lingkungan
Persyaratan Struktur
Bangunan
Persyaratan Bahan
Bangunan
Spesifikasi
Teknis
Pagar BGN
SPESIFIKASI TEKNIS BGN

54. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis BGN
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA
KHUSUS
PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
1. Jarak Antar
Bangunan
minimal 3 meter minimal 3 meter, untuk bangunan
bertingkat dihitung berdasarkan
pertimbangan keselamatan, kesehatan
dan kenyamanan
Berdasarkan
pertimbangan
keselamatan,
kesehatan, dan
kenyamanan,
serta ketentuan
dalam
Perauran
Daerah tentang
Bangunan
Gedung
setempat dan
RTRW
Kab/Kota atau
RTBL lokasi
ybs.
2. Ketinggian
Bangunan
maksimal 2 lantai maksimum 8 lantai ( >8 lantai harus
mendapat rekomendasi Menteri PU)
3. Ketinggian Langit-
langit
minimal 2,60 meter minimal 2,80 meter Sesuai fungsi
4. KDB
sesuai peraturan daerah setempat
5. KLB
6. KDH
7. GSB
8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi dan
kaidah arsitektur
sederhana
sesuai fungsi dan kaidah arsitektur
9. Pagar Halaman menggunakan dinding bata/batako diplester dengan
kombinasi besi, baja, kayu, atau bahan lainnya yang

55. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis BGN
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA
KHUSUS
PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
10.Kelengkapan Parasana dan Sarana Lingkungan Dihitung
berdasarkan
kebutuhan
sesuai fungsi
bangunan dan
SNI/ketentuan
yang berlaku
 Parkir Kendaraan minimal 1 parkir kendaraan untuk 60 m2 luas bangunan
gedung
 Aksesibilitas tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang cacat
 Drainase tersedia drainase sesuai SNI yang berlaku
 Pembuangan
Sampah
tersedia tempat pembuangan sampah sementara
 Pembuangan
Limbah
tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah
berbahaya
 Penerangan
Halaman
tersedia penerangan halaman

56. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis BGN
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA
KHUSUS
PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN
1. Bahan penutup
lantai
keramik,vinil,tegel
PC
marmer lokal,
keramik, vinil, kayu
marmer lokal,
keramik, vinil, kayu
Diupayakan
menggunakan
bahan bangunan
setempat/
produksi dalam
negeri, termasuk
bahan bangunan
sebagai bagian
dari sistem
pabrikasi
komponen.
Apabila bahan
tersebut sukar
diperoleh atau
harganya tidak
sesuai, dapat
diganti dengan
bahan lain yang
sederajat tanpa
mengurangi
persyaratan
fungsi dan mutu
dengan
pengesahan
2. Bahan dinding luar bata, batako
diplester dan dicat,
kaca
bata, batako
diplester dicat/
dilapis keramik,
kaca, panil beton
ringan
bata, batako
diplester dicat/
dilapis keramik,
kaca, panil beton
ringan
3. Bahan dinding
dalam
bata, batako
diplester dan dicat,
kaca, partisi kayu
lapis
bata, batako
diplester dicat/
dilapis keramik,
kaca, partisi
gipsum
bata, batako
diplester dicat/
dilapis keramik,
kaca, partisi
gipsum
4. Bahan penutup
plafond
kayu-lapis dicat gipsum, kayu-lapis
dicat
gipsum, kayu-lapis
dicat
5. Bahan penutup atap genteng, asbes,
seng, sirap
genteng keramik,
aluminium
gelombang dicat
genteng keramik,
aluminium
gelombang dicat
6. Bahan Kosen dan kayu kayu dipelitur, kayu dipelitur,

57. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis BGN
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA
KHUSUS
PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
1. Struktur Pondasi batu belah, kayu,
beton-bertulang K-
200
batu belah, kayu, beton-bertulang K-225
atau lebih
Khusus untuk
daerah gempa,
harus
direncanakan
sebagai
struktur
bangunan
tahan gempa.
2. Struktur Lantai
(khusus untuk
bangunan
bertingkat)
beton bertulang K-
200, baja, kayu
klas kuat II
beton bertulang K-225 atau lebih, baja,
kayu klas kuat II
3. Sruktur Kolom beton bertulang K-
200, baja, kayu
klas kuat II
beton bertulang K-225 atau lebih, baja,
kayu klas kuat II
4. Struktur Balok beton bertulang K-
200, baja, kayu
klas kuat II
beton bertulang K-225 atau lebih, baja,
kayu klas kuat II
5. Struktur Rangka
Atap
kayu klas kuat II,
baja
kayu klas kuat II, baja dilapis anti karat
6. Kemiringan Atap genteng min. 30o, sirap min.22.5o, seng min 15o

58. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis BGN
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA
KHUSUS
PERSYARATAN UTILITAS DAN PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN
1. Air Bersih PAM, sumur bor kedalaman 24-36 meter
2. Saluran Air Hujan talang, saluran lingkungan
3. Pembuangan Air kotor bak penampung
4. Pembuangan Kotoran bak penampung
5. Septic Tank / Resapan berdasarkan kebutuhan
6. Sarana Pengamanan
terhadap Bahaya
Kebakaran *)
Mengkuti ketentuan dalam Permen PU No. 26/PRT/M/2008 dan Permen
PU No. 20/PRT/M/2009, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang
berlaku.
7. Sumber daya listrik *) PLN, generator, dengan prinsip hemat energi
8. Penerangan 100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan
serta SNI yang berlaku
penerangan alam
dan buatan
9. Tata Udara 6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*) sesuai SNI
10. Sarana Transportasi
Vertikal *)
tidak diperlukan untuk bangunan di atas 5 lantai dapat
menggunakan Lift sesuai SNI yang berlaku.
sesuai fungsi dan
kebutuhan

59. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis BGN
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA
KHUSUS
PERSYARATAN UTILITAS DAN PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN
11. Aksesibilitas bagi
penyandang cacat*)
Sesuai ketentuan dalam PerMen. PU No. 30/PRT/M/2009,
minimal ramp untuk bangunan klasifikasi sederhana.
12. Telepon *) sesuai kebutuhan
13. Penangkal petir penangkal petir lokal
PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
1. Tangga Penyelamatan
(khusus untuk bangunan
bertingkat)
lebar minimal = 1, 20m , dan bukan tangga putar. jarak antar tangga
maksimum 25 m
2. Tanda Penunjuk Arah jelas, dasar putih huruf hijau
3. Pintu lebar min.=0,90 m, satu ruang minimal 2 pintu dan membuka keluar
4. Koridor/selasar lebar min.=1,80 m
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA
KHUSUS

60. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis Rumah Negara
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
TIPE KHUSUS
& A
TIPE B TIPE C,D,E
PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
1. Jarak Antar Bangunan minimal 3 meter, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan
pertimbangan keselamatan, kesehatan dan kenyamanan
Terutama
berdasarkan
ketentuan dalam
Peraturan
Daerah setempat
tentang
Bangunan atau
Rencana Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota
untuk lokasi yang
bersangkutan.
2. Ketinggian Bangunan non-rusun maksimum 2 lantai, untuk rusun maksimal 8 lantai ( >8 lantai
harus mendapat rekomendasi Menteri PU)
3. Ketinggian Langit2 minimal 2,70 meter minimal 2,70 meter minimal 2,70 meter
4. KDB
sesuai peraturan daerah setempat
5. KLB
6. KDH
7. GSB
8. Wujud Arsitektur sesuai fungsi dan kaidah arsitektur sesuai fungsi dan
kaidah ars. sederhn
9. Pagar Halaman Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja, kayu,
dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur
bangunan rumah negara
Biayanya
mengikuti standar
harga satuan/m'
pagar
10. Tandon Air Bersih min. 3 m3 min. 2 m3 min. 1 m3

61. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis Rumah Negara
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
TIPE KHUSUS
& A
TIPE B TIPE C,D,E
PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN
1. Bahan penutup
lantai
marmer lokal,
keramik, vinil, kayu
keramik, vinil keramik, vinil, tegel
PC
Diupayakan
menggunakan
bahan
bangunan
setempat/
produksi dalam
negeri,
termasuk
bahan
bangunan
sebagai bagian
dari sistem
pabrikasi
komponen.
3. Bahan dinding bata, batako diplester dan dicat tembok
4. Bahan penutup
plafond
gipsum, asbes
semen/kayu-lapis
dicat
asbes semen/kayu-lapis dicat
5. Bahan penutup atap genteng keramik
berglazur, asbes,
seng, sirap
genteng, asbes, seng, sirap
6. Bahan Kosen dan
Daun Pintu/Jendela
kayu dipelitur/dicat kayu dicat kayu dicat

62. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis Rumah Negara
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
TIPE KHUSUS
& A
TIPE B TIPE C,D,E
PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN
1. Struktur Pondasi batu belah, kayu klas kuat II, beton-bertulang Khusus untuk
daerah gempa,
harus
direncanakan
sebagai
struktur
bangunan
tahan gempa.
2. Struktur Lantai
(khusus untuk
bangunan
bertingkat)
beton bertulang K-200, baja, kayu klas
kuat II
beton bertulang K-
175 atau lebih,
baja, kayu klas
kuat II
3. Sruktur Kolom beton bertulang K-200, baja, kayu klas
kuat II
beton bertulang K-
175 atau lebih,
baja, kayu klas
kuat II
4. Struktur Balok beton bertulang K-200, baja, kayu klas
kuat II
beton bertulang K-
175 atau lebih,
baja, kayu klas
kuat II
5. Struktur Rangka
Atap
kayu klas kuat II, baja
6. Kemiringan Atap genteng min. 30o, sirap min.22.5o, seng min 15o

63. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis Rumah Negara
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
TIPE KHUSUS
& A
TIPE B TIPE C,D,E
PERSYARATAN UTILITAS
1. Air Bersih PAM, sumur bor Untuk Rumah
Negara
yangdibangun
dalam 1
kompleks
menggunakan
septiktank
Komunal
2. Saluran Air Hujan talang, saluran lingkungan
3. Pembuangan Air kotor bak penampung
4. Pembuangan Kotoran bak penampung
5. Septic Tank / Resapan Kap. 6m3 Kap. 5m3 Kap.2-4m3
6. Sarana Pengamanan
terhadap Bahaya
Kebakaran *)
Mengkuti ketentuan dalam Permen PU No. 26/PRT/M/2008 dan Permen
PU No. 20/PRT/M/2009, serta Standar Nasional Indonesia (SNI) yang
berlaku.
7. Sumber daya listrik *) PLN, generator, dengan prinsip hemat energi
8. Penerangan 100-215 lux/m2, dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan
serta SNI yang berlaku
penerangan alam
dan buatan
9. Tata Udara 6-10% bukaan atau
dengan tata udara
buatan (AC*)
6-10% bukaan sesuai SNI

64. DIT.
PB
Spesifikasi Teknis Rumah Negara
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA
KHUSUS
PERSYARATAN UTILITAS DAN PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN
10. Telepon *) sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan tidak disyaratkan
11. Penangkal petir penangkal petir lokal
PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN
1. Tangga Penyelamatan
(khusus untuk bangunan bertingkat)
lebar minimal = 1, 20m , dan bukan tangga putar.
2. Tanda Penunjuk Arah
(khusus untuk bangunan bertingkat)
jelas, dasar putih huruf hijau
3. Pintu lebar min.=0,90 m
4. Koridor/selasar lebar min.=1,80 m
URAIAN
KLASIFIKASI
KETERANG
AN
SEDERHANA
TIDAK
SEDERHANA
KHUSUS