1. Dokumen tersebut membahas tentang Pengkaji Teknis dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan setelah ditetapkan PP No. 16 Tahun 2021.
2. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan atau badan usaha yang memiliki sertifikat kompetensi untuk melakukan pengkajian teknis kelayakan fungsi bangunan.
3. Sertifikat Laik Fungsi diperlukan untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan sebelum
1. “SLF – Pengkaji Teknis”
Setelah PP No. 16 Tahun 2021 Ditetapkan
Oleh:
Dr. Ir. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, ST, SDs, MA, IPU, ASEAN Eng.
Dosen Fakultas Teknik, Universitas Udayana
Tim Ahli Bupati Bangli dan Klungkung
Tim Profesi Ahli (TPA) Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Buleleng, Klungkung, Bangli, Badung
Ketua PII Bali 2021-2024, Ketua IATPI Bali dan PAPTI Bali 2019-2022
Hp/Wa 081233009333, IG @acwindwijendra
Sumber Materi: Dari Berbagai Sumber, 2021
Disampaikan pada:
Bimbingan Teknis oleh TPA kepada Sekretariat, TPT
dan Penilik
Kamis, 7 Okt 2021, 12.00 – 16.00 WITA
Ruang Rapat DPUPR Badung
3. Dari 339 Responden
1. Perlukah SLF = 95% Perlu
2. Sejauhmana tahu SLF? = 52,8% Pernah Dengar, 23,9% Belum Tahu
3. SLF Mahal kah? = 52,6% Ya
4. SLF Menghambat? = 84,1% Tidak
Hasil SURVEY terkait Pengkaji Teknis - SLF?
@acwindwijendra
4. 1
UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2
UU BG No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
3
PP No. 16 Tahun 2021 Tentang eraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung
4
PERMEN PUPR No. 11 Tahun 2018 tentang TABG, Pengkaji Teknis
dan Pemilik Bangunan
PERMEN PUPR No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan (SLF)
@acwindwijendra
Dasar Hukum Laik Fungsi BG (SLF) dan Pengkaji Teknis
11. Kasus Keracunan Gas CO dalam Bangunan Gedung
Slide - 11
2002 2007 2008
@acwindwijendra
12. @acwindwijendra
Sinkronisasi Pengaturan BG oleh K/L Terkait
1. Bangunan Gedung Negara → Permen PUPR Nomor 45/2007
2. Bangunan Pendidikan → Permen Diknas Nomor 24/2007
3. Bangunan Kesehatan → Permenkes Nomor 56/2014 & 75/2014
4. Bangunan Perdagangan → Permendag Nomor 37/2017
5. Bangunan Peribadatan → PB Menag dan Mendagri Nomor 8 - 9/2006
6. Bangunan Hotel (Pariwisata) → Permen Parekraf Nomor 53/2013
7. Bangunan Rusun/Apartemen → UU Nomor 20/2011
8. Bangunan Perumahan untuk MBR → PP Nomor 64/2016
9. Bangunan Perindustrian → Komitmen ILO
13. SERTIFIKAT LAIK FUNGSI =
sertifikat yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah
untuk menyatakan kelaikan
fungsi Bangunan Gedung
sebelum dapat
dimanfaatkan
PENGKAJI TEKNIS
adalah Orang
perorangan atau
badan usaha, baik
yang berbadan hukum
maupun tidak
berbadan hukum, yang
mempunyai sertifikat
kompetensi kerja
kualifikasi ahli atau
sertifikat badan usaha
untuk melaksanakan
pengkajian teknis atas
kelaikan fungsi
Bangunan Gedung
Laik Fungsi
Bangunan
@acwindwijendra
SLF dan Pengkaji Teknis
Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Bangunan Gedung
PP No. 16 Tahun 2021 Tentang eraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
14. KONDISI YANG ADA, Bangunan Baru? Bangunan Eksisting?
@acwindwijendra
Kondisi yang Terjadi di Indonesia?
Punya IMB/PBG dan sesuai terbangun
Tidak punya IMB/PBG, tapi sudah Terbangun
Punya IMB/PBG – sudah terbangun tapi
berbeda dgn IMB/PBG
Punya IMB/PBG – tidak punya SLF
Tidak Punya IMB/PBG dan Tidak Punya SLF
Pentingnya….SLF?
Perlunya Tim Pengkaji Teknis?
15. TPT adalah: Psl 1, PP 16/2021
Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah
Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara BG untuk memberikan
pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis BG dan RTB berupa rumah
tinggal tunggal 1 lantai dengan luas paling banyak 72 M2 dan rumah tinggal 2 lantai dgn luas
paling banyak 90 m2 serta pemeriksaan permohonan SLF Perpanjangan.
Anggota TPT: Psl 235 (1-2), PP 16/2021
1. pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan BG;
2. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan;
3. pejabat struktural dari perangkat daerah lain terkait BG; dan/atau
4. pejabat fungsional dari organisasi perangkat daerah lain terkait BG.
Pejabat struktural dan fungsional dapat berasal dari organisasi perangkat daerah yang membidangi:
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. penataan ruang dan lingkungan;
c. kebakaran; dan atau
d. ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
@acwindwijendra
Tim Penilai Teknis (TPT)?
16. Penyampaian pertimbangan teknis dan/atau masukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan
ketentuan:
1. Pertimbangan teknis dan/atau masukan anggota TPT sesuai dengan bidang keahliannya; dan
2. Pertanggungjawaban TPT sebatas pada pertimbangan teknis dan/atau masukan yang
disampaikan.
@acwindwijendra
Tugas Tim Penilai Teknis (TPT)?
Tugas TPT
1. Memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap
pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam
proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
2. Memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan;
3. Memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar
Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada
Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran; dan
4. Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT
dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh TPA.
• Dalam hal proses konsultasi Bangunan Gedung adat, TPT dapat melibatkan Masyarakat adat.
• TPT menjalankan tugas secara profesional, objektif, tidak menghambat proses konsultasi PBG dan
RTB, dan tidak mempunyai konflik kepentingan.
Psl 235 (3-6), PP 16/2021
20. PENYELENGGARAAN SLF ❑Penerbitan SLF dan SBKBG dilakukan bersamaan melalui SIMBG.
❑Proses penerbitan SLF dan SBKBG dilaksanakan paling lama 3
(tiga) hari kerja sejak surat pernyataan kelaikan fungsi diunggah
melalui SIMBG.
❑Untuk Bangunan Gedung Baru, SLF diterbitkan berdasarkan
proses inspeksi pada saat konstruksi oleh penilik Bangunan
❑Demi menjaga kelaikan fungsi sepanjang pemanfaatan BG, SLF
harus diperpanjang dalam jangka waktu:
● 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan
deret; dan
● 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung lainnya.
❑Perpanjangan SLF didahului dengan pemeriksaan kelaikan fungsi.
PP 16 Tahun 2021 Pasal 276
SLF dan SBKBG
Penyelenggaraan - Penerbitan SLF
21. ❑Untuk Bangunan Gedung Eksisting, SLF diterbitkan berdasarkan
hasil pemeriksaan kelaikan fungsi oleh Pengkaji Teknis
❑Penerbitan SLF untuk Bangunan Gedung yang sudah ada (existing)
terdiri atas:
a. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah
ada (existing);
b. permohonan surat pernyataan pemenuhan Standar Teknis;
dan
c. penerbitan SLF dan SBKBG
❑ Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang sudah ada
(existing) dilakukan oleh:
a. Pemilik yang bersertifikat pengkajian teknis atau memiliki unit
atau tenaga internal yang bersertifikat pengkajian teknis; atau
b. penyedia jasa Pengkaji Teknis yang bersertifikat pengkajian
teknis.
PENYELENGGARAAN SLF
PP 16 Tahun 2021 Pasal 276
SLF Eksisting
22. PENYELENGGARAAN SLF (FASE KONSTRUKSI)
• Penyedia jasa pengawasan
konstruksi atau manajemen
konstruksi membuat daftar simak
hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
berdasarkan laporan pengawasan,
hasil inspeksi, dan hasil pengujian
(commissioning test).
• Surat pernyataan kelaikan fungsi
dikeluarkan oleh penyedia jasa
pengawasan konstruksi atau
manajemen konstruksi atau Penilik
berdasarkan daftar simak.
(PP no.16 Tahun 2021 Pasal 272)
• Dinas Teknis menindaklanjuti surat
pernyataan kelaikan fungsi dengan
penerbitan SLF dan surat kepemilikan
Bangunan Gedung
(PP no.16 Tahun 2021 Pasal 274)
23. PENYELENGGARAAN SLF
(BANGUNAN EKSISTING) • Untuk bangunan eksisting, pemeriksaan
kelaikan fungsi untuk proses penerbitan
SLF dilakukan dengan memeriksa
kesesuaian dokumen:
a. identitas Pemilik,
b. kondisi Bangunan Gedung;
c. kesesuaian dengan KRK;
d. dokumen PBG; dan
e. informasi pelaksanaan Pemeliharaan
dan Perawatan.
• Dalam hal tidak ada dokumen PBG,
pemeriksaan dilakukan dengan dokumen
rencana teknis atau as built drawing yang
memuat aspek keselamatan bangunan
gedung
(PP no.16 Tahun 2021 Pasal 282)
24. PENYELENGGARAAN SLF
(PERPANJANGAN)
●Perpanjangan SLF didahului
dengan pemeriksaan kelaikan
fungsi
●Pemeriksaan Kelaikan fungsi
untuk bangunan gedung eksisting
mempertimbangkan kesesuaian
kondisi lapangan, dan/atau
gambar terbangun (as-built
drawings) terhadap SLF terakhir
serta Standar Teknis
(PP no.16 Tahun 2021 Pasal 297)
25. No. Data Keterangan
Data Diri
1 Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbentuk pilihan memiliki atau tidak. Bila
memilih memiliki maka akan dimintakan nomor
NIB dan data diri akan otomatis terisi.
2 Bentuk Kepemilikan Berisi: Perseorangan, Badan Usaha/Hukum dan
Pemerintah
3 Nama Pemilik / Perusahaan
4 Provinsi Pilihan 34 Provinsi
5 Kabupaten/Kota Pilihan otomatis tersaring sesuai provinsi yang
dipilih
6 Kecamatan Pilihan otomatis tersaring sesuai kabupaten/kota
yang dipilih
7 Alamat Pemilik / Perusahaan
8 Nomor Telefon / HP
9 Alamat Email
10 Nomor Identitas
Dokumen SLF Pada SIMBG
26. No. Data Keterangan
Data Lokasi Bangunan Gedung
1 Provinsi Pilihan 34 Provinsi
2 Kabupaten/Kota Pilihan otomatis tersaring sesuai provinsi yang dipilih
3 Kecamatan Pilihan otomatis tersaring sesuai kabupaten/kota yang dipilih
4 Alamat Pemilik / Perusahaan
5 Data Bangunan Gedung
6 Nama Bangunan
7 Permohonan PBG Berisi permohonan apa yang akan diajukan
8 Fungsi Bangunan Gedung Berisi 5 fungsi BG sesuai dengan peraturan perundagan
9 Jenis Bangunan Gedung Pilihan bergantung dengan fungsi bangunan gedung
10 Luas Bangunan Gedung
11 Tinggi Bangunan Gedung
12 Jumlah Lantai Bangunan Gedung
13 Luas Basemen Bangunan Gedung
14 Jumlah Lantai Basemen Bangunan
Gedung
15 Perencanaan yang Digunakan
27. No. Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Umum
1 Informasi KTP/KITAS
2 Informasi KRK
3 Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah
dan Pemilik Bangunan Gedung
Dalam hal pemilik tanah bukan
pemilik bangunan gedung
Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bila dibutuhkan
4 Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Bila disyaratkan
5 Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,
UKL/UPL, SPPL)*
Bila dibutuhkan
6 Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi disertai data
arsitek berlisensi dan data tenaga ahli bersertifikat
Bila ada
7 Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi
keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Dalam hal Bangunan Gedung
adalah fungsi keagamaan
8 Sertifikat Laik Fungsi Dalam hal sudah memiliki
9 PBG disertai dengan bukti bayar retribusi Apabila sudah memiliki PBG
Sebelumnya
28. No. Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Teknis: Arsitektur
1 Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak
dan detail Bangunan Gedung
2 Spesifikasi teknis terbangun, meliputi spesifikasi umum dan
spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik
material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan
menyeluruh untuk komponen arsitektural)
Data Teknis: Struktur
1 Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen,
Kolom, Balok, pelat
lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung
lainnya
a. dalam hal bangunan gedung lebih
dari 1 lantai maka dilengkapi
gambar rencana tangga dan
gambar rencana plat lantai.
b. gambar dinding geser (bila ada)
c. gambar basemen (bila ada)
2 Gambar Detail Struktur
3 Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi
khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang
digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk
komponen struktural)
Spesifikasi yang dimaksud antara
lain material retrofit, material
struktur penahan gempa,
pracetak prategang, sambungan
mekanis
29. No. Ketentuan Dokumen Keterangan
Data Teknis: Gedung Eksisting
1 Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung dilaksanakan secara visual dan dengan
metode pemeriksaan non-destruktif
terhadap seluruh komponen bangunan
gedung. Dalam hal terdapat indikasi
penting, pemeriksaan dapat dilanjutkan
dengan metode destruktif
2 Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung bila disyaratkan
3 gambar bangunan gedung terbangun (as built drawing) untuk komponen bangunan yang
tampak. Untuk komponen bangunan
yang tidak tampak diwakili dengan
pemeriksaan non destruktif.
4 Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat
pembangunan gedung
apabila masih tersedia
5 Gambar Detail Struktur terbangun apabila masih tersedia
6 Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat
30. Pemilik/pengguna bangunan gedung menggunakan JASA PENGKAJI TEKNIS dalam rangka:
1. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung eksisting untuk penerbitan SLF pertama kali;
2. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk perpanjangan SLF;
3. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada masa pemanfaatan bangunan gedung;
4. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pasca bencana; atau
5. pemeriksaan berkala bangunan gedung.
• Penyedia jasa harus memiliki hubungan kerja dengan pemilik/pengguna BG berdasarkan kontrak kerja.
• Dalam hal pengkajian teknis menggunakan tenaga penyedia jasa pengkaji teknis, pengadaan jasa dilakukan
melalui pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
• Dalam menjalankan penyelenggaraan bangunan gedung, pengkaji teknis mempunyai tanggung jawab atas
hasil pengkajian teknis dalam suatu dokumen rekomendasi pengkajian teknis bangunan sesuai dengan kontrak
kerja.
BENTUK PENGKAJI TEKNIS :
1. penyedia jasa orang perorangan; atau
2. penyedia jasa badan usaha, baik yang
berbadan hukum, maupun yang tidak
berbadan hukum.
Penyedia jasa perorangan hanya dapat menyelenggarakan
jasa pengkajian teknis pada BG:
• berisiko kecil;
• berteknologi sederhana; dan
• berbiaya kecil.
@acwindwijendra
Pengkaji Teknis - Laik Fungsi BG?
31. TUGAS PENGKAJI TEKNIS:
1. melakukan pemeriksaan
kelaikan fungsi BG; dan/atau
2. melakukan pemeriksaan
berkala BG.
Psl 205 (1), PP 16/2021
FUNGSI PENGKAJI TEKNIS:
1. Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis untuk penerbitan SLF Bangunan
Gedung yang sudah ada (existing);
2. Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis untuk perpanjangan SLF;
3. Pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis keandalan Bangunan Gedung
pascabencana; dan/atau
4. Pemeriksaan berkala Bangunan Gedung. Psl 205 (3), PP 16/2021
• Pemeriksaan pemenuhan STANDAR TEKNIS meliputi: Psl 205 (4-7), PP 16/2021
• pemeriksaan fisik BG terhadap kesesuaiannya dengan Standar teknis; dan
• pelaksanaan verifikasi dokumen riwayat operasional, pemeliharaan, dan perawatan Bangunan Gedung.
• Pemeriksaan FISIK BG meliputi:
• pemeriksaan visual;
• pengujian nondestruktif; dan/atau
• pengujian destruktif.
• Pemeriksaan FISIK BG dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu yang meliputi:
• dokumen gambar terbangun (as-built drawings) yang disediakan oleh pemilik Bangunan Gedung;
• peralatan uji non-destruktif;
• peralatan uji destruktif.
• Peralatan uji non-destruktif dan destruktif disediakan oleh Pengkaji Teknis.
• Pemeriksaan pemenuhan standar teknis untuk BG kepentingan umum jika diperlukan dilengkapi dengan
rekomendasi dari instasi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
@acwindwijendra
Tugas dan Fungsi Pengkaji Teknis?
32. PENGKAJI TEKNIS PERORANGAN
untuk dapat melakukan pengkajian teknis
harus memenuhi:
1. Persyaratan ADMINISTRATIF meliputi:
• KTP;
• NPWP;
• ijasah minimal S1 jurusan arsitektur, sipil,
mesin, dan/atau elektro.
2. Standard TEKNIS meliputi:
• memiliki pendidikan paling rendah sarjana
(S1) dalam bidang teknik arsitektur, teknik
sipil, teknik mesin, dan/atau teknik elektro;
• memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3
(tiga) tahun dalam melakukan pengkajian
teknis, pemeliharaan, perawatan,
pengoperasian, dan/atau pengawasan
konstruksi BG.
• memiliki keahlian pengkajian teknis dalam
bidang arsitektur, struktur dan/atau utilitas
yang dibuktikan dengan SKA; dan
PENGKAJI TEKNIS BADAN USAHA
harus memenuhi:
1. Persyaratan ADMINISTRATIF meliputi:
Persyaratan administratif untuk badan usaha sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• akta pendirian dan pengesahan pendirian perusahaan;
• tanda daftar perusahaan;
• surat keterangan domisili perusahaan;
• surat izin usaha jasa konstruksi;
• nomor pokok wajib pajak perusahaan;
• kartu tanda penduduk pemilik perusahaan;
• daftar pengalaman perusahaan dalam melaksanakan kegiatan
pengkajian teknis atau pengawasan konstruksi; dan
• referensi pekerjaan dari pengguna jasa.
2. Standard TEKNIS meliputi:
• memiliki pengalaman perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun
melakukan pengkajian teknis /pengawasan konstruksi BG.
• memiliki tenaga ahli pengkaji teknis di bidang arsitektur, struktur,
utilitas, dan tata ruang luar yang masing-masing paling sedikit 1
(satu) orang;
@acwindwijendra
Persyaratan Pengkaji Teknis? Psl 206 -207, PP 16/2021
33. KEMAMPUAN PENGKAJI TEKNIS
1. Kemampuan dasar meliputi kemampuan untuk:
1. melakukan pengecekan kesesuaian gambar terbangun (as built drawing) terhadap dokumen IMB;
2. melakukan pengecekan kesesuaian fisik BG terhadap gambar terbangun (as built drawing);
3. melakukan pemeriksaan komponen terbangun arsitektural Bangunan Gedung;
4. melakukan pemeriksaan komponen terbangun struktural Bangunan Gedung;
5. melakukan pemeriksaan komponen terpasang utilitas Bangunan Gedung; dan
6. melakukan pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar Bangunan Gedung.
2. Pengetahuan dasar paling sedikit meliputi pengetahuan mengenai:
1. desain prototip Bangunan Gedung sederhana 1 (satu) lantai;
2. persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung sederhana 1 (satu) lantai;
3. inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung;
4. pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi;
5. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung secara visual; dan
6. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung menggunakan peralatan non-destruktif.
@acwindwijendra
Kemampuan dan Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis?
Psl 208, PP 16/2021
34. 1. Daftar Simak pemeriksaan kelengkapan DOKUMEN bangunan gedung :
• dokumen administratif bangunan gedung;
• dokumen pelaksanaan konstruksi bangunan gedung; dan
• dokumen pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung.
2. Daftar Simak pemeriksaan Standar TEKNIS bangunan gedung :
• pemenuhan standard tata bangunan; dan
• pemenuhan standar keandalan bangunan gedung.
@acwindwijendra
Daftar Simak Pemeriksaaan Kelaikan Fungsi BG?
35. Instrumen Survei Pada Masa Konstruksi
1. Contoh Daftar Simak Pemantauan, P
Masa Konstruksi
NO PEKERJAAN
PEMANTAUAN,
PEMERIKSAAN &
EVALUASI TERHADAP
1 PERSIAPAN/
MOBILISASI
pengukuran tapak
tes beban
k3
penyerahan lahan
2 GEOTEKNIK/
PONDASI
hasil tes tanah
tata letak & elevasi
mutu bahan
3 STRUKTUR
ATAS
analisa struktur
tata letak & elevasi
kualitas
4 MEKANIKAL plambing
pompa mekanik
lift/eskalator
tata udara
proteksi kebakaran
5 ELEKTRIKAL catu daya
penangkal petir
pembumian
penerangan
tata suara
komunikasi/data
sinyal/alarm
CCTV
sistem pengamanan
otomatisasi
smart building
6 ARSITEKTURAL lantai
dinding
langit-langit
penutup atap
dekorasi
rambu/penunjuk arah
7 RUANG LUAR tanaman
perkerasan
peralatan taman
jalur kendaraan darurat
septik tank/IPAL
sumur retensi/detensi
8 LAIN-LAIN pembersihan
serah terima pekerjaan
manual O & M
gambar terbangun
kelengkapan dokumen
KEANDALAN
BANGUNAN
KESELAMATAN
Beban Muatan, Kebakaran,
Petir
KESEHATAN
Penghawaan, pencahayaan,
sanitasi & bahan bangunan
KENYAMANAN
Ruang gerak, kondisi udara,
pandangan, getaran &
kebisingan
KEMUDAHAN
Kemudahan ke, dari, di dalam
bangunan, Kelengkapan
prasarana & sarana ruang
TATA BANGUNAN
Peruntukan,
Intensitas, Arsitektur
BG, Amdal/ukl upl
sppl
SIMAK TEKNIS Laik Fungsi BG?
Persyaratan
TEKNIS BG
1. Arsitektur
2. Struktur
3. Mekanikal
4. Elektrikal
5. Ruang Luar
TEKNIS
Laik atau
Tidak
Laik?
@acwindwijendra
UU No. 28 /2002 ttg Bangunan Gedung
SIMAK
LAIK
FUNGSI
36. Panduan Penggunaan Peralatan Non-Destruktif Tertentu
1) Pengamatan visual menggunakan alat Thermal Imaging Camera
Thermal Imaging Camera adalah kamera yang mendeteksi panas dalam
rentang sinar infra merah, yaitu sekitar 900-14.000 nm dan
menngubahnya menjadi tayangan gambar atau video berwarna hitam
putih. Kamera ini dapat ‘melihat’ semua obyek dalam kondisi gelap total
sekalipun
2) Cara Penggunaan
Arahkan Thermal Imaging Camera ke obyek yang ditinjau. Layar display
akan menayangkan gambaran obyek sesuai dengan suhunya. Bagian
obyek yang bersuhu tinggi akan berwarna merah mengarah ke putih.
Sedangkan yang bersuhurendah berwarna biru mengarah ke violet
3) Obyek yang diperiksa
Instalasi listrik, system plambing air minum/air limbah
Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan Thermal Imaging Camera
1) Pengujian menggunakan alat Rebound Test Hammer / Concrete Test
Hammer/ Palu Beton
Palu beton adalah alat yang digunakan untuk mengetahui keseragaman
material beton tanpa merusak struktur. Terdapat beberapa macam palu
beton yaitu:
• Palu beton tipe N untuk menguji beton dengan ketebalan 100 mm
atau lebih dengan ukuran partikel maksimum 32 mm.
• Palu beton tipe NR dilengkapi dengan kertas pencatat. Nilai-nilai
lentingan dicatat sebagai bar chart dan mampu mencatat hasil 4000
test.
• Palu beton tipe LR beroperasi pada tekanan energi tiga kali lebih
kecil, ideal untuk ketebalan dinding 50 – 100 mm atau untuk
menguji komponen yang kecil.
2) Cara Penggunaan
Letakkan batang penekan palu beton pada bermukaan beton yang akan diuji
secara tegak lurus, tetapkan tekanan yang digunakan dan tekan palu
beton sampai batang penekan menghilang, lepaskan palu beton. Nilai
lentingan yang ditunjukkan pada layar adalah nilai kekuatan beton saat
tes/ aktual lapangan untuk dibandingkan dengan nilai kekuatan beton
rencana.
3) Obyek yang diperiksa
Kolom, balok struktur
Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan Rebound Test Hammer / Concrete Test
Hammer/ Palu Beton
@acwindwijendra
37. Panduan Penggunaan Peralatan Non-Destruktif Tertentu
1) Pengujian menggunakan alat sistem penghawaan
Beberapa alat yang digunakan untuk menguji sistem penghawaan
diantaranya adalah thermometer, CO (Carbon Monoxyde) meter, CO2
(Carbon Dioxyde) meter, RH (Relative Humidity) meter, Air quality meter.
Air quality meter mampu mengukur beberapa indikator kualitas udara
seperti CO, CO2, O2, kelembaban, titik embun, suhu ruangan serta
menyimpan data pengukuran dalam SD Card.
2) Cara Penggunaan
Pasang sensor sesuai jenis pengukuran yang akan dilakukan terhadap
indikator tertentu dari udara (CO, CO2, O2, kelembaban, titik embun,
suhu ruangan). Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada layar dan
data hasil pengukur tersimpan dalam SD Card untuk kemudian
diunduh ke dalam program Excel secara langsung.
Ambang batas kondisi ideal:
• Temperatur/ suhu = 18-28 derajat celcius
• Kadar CO maksimum = 100 ppm
• Kadar C02 maksimum = 1000 ppm
• Kelembaban = 40 – 60%
3) Obyek yang diperiksa
Udara
Ilustrasi Air Quality Meter
1) Pengujian menggunakan Lux Meter
Lux meter merupakan alat untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di
suatu tempat sehingga dapat diketahui apakah suatu ruangan memiliki
kualitas pencahayaan yang baik atau tidak.
2) Cara Penggunaan
Arahkan alat pengukur pada suatu ruang atau bagian dari ruang yang ingin
diketahui kualitas pencahayaannya. Hasil pengukuran dapat langsung
dibaca pada layar.
Ambang batas kondisi ideal sesuai SNI 03-6197-2000 adalah:
• Rumah tinggal = 60 - 250 lux
• Perkantoran = 150 - 750 lux
• Lembaga pendidikan = 200 - 750 lux
• Hotel & Restoran = 100 – 500 lux
• Rumah sakit/ balai pengobatan = 250 – 500 lux
• Pertokoan/ ruang pamer = 250 – 500 lux
• Industri (umum) = 1 - 2000 lux
• Rumah ibadah = 200 lux
3) Obyek yang diperiksa
Pencahayaan pada ruang atau bagian ruang
Ilustrasi Lux Meter
@acwindwijendra
38. Panduan Penggunaan Peralatan Non-Destruktif Tertentu
1) Pengujian menggunakan Anemometer
Anemometer merupakan alat untuk mengukur besarnya kecepatan angin.
Untuk kecepatan angina yang rendah sebaiknnya menggunakan hot wire
anemometer.
2) Cara Penggunaan
Pegang alat pengukur dan posisikan antena pengukur secara tegak pada
suatu ruang atau bagian dari ruang yang ingin diketahui kecepatan
anginnya. Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada layar.
Ambang batas ideal dan persyaratan ventilasi:
• Volume udara ideal adalah 0,283 m3/menit/orang dengan kecepatan
angin antara 0,15-0,25 m/detik.
• Ruangan kerja yang tidak menggunakan pendingin harus memiliki
lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan
sistem ventilasi silang.
3) Obyek yang diperiksa
Kecepatan angin pada ruang atau bagian ruang
Ilustrasi Anemometer
1) Pengujian menggunakan Sound Level Meter
Sound Level Meter merupakan alat untuk mengukur tingkat intensitas di
tempat kerja.
2) Cara Penggunaan
• Atur pembobotan waktu (lambat, cepat dan impulsf) dan frekuensi
(A,C dan Z) sesuai keperluan.
• Posisikan mikrofon alat ukur setinggi posisi telinga manusia di
tempat kerja. Hindari terjadinya refleksi bunyi dari tubuh atau
penghalang sumber bunyi.
• Arahkan mikrofon alat ukur dengan sumber bunyi secara tegak
lurus.’
• Catat hasil pengukuran
3) Obyek yang diperiksa
Tingkat kebisingan pada suatu tempat. Tingkat kebisingan yang
diperkenankan ada di ruang kerja maksimum 85 desibel
(Kepmenkes No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan
Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri).
Ilustrasi Sound Level Meter
@acwindwijendra
39. Panduan Penggunaan Peralatan Non-Destruktif Tertentu
1) Pengukuran Jarak menggunakan Laser Distance Meter
Laser Disto Meter merupakan alat untuk mengukur jarak menggunakan
laser.
2) Cara Penggunaan
• Tempatkan alat pada bagian dasar di satu titik.
• Arahkan sinar laser pada titik yang akan diukur jaraknya. Sinar laser
yang terpantul akan dilengkapi kembali oleh laser distance meter.
• Jarak diukur oleh alat berdasarkan interval waktu antara pengiriman
dan penerimaan kembali sinar laser.
3) Obyek yang diperiksa
Ruangan, koridor, tangga, ram, jalur kendaraan, jalur pedestrian dan area
parkir.
Ilustrasi Laser Distance Meter
1) Pengujian menggunakan alat Clamp Meter
Clamp meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik AC,
voltase AC dan DC, tahanan, dan kontinuitas arus listrik.
2) Cara Penggunaan
Buka penjepit clamp meter, tempatkan secara hati-hati bukaan alat terhadap
konduktor yang akan diukur. Yakinkan tidak ada konduktor lain dalam
bukaan alat. Tutup penjepit kembali, atur kenop untuk pemilihan jenis
pengukuran dan nilai maksimum yang dikukur untuk mendapatkan
pembacaan yang terbaik.
3) Obyek yang diperiksa
Instalasi listrik
Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan Clamp Meter
@acwindwijendra
40. Laporan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi BG memuat:
1. data bangunan gedung;
2. data pengkaji teknis;
3. hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen;
4. hasil pemeriksaan kondisi BG;
5. hasil analisis dan evaluasi;
6. kesimpulan kelaikan fungsi BG; dan
7. rekomendasi.
Rekomendasi berupa:
• rekomendasi kelaikan fungsi bangunan
gedung;
• rekomendasi pengajuan permohonan baru
atau perubahan IMB/PBG;
• rekomendasi pemeliharaan dan perawatan
ringan; atau
• rekomendasi penyesuaian Bangunan
Gedung dan pengajuan permohonan baru
atau perubahan IMB/PBG.
Dalam hal kesimpulan kelaikan fungsi bangunan
gedung menyatakan bahwa bangunan gedung
laik fungsi, diberikan Surat Pernyataan
Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung kepada
pemilik atau pengguna bangunan gedung.
Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi BG pasca
bencana, laporan hasil pemeriksaan awal pemanfaatan
sementara BG paling sedikit memuat:
1. data bangunan gedung;
2. data pengkaji teknis;
3. hasil pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap
aspek keselamatan;
4. hasil analisis dan evaluasi;
5. kesimpulan hasil pemeriksaan awal; dan
6. rekomendasi. @acwindwijendra
Laporan Hasil Kelaikan Fungsi BG
42. Tidak ada
As Built
Drawing
Tidak ada
Bukti Hak
Tanah dan
Bangunan
Tidak
memiliki
IMB
Tidak ada
Laporan
Perbaikan dan
Pemiliharaan
Tidak Ada
Laporan Test
commissioning
Tidak ada
Laporan
Pemeriksaa
n Berkala
Biaya
Pengkaji
Teknis Blm
Standard
Kenapa Terhambat?
Kenapa Mahal?
SIMAK Kelengkapan
Dokumen
SIMAK Persyaratan
Teknis?
@acwindwijendra
SLF Mahal kah? Menghambatkah? Kenapa?
43. SIMAK KELENGKAPAN DOKUMEN:
• Administratif
• Pelaksanaan konstruksi
• Pemeliharaan dan perawatan
SIMAK STANDAR TEKNIS:
Tata Bangunan
Keandalan BG
• Keselamatan
• Kesehatan
• Kenyamanan
• Kemudahan
REKOMENDASI
RECORD
HISTORY
BANGUNAN
STANDARISASI
NORMATIF,
PERATURAN,
SNI, DLL
SDM
PENGKAJI
TEKNIS
PEMBINAAN
PROFESI
BERKELANJU
TAN
PERANAN
PEMERINTAH
MASYARAKAT
AKADEMISI
ASOSIASI
EDUKASI
AWARENSS
SOSIALISASI
KONSULTASI
ASISTENSI
PENUTUP - Rekomendasi
@acwindwijendra
1. Proses PBG/SLF
( SIMBGl)
2. Lengkapi SIMAK
Kelengkapan Dokumen
Kelengkapan Teknis
3. Pengkaji Teknis
(Kompeten dan Affordable)
Aspek :
• Arsitektur
• Struktur
• Mekanikal
• Elektrikal
• Ruang Luar
44. Biodata
Dr. Ir. Ngakan Ketut Acwin Dwijendra, ST, SDs, MA, IPU, ASEAN Eng.
Born in Bangli, 3 June 1971,
As Lecturer, Architect, Planner, Author & Master of AcroYoga and Hypno
Founder of Goldmonk Architects, Goldmonk Yoga & Hypnotherapy, DPP-PT Damar Swarakasa Bali
Published 27 Books, 60 Hak Cipta/HaKI, Scopus ID: 57215546911, ORCID ID: 0000-0003-0070-4254,
Web of Science ResearcherID: S-2340-2017, SINTA ID 5989747
15 Sertifikat Keahlian : Arsitektur, Interior, Arsitektur Landskap, Perencanaan Kota,
M. Konstruksi, M. Proyek, M. Mutu, K3, Iluminasi, PPB, ATPA, KTPA, Greenship Green Building
Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) No. Reg. 3.001.19.1.2.00000413
Asean Engineering Engineer No. Reg. 10476
Asesor BNSP No Reg. MET. 000.001458 2020
Education :
1996 S1 Sarjana Teknik Arsitektur, Universitas Udayana
1999 S2 Master of Art, Erasmus University, Netherlands
2014 S3 PhD in Urban & Regional Planning, Curtin University, Australia
2018 Ir. Profesi Insinyur, Universitas Udayana
Most Experiences :
2015 Ketua HUD Institute Bali, NTB, NTT
2016 Ketua Bidang Arsitektur, Listibya Bali
2016 Wakil Ketua Umum Bid. Diklat KADIN Bali
2016 Sekretaris Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bali
2017 Ketua Bidang Pusaka Alam, Dewan Pusaka Kota Denpasar (DKPD)
2017 TPA - Tim Ahli TABG & SLF Denpasar, Gianyar, Buleleng, Klungkung, Badung, Bangli
2019 Ketua Wilayah PAPTI Bali & IATPI Bali 2019-2023
2016 The 3 Best Poster Design Habitat III International
2016 Design Temple & Culture Center “Giri Natha” Timor Leste
2017 Design East Timor Waterpark & Timor Grand Cities
2017 The Best Trainer Yoga, The Most Inspiring People
2018 The Best Architect in Asia Awards, Asia Nation Council
2018 Juara I Dosen Berprestasi UNUD 2018
2020 Juara II Science Networking 2020
2021 Tim Ahli Pembangunan Bupati Bangli dan Klungkung
2021 Ketua PII Wilayah Bali 2021-2024
47. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HUNIAN SEDERHANA
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan
gedung fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen meliputi rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.
1
48. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HUNIAN
SEDERHANA
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan
dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Arsitektur
❑ Gambar Rencana tapak dan Rancangan Bangunan
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
❑ Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Struktur
❑ Gambar Detail Struktur
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing
❑ Perhitungan dan Gambar jaringan listrik
❑ Perhitungan Gambar Rencana Sistem Sanitasi
❑ Spesifikasi Teknis *Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
49. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HUNIAN TIDAK SEDERHANA
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan
gedung fungsi hunian dengan kompleksitas tidak sederhana
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen meliputi rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.
2
LAMPIRAN
50. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG HUNIAN TIDAK SEDERHANA
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Arsitektur
❑ Gambar Rencana tapak dan Rancangan Bangunan
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
❑ Perhitungan sederhana dan Gambar Rencana Struktur
❑ Gambar Detail Struktur
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing
❑ Perhitungan dan Gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen MEP lainnya yang
dipersyaratkan
❑ Spesifikasi Teknis
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
51. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DESAIN PROTOTIPE
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
❑ Dokumen teknis mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung dengan desain prototipe
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen struktur bawah dilakukan apabila desain prototipe tidak
menyediakan informasi tersebut.
3
LAMPIRAN
52. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DESAIN PROTOTIPE
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil
yang akan dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Arsitektur
❑ Gambar desain prototipe
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
53. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PENYESUAIAN
DESAIN PROTOTIPE
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
❑ Dokumen teknis mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung desain prototipe dan boleh dilakukan
penyesuaian dengan batasan:
1. Desain prototipe yang tersedia dapat dikembangkan hingga luasan total maksimum 100 m2
2. Desain prototipe 1 lantai tidak diperkenankan untuk menambah lantai
❑ Penyesuaian desain prototipe dilakukan bersama TPT atau arsitek berlisensi dengan mengikuti ketentuan
pokok tahan gempa atau standar teknis.
4
LAMPIRAN
54. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
PENYESUAIAN DESAIN PROTOTIPE
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan
dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Arsitektur
❑ Gambar Rencana Desain Hasil penyesuaian Desain Prototipe Rumah Tinggal
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
55. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KETENTUAN POKOK TAHAN GEMPA
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
❑ Dokumen teknis menyesuaikan dengan ketentuan pokok tahan gempa sebagaimana diatur
dalam standar teknis
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen dilakukan untuk rencana elektrikal (titik lampu dan stop
kontak)
5
LAMPIRAN
56. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KETENTUAN
POKOK TAHAN GEMPA
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi atau Arsitek berlisensi
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan
dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis
❑ Denah berdasarkan ketentuan pokok tahan gempa
❑ Perletakan titik lampu dan stop kontak
❑ Ketentuan pokok tahan gempa (cara membangun)
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
57. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan
gedung kepentingan umum
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen meliputi rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.
6
LAMPIRAN
58. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN
UMUM
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi dan/atau Arsitek berlisensi
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Arsitektur
❑ Konsep rancangan Arsitektur
❑ Gambar Rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan Rancangan Bangunan
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
❑ Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Struktur dan elemennya
❑ Gambar Detail Struktur
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing
❑ Perhitungan dan Gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen MEP lainnya
yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan
❑ Spesifikasi Teknis
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
59. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM DENGAN PERTELAAN
❑ Dokumen teknis dilengkapi
oleh pemohon dengan
mengikuti Ketentuan
dokumen Bangunan
gedung kepentingan
umum
❑ Pemeriksaan Kesesuaian
dokumen meliputi rencana
arsitektur, struktur,
mekanikal elektrikal.
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
Dinas pengurus
Pertelaan
7
LAMPIRAN
60. LAMPIRAN
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi dan/atau Arsitek berlisensi
❑ Dokumen Pertelaan
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Arsitektur
❑ Konsep rancangan Arsitektur
❑ Gambar Rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan Rancangan Bangunan
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
❑ Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Struktur dan elemennya
❑ Gambar Detail Struktur
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing
❑ Perhitungan dan Gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen MEP lainnya
yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan
❑ Spesifikasi Teknis
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM
DENGAN PERTELAAN
LAMPIRAN
61. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM BERTAHAP
❑ Proses keseluruhan membutuhkan minimal 31 dan maksimal 79 hari. Namun proses kontruksi sudah bisa dimulai sejak hari ke 9
(minimal) hingga hari ke 22 (maksimal).
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung kepentingan umum bertahap
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen meliputi rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
8
LAMPIRAN
62. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM BERTAHAP
❑ Proses keseluruhan membutuhkan
minimal 31 dan maksimal 79 hari.
Namun proses kontruksi sudah bisa
dimulai sejak hari ke 9 (minimal)
hingga hari ke 22 (maksimal).
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh
pemohon dengan mengikuti
Ketentuan dokumen Bangunan
gedung kepentingan umum
bertahap
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen
meliputi rencana arsitektur, struktur,
mekanikal elektrikal.
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
Dinas pengurus
Pertelaan
8
LAMPIRAN
63. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM BERTAHAP
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
Data Umum Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Informasi KTP/KITAS* v
Informasi KRK* v
Surat Perjanjian pemanfaatan tanah v
Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)* v
Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi dan/atau Arsitek berlisensi v
komitmen yang menyatakan bahwa komponen bangunan tidak akan berubah v
Dokumen Pertelaan (Jika ada) v
Data Teknis Tanah Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Gambar Batas tanah yang dikuasai v
Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah v
Data Teknis Arsitektur Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Konsep rancangan Arsitektur v
Gambar Pra rancangan tata ruang dan rancangan bangunan v
Gambar detail tata ruang dalam, tata ruang luar dan Rancangan Bangunan v
Spesifikasi teknis v
LAMPIRAN
64. LAMPIRAN
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
Data Teknis Struktur Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Rencana Skematik Struktur v
Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Struktur bawah v
Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Struktur atas v
Spesifikasi Teknis v
Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Konsep MEP v
Laporan Analisa dan Rencana MEP dibawah tanah v
Laporan Analisa dan Rencana MEP diatas tanah v
Gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata
udara, dan elemen MEP lainnya yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan
v
Spesifikasi teknis v
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KEPENTINGAN UMUM BERTAHAP
LAMPIRAN
65. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS
❑ Dokumen teknis
dilengkapi oleh
pemohon dengan
mengikuti Ketentuan
dokumen Bangunan
Gedung Fungsi Khusus
❑ Pemeriksaan
Kesesuaian dokumen
meliputi rencana
arsitektur, struktur,
mekanikal elektrikal.
Serta elemen khusus
Keterangan:
Pemohon
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
9
LAMPIRAN
66. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi dan/atau Arsitek berlisensi
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Arsitektur
❑ Konsep rancangan Arsitektur
❑ Gambar Rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan Rancangan Bangunan
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
❑ Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Struktur dan elemennya
❑ Gambar Detail Struktur
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing
❑ Perhitungan dan Gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen MEP lainnya
yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan
❑ Spesifikasi Teknis
❑ Kriteria dan Dokumen standar perencanaan dan perancangan khusus
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
67. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS BERTAHAP
❑ Proses keseluruhan membutuhkan minimal 31 dan maksimal 79 hari. Namun proses kontruksi sudah bisa dimulai
sejak hari ke 9 (minimal) hingga hari ke 22 (maksimal).
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung fungsi khusus
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen meliputi rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal. Dan elemen khusus
Keterangan:
Pemohon
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
10
LAMPIRAN
68. LAMPIRAN
❑ Proses keseluruhan
membutuhkan minimal 31
dan maksimal 79 hari. Namun
proses kontruksi sudah bisa
dimulai sejak hari ke 9
(minimal) hingga hari ke 22
(maksimal).
❑ Dokumen teknis dilengkapi
oleh pemohon dengan
mengikuti Ketentuan
dokumen Bangunan gedung
fungsi khusus bertahap
❑ Pemeriksaan Kesesuaian
dokumen meliputi rencana
arsitektur, struktur, mekanikal
elektrikal dan elemen khusus.
Keterangan:
Pemohon
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS BERTAHAP
10
LAMPIRAN
69. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS BERTAHAP
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
Data Umum Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Informasi KTP/KITAS* v
Informasi KRK* v
Surat Perjanjian pemanfaatan tanah v
Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)* v
Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi dan/atau Arsitek berlisensi v
komitmen yang menyatakan bahwa komponen bangunan tidak akan berubah v
Dokumen Pertelaan (Jika ada) v
Data Teknis Tanah Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Gambar Batas tanah yang dikuasai v
Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah v
Data Teknis Arsitektur Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Konsep rancangan Arsitektur v
Gambar Pra rancangan tata ruang dan rancangan bangunan v
Gambar detail tata ruang dalam, tata ruang luar dan Rancangan Bangunan v
Spesifikasi teknis v
LAMPIRAN
70. LAMPIRAN
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
Data Teknis Struktur Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Rencana Skematik Struktur v
Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Struktur bawah v
Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Struktur atas v
Spesifikasi Teknis v
Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Konsep MEP v
Laporan Analisa dan Rencana MEP dibawah tanah v
Laporan Analisa dan Rencana MEP diatas tanah v
Gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata
udara, dan elemen MEP lainnya yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan
v
Spesifikasi teknis v
Data Teknis Khusus Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Kriteria Perencanaan Khusus v
Dokumen standar perencanaan dan perancangan khusus v
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS BERTAHAP
LAMPIRAN
71. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KOLEKTIF
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan
Gedung Kolektif
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen meliputi rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.
❑ Pada akhir masa konstruksi, diserahkan data Siteplan yang memuat nama, alamat dan batas
dari bangunan-bangunan yang kepemilikannya akan dipecah
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
11
LAMPIRAN
72. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KOLEKTIF
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi dan/atau Arsitek berlisensi
❑ Masterplan
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Arsitektur
❑ Konsep rancangan Arsitektur
❑ Gambar Rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan Rancangan Bangunan
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
❑ Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Struktur dan elemennya
❑ Gambar Detail Struktur
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing
❑ Perhitungan dan Gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen MEP lainnya
yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan
❑ Spesifikasi Teknis
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
73. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PRASARANA
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan
Gedung Prasarana
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen kesesuaian rencana Prasarana
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
12
LAMPIRAN
74. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG PRASARANA
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi dan/atau Arsitek berlisensi
❑ Masterplan
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan
dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Prasarana
❑ Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Prasarana
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
75. LAMPIRAN
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan
Gedung Fungsi Campuran
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen meliputi rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI CAMPURAN
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
13
LAMPIRAN
76. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG FUNGSI CAMPURAN
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi dan/atau Arsitek berlisensi
❑ Dokumen Pertelaan (jika ada)
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Arsitektur
❑ Konsep rancangan Arsitektur
❑ Gambar Rencana tata ruang dalam, tata ruang luar dan Rancangan Bangunan
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
❑ Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Struktur dan elemennya
❑ Gambar Detail Struktur
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing
❑ Perhitungan dan Gambar rencana kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen MEP lainnya yang
dipersyaratkan sesuai kebutuhan
❑ Spesifikasi Teknis
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
77. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING (PENERBITAN BARU)
❑ Proses dilakukan jika bangunan sudah
berdiri tapi belum punya PBG dan/atau
SLF
❑ PBG akan diterbitkan jika bangunan
belum memiliki PBG sebelumnya dan
membayar retribusi
❑ Jika bangunan sudah memiliki PBG tapi
belum memiliki SLF dan SBKBG, SLF
dan SBKBG akan diterbitkan tanpa
membayar retribusi.
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
14
LAMPIRAN
78. LAMPIRAN
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Perpanjangan)
❑ Proses dilakukan masa berlaku SLF telah habis dan diperpanjang
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
15
LAMPIRAN
79. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ PBG (jika sudah punya sebelumnya)
❑ SLF (jika sudah punya sebelumnya)
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan
dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Bangunan Gedung Eksisting
❑ Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi
❑ Laporan pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum)
❑ As built drawing (hanya untuk elemen bangunan yang tampak)
❑ Perhitungan teknis dan dokumen rencana struktur, arsitektur, dan MEP (Jika masih ada)
❑ Data pengkaji teknis
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
80. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING (ADMINISTRATIF)
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
Proses dilakukan jika PBG dan/atau
SLF hilang, atau belum memiliki
SBKBG saja, atau mengganti nama
kepemilikan SBKBG
16
LAMPIRAN
81. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
(ADMINISTRATIF)
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Data bangunan
❑ Data pemilik
❑ Data pemilik baru (jika ingin alih nama)
❑ Akta jual beli atau akta waris atau bukti lainnya (jika ingin alih nama)
❑ Dokumen PBG
❑ Dokumen SLF
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
83. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
(BG FUNGSI KHUSUS)
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ PBG (jika sudah punya sebelumnya)
❑ SLF (jika sudah punya sebelumnya)
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan
dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Bangunan Gedung Eksisting
❑ Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi
❑ Laporan pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum)
❑ As built drawing (hanya untuk elemen bangunan yang tampak)
❑ Perhitungan teknis dan dokumen rencana struktur, arsitektur, dan MEP (Jika masih ada)
❑ Dokumen rencana dan rancangan khusus
❑ Data pengkaji teknis
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
84. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
(CAGAR BUDAYA)
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan
Gedung Cagar Budaya
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen meliputi rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.
18
LAMPIRAN
85. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
(CAGAR BUDAYA)
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ PBG (jika sudah punya sebelumnya)
❑ SLF (jika sudah punya sebelumnya)
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan
dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Bangunan Gedung Eksisting
❑ Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi
❑ Laporan pemeriksaan berkala (untuk bangunan umum)
❑ As built drawing (hanya untuk elemen bangunan yang tampak)
❑ Perhitungan teknis dan dokumen rencana struktur, arsitektur, dan MEP (Jika masih ada)
❑ Data pengkaji teknis
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN
86. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
(RENOVASI)
Keterangan:
Pemohon
Dinas teknis
DPMPTSP
❑ Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen untuk
mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat Bangunan Gedung
❑ Pemeriksaan Kesesuaian dokumen meliputi rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal.
19
LAMPIRAN
87. LAMPIRAN
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING
Data Umum
❑ Informasi KTP/KITAS*
❑ Informasi KRK*
❑ Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*
❑ SLF (jika sudah punya sebelumnya)
❑ Dokumen Pertelaan (Jika ada)
Data Teknis Tanah
❑ Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung eksisting pada area/persil yang akan dibangun
❑ Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah
Data Teknis Arsitektur
❑ Konsep rancangan perubahan Arsitektur
❑ Gambar Rencana perubahan tata ruang dalam, tata ruang luar dan Rancangan Bangunan
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Struktur
❑ Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana perubahan Struktur dan elemennya
❑ Gambar Detail perubahan Struktur
❑ Spesifikasi teknis
Data Teknis Mekanikal Elektrikal Plumbing
❑ Perhitungan dan Gambar rencana perubahan kelistrikan, pencahayaan, sanitasi, proteksi kebakaran, tata udara, dan elemen
MEP lainnya yang dipersyaratkan sesuai kebutuhan
❑ Spesifikasi Teknis
*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan
LAMPIRAN