SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI 2021
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN
GEDUNG
DI KOTA BEKASI
DASAR HUKUM
Undang-undang No 28
Tahun 2002
PP PP No. 16 Tahun 2021
Permen PUPR No. 27 Tahun
2018 dan No. 3 Tahun 2020
Tentang Peraturan
Pelaksanan UU No. 28
Tahun 2002
Tentang Sertifikat Laik Fungsi
(SLF)
Perda Kota Bekasi No. 06
Tahun 2014
Perwal Kota Bekasi No. 61
Tahun 2015, Perwal 44.A
Tahun 2019
Tentang Bangunan Gedung
Tentang Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung
Tentang Bangunan Gedung
Apa Itu SLF Bangunan Gedung ?
SLF BANGUNAN GEDUNG adalah SERTIFIKAT
YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH KECUALI UNTUK BANGUNAN
GEDUNG FUNGSI KHUSUS OLEH PEMERINTAH
PUSAT, UNTUK MENYATAKAN KELAIKAN
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI
SYARAT UNTUK DAPAT DIMANFAATKAN
Tujuan di
Terbitkannya SLF
1. Untuk mewujudkan Bangunan Gedung
yang Laik Fungsi sesuai fungsinya yang
diselenggarakan secara tertib untuk
menjamin keandalan dan kepastian
hukum.
2. Agar semua bangunan gedung memiliki
Setifikat Laik Fungsi dan dinyatakan laik
secara administrasi maupun teknis
sebelum pemanfaatannya.
3. Suatu bangunan gedung dinyatakan laik
fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan
dan pengujian yang dilakukan oleh
konsultan yang bersertifikat.
Bangunan apa saja yang harus ber Sertifikat
Laik Fungsi
1. Perwal No. 44.A Tahun 2019 tentang Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung :
 Pasal 4 :
Ayat (1) Setiap bangunan gedung yang telah selesai di bangun sesuai IMB dan akan
dimanfaatkan harus memiliki SLF;
Ayat (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Bangunan Gedung belum digunakan dan dimanfaatkan;
b. Bangunan Gedung yang telah digunakan dan dimanfaatkan.
Ayat (3) Bangunan gedung yang harus memiliki SLF sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri dari :
a. Bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai;
b. Bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai;
c. Bangunan gedung tidak sederhana hingga 5 (lima) lantai;
d. Bangunan gedung tidak sederhana lebih dari 5 (lima) lantai
Masa Berlaku SLF
Perwal No. 44.A Tahun 2020 :
 Pasal 5 :
Ayat (1) masa berlaku SLF bangunan gedung sederhana 1(satu) lantai
dan 2 (dua) lantai ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun dan
dapat diperpanjang;
Ayat (2) masa berlaku SLF bangunan gedung tidak sederhana
hingga 5 (lima) lantai dan bangunan tidak sederhana lebih dari
5 (lima) lantai ditetapkan selama 5 tahun (lima) tahun dan
dapat diperpanjang.
Pasal 11 :
Ayat (3) Untuk bangunan gedung sederhana berupa rumah
tinggal tunggal dan deret 1 (satu) lantai dengan total luas
lantai maksimal 36 m2 dan total luas tanah maksimal 72 m2 tidak
diperlukan perpanjangan SLF.
Pemeriksaan Bangunan gedung
 Perwal No. 44.A Tahun 2019
Pasal 24
Ayat(1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung
dilakukan oleh :
a. penyedia jasa pengkaji teknis;
b. tim teknis Perangkat Daerah Penyelenggara SLF.
Ayat(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh
penyedia jasa Pengkaji Teknis Berbadan Hukum untuk
bangunan gedung tidak sederhana hingga 5 (lima) dan
bangunan tidak sederhana lebih dari 5 (lima) lantai.
Untuk diterbitkannya bangunan gedung terlebih dahulu
dilakukan pemeriksaan laik fungsi bangunan gedung
Ayat(3) Pemeriksaan Kelaikan fungsi bangunan gedung sederhana
1 (satu) lantai dan bangunan sederhana 2 (dua) lantai
dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis perorangan.
Ayat(4) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis Perangkat
Daerah untuk :
a. bangunan gedung baru rumah tinggal tunggal dan
rumah deret;
b. bangunan yang sudah ada (existing) rumah tinggal
tunggal dan rumah deret.
 Pasal 12
(2) Persyaratan administrasi
a. surat permohonan;
b. Foto kopi akta pendirian perusahaan;
c. Foto kopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah;
d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
e.Foto kopi IMB dan perizinan lain yang telah diterbitkan;
f. Foto kopi gambar bangunan sesuai IMB atau perizinan yang terakhir diterbitkan;
g. Foto kopi IPPL dan Rencana Tapak ;
h. Foto kopi pertimbangan teknis (Peil Banjir, Andal Lalin, Lingkungan dan Proteksi
Damkar) ;
i. As built drawing bangunan gedung yang telah disahkan;
j. bentuk digital as built drawing bangunan termasuk gambar situasi yang dimohon
dalam format CAD bagi yang dipersyaratkan;
k.Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan (untuk perpanjangan SLF);
l. persyaratan lain yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Persyaratan Administrasi Permohonan SLF :
Perwal No. 61 Tahun 2015 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung.
•Persyaratan Teknis
1. Untuk permohonan SLF pertama :
a. hasil pemeriksaan dan pengujian kesesuaian data aktual
dan dokumen pelaksanaan kostruksi bangunan gedung
termasuk as built drawing;
b. hasil pengujian dan pengetesan di lapangan dan/atau di
laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan
kelengkapan bangunan gedung serta prasarana prasarana
bangunan bangunan gedung padakomponen konstruksi atau
peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat.
C. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Daftar Simak (chek
list) yang dismpulkan dalam Berita Acara pemeriksaan
kelaikan fungsi bangunan gedung;
d. Pemeriksaan dan pengujian di lapangan di lakukan oleh
Konsultan Teknis yang bersertifikat yang ditunjuk oleh
pemohon.
•2. Untuk Permohonan SLF Perpanjangan :
a. Hasil pemeriksaan kesesuaian data dokumen laporan
hasil pemeriksaan berkala, laporan pengujian struktur,
peralatan dan perlengkapan bangunan gedung
serta prasarana bangunan gedung terhadap perwatan
bangunan gedung;
b. Hasil pengujian dan pengetesan di lapangan dan/atau di
laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan
perlengkapan bangunan gedung serta prasarana
bangunan gedung pada komponen konstruksi atau
peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat;
c. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Daftar Simak (cek list)
yang disimpulkan dalam Berita Acara pemeriksaan kelaikan
fungsi bangunan gedung;
d. Pemeriksaan dan pengujian di lapangan dilakukan oleh
Konsultan Teknis yang bersertifikat keahlian yang ditunjuk
oleh pemohon.
• SLF UNTUK BANGUNAN GEDUNG USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM).
Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2020 :
Pasal 63.
Ayat (2) Dalam hal bangunan gedung baru berupa bangunan GUDANG
usaha mikro, kecil dan menengah seluas 1.300 m2 (seribu
tiga ratus meter persegi) dengan menggunakan desain
prototipe, penerbitan SLF dilaksanakan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan
SLF diterima LENGKAP oleh Pemerintah Daerah.
Ayat (3) Dalam hal permohonan SLF dikembalikan kepada pemohon,
jangka waktu proses penerbitan atau perpanjangan SLF
dihitung kembali dari awal.
Bagan Tata Cara Penerbitan SLF BG Baru
Bagan Tata Cara Penerbitan SLF BG Existing dan memiliki IMB
Bagan Tata Cara Penerbitan SLF BG Existing dan
belum memiliki IMB
Bagan Tata Cara Perpanjangan SLF BG
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negaraheru sutono, iai
 
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptxSosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptxWedaPurnawan
 
Pedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedungPedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedunginfosanitasi
 
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...inideedee
 
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggiPedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggiinfosanitasi
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
 
Tata cara pengawasan.pptx
Tata cara pengawasan.pptxTata cara pengawasan.pptx
Tata cara pengawasan.pptxsahramaulidar1
 
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.pptPERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.pptssuser8c914e
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASadedudi
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002inideedee
 
Paparan SLF dpmptsp.pptx'
Paparan SLF dpmptsp.pptx'Paparan SLF dpmptsp.pptx'
Paparan SLF dpmptsp.pptx'AdiBowoleksono1
 
Bahan Paparan K3 Konstruksi.pptx
Bahan Paparan K3 Konstruksi.pptxBahan Paparan K3 Konstruksi.pptx
Bahan Paparan K3 Konstruksi.pptxSeunuddonInfras
 
Pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
Pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedungPedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
Pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedunginfosanitasi
 
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganLeks&Co
 
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptPCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptAdiIndrayana
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiKhalid Mustafa
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPREra Wibowo
 

What's hot (20)

Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung NegaraAnalisa Biaya Proyek Gedung Negara
Analisa Biaya Proyek Gedung Negara
 
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptxSosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
Sosialisasi Perizinan Bangunan Gedung.pptx
 
Pedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedungPedoman tim ahli bangunan gedung
Pedoman tim ahli bangunan gedung
 
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM...
 
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggiPedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi
Pedoman teknis pembangunan rumah susun sederhana bertingkat tinggi
 
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxprogram mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptx
 
KKPR, PBG dan SLF.pptx
KKPR, PBG dan SLF.pptxKKPR, PBG dan SLF.pptx
KKPR, PBG dan SLF.pptx
 
Tata cara pengawasan.pptx
Tata cara pengawasan.pptxTata cara pengawasan.pptx
Tata cara pengawasan.pptx
 
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.pptPERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
PERMEN PUPR NO 22 TAHUN 2018.ppt
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
 
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT) - 403/KPTS/M/2002
 
0. SLF CIC (1).pdf
0. SLF CIC (1).pdf0. SLF CIC (1).pdf
0. SLF CIC (1).pdf
 
Paparan SLF dpmptsp.pptx'
Paparan SLF dpmptsp.pptx'Paparan SLF dpmptsp.pptx'
Paparan SLF dpmptsp.pptx'
 
Bahan Paparan K3 Konstruksi.pptx
Bahan Paparan K3 Konstruksi.pptxBahan Paparan K3 Konstruksi.pptx
Bahan Paparan K3 Konstruksi.pptx
 
Pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
Pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedungPedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
Pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung
 
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
 
BGH
BGHBGH
BGH
 
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptPCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
 
Pengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa KonsultansiPengadaan Jasa Konsultansi
Pengadaan Jasa Konsultansi
 
Sosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPRSosialisasi KKPR
Sosialisasi KKPR
 

Similar to SLF BANGUNAN GEDUNG

Andi muhammad rijal tgs 2
Andi muhammad rijal tgs 2Andi muhammad rijal tgs 2
Andi muhammad rijal tgs 2ANDI RIJAL
 
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptx
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptxSOSIALISASI_PERDA_BG.pptx
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptxjasasarprasbmp
 
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppta62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).pptRosihanSyahRangkuti
 
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan Kota
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan KotaPLKJ Pengawasan dan Pembangunan Kota
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan KotaSulthan Isa
 
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri...
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri...Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri...
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri...Penataan Ruang
 
Tayangan TABG dll permen 11 2018.pptx
Tayangan TABG dll permen 11 2018.pptxTayangan TABG dll permen 11 2018.pptx
Tayangan TABG dll permen 11 2018.pptxFajarkurnia27
 
PBG_SLF_SIMBG_LAMPUNG.pdf
PBG_SLF_SIMBG_LAMPUNG.pdfPBG_SLF_SIMBG_LAMPUNG.pdf
PBG_SLF_SIMBG_LAMPUNG.pdfSugianto105542
 
PP28-2000 PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.pdf
PP28-2000 PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.pdfPP28-2000 PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.pdf
PP28-2000 PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.pdfaspeknasoki
 
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdf
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdfMateri Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdf
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdfbambangsuprapto2024k
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Penataan Ruang
 
Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003Muhammad Amry
 
Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Abdul Aziz
 
suratperjanjiansertifikasibdanusahauntukf
suratperjanjiansertifikasibdanusahauntukfsuratperjanjiansertifikasibdanusahauntukf
suratperjanjiansertifikasibdanusahauntukfaccessconscv
 

Similar to SLF BANGUNAN GEDUNG (20)

Andi muhammad rijal tgs 2
Andi muhammad rijal tgs 2Andi muhammad rijal tgs 2
Andi muhammad rijal tgs 2
 
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptx
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptxSOSIALISASI_PERDA_BG.pptx
SOSIALISASI_PERDA_BG.pptx
 
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppta62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
a62c4_Bahan_Tayang_Persyaratan_BGN_Antonius_Budiono__1_ (1).ppt
 
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan Kota
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan KotaPLKJ Pengawasan dan Pembangunan Kota
PLKJ Pengawasan dan Pembangunan Kota
 
Ijin mendirikan bangunan
Ijin mendirikan bangunanIjin mendirikan bangunan
Ijin mendirikan bangunan
 
PBG_SLF.pdf
PBG_SLF.pdfPBG_SLF.pdf
PBG_SLF.pdf
 
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri...
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri...Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri...
Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeri...
 
Tayangan TABG dll permen 11 2018.pptx
Tayangan TABG dll permen 11 2018.pptxTayangan TABG dll permen 11 2018.pptx
Tayangan TABG dll permen 11 2018.pptx
 
PBG_SLF_SIMBG_LAMPUNG.pdf
PBG_SLF_SIMBG_LAMPUNG.pdfPBG_SLF_SIMBG_LAMPUNG.pdf
PBG_SLF_SIMBG_LAMPUNG.pdf
 
PP Nomor 4 Tahun 2010
PP Nomor 4 Tahun 2010PP Nomor 4 Tahun 2010
PP Nomor 4 Tahun 2010
 
PP28-2000 PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.pdf
PP28-2000 PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.pdfPP28-2000 PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.pdf
PP28-2000 PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.pdf
 
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdf
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdfMateri Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdf
Materi Sosialisasi Pencatatan SDPK dan Klarifikasi Sewa-Feb 2024-WM.pdf
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
 
Permenpu 8 prt_m_2011
Permenpu 8 prt_m_2011Permenpu 8 prt_m_2011
Permenpu 8 prt_m_2011
 
1 b1d8d01
1 b1d8d011 b1d8d01
1 b1d8d01
 
Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003Kepmen kimpraswil no 339 2003
Kepmen kimpraswil no 339 2003
 
Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011Permen PU 04 2011
Permen PU 04 2011
 
IMB CW.pdf
IMB CW.pdfIMB CW.pdf
IMB CW.pdf
 
Se menteri pupr22-2020
Se menteri pupr22-2020Se menteri pupr22-2020
Se menteri pupr22-2020
 
suratperjanjiansertifikasibdanusahauntukf
suratperjanjiansertifikasibdanusahauntukfsuratperjanjiansertifikasibdanusahauntukf
suratperjanjiansertifikasibdanusahauntukf
 

Recently uploaded

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 

SLF BANGUNAN GEDUNG

  • 1. DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI 2021 SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BANGUNAN GEDUNG DI KOTA BEKASI
  • 2. DASAR HUKUM Undang-undang No 28 Tahun 2002 PP PP No. 16 Tahun 2021 Permen PUPR No. 27 Tahun 2018 dan No. 3 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2014 Perwal Kota Bekasi No. 61 Tahun 2015, Perwal 44.A Tahun 2019 Tentang Bangunan Gedung Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Tentang Bangunan Gedung
  • 3. Apa Itu SLF Bangunan Gedung ? SLF BANGUNAN GEDUNG adalah SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KECUALI UNTUK BANGUNAN GEDUNG FUNGSI KHUSUS OLEH PEMERINTAH PUSAT, UNTUK MENYATAKAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG SEBAGAI SYARAT UNTUK DAPAT DIMANFAATKAN
  • 4. Tujuan di Terbitkannya SLF 1. Untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang Laik Fungsi sesuai fungsinya yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan dan kepastian hukum. 2. Agar semua bangunan gedung memiliki Setifikat Laik Fungsi dan dinyatakan laik secara administrasi maupun teknis sebelum pemanfaatannya. 3. Suatu bangunan gedung dinyatakan laik fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh konsultan yang bersertifikat.
  • 5. Bangunan apa saja yang harus ber Sertifikat Laik Fungsi 1. Perwal No. 44.A Tahun 2019 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung :  Pasal 4 : Ayat (1) Setiap bangunan gedung yang telah selesai di bangun sesuai IMB dan akan dimanfaatkan harus memiliki SLF; Ayat (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Bangunan Gedung belum digunakan dan dimanfaatkan; b. Bangunan Gedung yang telah digunakan dan dimanfaatkan. Ayat (3) Bangunan gedung yang harus memiliki SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; b. Bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai; c. Bangunan gedung tidak sederhana hingga 5 (lima) lantai; d. Bangunan gedung tidak sederhana lebih dari 5 (lima) lantai
  • 6. Masa Berlaku SLF Perwal No. 44.A Tahun 2020 :  Pasal 5 : Ayat (1) masa berlaku SLF bangunan gedung sederhana 1(satu) lantai dan 2 (dua) lantai ditetapkan selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang; Ayat (2) masa berlaku SLF bangunan gedung tidak sederhana hingga 5 (lima) lantai dan bangunan tidak sederhana lebih dari 5 (lima) lantai ditetapkan selama 5 tahun (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 11 : Ayat (3) Untuk bangunan gedung sederhana berupa rumah tinggal tunggal dan deret 1 (satu) lantai dengan total luas lantai maksimal 36 m2 dan total luas tanah maksimal 72 m2 tidak diperlukan perpanjangan SLF.
  • 7. Pemeriksaan Bangunan gedung  Perwal No. 44.A Tahun 2019 Pasal 24 Ayat(1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dilakukan oleh : a. penyedia jasa pengkaji teknis; b. tim teknis Perangkat Daerah Penyelenggara SLF. Ayat(2) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh penyedia jasa Pengkaji Teknis Berbadan Hukum untuk bangunan gedung tidak sederhana hingga 5 (lima) dan bangunan tidak sederhana lebih dari 5 (lima) lantai. Untuk diterbitkannya bangunan gedung terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan laik fungsi bangunan gedung
  • 8. Ayat(3) Pemeriksaan Kelaikan fungsi bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dan bangunan sederhana 2 (dua) lantai dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis perorangan. Ayat(4) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Teknis Perangkat Daerah untuk : a. bangunan gedung baru rumah tinggal tunggal dan rumah deret; b. bangunan yang sudah ada (existing) rumah tinggal tunggal dan rumah deret.
  • 9.  Pasal 12 (2) Persyaratan administrasi a. surat permohonan; b. Foto kopi akta pendirian perusahaan; c. Foto kopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah; d. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); e.Foto kopi IMB dan perizinan lain yang telah diterbitkan; f. Foto kopi gambar bangunan sesuai IMB atau perizinan yang terakhir diterbitkan; g. Foto kopi IPPL dan Rencana Tapak ; h. Foto kopi pertimbangan teknis (Peil Banjir, Andal Lalin, Lingkungan dan Proteksi Damkar) ; i. As built drawing bangunan gedung yang telah disahkan; j. bentuk digital as built drawing bangunan termasuk gambar situasi yang dimohon dalam format CAD bagi yang dipersyaratkan; k.Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan (untuk perpanjangan SLF); l. persyaratan lain yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Persyaratan Administrasi Permohonan SLF : Perwal No. 61 Tahun 2015 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
  • 10. •Persyaratan Teknis 1. Untuk permohonan SLF pertama : a. hasil pemeriksaan dan pengujian kesesuaian data aktual dan dokumen pelaksanaan kostruksi bangunan gedung termasuk as built drawing; b. hasil pengujian dan pengetesan di lapangan dan/atau di laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan kelengkapan bangunan gedung serta prasarana prasarana bangunan bangunan gedung padakomponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat.
  • 11. C. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Daftar Simak (chek list) yang dismpulkan dalam Berita Acara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; d. Pemeriksaan dan pengujian di lapangan di lakukan oleh Konsultan Teknis yang bersertifikat yang ditunjuk oleh pemohon.
  • 12. •2. Untuk Permohonan SLF Perpanjangan : a. Hasil pemeriksaan kesesuaian data dokumen laporan hasil pemeriksaan berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta prasarana bangunan gedung terhadap perwatan bangunan gedung; b. Hasil pengujian dan pengetesan di lapangan dan/atau di laboratorium untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan bangunan gedung serta prasarana bangunan gedung pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat;
  • 13. c. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Daftar Simak (cek list) yang disimpulkan dalam Berita Acara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; d. Pemeriksaan dan pengujian di lapangan dilakukan oleh Konsultan Teknis yang bersertifikat keahlian yang ditunjuk oleh pemohon.
  • 14. • SLF UNTUK BANGUNAN GEDUNG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM). Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2020 : Pasal 63. Ayat (2) Dalam hal bangunan gedung baru berupa bangunan GUDANG usaha mikro, kecil dan menengah seluas 1.300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) dengan menggunakan desain prototipe, penerbitan SLF dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen permohonan SLF diterima LENGKAP oleh Pemerintah Daerah. Ayat (3) Dalam hal permohonan SLF dikembalikan kepada pemohon, jangka waktu proses penerbitan atau perpanjangan SLF dihitung kembali dari awal.
  • 15.
  • 16. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF BG Baru
  • 17. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF BG Existing dan memiliki IMB
  • 18. Bagan Tata Cara Penerbitan SLF BG Existing dan belum memiliki IMB
  • 19. Bagan Tata Cara Perpanjangan SLF BG
  • 20.
  • 21.