Dokumen tersebut membahas berbagai topik terkait pertanahan dan peraturan yang mengaturnya, seperti metode PTSL, tugas BPN dan Kemen ATR, serta jangka waktu berbagai hak atas tanah.

1. Pembelajaran Persiapan SKB
1. Mediasi Kaukus itu apa?
Apabila dalam proses mediasi, terjadi jalan buntu (deadlock), mediator dapat melakukan
kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediatordengan salah satu pihak tanpa dihadiri
oleh pihak yang lainnya (Pasal 1 butir 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008).
2. Penuntut Umum nahan terdakwa berapa lama?
Penahanan tersangka sebelum diajukan ke Pengadilan, berdasarkan pasal-pasal yang
terdapat didalam KUHAP adalah sebagai berikut:
a. Pasal 24:
- Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari;
- Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat
diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari;
- Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum
berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
- Setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari
tahanan demi hukum.
b. Pasal 25:
- Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama
20 (dua puluh) hari;
- Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat
diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh)
hari;
- Tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum
berakhirnya waktu penahanan, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi;
- Setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penuntut umum harus sudah mengeluarkan
tersangka dari tahanan demi hukum.
Proses yang akan dijalani oleh tersangka antara lain sebagai berikut:
a. Pemeriksaan tersangka;
b. Penangkapan;
c. Penahanan;
d. Penggeledahan;
e. Pemasukan rumah;
f. Penyitaan benda;
g. Pemeriksaan surat;
h. Pemeriksaan saksi;
i. Pemeriksaan ditempat kejadian;
j. Pelaksanaan dan putusan pengadilan.
Atas penahanan tersebut hal yang dapat/harus dilakukan oleh keluarga tersangka adalah
dengan membantu proses penyelidikan dan meminta bantuan kepada penasehat hukum.
Keluarga tersangka dapat melakukan atau mengajukan tuntutan balik melalui
Praperadilan. Hal ini didasarkan pada Pasal 77 KUHAP yang pada pokoknya meliputi sah atau
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan.

2. 3. Berapa tarif pajak perolehan hak atas tanah?
Berikut adalah rumus dasar perhitungan tarif BPHTB:
Tarif Pajak 5% x Dasar Pengenaan Pajak (NPOP – NPOPTKP)
Seperti diketahui, besarnya NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun
berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling
rendah sebesar Rp60.000.000 untuk setiap wajib pajak.
4. Pulau kecil minimal berapa ukurannya?
Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu
kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya
5. Batas pesisir ke arah laut itu berapa jauh?
Perairan Pesisiradalahlaut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua
belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-
pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna
6. Sosial maping terkait dengan apa?
SOCIAL MAPPING adalah Proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta
melibatkan pengumpulan datadan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya
profile dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut.
Mengapa perlu dilakukan social mapping mari kita pahami bahwasanya kepentingan suatu
perusahaan atau suatu lembaga untuk
• Paham Karakeristik masyarakat yang akan dibina
• Tahu potensi dan masalah masyarakat sasaran.
• Mengetahui kebutuhan masyarakat
• Sebagai dasar penentuan program agar tepat guna
7. Perumahan susun ada hak apa saja disitu?
Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) dapat dimiliki oleh perorangan atau
badan hukum.
Secara umum, SHMSRS sama dengan sertifikat tanah dan bangunan dengan proses peralihan
yang juga sama. Bahkan SHMSRS juga dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pengajuan
pinjaman ke lembaga keuangan.
Masa berlaku SHMSRS sama dengan masa berlaku hak tanah (HGB dan Hak Pakai), jadi jika
hak atas tanah berakhir, maka SHMSRS pun akan berakhir.
8. Jangka waktu hak pakai berapa lama?
(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui
kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh)
tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan
cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan
dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan

3. c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat
diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat
diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Jangka waktu hak guna bangunan berapa lama?
10. Jangka waktu hak milik berapa lama?
Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah. Diantara hak-hak atas tanah yang lain, Hak Milik merupakan hak yang paling kuat dan
paling penuh.
11. Perpanjangan HGB maksimal berapa lama?
12. Tata ruang di atur dalam UU berapa?
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut dan
menggantikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-
Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dianggap sudah tidak sesuai lagi
dengna kebutuhan pengaturan penataan ruang sehinggaperlu untuk diganti dengan Undang-
Undang tentang Penataan Ruang yang sesuai dengan dan menyesuaikan dengan
perkembangan budaya, teknologi dan pembangunan nasional.
13. PTSL singkatan apa?
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak
dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu
wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program
ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki
masyarakat.
14. PTSL diatur dalam UU berapa?
Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut
dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSLdan Instruksi Presiden
No 2 tahun 2018.
15. BPN diatur dalam UU berapa?
Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015
tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan.
16. Kementerian agraria diatur dalam UU berapa?
Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian
Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

4. 17. UU nomor 28 tahun 2009 itu tentang apa?
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
18. Panitia A tugas nya apa?
Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut “Panitia A” adalah panitia yang
bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data
yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan
pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan
dan permohonan pengakuan hak atas tanah
19. Penyelesaian sengketa pertanahan di atur dalam UU berapa?
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11
Tahun 2016
20. Apa kepanjangan dari IP4T?
IP4T, adalah singkatan dari Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
PemanfaatanTanah. Programini merupakan salahsatuprogram dari Kementrian Agraria dan
Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Berbeda dengan Larasita ataupun Prona yang
bisa berujung pada kepemilikan Sertipikat Tanah, akan tetapi program ini hanya merupakan
titik awal untuk kedua menuju ke kedua program tersebut. Melalui Program ini sebidang
tanah akan menjadi tercatat dan diakui penggunaannya oleh Kementrian Agraria dan Tata
Ruang Badan Pertanahan Nasional walaupun hanya sekedar peta bidang tanah yang tersirat
dalam sebuah peta