Dokumen tersebut membahas kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum Pati TNI-AL terkait penggelapan tanah seluas 8,5 ha di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Terdapat beberapa modus operandi kejahatan yang dilakukan antara lain penghilangan kata "Anggota" dalam surat, penerbitan surat perintah tanpa dasar hukum, dan penandatanganan perjanjian tanpa nama. Dokumen ini men

3. “LIHAT, LAWAN, LAPORKAN”
KE KPK

4. * TERHADAP PARA OKNUM PATI
TNI-AL DIDUGA KUAT MELAKUKAN*
* KEJAHATAN YANG DILAKUKAN DALAM
JABATAN*
* VIA Ps.413 S/D 437 KUHP*

5. MELALUI PINTU MASUK
PASAL 415 KUHAP  PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG
LAIN, YANG DIWAJIBKAN UNTUK SETERUSNYA ATAU
UNTUK SEMENTARA WAKTU MENJALANKAN SESUATU
PEKERJAAN
UMUM,
YANG
DGN
SENGAJA
MENGGELAPKAN UANG ATAU SURAT YG BERHARGA, YG
DISIMPANNYA KARENA JABATANNYA, ATAU DENGAN
SENGAJA MEMBIARKAN UANG ATAU SURATBERHARGA
ITU DIAMBIL ATAU DIGELAPKAN OLEH ORANG LAIN
ATAU MENOLONG ORANG LAIN ATAU SEBAGAI ORANG
YG MEMBANTU DALAM HAL IYU, DIHUKUM PENJARA
SELAMA-LAMANYA TUJUH TAHUN

6. PERIODE : TGL. 6 DESEMBER 2005
SESUAI ALAT BUKTI SURAT TERJADI KEJAHATAN
YANG DILAKUKAN DALAM “JABATAN”
(PS.413 KUHP S/D PS.437 KUHP)
1.
TGL. 06 DESEMBER 2005 “MADUS OPERANDI KEJAHATAN PERTAMA” : OLEH
OKNUM PATI TNI-AL IR. AGUS DEA MANSJUR - LAKSMA TNI (SEKARANG
PURN) MELAPORKAN KE KASAL LAKSMANA TNI H. SLAMET SOEBIJANTO
TGL.06 DESEMBER 2005 NOMOR : R/56/XII/2005
PERIHAL : LAPORAN
HASIL RAPAT PERMASALAHAN TANAH “
?
“ TNI AL LIDAH KULON
BY ; DALAM HAL INI KATA “ANGGOTA” YANG SEHARUSNYA DITEMPATKAN
DIANTARA KATA
“TANA & TNI-AL “SENGAJA DIHILANGKAN, DAN ATAU
DIKORUPSI, DALAM HAL INI BERTEN-TANGAN DGN SKEP DAN LANTAMAL III
NO. SKEP /29/IV/1993 TGL. 08-04-1993

7. 2.
TGL. 13 JANUARI 2006 “MODUS OPERANDI KEJAHATAN KEDUA” :
BUTIR 1, KASAL LAKSAMANA TNI H. SLAMET SOEBIJANTO MEMBERIKAN
DISPOSISI PERSETUJUAN (ACC),
DIBUKTIKAN
DITERBITKAN
SURAT
PERINTAH KASAL NO: SPRIN/35/I/2006 TGL. 13 JANUARI 2006 DITANDA
TANGANI OLEH AN. KASAL ASLOG LAKSDA TNI IR. YOEDOKO (SAAT INI
PURN),
DIMANA
SPRIN
TERSEBUT UNTUK KOMANDAN LANTAMAL III
LAKSMA TNI GUNADI, MDA (SEKARANG LAKSDYA TNI
PURN),
TTG
:
PERINTAH
SEBAGAI
PALAKSANA &
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
PENANDA TANGANAN PERJANJIAN ANTARA TNI-AL DENGAN PT.CGP.
3.
TANGGAL 24 JANUARI 2006"MODUS OPERANDI KETIGA”:
SESUAI BUTIR NO.2, DITANDATANGANI AKTA PERJANJIAN NO : 050 TGL. 24
JANUARI 2006 ANTARA INSTITUSI TNI-AL (LAKSMA TNI GUNADA, MDA)
DENGAN DIRUT PT. CGP IR. SUTOTO YAKUBUS, YAITU PERJANJIAN TANPA
NAMA

8. KORUPSI YG TERKAIT
DGN PENGGELAPAN
DALAM JABATAN
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10 huruf a
Pasal 10 huruf b
Pasal 10 huruf b

9. SELANJUTNYA :
PASAL 415 KUHP
DIRUMUSKAN

10. PEGAWAI NEGERI MENGGELAPKAN
UANG ATAU MEMBIARKAN
PENGGELAPAN ADALAH KORUPSI
Rumusan Korupsi pada Pasal 8 UU No. 20
Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP yang
dirujuk dalam pasal 1 ayat (1) huruf c UU No.3
Tahum 1971, dan Pasal 8 UU No.31 Tahun
1999 sebagai tindak pidana korupsi, yg
kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20
Tahun 2001.

11. Untuk menyimpulkan apakah suatu
perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini,
harus memenuhi unsur-unsur :
1. Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan
menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk
sementara waktu.
2. Dengan Sengaja
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain, mengambil atau
membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam
melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berharga
5. Yang disimpan karena jabatannya

12. Pasal 8 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 :
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus
lima
puluh
juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatab umum secara terus
menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan
karena jabatabbya, atau membiarkan uang atau surat
berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain,
atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

13. *DAFTAR : DIBUAT OLEH DAERAL-4 DINAS PU & TENAGA *
DASAR:
BADAN ARSIP KOTA SURABAYA, TGL. REPRO 15-11-2007 TTG : DAFTAR NAMANAMA KAVELING LIDAH KULON KMS. SURABAYA PEMBAGIAN TNI-AL.
NOMOR 1 : PRANJONO, KPT MAR, NRP. 2528/P ; NO.KAV :1
S/D URUT NOMOR 104 AN. SUMANDAH, PENATA TKN ; NO.KAV. 104
DIBUAT OLEH : KABAG AGRARIA SUDISPUT DISMAT DAERAL-4 DAN MENGETAHUI
KADISMAT DAERAL-4 KASUBDISPUT, Ir, DJAJAL, KOLONEL LAUT (KH), NRP :
1735/P URUT
DILENGKAPI DENGAN
PETA SEBAGIAN KOTA SURABAYA SELATAN (SKALA 1 : 40.000)
MENUNJUKKAN KETERANGAN
I.
LOKASI KAPPLING DI SIMOMULYO
II.
LOKASI KAPPLING DI LIDAH KULON
III. SITUASI PERKAPLINGAN DI LIDAH KULON, KEC. KARANGPILANG; 1:2000
BERARTI : TANAH KAPLING DI KEL. LIDAH KULON MILIK ANGGOTA TNI-AL
TIDAK DIRAGUKAN

14. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT. CGP PEMKOT SBY Cq, DINAS TATA
KOTA & BANGUNAN DIDUGA KUAT MELAKUKAN PELANGGRAN TERHADAP
UU-RI NO.28 TAHUN 2002 TTG : BANGUNAN GEDUNG SEBAB
 PT. CGP DI OBYEK SENGKETA/TANAH MILIK 156 ANGGOTA TNI-AL
TELAH DIBANGUN BANGUNAN ELITE “TANPA IMB” NAMUN IRONISNYA
PAKAI IMBNYA PERUM PERUMNAS.
 PASAL-PASAL YANG DILANGGAR YAITU :
1) PASAL 11 AYAT (1);
2) PASAL 91 AYAT (1);
3) PASAL 91 AYAT (2) HURUF “C”

PASAL 39 AYAT (1) HURUF C UU NO.28 TAHUN 2002 BERBUNYI
“BANGUNAN GEDUNG DAPAT DIBONGKAR APABILA TIDAK MEMILIKI
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN”

15. POSISI KETUA BKP-AL WILAYAH SURABAYA
LAKSMA TNI PURN. SOEPRAJITNO SELAKU KETUA BKP-AL
WILAYAH SURABAYA PADA TGL.18 JULI 2009
NOMOR SURAT : B/059/VII/2009/BKP-AL.SBY
PERIHAL : PERMOHONAN MENOLONG PENYELESAIAN MASALAH
TANAH SELUAS ± 8,5 HA DI KELURAHAN LIDAH KULON,
KECAMATAN LAKARSANTRI SBY, MILIK 156 PURN. TNI-AL
SECARA
MEDIASI
BERNUANSA
TINDAK
PIDANA,
YANG
DISAMPAIKAN KEPADA:
1. GUBERNUR JAWA TIMUR
2. WALIKOTA SURABAYA
NAMUN TERBUKTI:
“TIDAK DIRESPON SAMA SEKALI”
ADA APA INI ?

16. PADAHAL : TENTANG KEPEMIMPINAN ADALAH:
DASAR:
CUPLIKAN ANALISIS “SENI MEMIMPIN ALA SBY”
SESUAI CATATAN HARIAN DR. DINO PATTI
DJALAL, DARI DAFTAR PUSTAKA “HARUS
BISA ; SENI MEMIMPIN ALA SBY”

17. DI INDONESIA, BIROKRASI BISA MENJADI MASALAH
KARENA : KECENDERUNGAN UNTUK MEMELIHARA MASALAH,
KETIMBANG MENYELESAIKANNYA
1. LEBATNYA KEPENTINGAN PRIBADI, DALAM SISTEM BIROKRASI
YANG PRAKTIS,“MEMENJARAKAN MASALAH DARI SOLUSI”.
2. KECENDERUNGAN BIROKRAT UNTUK CARI SELAMAT (SAFETY
PLAYER) SEHINGGA MEREKA CENDERUNG LARI,
MENGUNDURKAN KEPALA ATAU MENGACUHKAN MASALAH.
3. LEMAHNYA INOVASI, BANYAK BIROKRAT YANG TENGGELAM
DALAM RUTINITAS YANG MENJEMUKAN, YANG MENJADIKAN
BIROKRAT “SEPERTI ROBOT”.
4. LEMAHNYA SISTEM “REKRUTMEN & PROMOSI”
5. MASIH “MARAKNYA TIPE APARAT YANG INGIN DILAYANI”,
KETIMBANG MELAYANI MASYARAKAT, SEHINGGA DALAM
SETIAP SATUAN IA SELALU MEMPERHITUNGKAN “SAYA DAPAT
APA”  “HARUS BISA !”

18. AKHLAK & MORALITAS
SEORANG PEMIMPIN MENURUT SBY

DALAM POLITIK : ADALAH AKHLAK, BERARTI MELAKUKAN
SEGALA SESUATAU DENGAN TUJUAN BAIK, ITIKAD BAIK,
DAN DENGAN HATI YANG BERSIH.

KALAU PEMIMPIN SUDAH KEHILANGAN AKHLAK, MAKA IA
AKAN “BUTA DALAM MEMBUAT KEPUTISAN” DAN
CENDERUNG MENGAMBIL KEPUTUSAN “YANG KELIRU DAN
TIDAK BERMORAL”

SEORANG PEMIMPIN YANG MEMILIKI “KEKUASAAN” TIDAK
BERARTI HARUS KEHILANGAN “KESANTUNANNYA” :
TENGGANG RASA MENGHORMATI ORANG LAIN & MENJAGA
UCAPAN YANG TIDAK BAIK, JUGA CERMINAN DARI AKHLAK

19. TENTANG :
“PENYAKIT BANGSA KITA YANG PALING
PARAH” ADALAH “MENTALITAS”, “KALAU
BISA DIPERSULIT KENAPA DIPERMUDAH?”
“DOBRAK BIROKRASI”

20. PENGAKUAN INSTITUSI TNI-AL
ATAS TANAH LIDAH KULON ± 8,5 HA
DASAR :
SURAT DPR-DAERAH KOTA SURABAYA Cq. KOMISI TANGGAL 13 MEI 2008 NO : 670Kom.A/V/2008 PERIHAL : LAPORAN HASIL RAPAT KOORDINASI
TENTANG TANAH KAPPLING SELUAS 8,53 HA DI KEL. LIDAH KULON.
KEPADA : KETUA DPRD KOTA SURABAYA
RABU / 23 APRIL 2008 - KUNJUNGAN KERJA KOMISI A KE LANTAMAL V
HASILNYA
1.KOMISI A MENDENGARKAN KRONOLOGIS YANG DISAMPAIKAN FASLANTAMAL
(TNI-AL);
2.PADA AKHIR PENJELASAN KRONOLOGIS TERSEBUT, TNI-AL MENGANGGAP TIDAK
BERKEPENTINGAN DENGAN TANAH SELUAS 8,5 HA DI KEL. LIDAH KULON,
DIKARENAKAN MENURUT FASLAN TNI-AL (MABESAL) DASAR HUKUM YANG DINILAI
OLEH TNI-AL SANGAT LEMAH;
3.KOMISI A MENANYAKAN KEPADA WADAN LANTAMAL TENTANG : TANAH
DIMAKSUD APAKAH SUDAH TERDAFTAR DALAM ASSET TNIAL/HANKAM/PEMERINTAH, TERNYATA JAWABANNYA ADALAH “TIDAK PERNAH
TERDAFTAR DALAM ASSSET TNI-AL”.

21. 4. BERARTI “TIDAK SELAYAKNYA” INSTITUSI TNI-AL MENERIMA
“DANA KOMPENSASI” SEBESAR RP.12,5 MILYARD
5. KOMISI A JUGA BERTANYA KEPADA WADAN LANTAMAL
TENTANG : POSISI TNI-AL DALAM HAL PEMBAHASAN TANAH
DI KEL. LIDAH KULON SELUAS 8,5 HA JAWABAN
WADANLANTAMAL, BAHWA POSISI TNI-AL HANYA SEBAGAI
“MEDIATOR”.

22. ISI MATERI POKOK HUKUM PERJANJIAN AKTA NO: 050 TGL. 24-01-2006
ANTARA : INSTITUSI TNI-AL DENGAN PT.CIPUTRA GRAHA PRIMA SBY
1.
2.
TIDAK MENGGUNAKAN SURAT KUASA , DAN ATAU TIDAK ADA SATU
ORANG PUN PEMILIK TANAH DARI 156 ORANG, YANG DIIKUT
SERTAKAN.
TERDAPAT “KATA KOMPENSASI” BAHWA TNI-AL MENERIMA UANG
DARI PT. CGP
2.1 TGL. 24-01-2006 Rp. 4,5MILYARD SESUAI 3 (TIGA) LEMBAR BILYET GIRO
CAB. PEMBANTU
2.2 TGL. 24-02-2006 Rp. 4 MILYARD BANK ARTA NIAGA NO. 0081003270,
NGAGEL, ACCOUNT
2.3.TGL. 24-03-2006 Rp. 4 MILYARD BERTURUT-TURUT:
TOTAL
Rp. 12,5MILYARD NO. BA. 121595, NO: BA.326341 ;
NO: BA. 326342
(UNTUK BANGUN FLAT GEDUNG
NOMOR REKENING PENERIMA (TNI-AL)
DINAS TNI-AL SEBESAR Rp. 8 MILYAR SEDANG DIUPAYAKAN KOORDINASI DGN
PIHAK PPATK, SESUAI SURAT RESMI
MENGAPA TIDAK DARI APBN)
3.
TNI-AL MENGAKUI BAHWA OBYEK DIMAKSUD ADALAH HAK MILIK
ANGGOTA TNI-AL, DENGAN DIBUKTIKAN ADANYA KALIMAT
BERBUNYI “PIHAK PERTAMA (TNI-AL)” AKAN MENYELEASIKAN
SEGALA HAK DANKEWAJIBAN KEPADA ANGGOTA/PURN. YANG
PERNAH MENDAPATKAN PEMBAGIAN KAPPLING DI LOKASI
TERSEBUT. (NYATANYA : NIHL, PERORANGAN DIBERI ± 40 JUTA SBG
TSLI ASIH DAN TIDAK BOLEH MENUNTUT)

23. “ SOLUSI UNTUK MENGUNGKAPKAN
DUGAAN TIPIKOR”
DI TUBUH “INSTITUSI TNI-AL”
DI TUBUH
“NOTARIS WAHYUDI SUYANTO, SH”
 OKNUM PATI TNI-AL YAITU :

LAKSDYA TNI PURN. GUNADI,
MDA MANTAN & LANTAMAL III
SEBAGAI “TERLAPOR” DI POMAL

LANTAMAL V DAN PUSAT.
TIDAK DIRESPON POSITIF



KOORDINASI DENGAN
MAHMILITI DAN ODITUR
MILITER DI SURABAYA

SOMASI KE KASAL / BELUM
DIRESPON

DILAPORKAN KE MAJELIS
PENGAWAS DAERAH
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
DILAJUTKAN KE TINGKAT MAJELIS
PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
PROP. JATIM
DILANJUTKAN KE MAJELIS
PENGAWAS PUSAT NOTARIS
(MPPN) DI KAJARTA
MPPN-PUSAT MENUNGGU MEMORI
BANDING DARI NOTARIS WAHYUDI
SUYANTO,SH & NOTARIS JULIANI
SELOADJI, SH
MENUNGGU HASILNYA