SlideShare a Scribd company logo

Hukum Privat dan Hukum Publik

•Download as PPT, PDF•
•
Brawijaya University
Brawijaya University
EducationTravel
1 of 25
HUKUM PUBLIK & HUKUM PRIVAT
MEMAHAMI PENGERTIAN HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS PEMBAGIAN HUKUM ATAS DASAR ISI 1.1 MENJELASKAN ARTI HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT. 1.2 MENJELASKAN TEORI-TEORI PERBEDAAN HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT DARI BEBERAPA AHLI. 1.3 MEMBUAT SKEMA PEMBAGIAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT. 1.4 MENJELASKAN MASING-MASING JENIS SUB BAGIANARTI HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK
HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADMIN. NEGARA HUKUM PIDANA HUKUM INTERNASIONAL HUKUM PRIVAT HUKUM PUBLIK ISI HUKUM
HUKUM PRIVAT (HUKUM SIPIL) HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN- HUBUNGAN ANTARA ORANG YANG SATU DENGAN YANG LAIN, DENGAN MENITIK BERATKAN KEPADA KEPENTINGAN PERORANGAN
HUKUM PUBLIK (HUKUM NEGARA) HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN ATAU HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN PERORANGAN (WN)
HUKUM TATA NEGARA HUKUM YANG MENGATUR BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH SUATU NEGARA SERTA HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SATU SAMA LAIN, DAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA (P. PUSAT) DENGAN BAGIAN-BAGIAN NEGARA (DAERAH SWATANTRA)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM TATA USAHA NEGARA/HUKUM TATA PEMERINTAHAN HUKUM YANG MENGATUR CARA-CARA MENJALANKAN TUGAS (HAK & KEWAJIBAN) DARI KEKUASAAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA
HUKUM PIDANA HUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN- PERBUATAN APA YANG DILARANG DAN MEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA YANG MELANGGARNYA SERTA MENGATUR BAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKAN PERKARA KE MUKA PENGADILAN
HUKUM INTERNASIONAL HUKUM PERKARA INTERNASIONAL HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA WARGA NEGARA-WARGA NEGARA SESAMA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA- WARGA NEGARA DARI NEGARA LAIN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
HUKUM PUBLIK INTERNASIONAL HUKUM ANTARA NEGARA HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA YANG SATU DENGAN NEGARA-NEGARA YANG LAIN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
TEORI PERBEDAAN HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT  BERASAL DARI ULPIANUS, AHLI ILMU HUKUM ROMAWI  KRITERIANYA : SIFAT KEPENTINGAN YANG DIATAUR OLEH HUKUM  HUKUM PUBLIK : SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEJAHTERAAN ROMAWI  HUKUM PRIVAT : SESUATU YANG MENGURUS KEPENTINGAN (BADAN-BADAN) KHUSUS APEL DOORN, 1985 : 183
VAN APELDORN (TERORI KEPENTINGAN YANG DILINDUNGI) APABILA YANG DI LINDUNGI OLEH HUKUM ADALAH KEPENTINGAN UMUM, MAKA TERMASUK HUKUM PUBLIK. DAN APABILA YANG DI LINDUNGI ADALAH KEPENTINGAN KHUSUS, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.
JA. LOEFF DAN BIERLING (TEORI SUBYEK) KRITERIA : APAKAH SUATU HUBUNGAN HUKUM TERMASUK HUKUM PUBLIK ATAU HUKUM PRIVAT, TERLETAK PADA SUBYEK HUKUMNYA
BELLEFROID (TEORI KLASIK) MERUPAKAN PUBLIK MENGATUR TATA NEGARA YANG MELIPUTI : A. MENGATUR CARA BADAN/ ALAT NEGARA MENJALANKAN TUGASNYA. B. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG DIADAKAN ANTARA NEGARA / PEMERINTAH DENGAN PARA INDIVIDU/WARGA NEGARA. C. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA LAT NEGARA/PEMERINTAH.
HUKUM PRIVAT MENGATUR TATA TERTIB MASYARAKAT YANG MENYANGKUT : A. KELUARGA/ FAMILI DAN KEKAYAAN PARA WARGA/INDIVIDU B. HUBUNGAN ANTARA WARGA/INDIVIDU C. HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN ALAT NEGARA, SEJAUH ALAT NEGARA TERSEBUT DI DALAM LALU LINTAS HUKUM BERKEDUDUKAN SEBAGAI INDIVIDU
A.THON KRETARIA : TERLETAK PADA CARA MEMPERTAHANKAN HAK- HAK YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM.  APABILA INISIATIF TIMBUL DARI INDIVIDU, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.  APABILA INISIATIF TIMBUL DARI PIHAK NEGARA/ PEMERINTAH , MAKA TERMASUK HUKUM PUBLIK.
SALMON (RESIDU TEORIE) HUKUM PUBLIK : PERHUBUNGAN HUKUM YANG DIPERLUKAN/ BERLAKU BAGI NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN WARGANYA, SEDANG SISANYA ADALAH HUKUM PRIVAT.
HANS KELSEN (ABSTRACT THEORY OF NORMS) KRETERIA : PADA LAW MAKING PROSES. SEBAB : HUKUM PUBLIK MAUPUN HUKUM PRIVAT SEMATA-MATA HANYALAH INDIVIDUALISASAI DARI PADA KETENTUAN UMUM SAJA
PADA HUKUM PRIVAT : INDIVIDU-INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM YANG DIBUAT SENDIRI MELALUI PROSES PEMBUATAN HUKUM. HUKUM PUBLIK : INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM, TANPA BOLEH IKUT SERTA DI DALAM PEMBUATAN HUKUM.
CATATAN  HUKUM PRIVAT WARGA NEGARA TERIKAT PADA PERATURAN TERTENTU. BERSIFAT MEMAKSA KEBEBASAN YURIDIS, DIBATASI SYARAT-SYARAT.  HUKUM PUBLIK KEBEBASAN PELAKSANAAN/PEMERINTAH DIBATASAI OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. TUNDUK PADA PERATURAN PROSEDUR MIS : MENDENGARKAN PENDAPAT YBS. (W.N) YBS DAPAT NAIK BANDING
BATAS TAJAM MANA HUKUM PRIVAT MANA HUKUM PUBLIK AGAR TIDAK KABUR CONTOH : PERKAWINAN SUATU PERATURAN HUBUNGAN ANTAR 2 WARGA NEGARA : HUKUM PRIVAT TETAPI TERIKAT KEPADA PERATURAN : DIKUKUHKAN PETUGAS PEMEMERINTAH (CAPIL) HUKUM PUBLIK
HUKUM PRIVAT ✿MENGATUR HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA. ✿ASAS POKOK OTONOMI WARGA NEGARAANTARA LAIN : MILIK PRIBADI. ✿KEBEBASAN MEMBUAT KONTRAK. ✿WARGA NEGARA MEMPERTAHANKAN HAK OLEH MEREKA SENDIRI TAPI TERIKAT PADA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN. ✿PEMERINTAH : PEMBERI ADVIS PEWASITAN.
HUKUM PUBLIK HUBUNGAN HUKUM DITETAPKAN SEPIHAK OLEH PEMERINTAH.  WARGA NEGARA SECARA YURIDIS TERIKAT PADA PUTUSAN PEMERINTAH.  MEMPERTAHANKAN HAK : - DITANGAN PEMERINTAH - TUNTUTAN HUKUM DARI JAKSA, BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM
REFERENSI ALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTAR ILMU HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA. KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA. JAKARTA : BALAI PUSTAKA.
Hukum Privat dan Hukum Publik

Recommended

(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANVallen Hoven
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTNakano
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
 
Hukum agraria
Hukum agraria Hukum agraria
Hukum agraria Annisa Fitria SH MH M.kn
 

Recommended

(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANVallen Hoven
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTNakano
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraTri Widodo W. UTOMO
 
Hukum agraria
Hukum agraria Hukum agraria
Hukum agraria Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slideIko Matussuniah
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraObyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdataAnnisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahhukum_lingkungan
 
2. peristilahan dan pengertian han
2. peristilahan dan pengertian han2. peristilahan dan pengertian han
2. peristilahan dan pengertian hannurul khaiva
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Prinsip hukum ekonomi internasional
Prinsip hukum ekonomi internasionalPrinsip hukum ekonomi internasional
Prinsip hukum ekonomi internasionalYanels Garsione
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrakdewi kemala sari
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaKardoman Tumangger
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahBrandal Loka Jaya
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Annisa Fitria SH MH M.kn
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negaraRima Kurniasih
 
Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatAllo Martins
 
Norma
NormaNorma
NormaMeita Rizki
 

More Related Content

What's hot

Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraObyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraMuslimin B. Putra
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahhukum_lingkungan
 
2. peristilahan dan pengertian han
2. peristilahan dan pengertian han2. peristilahan dan pengertian han
2. peristilahan dan pengertian hannurul khaiva
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Prinsip hukum ekonomi internasional
Prinsip hukum ekonomi internasionalPrinsip hukum ekonomi internasional
Prinsip hukum ekonomi internasionalYanels Garsione
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 

What's hot (20)

Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi NegaraObyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliah
 
2. peristilahan dan pengertian han
2. peristilahan dan pengertian han2. peristilahan dan pengertian han
2. peristilahan dan pengertian han
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Prinsip hukum ekonomi internasional
Prinsip hukum ekonomi internasionalPrinsip hukum ekonomi internasional
Prinsip hukum ekonomi internasional
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahAjaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerah
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 

Viewers also liked

Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatAllo Martins
 
Presentasi MAPALA PRO JUSTICIA FH UNA
Presentasi MAPALA PRO JUSTICIA FH UNAPresentasi MAPALA PRO JUSTICIA FH UNA
Presentasi MAPALA PRO JUSTICIA FH UNANetizel Gaul
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.UtrechPet-pet
 
Makalah ekonomi publik
Makalah ekonomi publikMakalah ekonomi publik
Makalah ekonomi publik'Aiiyhu Fissh
 
Makalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukumMakalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukumInternet Explorer
 
Barang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barangBarang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barangBasuki Rahmat
 
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan InternasionalKasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan InternasionalMuslimatur Rohmah
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiaYogi andreansyah
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
Ecoulements et connexion Palamatic Process
Ecoulements et connexion Palamatic ProcessEcoulements et connexion Palamatic Process
Ecoulements et connexion Palamatic ProcessPalamatic process
 
Borang semak gred sem tri (1)
Borang semak gred sem tri (1)Borang semak gred sem tri (1)
Borang semak gred sem tri (1)Nur Nadia
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Nafis Fathur Rizki
 

Viewers also liked (20)

Hukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privatHukum publik dan hukum privat
Hukum publik dan hukum privat
 
Norma
NormaNorma
Norma
 
Presentasi MAPALA PRO JUSTICIA FH UNA
Presentasi MAPALA PRO JUSTICIA FH UNAPresentasi MAPALA PRO JUSTICIA FH UNA
Presentasi MAPALA PRO JUSTICIA FH UNA
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Jurnal Barang Publik
Jurnal Barang PublikJurnal Barang Publik
Jurnal Barang Publik
 
2 teori barang swasta
2 teori barang swasta2 teori barang swasta
2 teori barang swasta
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
 
Bagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publikBagian iv-teori-barang-publik
Bagian iv-teori-barang-publik
 
4 teori barang publik
4 teori barang publik4 teori barang publik
4 teori barang publik
 
Makalah ekonomi publik
Makalah ekonomi publikMakalah ekonomi publik
Makalah ekonomi publik
 
Makalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukumMakalah kedudukan dan fungsi hukum
Makalah kedudukan dan fungsi hukum
 
Barang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barangBarang publik dan klasifikasi barang
Barang publik dan klasifikasi barang
 
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
HAK ASASI MANUSIA (HAM)HAK ASASI MANUSIA (HAM)
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
 
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan InternasionalKasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia dan Internasional
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesiappkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Ecoulements et connexion Palamatic Process
Ecoulements et connexion Palamatic ProcessEcoulements et connexion Palamatic Process
Ecoulements et connexion Palamatic Process
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
Borang semak gred sem tri (1)
Borang semak gred sem tri (1)Borang semak gred sem tri (1)
Borang semak gred sem tri (1)
 
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
Wewenang dan Peran Lembaga-Lembaga Negara dalam Kekuasaan Kehakiman (Penegak ...
 

Similar to Hukum Privat dan Hukum Publik

hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanahukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanapardalis1
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanyudikrismen1
 
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formilYori Feriyandi
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraNuelimmanuel22
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxEndangSitiJenab
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1dina susiani
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumRifa Ramadhani
 
T 2 makalah pih
T 2 makalah pihT 2 makalah pih
T 2 makalah pihMelyMely12
 
Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2Meehawk
 
Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiAchmad Junaidi
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahyudikrismen1
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahyudikrismen1
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adatNuelnuel11
 
Hukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaHukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaDiarta
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaNandha Zulyana
 

Similar to Hukum Privat dan Hukum Publik (20)

hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanahukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
 
Pkn bab 5 kelompok 1
Pkn bab 5 kelompok 1Pkn bab 5 kelompok 1
Pkn bab 5 kelompok 1
 
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukanPertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
Pertemuan 17 sifat hukum pidana, kedudukan
 
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
1. htn bentuk bentuk sumber hukum berdasarkan sumber formil
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Hk.pidana
Hk.pidanaHk.pidana
Hk.pidana
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
 
Hukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptxHukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptx
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
T 2 makalah pih
T 2 makalah pihT 2 makalah pih
T 2 makalah pih
 
Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2Pokok hkm perdata 1 2
Pokok hkm perdata 1 2
 
Pendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan DemokrasiPendidikan HAM dan Demokrasi
Pendidikan HAM dan Demokrasi
 
mashab aliran hukum.ppt
mashab aliran hukum.pptmashab aliran hukum.ppt
mashab aliran hukum.ppt
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
 
Tujuan hukum adat
Tujuan hukum adatTujuan hukum adat
Tujuan hukum adat
 
Hukum Pada Umumnya
Hukum Pada UmumnyaHukum Pada Umumnya
Hukum Pada Umumnya
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 

More from Brawijaya University

Kebijakan sistem pembayaran di indonesia
Kebijakan sistem pembayaran di indonesiaKebijakan sistem pembayaran di indonesia
Kebijakan sistem pembayaran di indonesiaBrawijaya University
 
Penelitian tentang lokasi perusahaan
Penelitian tentang lokasi perusahaanPenelitian tentang lokasi perusahaan
Penelitian tentang lokasi perusahaanBrawijaya University
 
Ewk ke 4 teori pengembangan wilayah
Ewk ke 4 teori pengembangan wilayahEwk ke 4 teori pengembangan wilayah
Ewk ke 4 teori pengembangan wilayahBrawijaya University
 

More from Brawijaya University (20)

Sistem dan kebijakan nilai tukar
Sistem dan kebijakan nilai tukarSistem dan kebijakan nilai tukar
Sistem dan kebijakan nilai tukar
 
Nilai tukar dan tingkat bunga
Nilai tukar dan tingkat bungaNilai tukar dan tingkat bunga
Nilai tukar dan tingkat bunga
 
Neraca pembayaran
Neraca pembayaranNeraca pembayaran
Neraca pembayaran
 
Kebijakan sistem pembayaran di indonesia
Kebijakan sistem pembayaran di indonesiaKebijakan sistem pembayaran di indonesia
Kebijakan sistem pembayaran di indonesia
 
Kelembagaan bank indonesia
Kelembagaan bank indonesiaKelembagaan bank indonesia
Kelembagaan bank indonesia
 
Instrumen pengendali moneter
Instrumen pengendali moneterInstrumen pengendali moneter
Instrumen pengendali moneter
 
Transportasi kota malang
Transportasi kota malangTransportasi kota malang
Transportasi kota malang
 
Urban economics
Urban economicsUrban economics
Urban economics
 
How many cities
How many citiesHow many cities
How many cities
 
Penelitian tentang lokasi perusahaan
Penelitian tentang lokasi perusahaanPenelitian tentang lokasi perusahaan
Penelitian tentang lokasi perusahaan
 
Aglomerasi
AglomerasiAglomerasi
Aglomerasi
 
Makalah teori lokasi
Makalah teori lokasiMakalah teori lokasi
Makalah teori lokasi
 
Makalah ritel how many cities
Makalah ritel how many citiesMakalah ritel how many cities
Makalah ritel how many cities
 
Ewk ke 4 teori pengembangan wilayah
Ewk ke 4 teori pengembangan wilayahEwk ke 4 teori pengembangan wilayah
Ewk ke 4 teori pengembangan wilayah
 
Ek per. aksesibilitas
Ek per. aksesibilitasEk per. aksesibilitas
Ek per. aksesibilitas
 
Analisis pembangunan kota malang
Analisis pembangunan kota malangAnalisis pembangunan kota malang
Analisis pembangunan kota malang
 
352 2475-1-pb
352 2475-1-pb352 2475-1-pb
352 2475-1-pb
 
Analisis pembangunan kota malang
Analisis pembangunan kota malangAnalisis pembangunan kota malang
Analisis pembangunan kota malang
 
Teori basis ekonomi
Teori basis ekonomiTeori basis ekonomi
Teori basis ekonomi
 
Rca n tbi
Rca n tbiRca n tbi
Rca n tbi
 

Recently uploaded

Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfKartiniIndasari
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptimamshadiqin2
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...MuhammadSyamsuryadiS
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 

Recently uploaded (20)

Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
Membaca dengan Metode Fonik - Membuat Rancangan Pembelajaran dengan Metode Fo...
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 

Hukum Privat dan Hukum Publik

  • 2. MEMAHAMI PENGERTIAN HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS PEMBAGIAN HUKUM ATAS DASAR ISI 1.1 MENJELASKAN ARTI HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT. 1.2 MENJELASKAN TEORI-TEORI PERBEDAAN HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT DARI BEBERAPA AHLI. 1.3 MEMBUAT SKEMA PEMBAGIAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT. 1.4 MENJELASKAN MASING-MASING JENIS SUB BAGIANARTI HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK
  • 3. HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG HUKUM TATA NEGARA HUKUM ADMIN. NEGARA HUKUM PIDANA HUKUM INTERNASIONAL HUKUM PRIVAT HUKUM PUBLIK ISI HUKUM
  • 4. HUKUM PRIVAT (HUKUM SIPIL) HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN- HUBUNGAN ANTARA ORANG YANG SATU DENGAN YANG LAIN, DENGAN MENITIK BERATKAN KEPADA KEPENTINGAN PERORANGAN
  • 5. HUKUM PUBLIK (HUKUM NEGARA) HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN ATAU HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN PERORANGAN (WN)
  • 6. HUKUM TATA NEGARA HUKUM YANG MENGATUR BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH SUATU NEGARA SERTA HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SATU SAMA LAIN, DAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA (P. PUSAT) DENGAN BAGIAN-BAGIAN NEGARA (DAERAH SWATANTRA)
  • 7. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM TATA USAHA NEGARA/HUKUM TATA PEMERINTAHAN HUKUM YANG MENGATUR CARA-CARA MENJALANKAN TUGAS (HAK & KEWAJIBAN) DARI KEKUASAAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA
  • 8. HUKUM PIDANA HUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN- PERBUATAN APA YANG DILARANG DAN MEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA YANG MELANGGARNYA SERTA MENGATUR BAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKAN PERKARA KE MUKA PENGADILAN
  • 9. HUKUM INTERNASIONAL HUKUM PERKARA INTERNASIONAL HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA WARGA NEGARA-WARGA NEGARA SESAMA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA- WARGA NEGARA DARI NEGARA LAIN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
  • 10. HUKUM PUBLIK INTERNASIONAL HUKUM ANTARA NEGARA HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA YANG SATU DENGAN NEGARA-NEGARA YANG LAIN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL
  • 11. TEORI PERBEDAAN HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT  BERASAL DARI ULPIANUS, AHLI ILMU HUKUM ROMAWI  KRITERIANYA : SIFAT KEPENTINGAN YANG DIATAUR OLEH HUKUM  HUKUM PUBLIK : SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEJAHTERAAN ROMAWI  HUKUM PRIVAT : SESUATU YANG MENGURUS KEPENTINGAN (BADAN-BADAN) KHUSUS APEL DOORN, 1985 : 183
  • 12. VAN APELDORN (TERORI KEPENTINGAN YANG DILINDUNGI) APABILA YANG DI LINDUNGI OLEH HUKUM ADALAH KEPENTINGAN UMUM, MAKA TERMASUK HUKUM PUBLIK. DAN APABILA YANG DI LINDUNGI ADALAH KEPENTINGAN KHUSUS, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.
  • 13. JA. LOEFF DAN BIERLING (TEORI SUBYEK) KRITERIA : APAKAH SUATU HUBUNGAN HUKUM TERMASUK HUKUM PUBLIK ATAU HUKUM PRIVAT, TERLETAK PADA SUBYEK HUKUMNYA
  • 14. BELLEFROID (TEORI KLASIK) MERUPAKAN PUBLIK MENGATUR TATA NEGARA YANG MELIPUTI : A. MENGATUR CARA BADAN/ ALAT NEGARA MENJALANKAN TUGASNYA. B. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG DIADAKAN ANTARA NEGARA / PEMERINTAH DENGAN PARA INDIVIDU/WARGA NEGARA. C. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA LAT NEGARA/PEMERINTAH.
  • 15. HUKUM PRIVAT MENGATUR TATA TERTIB MASYARAKAT YANG MENYANGKUT : A. KELUARGA/ FAMILI DAN KEKAYAAN PARA WARGA/INDIVIDU B. HUBUNGAN ANTARA WARGA/INDIVIDU C. HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN ALAT NEGARA, SEJAUH ALAT NEGARA TERSEBUT DI DALAM LALU LINTAS HUKUM BERKEDUDUKAN SEBAGAI INDIVIDU
  • 16. A.THON KRETARIA : TERLETAK PADA CARA MEMPERTAHANKAN HAK- HAK YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM.  APABILA INISIATIF TIMBUL DARI INDIVIDU, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.  APABILA INISIATIF TIMBUL DARI PIHAK NEGARA/ PEMERINTAH , MAKA TERMASUK HUKUM PUBLIK.
  • 17. SALMON (RESIDU TEORIE) HUKUM PUBLIK : PERHUBUNGAN HUKUM YANG DIPERLUKAN/ BERLAKU BAGI NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN WARGANYA, SEDANG SISANYA ADALAH HUKUM PRIVAT.
  • 18. HANS KELSEN (ABSTRACT THEORY OF NORMS) KRETERIA : PADA LAW MAKING PROSES. SEBAB : HUKUM PUBLIK MAUPUN HUKUM PRIVAT SEMATA-MATA HANYALAH INDIVIDUALISASAI DARI PADA KETENTUAN UMUM SAJA
  • 19. PADA HUKUM PRIVAT : INDIVIDU-INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM YANG DIBUAT SENDIRI MELALUI PROSES PEMBUATAN HUKUM. HUKUM PUBLIK : INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM, TANPA BOLEH IKUT SERTA DI DALAM PEMBUATAN HUKUM.
  • 20. CATATAN  HUKUM PRIVAT WARGA NEGARA TERIKAT PADA PERATURAN TERTENTU. BERSIFAT MEMAKSA KEBEBASAN YURIDIS, DIBATASI SYARAT-SYARAT.  HUKUM PUBLIK KEBEBASAN PELAKSANAAN/PEMERINTAH DIBATASAI OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. TUNDUK PADA PERATURAN PROSEDUR MIS : MENDENGARKAN PENDAPAT YBS. (W.N) YBS DAPAT NAIK BANDING
  • 21. BATAS TAJAM MANA HUKUM PRIVAT MANA HUKUM PUBLIK AGAR TIDAK KABUR CONTOH : PERKAWINAN SUATU PERATURAN HUBUNGAN ANTAR 2 WARGA NEGARA : HUKUM PRIVAT TETAPI TERIKAT KEPADA PERATURAN : DIKUKUHKAN PETUGAS PEMEMERINTAH (CAPIL) HUKUM PUBLIK
  • 22. HUKUM PRIVAT ✿MENGATUR HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA. ✿ASAS POKOK OTONOMI WARGA NEGARAANTARA LAIN : MILIK PRIBADI. ✿KEBEBASAN MEMBUAT KONTRAK. ✿WARGA NEGARA MEMPERTAHANKAN HAK OLEH MEREKA SENDIRI TAPI TERIKAT PADA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN. ✿PEMERINTAH : PEMBERI ADVIS PEWASITAN.
  • 23. HUKUM PUBLIK HUBUNGAN HUKUM DITETAPKAN SEPIHAK OLEH PEMERINTAH.  WARGA NEGARA SECARA YURIDIS TERIKAT PADA PUTUSAN PEMERINTAH.  MEMPERTAHANKAN HAK : - DITANGAN PEMERINTAH - TUNTUTAN HUKUM DARI JAKSA, BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM
  • 24. REFERENSI ALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTAR ILMU HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA. KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA HUKUM INDONESIA. JAKARTA : BALAI PUSTAKA.