Bahwa PEMETAAN WILAYAH ADAT merupakan suatu usaha terencana dan dilakukan secara sistimatis untuk mendukung usaha pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas RUANG HIDUP dan SUMBERDAYA ALAM yang menjadi aset-aset penghidupannya.
2. 1. Sekapur Sirih
Bahwa PEMETAAN WILAYAH ADAT merupakan suatu usaha terencana dan
dilakukan secara sistimatis untuk mendukung usaha pengakuan dan
perlindungan hak-hak masyarakat adat atas RUANG HIDUP dan SUMBERDAYA
ALAM yang menjadi aset-aset penghidupannya.
Oleh karena itu, maka kerja pemetaan wilayah adat milik masyarakat adat
harus dilakukan secara BENAR dan BERDAYAGUNA dengan MELIBATKAN
masyarakat adat secara PENUH dan AKTIF. Dalam hal ini, MANDAT SOSIAL dari
masyarakat adat harus ada, karena masyarakat adat adalah pemilik peta.
Agar supaya hasil pemetaan wilayah adat memiliki kekuatan POLITIK, LEGAL
secara hukum, DITERIMA kebenarannya, dan dapat BERKONTRIBUSI terhadap
pembangunan, maka DUKUNGAN dan KETERLIBATAN pemerintah sangat
dibutuhkan.
Untuk melakukan proses pemetaan wilayah adat secara baik dan benar serta
hasilnya bermanfaat/dapat digunakan, maka kehadiran Fasilitator Pemetaan
Partisipatif wilayah adat mutlak ada. Fasilitator Pemetaan harus memiliki
KAPASITAS (Ilmu – Pengalaman – dan Intergritas) dan KOMPETENSI yang
memadai (diakui kapasitasnya) .
3. 2. Fasilitator Pemetaan Partisipatif
Sejarah masuknya metodologi Pemetaan Partisipatif (PP) di Indonesia, yang
dinamakan sebagai Fasilitator Pemetaan Partisipatif (FPP) adalah orang yang
memiliki kemampuan teknis ilmu pemetaan (Kartografi) dan kemampuan analisa
sosial.
Namun dalam perkembangannya, pada awal tahun 2000, belajar dari pengalaman
kerja-kerja pemetaan wilayah adat di Indonesia, FPP dibagi menjadi dua. Yaitu
Fasilitator Teknis dan Fasilitator Sosial.
Yang melatarbelakangi pembagian ini: 1) bahwa tidak semua FPP memiliki
kemampuan yang setara – antara aspek teknis dan aspek sosial; 2). Penggabungan
dua kemampuan yang secara substansi berbeda, hanya akan menimbulkan
bertambahnya beban kerja dan tanggungjawab pada seorang FPP; 3). Akibat
bertambahnya beban kerja dan tanggungjawab, maka hasil akhir yang diperoleh dari
seluruh rangkaian proses pemetaan menjadi tidak maksimal – karena salah satu dari
kedua aspek terkorbankan, dan; 4). Bahwa isi dari PP wilayah adat, bukan hanya
luas dan batas wilayah serta area-area tertentu secara spasial, tapi juga unsur-unsur
sosial (sejarah-budaya-ekonomi-politik) dan kesepakatan sosial.
4. Meskipun idealnya seorang FPP harus menguasai kedua aspek ini secara mendalam
dan berimbang, tapi pada kenyataannya kondisi ideal ini jarang tercapai. Dalam
memfasilitasi PP wilayah adat, FPP yang lebih menekankan aspek teknis cenderung
akan mengorbankan aspek sosial pemetaan – dan FPP yang lebih menekankan
aspek sosial cenderung mengorbankan aspek teknis pemetaan.
Sejarah kerja-kerja PP wilayah adat di Indonesia membuktikan, banyak peta PP tidak
dapat digunakan – menimbulkan konflik – dan kurang menyajikan informasi spasial
dan sosial yang kaya dan benar – atau tidak terjadi kesetimbangan pemenuhan
kedua aspek. Penyebabnya, seorang FPP melakukan kedua pendekatan ini sekaligus
dan bersamaan. Padahal kedua aspek ini secara substansi memiliki perbedaan – baik
secara metode – proses – dan isinya.
FPP
Falitator
Pemetaan
Sosial - FPS
Fasilitator
Pemetaan
Teknis - FPT
5. Dalam bekerja untuk mencapai sesuatu, termasuk mempetakan wilayah adat milik
masyarakat adat, tidak ada metode dan strategi baku. Berdasarkan kajian dan
pertimbangan situasi wilayah – kondisi masyarakat – dan tujuan program, boleh saja
membuat rancangan baru/menyempurnakan rancangan yang telah ada untuk
menciptakan metode yang cocok dan strategi yang bisa dijalankan.
Yang tidak boleh dirubah adalah prinsip PP dan nilai-nilai yang menjiwai pemetaan
wilayah adat secara partisipatif.
Berdasarkan pertimbangan situasi wilayah Papua (geografis – ekologi – politik – dan
investasi) dan kondisi kehidupan masyarakat adat Papua (sejarah – sosial budaya –
ekonomi – dan politik), maka seorang FPP sebaiknya tidak memfasilitasi sekaligus kedua
aspek tersebut.
Program PP Wilayah Adat seharusnya dilakukan dengan pembagian tanggungjawab:
Koordinator FPP, Fasilitator PS, dan Fasilitator PT.
PP Wilayah
Adat
Kordinator FPP
Fasilitator PS
Fasilitator PT
6. 3. Apa itu Fasilitator Sosial PP
Fasilitator Sosial PP adalah orang yang dipercayakan dan diberikan tanggungjawab
untuk memfasilitasi berjalannya suatu kerja PP wilayah adat dalam hal pemenuhan
aspek sosial : Membangun proses sosial, membantu penghimpunan data dan informasi
sosial, dan membantu melakukan analisa (telaah/membaca/menyajikan) data dan
informasi sosial.
KOMUNIKASI
Proses Sosial
Data & Info. Sosial
Analisa Data & Info.
1) Akomodasi Kepentingan &
Kebutuhan para-Pihak
2) Kesepakatan para-Pihak
Kebutuhan Data & Info.
Penggunaan Hasil Analisa
7. Hakikatnya tanggungjawab Fasilitator PS adalah:
1) Memfasilitasi sistim komunikasi bagi penyaluran kepentingan dan kebutuhan para-
pihak;
2) Memfasilitasi pemetaan aspek-aspek sosial;
3) Memfasilitasi terbangunnya kesepakatan para-pihak.
PETA
SOSIAL
Kepentingan/
Kebutuhan
para-Pihak
Aspek-Aspek
Sosial
Kesepakatan
para-Pihak
TEKNIS
Olah Data
Teknis (&
Sosial)
Gambar Peta
8. Meskipun secara substantif Fasilitator PS dan Fasilitator teknis masing-masing
melakukan peran dan fungsi berbeda, tapi tanggungjawab keduanya sama. Yaitu secara
secara sendiri dan atau bersama-sama memfasilitasi proses PP wilayah adat. Aspek
sosial dan aspek teknis memiliki manfaat dan nilai yang sama penting dalam melakukan
PP wilayah Adat. Bila dicermati lebih mendalam, aspek sosial merupakan jiwa dari peta
wilayah adat, sedangkan aspek teknis merupakan wadahnya.
Sesungguhnya pemetaan wilayah adat dan peta wilayah adat adalah PROSES SOSIAL
dan hasil KESEPAKATAN SOSIAL...!
Aspek Sosial Peta
Situasi Lingkungan
Kondisi Sosial
Aspek Teknis Peta
Spasial
Materi Lingkungan
& Alam
9. 4. Lingkup Pekerjaan Fasilitator PS
Agar pemetaan PP wilayah adat dapat berjalan baik dan maksimal, maka proses sosial
pemetaan dan pemetaan sosial harus dilakukan secara benar dan mendalam. Untuk itu
lingkup kerja Fasilitator PS harus diberikan batas yang membedakannya dari lingkup kerja
Fasilitator PT.
Lingkup Kerja
Proses Sosial
1). Memfasilitasi Pertemuan
para-Pihak
2). Memfasilitasi
Terbangunnya
Kesepakatan para-Pihak
Pemetaan
Sosial
3). Memfasilitasi Pemotretan
Situasi Lingkungan Sosial
(& alam)
4). Memfasilitasi penggalian
dan penyajian Kondisi
Sosial
10. Faktor-faktor penting yang diurus – dikerjakan – difasilitasi dalam PP wilayah adat
oleh Fasilitator PS adalah :
1. Maksud, dan tujuan dilakukan pemetaan
2. Jenis dan sifat peta yang akan dibuat
3. Wilayah dan tata batas kepemilikan wilayah adat
4. Sejarah kepemilikan tanah adat
5. Nilai dan arti penting tanah secara adat
6. Basis klaim adat atas suatu wilayah adat
7. Sejarah terbentuk dan persebaran suku/marga
8. Silsilah dan sistem kekerabatan (termasuk struktur keluarga)
9. Sistem politik lokal (tokoh – status – dan peran, kelembagaan, tata aturan, dan
sistem pengambilan keputusan)
10. Sistem sosial ekonomi (tata produksi, tata distribusi hasil, dan tata konsumsi)
11. Konsep pembagian ruang pengelolaan wilayah adat
12. Aturan dan hukum adat dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam
13. Sejarah konflik pengelolaan tanah dan kekayaan alam yang pernah terjadi –
sedang terjadi – dan kemungkinan akan terjadi (penyebab masalah, waktu,
pihak berkonflik, cara penyelesaian, sanksi/hukuman dan penghargaan, siapa
yang menyelesaikan, aturan yang digunakan, dan tempat penyelesaian konflik)
11. 13. Nilai dan aturan baru yang disepakati sekarang secara bersama dalam
pengelolaan tanah dan sumberdaya alam
14. Simbol-simbol apa saja yang akan digunakan untuk menjelaskan objek-objek
yang menjadi isi peta (penjelasan Legenda – Keterangan Peta)
15. Siapa yang dipercayakan secara adat untuk melakukan pemetaan.
Menunjukkan wilayah dan tata batas, mengambil korninat – dan atau
mengukur (untuk membentuk Tim Teknis)
16. Siapa yang dipercayakan secara adat berhak duduk dengan pihak lain untuk
membicarakan batas-batas (batas terluar dan batas dalam) wilayah adat. Dan
menyelesaikan konflik tata batas dalam proses pemetaan
17. Siapa yang dipercayakan secara adat mewakili suku atau marga memberikan
pernyataan legalitas peta (setelah peta jadi)
18. Tujuan penggunaan peta, tata aturan menggunakan peta, peta dicetak berapa
banyak, peta tersimpan di siapa – di mana
19. Peta mau digunakan untuk kepentingan apa saja
20. Point 17 – 19 dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh orang-orang yang
dimandatkan secara adat. Lalu disahkan sebagai hukum – aturan bersama yang
disepakati.
12. Sedangkan faktor-faktor penting yang diurus – dikerjakan – difasilitasi dalam
PP wilayah adat oleh Fasilitator PT adalah :
1. Alat pemetaan yang akan digunakan
2. Bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut (melatih orang dan
menyediakan alat)
3. Membuat rute pemetaan dan strategi kerja di lapangan
4. Distribusi sumberdaya (personil, tanggungjawab, dan logistik)
5. Menyediakan logistik di lapangan
6. Membuat jadwal pemetaan lapangan
7. Melakukan pemetaan wilayah (tracking, pengukuran, dan pengambilan
kordinat)
8. Mencari, menyiapkan, dan mengolah data dan informasi teknis lapangan
9. Mencari dan mengolah data referensi peta
10.Memasukan data
11.Menggambar peta dan mencetak peta.
13. Membantu masyarakat merencanakan kembali tata pengelolaan ruang yang
terpetakan
Membantu masyarakat mengidentifikasi jenis-jenis sumberdaya alam yang
dimiliki
Membantu masyarakat menghitung nilai dan manfaat ekonomi dari jenis-jenis
sumberdaya alam yang dimiliki
Membantu masyarakat menyusun perkiraan ancaman dan kehilangan
(penurunan kualitas dan daya dukung) sumberdaya alamnya
Membantu masyarakat menata dan menyusun kembali tata aturan – hukum
pengelolaan tanah dan kekayaan alam miliknya
Membantu masyarakat meningkatkan dan memperbesar nilai manfaat dan
keuntungan dari sumberdaya alam yang dimilikinya
Dll.
Setelah peta wilayah adat jadi dan disahkan, masih ada tanggungjawab lain
dari Fasilitator PS yang harus difasilitasi. Tanggungjawab ini beberapa di
antaranya, adalah: