ONE MAP INTEGRASI

Integrasi Peta Partisipatif
DalamOneMapPolicy
Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat atas Ruang
KABAR
JKPPNo. 18, Juni 2014
18
PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro

KABAR REDAKSI
Pembacayangbudiman, indikatif, ada 2 pendekatan yang dilakukan dalam
KABAR JKPP kembali hadir menyapa para pembaca, penyusunan PIWA ini, yaitu secara manual
pada edisi 18 ini mudah-mudahan KABAR JKPP selalu menggabungkan informasi spasial dan sosial
dapat memberikan sajian yang bermanfaat bagi para berdasarkan literatur, peta dasar, survey, wawancara
pembaca. dan FGD. Metode kedua adalah interpretasi peta
tematikmenggunakananalisisGIS.
KABAR JKPP edisi 18 ini menyajikan tema Integrasi
Peta Partisipatif Dalam One Map Policy . Seperti yang Kabar berikutnya adalah dari Kegiatan Sekolah
disampaikan dalam salah satu kabar utama kami, sajian Advokasi Penataan Ruang (SATAR) angkatan ke-II,
dari Imam Hanafi, Kepala Divisi Advokasi JKPP. Konsep kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan para
One Map adalah untuk menyatukan seluruh informasi pegiat pemetaan yang memiliki kemampuan advokasi
peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam penataan ruang yang handal sebagai bekal kerja-kerja
satu peta secara integratif, dengan demikian tidak di lapangan. Dengan metode tutorial, berbagi
terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi pengalaman, diskusi kelompok, review bacaan dan
dalam peta yang selanjutnya ditetapkan oleh satu dokumen, kunjungan lapang dan praktek pengolahan
lembaga (BIG) untuk ditetapkan sebagai one reference, datasertapenulisan.
one standard, one database dan one geoportal. Terdapat
ekspektasi yang tinggi dalam konteks One Map ini, Kabar lainnya adalah Hasil Pembelajaran Penggunaan
bukanhanyaterkaitinformasispasialdalampeta,tetapi Peta Partisipatif untuk Resolusi Konflik, yang
pentingnya integrasi peta-peta komunitas dengan peta merupakan pembelajaran 11 Simpul Layanan
sektor lain, sehingga integasi peta partisipatif ke dalam Pemetaan Partisipatif (SLPP) bagaimana ragam
konsep One Map Indonesia diharapkan dapat menjadi penggunaan peta dan metodologi pemetaan di
acuan yang sah dan diakui pemerintah untuk beberapa daerah sebagai alat advokasi dan mekanisme
menunjukkan bukti keberadaan dan sistem tenurial penyelesaiankonflik.
masyarakat yang bisa menjadi dasar verifikasi terhadap
tumpang tindihnya penguasaan ruang oleh berbagai Kabar Simpul menyajikan kabar Pemetaan Partisipatif
sektor. di Desa Kalaodi, Tidore Timur, Maluku Utara dimana
SLPPMalukuUtara memfasilitasipemetaanpartisipatif
KabarlainnyaadalahdariSeminarNasional MP3EIdan di desa tersebut. Hal menarik dari pemetaan di desa
Kedaulatan Ruang Hidup Rakyat Perdesaan Nusantara Kalaodi ini adalah, selama ini masyarakat menyadari
yang lalu. Hingga akhir tahun 2013, kita mencatat bahwa wilayah mereka tidak masuk kedalam peta
beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi administrasi pemerintah, pada saat Kabupaten
perhatian diantaranya, Putusan MK 35 dan MK 45 mengeluarkan kebijakan RTRW, wilayah mereka masih
tentang kawasan hutan, NKB 12 Kementerian dan berstatuskawasanlindung.
Lembaga, kebijakan satu peta (One Map Policy) dan UU
Desa. Namun diantara peluang bagi perluasan ruang Yang terakhir adalah kabar dari hasil pemetaan skala
hidup rakyat tersebut, sangat ironis pemerintah tetap luas wilayah adat Ketemanggungan Tamambaloh dan
menjalankan kebijakan ekonomi kapitalistik yang IbanManuaSadapdiKapuasHulu,KalimantanBarat.
terbukti telah mengabaikan bahkan menggusur
masyarakat dengan diterbitkannya MP3EI, yang secara Semoga kabar yang kami sajikan dalam KABAR JKPP
umum berisi tentang rencana pembangunan berbagai edisi 18 ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami
infrastruktur penting di seluruh nusantara sebagai selalu membuka kritik dan saran juga tulisan dari para
bagian percepatan dan perluasan pembangunan pembaca untuk memperkaya media ini. Selamat
ekonomiIndonesia. Membaca!
Selanjutnya ada kabar tentang Percepatan Identifikasi Terimakasih
Keberadaan Sebaran Masyarakat Adat Melalui Peta
Indikatif Wilayah Adat (PIWA), satu inisiatif untuk Redaktur
menyediakan data keberadaan masyarakat adat secara
DEWAN REDAKSI KABAR JKPP
Penanggung Jawab : Deny Rahadian; Pimpinan Redaksi : Redaktur :
Imam Hanaf, Ade Mutaqin, Rahmat Sulaiman, Dewi Sutejo, Diarman; Redaktur Pracetak :
Ade Ikhzan, Amir Hamzah; Sirkulasi & Distribusi : Diana Sefiani, Yowanda, Fadira Putra
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
Alamat Redaksi :
Jl. Cimanuk Blok B7 No.6 Komp. Bogor Baru, Bogor 16152 INDONESIA
Telp/Fax. +62-251-8379143
Email : Website :
Rahmat Sulaiman;
seknas@jkpp.org www.jkpp.org
Penerbitan KABAR JKPP
ini atas dukungan

Integrasi Peta Partisipatif Dalam One Map Policy
Tanpa Integrasi semua, kebijakan satu peta tidak berkontribusi
pada penyelesaian tumpang tindih ruang di
Indonesia......................................................................4
Pembelajaran Penggunaan Peta Partisipatif Untuk
Resolusi Konflik ..............................................10
Pemetaan Skala Luas Ketemenggungan Tamambaloh
dan Iban Menua Sadap di Kecamatan Embaloh Hulu,
Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan
Barat.............................14
Mempercepat Identifikasi Keberadaan Masyarakat
Adat Melalui Penyusunan Peta Indikatif Wilayah Adat
(PIWA)..............................................21
Yang dapat kami KABARi...!
Seminar Nasional MP3EI dan Kedaulatan
Ruang HidupRakyat Perdesaan
Nusantara..............................25
Forum Anggota VI dan Perencanaan Strategis
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
2014-2017........................................28
Sekolah Advokasi Penataan Ruang
(SATAR ) Anggkatan II ............................30
Mendorong Pengakuan Desa Kalaodi Melalui
Pemetaan Partisipatif ....................................33

4
Tata ruang yang baik membutuhkan informasitata PapuadanKalimantan.
guna lahan yang baik. Jargon tersebut nampaknya Tahun 2000an beberapa tempat di Kabupaten
tidak akan terwujud di Indonesia, jika melihat Seruyan dan Kabupaten Katingan hanya tersedia
pada ketersediaan data dasar yang ada. Dari sejak Peta Radar skala 1:50.000 bahkan dibeberapa
dibentuknya pada Januari 1948 Raad en tempat lain di Kalimantan Tengah ada yang belum
Directorium voor het Meet en Kaarteerwezen in tersediapetadasarnya.
Nederlands Indies (Dewan dan Direktorium untuk
Pengukuran dan Pemetaan Hindia Belanda), yang Tahun 2007 dalam peta dasar wilayah
merupakan cikal bakal BAKOSURTANAL yang Tasikmalaya masih ditemukan nama desa yang
sekarang telah menjadi Badan Informasi sudah berganti sejak beberapa tahun sebelumnya,
Geospasial (BIG), hingga saat ini belum berhasil belum diupdate. Tahun 2011 di Riau, ditemukan
menyediakan data spasial memadai untuk semua kesalahan posisi satu desa di Pulau Padang. Masih
region di Indonesia. Data spasial dasar Indonesia banyak keterbatasan dan kesalahan informasi
sangat terbatas dan proses updatenya sangat bahkanketidaktersediaandatadasarinidibanyak
lambat. Di beberapa wilayah masih terdapat desa tempatdiIndonesia.
yang belum tersedia peta dasarnya, seperti di
Integrasi Peta Partisipatif Dalam One Map
Policy
Tanpa integrasi semua peta sektoral, kebijakan satu peta tidak
berkontribusi padapenyelesaiantumpangtindihruang diIndonesia
K A B A R U T A M A
Imam Hanafi
Div.Advokasi Tata Ruang

Sampai dengan tahun 2011, beberapa tempat di terutama dengan wilayah kelola dan penguasaan
Papua (Desa Esania, Kabupaten Kaimana) hanya ruangolehmasyarakat.
tersedia peta dasar dengan skala 1:250.000,
denganinformasiyangsangatterbatas. Secara administratif, ketersediaan data dasar peta
tidak didasarkan pada proses pemetaan yang
Beberapa tempat di Merauke, sampai dengan layak dan merujuk pada peraturan yang ada.
tahun 2013 baru tersedia peta dasar dengan skala Hampir semua data batas dalam peta dasar masih
1:50.000 dengan informasi yang sangat terbatas bersifat indikatif dan tidak bisa dijadikan sebagai
danbanyakditemukankesalahandalamtatanama referensi. Hal ini terkadang menjadi salah satu
tempat dan sungai. Di beberapa spot wilayah juga sumber masalah penentuan batas di tingkat desa
adayangbelumtersediapetadasarnya. dankampong.
Keterbatasan ketersediaan data dasar dan Parahnya lagi, baik peta wilayah desa secara
lambatnya updating data menyebabkan tidak administratif maupun peta hak penguasaan
semua tempat di Indonesia bisa membuat ruang oleh komunitas, belum menjadi hal yang
perencanaan wilayah dengan baik. Pemerintah diprioritaskan dan penting untuk didorong
tidaksensitifterhadappengadaandatadasar.Data penyediaan datanya secara baik. Akibatnya tidak
dasar yang ketersediaan dan informasinya jarang perencanaan tata ruang, penentuan
terbatas serta tidak update ini pun proses perijinan maupun alokasi peruntukan ruang
pengadaanya tidak gratis. Tidak sedikit konflik untukkepentinganlingkunganselaluberbenturan
batas dari tingkat desa sampai tingkat propinsi denganruanghidupmasyarakatditingkatlokal.
terjadi hanya karena keterbatasan dan tidak
tersedianya data dasar tematik ini. Tidak sedikit Keterbatasan badan penyedia peta dasar ini,
pula konflik penguasaan dan pengelolaan ruang masih diperburuk dengan tidak adanya dorongan
terjadi akibat pembagian zonasi dan peruntukan dan dukungan pemerintah bagi desa-desa untuk
serta terbitnya perijinan konsesi yang ternyata mengupayakan pembuatan wilayah desa,
tidak didukung dengan data dan informasi dasar kampong maupun wilayah adat. Disamping tidak
yang memadai. Akibatnya, suatu keniscayaan adanya upaya memfasilitasi masyarakat di desa
terjadinya tumpang tindih ketidaksesuaian dan di kampong dalam membuat peta wilayahnya,
pengelolaan dan penguasaan ruang antar sektor standar tata cara pemetaan dan penyediaan data
Proses Verifikasi BIG ketika penyerahan Peta
Partisipatif Wilayah Adat yang telah diserahkan
K A B A R J K P P 18
5

6
dasar terlalu rumit dan birokratis. Sehingga tidak dianggap penting untuk diwujudkan sebagai
potensi masyarakat untuk mendukung informasi spasial dasar dan tematik. Akibatnya
penyediaan data spasial terhambat. Semangat tidak dapat dihindari jika situasi penguasaan
partisipasi masyarakat terkendala oleh ketatnya tenurial di Indonesia akan selalu terjadi tumpang
standarisasi alat dan lisensi formal. Sektoralisme tindih penguasaan dan pengelolaan. Khususnya
pengelolaan SDA ternyata juga menyebabkan denganmasyarakatdikampung-kampung.
sektoralisme pengadaan data spasial dasar dan
tematik. Konsep Satu peta (One Map) mengarah pada
integrasi dan sinergi multi peta sebagai prasyarat
Badan penyelenggara dan pengadaan data spasial dalam mewujudkan satu peta. Hal ini dapat
memainkanpolitikstandargandadantidaknetral. terlihat dari beberapa gagasan konsep awal
Sektoralisme pengadaan dan keberpihakan lahirnya one map (hasil rakornas IG, presentasi
penggunaan data spasial dasar sangat erat KPK dan presentasi UKP4 "Unit Kerja Presiden
korelasinya dengan proyek-proyek pemerintah bidang Pengawasan dan Pengendalian
dan lebih mendukung kepentingan sektoral. Di Pembangunan terkait kebijakan satu peta/One
daerah-daerah yang strategis banyak investasi Map),yaitu:
maupun kepentingan proyek pemerintah, peta One map sebagai acuan bagi pemerintah
dan data dasar cukup tersedia. Namun tetap sulit daerah dalam menyusun RTRW yang
dan berbelit bagi publik untuk mengakses data relevan dengan situasi dan kondisi serta
tersebut. Berbeda dengan tempat lain yang aspirasimasyarakatdidaerah
dianggap kurang potensial. Akibatnya One map adalah gerakan menuju satu peta dan
ketersediaan dan kelengkapan data spasial dasar satu informasi geospasial dari semua untuk
sangat tergantung pada ada atau tidaknya semua
kepentingan proyek pemerintah dan swasta pada
Amanat UU no 4 tahun 2011 (tujuan UU IG)suatudaerahtertentu.
adalah untuk mewujudkan kebergunaan dan
keberhasilgunaan IG melalui kerjasama,Demikian pula untuk pengadaan data spasial
koordinasi,integrasidansinkronisasitematik.Setiapkementriandanlembagamembuat
dan menyimpan data tematiknya berdasarkan Pentingnya integrasi peta adalah untuk saling
kepentingannya masing-masing. Terkadang data melengkapi dan memverifikasi data peta para
tematik sektoral ini sangat sulit untuk diakses pihaksehinggaterciptanyasinergisitas.
karena dikategorikan sebagai dokumen negara
Dalam hal pembangunan Informasi Geospasial
yang bersifat rahasia, walaupun berdampak
Tematik (IGT), BIG berperan aktif melakukan
langsung pada perubahan status, fungsi dan
pembinaan IGT yang diselenggarakan oleh
bentang alam bagi suatu komunitas masyarakat.
Kementerian/Lembaga (K/L) melalui upaya
Ironisnya, data spasial tematik yang
koordinasi dan sinergi dalam wadah kelompok
mencerminkan keberadaan masyarakat tidak
kerja tematik, sehingga integrasi IGT antar
cukup tersedia, jika tidak mau dikatakan memang
stakeholders dapat diwujudkan dalam
tidakpernahdibuat.
semangat gerakan satu peta di Indonesia (19
kelompokkerjapemetaantematik).
Sampai saat tidak jelas Kementerian atau lembaga
BIGdapatmengintegrasikanlebihdarisatuIGTpemerintah yang mana yang secara khusus
yang telah ada menjadi IGT baru, danmenangani, secara detail membidangi dan secara
menyelenggarakan IGT yang belumbaik bertanggung jawab membuat peta
diselenggarakan oleh pemerintah selain BIGmasyarakat, baik desa maupun adat (sebagai wali
atau yang belum diselenggarakan pemerintahdata). Keberadaan desa, wilayah masyarakat adat
daerah.dan penguasaan ruang kelola komunitas, masih
1
Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial telahdilaksanakanpada28 Februari2012, yangbertujuan untukmengkoordinasikaninfromasi
Geospasial (IG) yang terkait dengan penyediaan, penyelenggaraan dan pembinaan IG untuk mendukung pembangunan nasional baik dalam
jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sesuai dengan arahan RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025. Rakornas tersebut telah
menghasilkan dokumen kesepakatan Rencana Aksi Nasional IG yang telah ditandatangani oleh pejabat teknis dari Kementerian/Lembaga,
beberapa pemerintah daerah, praktisi/ swasta, dan perguruan tinggi terkait. Rencana ini dituangkan dalam Road Map Pembangunan
InfrastrukturInformasiGeospasial(IIG).

Dalam konteks BIG sebagai penyelenggara ONE MAP, dalam Road Map IIG yang diselenggarakan oleh BIG, Pemetaan Partisipatif diakomodir
sebagaiInformasiGeospasialDasar(IGD),bukansebagaiInformasiGeospasialThematik(IGT).JikamengacupadaUUno24Tahun2011tentang
Informasi Geospasial, maka yang dimaksud dengan IGD meliputi Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar. Jaring Kontrol Geodesi meliputi JKHN,
JKVN,danJKGNdanPetaDasarberupaPetaRupabumiIndonesia;PetaLingkunganPantaiIndonesia;danPetaLingkunganLautNasional.
Namun demikian, jika mengacu pada UU no 14 Th 2011 tersebut, Informasi Geospasial yang berjenis IGD, hanya diselenggarakan oleh
pemerintah, dalam hal ini BIG. Sedangkan informasi Geospasial yang berjenis IGT, masih dalam undang-undang yang sama, dinyatakan bahwa
penyelenggaraanya dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Sehingga dalam konteks ini,
masihadakesimpang-siuranterkaitposisiPPdalamkonteksOneMapini.
2
Dengan beberapa konsep di atas, dapat dilihat kepentingan dan hak (tumpang tindih
tujuan awal dikeluarkannya kebijakan one map kepemilikan, tumpang tindih pengelolaan,
adalah untuk menyatukan semua informasi peta ketidakjelasan tata batas) khususnya dengan
yang diproduksi oleh para pihak kedalam satu peta-petasektoral.
peta secara integratif. Sehingga dengan
Faktaimplementasionemapdemikian tidak terdapat perbedaan dan
tumpang tindih informasi dalam peta yang Persepsi pihak BIG dalam menginterpretasikan
selanjutnya dikelola oleh satu lembaga (BIG) pemetaan partisipatif, lebih cenderung
untuk ditetapkan sebagai one reference, one mengacu pada versi Open Street Map, yang
standard,onedatabasedanonegeoportal. terbatas pada collecting data permukaan
khususnya sarana dan prasarana seperti jalan,Untuk mengatur dan mengontrol kelayakan,
gedung, dan informasi permukaan lainnya.keabsahan dan terjaminnya kevalidan data yang
Kontributornya pun bisa siapapun dan daribisa dipertanggung jawabkan, selanjutnya
mana pun tanpa terikat dengan kepentingandalam konteks pemetaan partisipatif ini secara
suatu masyarakat tertentu, khususnya yangteknis diatur dalam SOP (Standar Operasional
terkait penyelesaian konflik ruang danProsedur)pemetaanPartisipatif(PP).Sejauhini,
penegasansertapeneguhanhakatasruang.SOP Pemetaan Partisipatif yang sudah ada
d r a f t n y a , b a r u Secara metodologi,
mengatur tentang J K P P l e b i h
fungsi PP sebagai salah m e n g e d e p a n k a n
satu media untuk fungsi dan manfaat
mendukung Informasi s o s i a l y a n g
Geospasial Dasar (IGD), menekankan pada
mekanisme adopsi PP a s p e k H a k s u a t u
dan fungsi BIG sebagai badan pengelola yang komunitas atas ruang hidup dan sumber-
memberikan dukungan layananan satu pintu sumber penghidupannya, menegaskan
kepada semua pihak yang memproduksi peta. keberadaan suatu komunitas berdasarkan
Dalam diskusi terakhir di UKP4, pemetaan entitas budaya dan asal-usulnya, pembuktian
partisipatif tidak lagi dianggap sebagai penguasaan ruang oleh masyarakat adat
pendukungdataIGD,melainkanIGT. maupun lokal serta resolusi atas masalah
keruangan di wilayahnya. Satu hal dasar tentang
proses yang sangat penting juga adalah adanyaSatu catatan mendasar terkait keberadaa peta-
prosesbelajarbersama,membangundayakritis,
peta partisipatif, bahwa peta peta partisipatif
empati dan sikap perduli terhadap ruang hidup
versiJKPPbukansekedardatatentanginformasi
dan jaminan keberlanjutan kesejahteraan
dasar permukaan bumi, melainkan peta
generasi berikutnya. Sehingga peta-peta yang
partisipatif tersebut dibuat dengan tujuan yang
diproduksi pun lebih banyak tema peta yang
sarat dengan dimensi sosial, terutama yang
memperlihatkan keterikatan suatu komunitas
menyangkut resolusi konflik pertanahan,
dengan tanahnya, sumber penghidupan dan
pembuktian ruang kelola masyarakat,
bagaimana perencanaan suatu komunitas
pembuktian eksistensi wilayah adat, identitas
terhadap perbaikan ruang hidupnya kedepan.
sejarah dan budaya serta soal penguasaan ruang
Jelas sekali dalam hal ini jauh dari sekedar
masyarakat dan tata batas. Jika peta-peta
gambartentangpermukaanbumi,tutupanlahan
partisipatif dioverlay dengan peta-peta lain,
besertatoponimi.
pastinya akan saling tumpang tindih
7
Tanpa integrasi semua peta sektoral,
kebijakan satu peta tidak pada berkontribusi
penyelesaian tumpang tindih ruang di
Indonesia

8
Seharusnya ekspektasi tinggi dalam konteks Toh dengan tema peta dan skala peta yang
One Map ini bukan sebatas menyoal informasi dihasilkan, jika tidak terlalu signifikan
spasial di dalam peta, melainkan pentingnya perbedaan akurasi antara alat GPS navigasi
integrasi peta-peta komunitas dengan peta para dibanding GPS Geodetik (differensial), mengapa
pihak yang lain. Berdasarkan mandat tersebut harus mengorbanan nilai partisipasi yang akan
maka posisi integrasi pemetaan partisipatif menjamin banyaknya kesepakatan sosial di
dalam konsep One Map Indonesia adalah kampung-kampung?.
sebagai data acuan yang sah dan diakui Kebijakan satu peta (One Map) tanpa peta
pemerintah yang menunjukkan bukti komunitas (peta partisipatif) adalah omong
keberadaan dan sistem tenurial masyarakat kosong
yang seharusnya menjadi dasar verifikasi
Beberapa pengalaman dilapangan, adanya batasterhadap tumpang tindih penguasaan ruang
tanpa konflik, bukan karena kecanggihanantarpihak.
alatnya, tetapi karena kualitas kesepakatan
Dari sisi penyelenggaraan proses pemetaan, sosialnya, tingginya antusias masyarakat untuk
pemetaan partisipatif versi JKPP sangat membuat peta wilayahnya secara mandiri pun
menekankan dan mengedepankan unsur bukan karena canggih atau tidaknya alat yang
partisipasi masyarakat setempat sebesar- digunakan, melainkan karena kualitas
besarnya dan setinggi-setingginya. Lebih baik musyawarah sosialnya. Pada akhirnya,
tidak melakukan pemetaan secara teknis jika secanggih apapun alatnya, dan siapapun
unsur partisipasi ini belum memadai. Karena pembuatnya, selama itu akan menjadi sebuah
diyakini, tingginya partisipasi merupakan peta bersekala, tetap akan memiliki angka
cermin dari seberapa besar dan dalam kesalahan. Dalam bahasa sosial, berapapun
masyarakat memahami pentingnya peta dan skala petanya, selama peta 1 : 1 yang disepakti
alasan mendasar mengapa harus membuat peta. tidak berubah, tidak akan menjadi
Tingginya partisipasi akan menjamin permasalahan.
terbangunnya kesepakatan dan kesepahaman
Konteks metodologi pemetaan partisipatif yangbersamadalammeminimalisirkonflikyangada.
dikembangkan oleh JKPP ini bermuatan
Beberapa unsur penting yang akan menjamin kepentingan sosial bagi Tegaknya Kedaulatan
keterlibatan penuh partisipasi suatu komunitas Hak Rakyat atas Ruang hidupnya secara
adalah sejauh mana proses sosial awal berkeadilan. Fakta lapangan banyak
terkomunikasikan dan terencana dengan baik, menunjukkan disemua wilayah pemetaan,
sejauh mana peta dan proses pemetaan itu kurang lebih 5,2 juta hektar hasil pemetaan
bermanfaat dan berdampak baik, serta sejauh partisipatif,berkonflikantarpihak. Diharapkan,
mana teknologi yang digunakan relatif cepat, dengan adanya data spasial masyarakat hasil
murah, dan mudah untuk digunakan. Terkait pemetaan partisipatif ini mendapat dukungan
dengan hal tersebut, peralatan sederhana, pemerintah dan para pihak bagi upaya
namun bisa dipertanggung jawabkan secara penyelesaian sengketa lahan dan tumpang
kartografis sampai saat ini masih menjadi tindih penguasaan dan pengelolaan ruang.
pilihan bagi banyak pegiat pemetaan partisipatif Selanjutnya data ini bisa menjadi salah satu
diIndonesia acuan dan referensi guna perencanaan wilayah
GPS navigasi dan kompas masih menjadi pilihan dan pengambilan keputusan bagi perijinan,
dalam proses pembuatan peta partisipatif revisi perijinan yang sudah ada, salah satu dasar
masyarakat. Bukan persoalan bahwa JKPP tidak penyusunan RTRW, dasar penentuan batas
berorientasi terhadap presisi dan akurasi alat administrasi wilayah, percepatan pengukuhan
pemetaan yang digunakan, namun lebih pada kawasan kehutanan, dan lain lain serta dasar
antisipasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengaturan peruntukan ruang. Dengan
akibat penggunaan teknologi tinggi. Terlebih satu catatan bahwa inisiatif pembuatan peta
dalam pelaksanaanya, presisi alat ini masih secara partisipatif dan keswadayaan
ditopang dengan presisi kesepakatan sosial masyarakat ini disinergikan dan terintegrasi
yang terbangun di tingkat komunitas dan antar denganbaikdenganpetaparapihakyanglain.
komunitas.

Dalam proses kedepannya diharapkan konsep Dengan dasar dan mandat di atas, maka tujuan
One Map ini pun benar-benar bisa menjadi satu pemetaan partisipatif bukan sekedar pelengkap
pintu dalam mengintegrasikan semua data dan untuk kebutuhan administratif dan fungsi
peta, tanpa terkecuali peta komunitas. Semoga instrumen birokratis informasi peta, namun
apa yang menjadi titik lemah dalam metodologi jelas ditegaskan sejak awal oleh JKPP adalah
pemetaan partisipatif versi JKPP ini, bukan untuk advokasi (pembelaan) demi kedaulatan
sebagai alasan penolakan dan pengabaian, ruangkelolarakyat.Lebihdariitu,dalambanyak
melainkansebagaititikdimanaupayaperbaikan prakteknya proses pemetaan partisipatif juga
bersama bisa disinergiskan. Akankah dengan berfungsi sebagai: a) alat perjuangan sebagai
kewenangannya BIG akan mengintegrasikan pemetaan tandingan (counter-mapping)
peta-petakomunitasdanmasyarakatini? masyarakat atas klaim pihak penguasa dan
Dalam konteks pemetaan partisipatif, modal yang dilakukan sepihak atas hak ruang
metodologi dan alat pemetaan sebisa mungkin masyarakat adat/tempatan, b) sebagai alat
memenuhi unsur efisiensi dari sisi waktu dan politik untuk negosiasi atas perampasan hak-
biaya serta memungkinkan tingginya unsur hak ruang hidup, c) salah satu legitimasi hukum
keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai bagi proses pengakuan wilayah kuasa dan kelola
aktor utama pemetaan. Untuk memenuhi ketiga adat dan komunitas lokal, d) sebagai tandingan
unsur tersebut, sebisa mungkin proses argumentasi hukum dalam kasus kriminalisasi
pemetaan dilakukan dengan cepat, murah dan rakyatatasruanghidupmereka.
mudah. Sehingga, penggunaan alat sederhana
(GPSnavigasidankompas)menjadipilihanyang Selanjutnya, tinggal menunggu wujud itikat baik
paling mungkin untuk ketiga unsur tersebut. pemerintah dan para pihak untuk menganggap
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penting proses penyelesaian beragam sengketa
terhadap beberapa tipe GPS navigasi, ruang dan lahan yang melibatkan komunitas.
menunjukkan tingkat kesalahan (nilai Inisiatif telah dan terus dilakukan, tinggal
EPE/Estimate Possition Error) yang tidak keinginan pemerintah memfasilitasi proses
terlalu signifikan, yaitu berada pada rataan 4m. melalui dukungan percepatan pengadaan peta-
Terlebih dalam prosesnya, pemetaan peta penguasaan ruang masyarakat/komunitas.
partisipatif lebih mengedepankan pentingnya Martabat rakyat adalah martabat Negara,
partisipasi komunitas dan kesepakatan yang kedaulatan rakyat adalah kedaulatan Negara.
terbangun di internal maupun antar komunitas Masihkahraguuntukmewujudkan?
yang berbatasan. Oleh sebab itu, nilai akurasi
peta tidak sekedar dipandang dari akurasi alat,
melainkan juga disokong dengan legitimasi
kesepakatan sosial yang didokumentasikan
dalamsuratberitaacaratatabataskomunitas.
CatatanWorkshopNasionalmeningkatkankeamananpenguasaandanhakpengelolaanmasyarakatlokal/adatmelaluipemetaandan
perencanaanpartisipatif,WismaGizi,Bogor20-21 Desember2013
3
9
Metodologi pemetaan partisipatif yang dikembangkan
oleh JKPP ini bermuatan kepentingan sosial bagi
Tegaknya Kedaulatan hak Rakyat atas Ruang hidupnya
secara berkeadilan

10
Pembelajaran Penggunaan Peta Partisipatif
Untuk Resolusi Konflik
Catatan Pengalaman Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP)
Sumber: Laporan Kegiatan Enhancing the Security of Tenurial and Management Rights of Local/Indigenous
Communities through Participatory Mapping and Planning yang didukung oleh ICCO (2011-2013)
Salah satu strategi JKPP dalam mewujudkan mandat forum anggota (FA) adalah membangun Simpul
Belajar Pemetaan Partisipatif yang lebih dikenal dengan nama Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif
(SLPP). Pengembangan simpul belajar ini diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas simpul layanan
pemetaan, percepatan dan perluasan layanan pemetaan bagi komunitas-komunitas yang membutuhkan
peta, serta mendorong terbukanya ruang-ruang dialog dengan para pihak dalam upaya resolusi konflik, di
seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi
kelembagaan, JKPP mendorong proses penguatan, percepatan, perluasan proses layanan pemetaan
partisipatif sebagai alat advokasi dan negosiasi untuk penyelesaian ataupun alternatif solusi bagi
komunitas.
Kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mendukung inisiatif yang memungkinkan bagi
masyarakatadat/lokaluntukmendapatkanpengakuanterhadaphakdanaksesmasyarakatataslahandan
sumber daya alam di wilayahnya oleh pemerintah. Beragam alternatif dan pilihan resolusi konflik, menjadi
catatan yang memperkaya pengalaman JKPP dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif di beberapa
daerahdalammenjalankanfungsipelayananbagimasyarakat.
Bagi masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu berkontribusi dalam penyediaan alat bukti keberadaan,
hak dan inisiatif yang dikembangkan di tingkat lokal kepada para pembuat kebijakan. Secara khusus, bagi
masyarakat adat kegiatan ini dinilai sangat penting mengingat Pemerintah Indonesia sedang membahas
rancanganUUPengakuandanPerlindunganMasyarakatAdatdanIsuHutanAdat.
K A B A R U T A M A
Imam Hanafi

C a t a t a n s i n g k a t i n i d i b u a t u n t u k dilakukan di beberapa site yang tersebar di
menginformasikan, bagaimana ragam Lampung, NTB, Ciamis, Garut, Medan dan Cilacap
penggunaan peta dan metodologi pemetaan di dengan jumlah fasilitator terlatih sebanyak 191
beberapa daerah. Mengingat pentingnya orang yang terdiri dari 173 laki-laki dan 18 orang
pembelajaran tentang penggunaan peta oleh perempuan.
komunitas dan lembaga pendamping sebagai alat
advokasi dan penyelesaian konflik antara Proses pemetaan partisipatif dilaksanakan di 27
masyarakat dengan pihak lain. Memanfaatkan site pemetaan yang menghasilkan 30 peta wilayah
program yang didukung oleh ICCO ini, JKPP dengan tema yang beragam seperti peta
bersama SLPP di 11 wilayah melakukan penggunaan lahan, peta usulan sistem kelola
implementasi langsung penggunaan peta-peta masyarakat dalam kawasan hutan, peta batas
masyarakat untuk untuk mendukung proses wilayah serta peta perencanaan, dengan total
advokasi. luasan248.291,11Ha.
Secara umum, ada tiga tahapan besar yang Selain memfasilitasi kegiatan pemetaan dan
dilakukan proses pelaksanaan kegiatan ini, yaitu pelatihan pemetaan partisipatif di 11 SLPP, dalam
Musyawarah Kampung untuk menentukan kegiatan ini juga mendorong inisiasi proses
tahapan proses dan pilihan resolusi konflik di pembentukan 3 SLPP baru, yaitu SLPP Sumatera
tingkat komunitas; pemetaan dan perencanaan Barat, SLPP Jambi dan SLPP Maluku Utara. Dengan
wilayah secara partisipatif; dan musyawarah penambahan jumlah SLPP ini diharapkan dapat
dengan pemangku kepentingan untuk resolusi menambah akselerasi layanan pemetaan bagi
konflik. Kegiatan ini dilaksanakan secara paralel di masyarakat dan akselerasi penyelesaian konflik
11 SLPP yang tersebar di 6 region; Kalimantan, lahandidaerah-daerah.
Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Maluku
dan Jawa. Peta-peta partisipatif dan dokumen perencanaan
tata ruang wilayah digunakan oleh masyarakat
Dalam rangka penguatan kapasitas, baik bagi untuk bahan dialog serta negosiasi dalam konteks
partisipan SLPP maupun bagi masyarakat, pengelolaan kawasan hutan dan penyelesaian
pelatihan pemetaan dalam program ini telah konfliktenurialkehutanan.
11

12
Berikut beberapa pembelajaran ragam d. Desa Kalijaya Kecamatan Banjarsari , Ciamis
penggunaan peta partisipatif dibeberapa SLPP Jawa Barat dan Kampong Ciwaluh
yangmelakukanpendampingan: Kabupaten Garut Peta Penggunaan Lahan
a. Di Desa Tambak Bajai, Kec. Dadahup Kab. digunakan sebagai data dasar negosiasi
Kapuas, Kalimantan Tengah, dokumen bataskawasanhutan
RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka e. Di Desa Bonto Daeng dan Bonto Lojong,
Menengah Desa) dan peta wilayah desa Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan data
menjadi bahan dalam menyusun dokumen pemetaan dipakai sebagai bahan dalam
usulan Hutan Desa. Peta Desa Tambak Bajai usulanHutanDesa
disahkan oleh Pemerintah Desa dan f. Desa Danau Pantau Kalimantan Tengah, data
Kabupatensebagaipetaresmipemerintah. pemetaan digunakan sebagai bahan untuk
b. Di desa Kumejing Kecamatan Wadaslintang mendukung kegiatan Perencanaan Tata
dan Kelurahan Kepil Kecamatan Kepil G u n a L a h a n P a r t i s i p a t i f u n t u k
Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Perlindungan dan Pemanfaatan Ruang
masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Wilayah Masyarakat dalam Pembangunan
Perhutani membuat rencana pengelolaan Rendah Emisi di Kecamatan Timpah
hutan berbasis masyarakat untuk dijadikan KabupatenKapuas,KalimantanTengah
bahan dialog dengan Kementerian g. Di Desa Buol Sulawesi Tengah peta par-
Kehutanan dan Perhutani. Sampai saat ini, tisipatif digunakan sebagai alat untuk
proses dialog sudah dilakukan sampai menguatkan perjuangan masyarakat dalam
tingkatkabupaten. mempertahankan hak atas wilayah ulayat
c. Di sekitar Taman Nasional Gunung Gede yangdirampasolehperusahan(PT.HIP).
Pangrango, masyarakat Desa Wates Jaya, h. Di Desa Sumur Kumbang dan Desa Jondong,
Kecamatan Cigombong mendorong Kecamatan Kalianda Padan dan Desa Padan
penyelesaian konflik lahan dengan pihak Kecamatan Penengahan Lampung Selatan
Taman Nasional melalui pengelolaan hutan peta wilayah desa menjadi acuan desa
bersama dengan mempertimbangkan aspek dalam membuat rencana strategis desa
ekologidanekonomi. untuk pengembangan potensi dan
Gambar : Peta Partisipatif wilayah Adat Uematopa

peningkatan perekonomian desa sebagai Tenggara peta dijadikan sebagai alat
upaya resolusi konflik di kawasan hutan pendukung dalam dialog dengan pihak
register 3 Gunung Rajabasa Provinsi pemerintah guna mendorong lahirnya
Lampung. perda pengakuan dan klaim Wilayah Adat
i. Di Desa Dodolo dan Bangko Kecamatan Orang Moronene Tobu Hukaea-laea yang
Rampi Luwu Utara Sulawersi Selatan, peta berdiam dalam kawasan Taman Nasional
hasil pemetaan partisipatif dijadikan alat RawaAopa.
dalam upaya resolusi konflik dan verifikasi
tapal batas masyarakat dengan kawasan Terkait hasil akhir dari semua kegiatan di tiap
hutan dan Tukar Guling Wilayah Toboru dgn site dampingan SLPP, tingkat keberhasilan
PT. Bosowa. Selain itu digunakan untuk dalamkonteksketercapaiantujuankegiatanpun
mengantisipasi masuknya perusahaan beragam. Berbeda daerah, beda konflik, beda
pertambangan. kendala, beda tingkat kepuasan dan beda faktor
j. Desa Uematopa Kecamatan Ulu Bongka yang mempengaruhi cepat atau lambatnya
Kabupaten Tojo Una-Una, peta partisipatif ketercapaian hasil yang diinginkan. Namun
d i g u n a k a n s e b a g a i a l a t u n t u k demikian, secara proses, ukuran keberhasilan
m e n g i d e n t i f i k a s i a n c a m a n d a n saat ini, tidak lain adalah prasyarat indikator
permasalahan pengelolaan sumber daya untuk menuju pada tahapan proses selanjutnya.
alam di komunitas Uematopa dan mencari Paling tidak dari kegiatan ini telah menyumbang
solusipenanganannya. pada satu tahap awal penyiapan data dan
k. Di Desa Enano Kecamatan Kabaena Tengah informasi, baik spasial maupun sosial dalam
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi upayaadvokasidibeberapawilayah.
13
Gambar : Peta Tumpang Tindih Kawasan Hutan, HGU dan Peta Partisipatif

14
K A B A R U T A M A
Latar Belakang
dan Tujuan
JKPP (Jaringan
Kerja Pemetaan
P a r t i s i p a t i f )
hingga saat ini
sudah banyak
mengembangkan
dan menerapkan
metode pemetaan
p a r t i s i p a t i f
seperti contohnya
RRA (Rapid Rural
Apraisal), PRA
( P a r c i p a t o r y
Rural Apraisal)
d a n P A R
( P a r c i p a t o r y
Action Riset).
Sejak tahun 1996 -
2002 - 2004 yang menghasilkan luas wilayah2014 bersama
sekitar57.000Ha.anggota dan jaringannya sudah memetakan
5.284.524,614 Ha di 724 wilayah.
Pada awal tahun 2012 JKPP secara langsungPada perjalananya, JKPP selalu melakukan
mencoba menerapkan metode ini di duaujicoba pengembangan metodologi pemetaan
Ketemenggungan, yaitu Ketemenggungan Ibanpartisipatif dengan landasan "Lebih Murah,
Menua Sadap dan KetemenggunganLebih Mudah, dan Lebih Cepat". Metode yang
Tamambaloh di Kecamatan Embaloh Hulu,sudah di terapkan ini cukup efektif dalam
Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantanmerespon cepat kebijakan pemerintah, salah
Barat. Alasan pemilihan lokasi ini adalah :satu contohnya kebijakan moratorium hutan
pertama, wilayah administrasi kecamatandanpercepatanpengukuhankawasanhutan
secara sejarah adalah wilayah adat yang utuh
dengan pendekatan Ketemenggungan yangTidak saja berhenti di metode yang sudah ada,
terdiri dari 3 Ketemenggungan (Tamambaloh,saat ini JKPP juga mencoba mengembangkan
Iban Menua Sadap dan Iban Jalai Lintang) dan 2metode Native Lands atau Pemetaan Skala Luas.
sub suku dayak (Tamambaloh dan Iban), kedua,Native Lands adalah "Metode Pemetaan
Ketemenggungan Jalai Lintang meliputi 3 DesaPartisipatif untuk memetakan wilayah yang luas
(Rantau Prapat, Batu Lintang dan Langan Baru)di kawasan yang kompleks secara etnis". Native
serta 7 Dusun (Laok Rugun, Munggu, SungaiLands pertama kali di perkenalkan oleh Mac
Utik, Pulan, Ungak, Apan dan Sungai Tebelian)Chapin dari Native Lands (www.native-
sudah pernah melakukan pemetaan, ketiga,lands.org) sebuah LSM yang berada di Amerika
Kecamatan Embaloh Hulu termasuk lokasidengan memetakan wilayah masyarakat adat
Taman Nasional Betung Kerihun, Keempat,pada tahun 1992. Di Indonesia metode ini
adanya penolakan masyarakat di 5pertama kali di terapkan di Wilayah Adat
ketemenggungan (Tamambaloh, Iban MenuaNambluong, Jayapura, Papua pada kurun waktu
hingga luasan
.
Pemetaan Skala Luas
Ketemenggungan Tamambaloh dan Iban Menua Sadap di
Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu,
Propinsi Kalimantan Barat Rahmat Sulaiman
Div. Pengelolaan Pengetahuan
Pemetaan Skala Luas
Ketemenggungan Tamambaloh dan Iban Menua Sadap di
Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu,
Propinsi Kalimantan Barat

Sadap, Iban Jalai Lintang, Uluk Palin dan Labian Desa, Kepala Dusun, Tokoh Adat dan Perangkat
Iraang) akan hadirnya perkebunan sawit Skala Adat (Temenggung, Wakil Temenggung, Kepala
besarolehPT.RimbaUtara. Adat, Wakil Kepala Adat), perwakilan
masyarakat dari Desa-desa di Kecamatan
ProsesPemetaanSkalaLuas Embaloh Hulu dari Ketemenggungan
Pada awal tahun 2012, JKPP (Jaringan Kerja Tamambaloh : Desa Banua Martinus (Dusun
Pemetaan Parisipatif) bersama Lanting Borneo Bukung, Dusun Bany'u, Dusun Banua Karaam),
salah satu lembaga lokal yang berada di Desa Pulau Manak (Dusun Mataso, Dusun
Putusibau menerapkan metode Native Lands di Pinjawan, Dusun Belimbis), Desa Banua Ujung
salah satu kecamatan Embaloh Hulu. Pemetaan (Dusun Teliyae, Dusun Ulak Batu, Dusun Saligo),
skala luas dilakukan melalui dukungan Ford Desa Saujung Giling Manik (Dusun Nanga
Foundation dan Samdhana. Proses pemetaan Sungai, Dusun Paat), Desa Ulak Pauk (Dusun
diawali dengan sosialisasi di 4 Temenggung, Kereng Limao, Dusun Karato, Dusun Pintas
yaitu Temenggung Tamambaloh, Jalai Lintang, Temberu), Desa Temao (Dusun Toalang, Dusun
Menua Sadap dan Uluk Palin serta Camat Kerangkang).DariSukuIbanMenuaSadap:Desa
Embaloh Hulu. Sosialisasi dilakukan dengan Menua Sadap (Dusun Kelayam, Dusun Menua
bertemu secara langsung dengan para Sadap, Dusun Karangan Bunut), Dari Suku Iban
Temenggung. Beberapa hal yang di sampaikan Jalai Lintang : Desa Rantau Prapat (Dusun Laok
pada kunjungan ini adalah menyampaikan Rugun, Dusun Munggu), Desa Batu Lintang
rencana kegiatan pemetaan menggunakan (Dusun Sungai Utik, Dusun Pulan) dan Desa
pendekatan wilayah adat dengan satuan Langan Baru (Dusun Ungak, Dusun Apan dan
ketemenggungan, lalu menyampaikan dan Dusun Sungai Tebelian),Ketemenggungan
memperkenalkan metode skala luas yang akan Labian Kecamatan Batang Lupar : Desa Mensiau
diterapkandalamkegiatanpemetaanini. (Dusun Kelawik), Desa Labian (Dusun Ukit-ukit,
Dusun Ngaung Keruh), Desa Sungai Ajung
(Dusun Ganti, Dusun Nanga Ngaung),
WorkshopIdanPelatihanPPSkalaLuas Ketemenggungan Ulu Palin Kecamatan Embaloh
Setelah bersepakat dan mendapat izin, tahap Hilir : Desa Nanga Nyabau (Dusun Nanga
selanjutnya workshop Nyabau, Dusun Tanjung Kerja, Dusun Sui Uluk
pertama PP Skala Luas dan Pelatihan PP Skala Palin). Pemerintah Daerah (BPN, Kehutanan,
Luas dengan mengundang banyak pihak terkait. BPMPD), GIZ For Clime, PPSDAK. Pada kegiatan
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27-30 Mei ini JKPP dan Lanting Borneo juga menghadirkan
2012 bertempat di GSG Paroki Gerja St. Marinus 8 orang dari perwakilan SLPP (Simpul Layanan
di Desa Banua Martinus, Kecamatan Embaloh Pemetaan Partisipatif) yang sebelumnya telah
Hulu, Kalimantan Barat. JKPP bersama Lanting melakukan pelatihan PP Skala Luas di Bogor.
Borneo mengundang para tokoh masyarakat Dalam kesempatan kali ini juga dihadirkan Mac
dan perwakilan masyarakat, antara lain : Kepala Chapin sebagai Narasumber dan pengembang
adalah melakukan
Gambar : Workshop dan Pelatihan Pemetaan Skala Luas
15

16
Metode Pemetaan Skala Luas dari Native Lands · Kelembagaan Adat
di bantu oleh A. Hadi Pramono sebagai · Aturan Adat
penerjemah. Dari2kegiatanyangdilakukanmenghasilkan:
1. Ada kesepakatan dari para tokoh adat, Para
Kades dan Camat untuk melakukan PP skala
luas.
2. Ada kesepakatan mengenai data yang akan di
masukan kedalam peta.
3. Ada kesepakatan mengenai batas-batas
ketemengungan
4. Peserta memahami metode PP Skala luas.
5. Draft Peta Sketsa
Praktek Lapangan PP Skala Luas di Kapuas
HuluKe g i a t a n Wo rks h o p m e m b a h a s d a n
Paska Workshop PP Skala Luas dan Pelatihan PPmembicarakan antara lain: Pengenalan materi
Skala Luas, Fasilitator JKPP, Lanting Borneo danPP skala luas oleh Mac Chapin, membangun
Perwakilan SLPP mengadakan praktek lapangankesepakatan-kesepakatan dengan para kepala
yang dibagi menjadi beberapa tim untukdesa untuk melaksanakan PP skala luas di
membuat kembali peta sketsa wilayahwilayahnya, serta paparan inisiatif-inisiatif yang
mendampingi 55 peserta yang telah dilatihtelah dilakukan oleh Dinas Kehutanan, dan
(terkait data-data apa yg harus dimasukanlembaga internasional yang memiliki wilayah
dalam peta sketsa, simbol, dll) di 19 Dusun darikerja di Kapuas Hulu juga mendiskusikan
7 Desa. Hasil dari praktek lapangan ini antaratentang konsep Wilayah Ketemanggungan.
lain:Kegiatan hari pertama adalah melakukan
1. Ada sosialisasi dan memberi pemahamanidentifikasi wilayah Ketemanggungan dan
kepada masyarakat di beberapa kampongmembuat peta sketsa wilayah Ketemanggungan
yangmenjadilokasiprakteklapangan.dan penyusunan rencana kerja tim PP. Hari
2. Adapetasketsauntuksetiapdusunkedua dilakukan pembentukan tim peneliti
dusun untuk masing-masing dusun yang terdiri
KegiatanLapangan1&2PPSkalaLuasdari 2 orang per dusun. Kurang lebih ada 50
Pada tanggal 24 Juli 4 Agustus 2012 diorang perwakilan dusun ini akan dilatih
Kecamatan Embaloh Hulu, tim Kartografi danpemetaan skala luas. Setelah selesai Workshop,
data sosial dari JKPP, Lanting Borneo dan jugakegiatan di lanjutkan dengan Pelatihan PP skala
PPSDAK melakukan kunjungan lapanganluas yang dilaksanakan selama 2 hari bertempat
dengan tujuan untuk memastikan informasi dandi GSG Desa Pulau Manak, Dusun Pinjawan. Mac
data sosial yang dibutuhkan berdasarkanChapin menyampaikan presentasi tentang
kesepakatan bersama dapat dicantumkan dipemetaan skala luas, dan peserta yang telah
peta sketsa di 7 desa antara lain: Ulak Pauk,mengikuti kegiatan di Bogor perwakilan dari
Saujung Giling Manik, Banua Ujung, BanuaSLPP (Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif)
Martinus, Pulau Manak, Tamao, dan Menuamembantu untuk mendetailkanya kepada 50
Sadap. Pertemuan di setiap desa di hadiri olehpeserta. Selain itu peserta pelatihan juga
pemerintahan desa (Kades, Sekdes dan Staff),melakukanbeberapakegiatan,seperti
kepala adat, kepala dusun, tim kartografi, data1.PembuatanPetaSketsa:
sosial dan masyarakat. Hasil dari kegiatan·Landscape(Sungai,Jalan,Danau,Gunung)
lapangan ini adalah adanya rencana tindak· Penggunaan lahan (Kebun, Ladang, Kebun
lanjut untuk melengkapi Peta Sketsa masing-Buah)
masing dusun yang akan di bawa pada· Situs Sejarah / Tempat Penting
WorkshopKedua.· Batas wilayah dusun
· Batas Wilayah Adat
2.MenyepakatiSimbolPeta
3.PenggalianDataSosial
· Sejarah Suku, Dusun, Tempat Penting
membangun kesepakatan-kesepakatan dengan para
pihak untuk melaksanakan Pemetaan Partisipatif
skala luas di wilayah

PersiapanMenujuWorkshopIIPPSkalaLuas perkembangan peta sketsa dan data sosial) oleh
Sebelum melakukan workshop kedua pada tim data sosial dan kartografi, mengupdate peta
tanggal 5-10 Desember 2012 di GSG Desa Pulau sketsa dan pengambilan titik dengan GPS di
Manak, Dusun Pinjawan, Kecamatan Embaloh tempat tempat penting, diseminasi informasi
Hulu, tim melakukan persiapan menuju tentang pemetaan skala luas dan hak
workshop kedua. Pada kegiatan ini mencakup masyarakat adat dalam wilayah kawasan hutan
verifikasi Peta sketsa pasca Workshop I, (tenurial) untuk persiapan menuju workshop II.
Verifikasi Data Sosial paska Workshop I dan Darikegiatanlapanganinimenghasilkan:
persiapan sosial Pra-Workshop II. Dalam 1. Data sosial di 19 dusun (terus dilakukan
kegiatan ini di hadiri oleh JKPP, Lanting Borneo, penyempurnaan) dengan rekomendasi
Samdhana Institute, PPSDAK, Tim Kartografi penambahannarasumber
dan Tim Data Sosial dari masing-masing Dusun. 2. Peta sketsa meliputi batas antar dusun, pola
Hasildarikegiataniniadalah : ruang , sungai, dan informasi penting lainya,
serta dilengkapi dengan titik-titik ikat,
1. Komunikasi tim sosial dan kartografi dusun
melaluisurveimengunakanGPS.
perlu ditingkatkan intensitasnya untuk
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat
mengawal proses penerapan metode pp skala
terhadap tujuan pemetaan dan adanya
luas
ancamanpenguasaanruangolehpihaklaindi
2. Ada rencana kerja dan agenda kerja untuk wilayah- wilayah mereka, hal ini di tunjukan
kegiatanberikutnya: dengan betambahnya orang yang ingin
berpartisipasi dalam proses diskusi danTim Lapangan akan mengawal
pembuatan peta sketsa, pengisian form datakelengkapan data sosial dan peta sketsa
sosial serta turut serta dalam pengambilanhinggatanggal30Desember2012
titikGPS.
Melengkapi kebutuhan data peta (JKPP 4. Meningkatnya dikusi antara warga soal isu
danPPSDAK) penguasaan ruang termasuk terjadi
perdebatan perspektif dan terminologiDigitasipetadasar
sistem pola pengelolaan ruang versi
Pengolahan peta citra menjadi 1 : 10.000 : masyarakatdanpemerintah
Data dasar (administrasi, kawasan hutan,
rtrw,tutupanlahan) Workshop II Pemetaan Skala Luas Kapuas
HuluKunjunganLapanganPPSkalaLuas
Pada tanggal 16-23 Februari 2013, bertempat diMenindak lanjuti kegiatan persiapan menuju
Deosuli, Putussibau dilaksanakan workshop IIworkshop kedua PP skala luas, pada tanggal 12
pemetaan skala luas. Peserta yang mengikuti26 Januari 2013 di laksanakan kunjungan
workshop sekitar 55 orang yang terdiri dari 19lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk
dusun dari 7 Desa mencakup Ketemengunganpenggalian data lapangan (up date
17

18
Tamambaloh dan Iban Manua Sadap. Workshop Peta Sketsa menjadi Peta Berskala dengan
atau lokakarya ini bertujuan untuk menggunakan Software GIS. Deny Rahadian,
menyampaikan hasil penyusunan data dan Kasmita Widodo (JKPP), Mikael Eko (PPSDAK)
informasi sosial serta peta sketsa masing- Abner Mansai (Samdhana Institue) menjadi
masing dusun, pembahasan dan penulisan fasilitator untuk tim data sosial yang bertugas
kelengkapannya bersama peneliti dusun dengan untuk menyusun Draft Data Sosial. Selain kedua
tim sosial memindahkan data dan informasi tim, hadir juga Harijanto Suwarno yang bertugas
yang ada di peta sketsa ke dalam peta berskala, membuat dokumentasi selama kegiatan
serta kelengkapannya bersama tim kartografi; berlangsung.
mendiskusikan batas-batas kewilayahan dusun WorkshopIImenghasilkan:
dan ketemanggungan; menyusun rencana 1. Peta sketsa 19 dusun sudah dipindahkan ke
kegiatan bersama pasca lokakarya II. Pada dalam peta berskala dengan menggunakan
kesempatan ini, Wakil Bupati Kapuas Hulu teknikGISdankelengkapannya
menyempatkan hadir dan memberikan 2.Kompilasidatasosial19dusunmenjadi1draft
dukungan untuk kegiatan pemetaan skala luas dokumendatasosial
ini oleh karenanya tim sosial sekaligus 3. Adanya rencana tindak lanjut pasca Workshop
menyerahkan draft data sosial kepada Bapak II (identifikasi dan agenda diskusi tata batas
WakilBupatiKapuasHulu. antar dusun, antar desa dan antar
ketemanggungan)
Pada proses Workshop II, tim di bagi menjadi 2 4. Publikasi audio visual melalui Media Berita
dari masing-masing dusun, yaitu tim kartografi OnlinedanYoutube(http://www.kalimantan-
dan tim data sosial. Rahmat Sulaiman, Imam news.com/berita.php?idb=18504 dan
Hanafi (JKPP), Jalung (Lanting Borneo), Heribert http://www.youtube.com/watch?v=SH2LaIq
Juheri (PPSDAK) Martin Hadiono (Samdhana t8ZU)
Intitute), Thilde (GIZ) menjadi fasilitator untuk
Tim Kartografi yang bertugas memindahkan
Gambar : Draft peta disalah satu desa yang dilakukan
pemetaan partisipatif skala luas

Kunjungan Lapangan, Konsolidasi Batas WorkshopIIIPPSkalaLuasKapuasHulu
Antar Ketemanggungan, Perbaikan peta dan Workshop III PP Skala luas dilakukan dengan
harapan dapat dicapai kesepakatan soal batasdatasosial
antar 2 wilayah adat. Karena peta 2 wilayahKegiatan ini dilakukan antara bulan Juni 2013 -
Ketemanggungan sebenarnya sudah selesaiOktober 2013, tujuan dari kegiatan ini adalah
dibuat (batas luar dan tata guna lahan), hanyauntuk menambah, merevisi dan memperbaiki
batas antar wilayah Ketemanggungan yangdata peta yang sudah dibuat disamping untuk
masih belum sepakat. Seharusnya agendamengkomunikasikan peta hasil PP skala luas
tersisa hanya finalisasi Peta wilayah adat 2kepada masyarakat, kepala desa, tokoh adat dan
ketemanggungan dan penyerahan peta kepadapemerintah tingkat lokal. Dalam prosesnya
pihak pemerintah daerah. Tetapi dalampemetaan skala luas ini menemui kendala yaitu
prosesnya, masyarakat di 2 ketemanggunganp a d a p e n y e p a k a t a n b a t a s a n t a r a
belum menyepakati batas antar wilayah adatketemanggungan Tamambaloh dan Iban Menua
tersebut, sehingga belum bisa diserahkan petaSadap, sehingga perlu diadakan 3 kali
kepadapihakpemerintahdaerah.pertemuankonsolidasibataskembali.
Tim akhirnya menyerahkan kepada masyarakatKonsolidasi batas pertama dilakukan di dusun
di 2 wilayah ketemanggungan untukMataso, dalam pertemuan ini gagal dicapai
menyelesaikan persoalan batas ini untuk segerak e s e p a k a t a n b a t a s w i l a y a h a d a t
disepakati, jika sudah selesai maka akanketemanggungan Tamambaloh dan Iban Menua
ditindaklanjuti dengan kegiatan berikut danSadap. Sehingga perlu dilakukan pendekatan
penyerahan peta wilayah adat kepada pihakkepada masing-masing tokoh adat di 2
pemerintah daerah agar memperolehketemanggungantersebut.
pengakuan.
Pertemuan kedua dilaksanakan di Putussibau,
Hasil26-28 Agustus 2013. Dalam pertemuan ini
Penerapan Metode Pemetaan Partisipatif Skalasempat menghadirkan Kepala BPN yang
Luas yang di lakukan di Kecamatan Embalohdiharapkan dapat memfasilitasi pertemuan
Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsibataskeduawilayahadatini.Selainituhadirjuga
Kalimantan Barat tidak sepenuhnya berjalanperwakilan dari Taman Nasional Danau
lancar. Ada kendala dan pembelajaran yang diSentarum.
dapat melalui proses panjang ini. Salah satu
kendalanya adalah belum terjadinyaDalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan
kesepakatan soal tata batas di antara dua sukukata sepakat mengenai batas antar wilayah adat.
tersebut antara Tamambaloh dengan IbanMasing-masing wilayah menghendaki batas
MenuaSadap.sesuaidenganpendpatmasing-masing.
Pertemuan ketiga dilakukan di Gedung Serba
Sejarah panjang tentang Suku TamambalohGuna Desa Dusun Talas, 21-23 November 2013.
sebagai pemilik utuh wilayah adat yangDalam pertemuan ini masih mengagendakan
memberikan tanah untuk di kelolah kepadakonsolidasi batas antara 2 wilayah
Suku Iban Menua Sadap belum sepenuhnyaketemanggungan, karena masih adanya silang
diakui. Sejarah 2 suku ini pun selalupendapat mengenai batas antara 2 wilayah
berkembang, keduanya pun tidak salingketemanggungan. Hasil dari pertemuan ini
mengakui, padahal jika kita telaah kembaliadalah akan mempertemukan kedua
sebenarnya sejarah terjadinya pemberian suatuTemanggung untuk menyepakati batas wilayah
wilayah kelola selalu di awali denganantarketemanggungan.
membangun kesepakatan bersama di antara
kedua belah suku. Selain itu, rumitnyaNamun hingga bulan Desember 2013,
kesepakatan tata batas disebabkan salahpertemuan diatas belum memperoleh hasil yang
satunya oleh penambahan jumlah jiwa danmemuaskan, pertemuan kedua Temanggung
semakin besarnya kebutuhan lahan kelolabelum dapat terlaksana dan masih ada
menyebabkan perluasan di suatu wilayahperbedaan pendapat mengenai batas antar
terjadi.wilayahadat.
19

Belajar dari kendala yang dihadapi, maka dalam perencanaanruangberbasismasyarakat.
melakukan penerapan metode skala luas ini ada Selain itu, penting membangun kesadaran yang
beberapa hal yang harus di perhatikan seperti; mendalam akan pentingnya mengelola
perlunya intensitas pendampingan yang cukup sumberdaya yang ada bukan berfikir untuk
tinggi agar proses ini bisa berjalan seefektif melepaskannya termasuk juga penting untuk
mungkin, perlunya membuat tim tata batas yang menyebarluaskan pengetahuan lokal kepada
khusus mengurusi tata batas dusun, desa atau para penerus generasi muda. Secara tekhnis
wilayah adat penggalian informasi sejarah dari kendala lain dalam menjalankan pemetaan skala
lebih banyak sumber yang secara dalam luas jika dibandingkan dengan metode PRA
mengetahui agar melengkapi informasi yang adalah kurangnya aktivitas masyarakat untuk
kurang, membangun kesadaran tentang terjun langsung ke lapangan untuk melihat
pentingnya pemetaan partisipatif serta kondisiyangsesungguhnya.
K e g i a t a n i n i
m e n gh a s i l ka n
peta dan profil
hasil penerapan
metode skala luas
w i l a y a h a d a t
Ketemanggungan
Tamambaloh dan
I b a n M e n u a
Sadap. Disisi lain,
sebenarnya juga
sudah ada respon
yang baik dari
p e m e r i n t a h
daerah (BPN, dan
Taman Nasional)
K a p u a s H u l u
terkait dengan
p e n g a k u a n
wilayah adat .
Pekerjaan rumah
t e r b e r a t
s e l a n j u t n y a
adalahbagaimana
menyelesaikan
kesepakatan soal
tata batas antara
dua ketemeng-
gungan.
20
Gambar :Peta
penggunaan
lahan hasil
metode
pemetaan
partisipatif
skala luas di dua
ketemenggunga

21
Latarbelakang
Garis mandat JKPP dalam
menyikapi konflik ruang adalah
M e w u j u d k a n Te g a k n y a
Kedaulatan Rakyat Atas Ruang,
dengan cara mendorong upaya-
upaya perubahan kebijakan dan
menggalang kekuatan kesadaran
m e l a l u i p e n g e m b a n g a n
metodologi pemetaan partisipatif
diIndonesia.
Sejauh ini, metodologi pemetaan
yang dikembangkan JKPP bukan
satu-satunya alat yang dapat
menuntaskan suatu masalah di
tingkat komunitas. Dengan
menyadari hal tersebut, JKPP Khususnya perbaikan bagi penyelesaian
bergerak bersama jaringan gerakan lainnya konflik penguasaan ruang dan peminggiran
untuk silang-saling berkontribusi dalam masyarakat adat didesa-desa dan pelosok
penyelesaian konflik ruang dengan kelebihan pulau, tanpa ketersediaan alat verifikasi data
masing-masing. Jaringan dibangun baik dan informasi memadai serta pelibatan
dengan kelompok organisasi lingkungan, masyarakatsecaralangsung.
organisasi hukum, organisasi tani, gerakan
reforma agraria, gerakan masyarakat adat, Seiring dengan hal tersebut, kemampuan
maupun gerakan masyarakat sipil lainnya masyarakat beserta lembaga pendukungnya,
yangmemilikikesamaanvisidanmisi. secara metodologis belum mampu
menyediakan dan menghadirkan data dan
Perubahan kebijakan yang begitu cepat dan informasi secara cepat dan menyeluruh.
terbitnya kebijakan baru terkait isu ruang, Dalam data JKPP 2013, sampai saat ini baru
yang tidak diimbangi dengan ketersediaan 5,2 juta hektar wilayah masyarakat
data dan informasi penguasaan ruang hidup terpetakan dalam kurun waktu 1996-2013.
komunitas yang memadai, telah mendorong Keterbatasan itu pula lah yang mendorong
JKPP dan masyarakat untuk menyikapi inisiatif penyediaan data menggunakan
kondisi tersebut. Terbitnya putusan metode yang relatif lebih cepat secara
Mahkamah Konstitusi no 45/2012 tentang i n d i k a t i f u n t u k m e n u n j u k a n d a n
pengukuhan kawasan hutan, putusan MK menginformasikan keberadaan masyarakat,
35/2013 tentang Hutan Adat, Nota khususnyamasyarakatadat.Metodeinirelatif
Kesepahaman Bersama 12 Kementerian dan baru dikembangkan (2013) oleh JKPP dan
Lembaga untuk percepatan Pengukuhan mitra pendukungnya (Sekala dan Samdhana)
kawasan hutan serta kebijakan satu peta yang dengan istilah Peta Indikatif Wilayah Adat
digagas pemerintah, diyakini tidak (PIWA).
memberikan manfaat positif bagi perbaikan
kondisi pengaturan agrarian nasional.
Imam Hanafi
K A B A R G E O S P A S I A L
Mempercepat Identifikasi
Keberadaan Masyarakat Adat
Melalui Penyusunan Peta Indikatif Wilayah Adat
(PIWA)

TahapanawalIdentifikasiPIWAbisadilakukandenganurutanlangkahsepertidalambaganalurberikut:
Sebagai data pendukung dalam proses PIWA, dilengkapi dengan penggalian data-data yang
menggambarkan instrument adat secara umum, yang meliputi simbol adat (balai adat, pakaian, dll),
Sejarah komunitas, Pranata/norma/nilai-nilai/aturan adat, kelembagaan dan struktur adat,
kewilayahan, dan Pengetahuan lokal (kearifan tradisional). Data-data pendukung ini bisa didapatkan
melaluieksplorasilangsungmaupundidapatkanmelaluistudiliteraturdanhasilpenelitian.
Eksplorasi langsung informasi PIWA melibatkan informan kunci yang diklasifikasikan berdasarkan
masyarakat adat yang dibagi dalam kelompok usia, Tokoh/tetua di kampong, Petinggi adat serta
akademisidanahlisejarah.Secaraumum,alatdanbahanyangdibutuhkandalamprosesPIWAterdiridari
Petadasar(1:250.000;1:50.000)hardcopydandigital,Petacitra,GPS,Kamera,recorderdanalattulis.
Hal mendasar yang membedakan proses pembuatan PIWA ini dengan metode pemetaan yang lain adalah
tingkat akurasi data dan informasinya. Karena PIWA memang dibuat dengan metode cepat, dengan
mengandalkan peta dasar dan hasil diskusi terbatas untuk delineasi batas wilayah masyarakat adat
secara indikatif. Data pendukung sebagian besar didapat dari studi literatur, wawancara dan diskusi
terbatas.Sehinggadatayangdihasilkanjugaberupadataindikatif.
Sejauhini,prosespembuatanPIWAtelahselesaidilaksanakanolehSimpulLayananPemetaanPartisipatif
(SLPP)yangtersebardibeberapadaerahdiIndonesia. Seperti:
· SLPPMakassar
· SLPPTOKALEKAJU
· SLPPKalsel
· SLPPRiau
· SLPPKalteng
· SLPPSulteng
· SLPPAceh
· SLPPBengkulu
· SLPPLampung
· SLPPSultra
· SLPPNUSRA
· SLPPKaltim
· SLPPNTB
22
Menentukan DAS
Menentukan
kebutuhan
lembar peta
(no Index)
Identifikasi
Literatur,
buku, tulisan,
berita dll
Index peta
Data KAT
Menentukan
lokasi titik
masuk
lokasi
strategis
kegiatan
identifikasi
Lokasi
strategis FGD
Mengidentifikasi aktor dan
tokoh/informasi kunci
tokoh masyarakat,
organisasi adat,
antropolog yang benyak
mendalami/mengkaji
tentang keberadaan MA,
penduduk asli,
pemerintah, media dan
lain-lain
FGD Indikatif MA
persiapan
profiling
berdasarkan
9 kriteria
delineasi
wilayah MA
dan titik
indikatif
Disampaikan kepada pemerintah
untuk diverifikasi/definitif
Pengolahan data
dan analisis
Peta Indikatif
MA
data sosial
komunitas

23
Tujuan pembuatan PIWA adalah untuk
menunjukan sebaran masyarakat adat
disetiap region. Sehingga dengan adanya peta
indikatif ini bisa mengingatkan kepada para
pengambil kebijakan, pusat dan daerah,
bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang
belum selesai terkait penyediaan data dasar
keberadaan dan penguasaan ruang oleh
masyarakat adat. Diharapkan data PIWA ini
akan menjadi salah satu rujukan dalam
melakukan identifikasi dan verifikasi
terhadap keberadaan masyarakat adat dan
dijadikan sebagai salah satu dasar
Komunitas adat dinyatakan kuat apabilapertimbangan dalam pengambilan keputusan.
memiliki 9 indikator tersebut dan dijalankanTindak lanjut dari proses PIWA ini, sangat
dalam keseharian (digunakan)penting untuk melakukan verifikasi agar data
· Komunitas adat dinyatakan sedang apabila 9tersebut bisa lebih memadai, valid dan
indikator tersebut ada, tetapi sebagian tidakdefinitif.
berfungsi / tidak digunakan
· Komunitas adat dinyatakan lemah apabila:Peta Identifikasi Wilayah Adat (PIWA) adalah
1. Apabila Memiliki 9 indikator tetapi tidakupaya membuat peta sebaran keberadaan
berfungsi ataumasyarakat adat secara indikatif dan secara
2. Apabila Hanya ada sebagian indikator dancepat dengan melihat beberapa prinsip
atau sebagian indikator yang berfungsiidentifikasi dengan memperhatikan (1) aspek
· Komunitas adat dinyatakan tidak jelas apabilakewilayahan, (2) Sejarah (asal usul), (3)
tidak memiliki 9 indikatorBahasa, (4) Aturan adat, (5) Sistem
pengelolaan atau tata kelola sumberdaya
Metode dan teknik yang digunakan dalam prosesalam, (6) Sistem kelembagaan adat, (7) Sistem
identikasi ini menggunakan dua Metode/tekniknilai dan keyakinan, (8) Pengetahuan lokal, (9)
pendekatan. Secara manual dan interpretasi petaKesenian(tradisi).
tematikmenggunakananalisisGIS.Secaramanual,
proses PIWA dilakukan dengan menggabungkanKe Sembilan prinsip identifikasi di atas
informasi spasial dan sosial berdasarkan literatur,menjadi alat bantu untuk memudahkan
peta dasar, survei (sampling), wawancara,klasifikasi masyarakat adat secara umum.
kunjungan lapangan dan Focus Group DiscussionBerdasarkan 9 prinsip tersebut, proses
(FGD). Analisis interpretasi peta tematikpenilaian dilakukan dengan klasifikasi sebagai
dilakukan dengan paduserasi data-data danberikut:
informasi spasial (RTRW, tutupan·
lahan, perijinan, peta sektoral dan
lain-lain) maupun data sosial (kondisi
social, potensi desa dan lain-lain)
menggunakanprogramGIS.
Secara manual, unit identifikasi PIWA
y a n g d i k e m b a n g k a n J K P P
menggunakan pendekatan Daerah
Aliran Sungai DAS, sehinga beberapa
sumber informasi kewilayahan bisa
didapat dari Peta Dasar, Peta Bahasa,
Peta komunitas Adat Tertinggal/KAT,
atau titik indikatif berdasarkan survei
GPS.

Contoh Peta Indikatif Wilaya Adat Suku Rejang Marga Bermani Ilir Skala 1: 50.000. sumber Laporan
SLPP Bengkulu
Contoh : Peta Indikatif hasil Olah data dan analisis interpretasi peta tematik menggunakan GIS
24

25
Hingga pada tahun 2013, setidaknya JKPP
mencatat beberapa kebijakan pemerintah yang
menjadi perhatian diantaranya; putusan
Makhamah Konstitusi (MK) RI No 45/PUU-
IX/2011 mengenai kawasan hutan. Putusan
tersebut mendorong pemerintah untuk
melakukan perbaikan dan percepatan proses-
proses pengkuhan kawasan hutan yang yang
ditandai dengan penandatanganan nota
kesepahamanoleh12kementeriandanlembaga.
Selain putusan Makhamah Konstitusi (MK) No.
45/2011, kebijakan yang memberikan peluang
bagi rakyat pedesaan khususnya bagi
masyarakat adat dalam menegaskan kedaulatan
ruangnya sendiri dicapai melalui keputusan
Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012.
Putusan ini sendiri lahir setelah MK
memenangkan gugatan AMAN dan dua
komunitas adat terhadap Undang-undang
Kehutanan No.41/1999. Frasa hutan adat
sebagai hutan negara dibatalkan oleh MK dan
berubah menjadi hutan adat sebagai hutan yang
beradadiwilayahmasyarakathukumadat.LatarBelakang
Kebijakan lainnya yang menjadi pusat perhatianPada tanggal 29 Januari 2014 lalu bertempat di
dalam kegiatan seminar ini adalah implementasiIICC Bogor, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
kebijakan satu peta (one map policy)(JKPP) telah menyelenggarakan seminar
dipenghujung tahun 2013. Sebagai konsekuensinasional yang mengusung tema MP3EI dan
dari kebijakan one map policy tersebut adalahKedaulatan Ruang Hidup Rakyat Pedesaan
tersedianya dukungan data spasial dari berbagaiNusantara . Seminar ini menghadirkan peserta
pihak yang bisa terintegrasi antara satu dandari berbagai elemen diantaranya simpul dan
lainnya dalam sistem Jaring Data Spasialanggota JKPP yang berasal dari berbagai daerah
Nasional (JDSN). Dalam hal ini, Badan Informasidi Indonesia, termasuk organisasai rakyat,
Geospasial (BIG) bertanggung jawabpemerintah, akademisi dan donor. Seminar
mendukung infrastruktur data spasial BIG untukNasional ini merupakan bagian dari rangkaian
pengembangan pemetaan partisipatif danForumAnggota(FA)keVIJKPP.
penyusunan rencana kerjasama dalam Jaringan
Pe nye l e n g g a ra a n s e m i n a r n a s i o n a l DataSpasialNasional.
dilaksanakan dalam rangka menyambut
hadirnya Undang Undang Desa No. 6 Tahun
2014 yang disahkan pada tanggal 18 Desember
2013 tahun lalu. Selain itu, JKPP memandang
penting mendiskusikan hadirnya kebijakan -
kebijakan pemerintah selama tahun 2013 yang
dianggap sebagai momentum kemenangan
rakyatatasupayapengakuanruangkelola.
SeminarNasional
K A B A R A N G G O T A
Seminar Nasional MP3EI dan Kedaulatan Ruang Hidup
RakyatPerdesaanNusantara

Diantara momentum peluang bagi perluasan HTI) dan sekitar 4.050.253,38 Ha diantaranya
ruang hidup rakyat tersebut, ironisnya bertumpang tindih dengan kawasan hutan.
pemerintah tetap menjalankan kebijakan Wilayah yang terpetakan pun tidak terbebas
ekonomi kapitalistik yang terbukti telah darikonflikruangyangterusmeningkat.
mengabaikan bahkan menggusur masyarakat
Tujuan Seminar Nasional ini dihadirkan dalamdengan diterbitkannya MP3EI. Melalui Perpres
upaya menjawab pertanyaan bagaimanakahNo. 32/2011, pemerintah menetapkan Master
keselamatan ruang hidup rakyat pedesaanPlan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
nusantara ditengah dinamika kebijakanEkonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI secara
kehutanan dan UU Desa, serta kebijakan MP3EI.umum berisi tentang rencana pembangunan
Termasuk bagaimana nasib pemetaanberbagai infrastruktur penting di seluruh
partisipatif yang telah diupayakan agar bisanusantara sebagai bagian percepatan dan
mendapatkan legitimasi hak yang utuh denganperluasan pembangunan ekonomi Indonesia.
munculnya momentum kebijakan-kebijakanHarus diakui bahwa isi dan target MP3EI sangat
yang hadir saat ini. Agenda bersama seperti apaambisius.
Hingga 2013, JKPP bersama dengan anggotanya yang diperlukan pasca percepatan dan
telah menyelenggarakan pemetaan partisipatif perluasan pemetaan partisipatif. Sebagai
hingga luasan 5.263.058,28 Ha. Sebagian besar pemantik diskusi dan dalam rangka menjawab
wilayah yang terpetakan merupakan wilayah pertanyaan tersebut, JKPP menghadirkan
kelola masyarakat adat dan masyarakat narasumber yang ahli dibidangnya antara lain,
pedesaan yang tetap mengukuhi sistem tenurial Prof. Ahmad Sodiki yang membahas mengenai
tradisional. Dari luasan PP tersebut, seluas putusan MK No 35 dan MK No 45, kemudian
4.973.711,79 Ha adalah wilayah masyarakat secara khusus Yando Zakaria membahas
adat dan berdasarkan tumpang susun wilayah mengenai UU Desa, sementara gerakan
PP dengan kawasan hutan, dari luasan PP masyarakat adat diwakili langsung oleh Sekjen
5.263.058,28 Ha, kurang lebih seluas AMAN yaitu Abdon Nababan, pada sesi ini juga
2.637.953,94 Ha tumpang tindih dengan JKPP menghadirkan Dr. T. Nirarta Samadhi
perijinan (konsesi HPH, tambang, sawit dan perwakilandariUKP4.
26

27
landasan hukum peta definitif kawasan
hutan skala operasional serta bagaimana
merumuskan instrumen klaim dan
verifikasipetadanstandarisasipeta.
Sesi kedua dalam seminar nasional
khusus membahas mengenai implikasi
MP3EI terhadap masyarakat adat dan
pedesaan, dengan menghadirkan Sekjen
Walhi yaitu Abet Nego, Peneliti yang
selama ini fokus mengkritisi MP3EI yaitu
Noer Fauzi dari Sajogyo Institute serta
Randy R. Wrihatnolo yang mewakili
Komite Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia, Divisi
Pemantauan,EvaluasidanPelaporan.
PelaksanaandanIsu-IsuPokok
MP3EI akan mempercepat perampasan ruang
Beberapa yang menjadi fokus diskusi pada sesi hidup rakyat pedesaan dan meningkatkan
pertama, khususnya dalam merespon konflik agraria. Praktek kebijakan saat ini
momentum putusan MK, baik para pegiat khususnya di sektor pengelolaan SDA di satu sisi
pemetaan maupun masyarakat adat merasa telah menguntungkan segelintir orang namun di
bahwa sentralisasi kehutanan (Kementerian sisi yang lain justru menyingkirkan mayoritas
Kehutanan) tidak sejalan dengan semangat penduduk pedesaan dan kesatuan masyarakat
desentralisasiyangmenjadikankesatuanhukum hukum adat. Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi
komunitas yang beragam menjadi seragam yang dan Pelaporan MP3EI, Randi R Wrihatnolo
justru melahirkan ketidakadilan. Selain itu, yang membenarkan jika di lapangan banyak
menjadi tantangan dari putusan MK 35, perlu
ada aturan untuk menggerakkan
Kemenhut, BPN, Kemendagri, BIG dan
instansi pemerintah pusat lainnya, dan
PEMDA untuk melakukan identifikasi
dan inventarisasi keberadaan
masyarakat adat, pemetaan wilayah
adat, deliniasi dan demarkasi hutan
adat dengan hutan negara. Disisi lain
terkait dengan kebijakan satu peta,
UKP4 fokus membahas mengenai
target yang harus dicapai hingga akhir
tahun 2014, diantaranya tersedianya
Peta RBI skala 1:50.000 untuk seluruh
Indonesia dan dapat diakses secara hambatan terkait dengan peraturan dan
gratis, adanya sistem pengelolaan informasi izin perizinan serta banyak terjadi konflik lahan.
terutama mengenai tumpang tindih izin Walaupun begitu, Randi tetap menyakinkan
penguasaan SDA, termasuk implementasi bahwa MP3EI menekankan pada proses
geoportal jaringan data spasial nasional hilirisasibukaneksploitasisumberdayaalam.
sehingga seluruh kementerian (sektoral) dapat Momentum seminar nasional juga dibarengi
merujuknya.Isulainnyayangtidakkalahpenting dengan launching Peta Indikatif Wilayah Adat
adalah percepatan pengukuhan kawasan hutan, (PIWA) bersama SEKALA. Launching peta
khususnya instrumen percepatan dan indikatif ini diharapkan menjadi tonggak bagi
penyesuaian peta kawasan hutan skala gerakan Counter Mapping dalam meneguhkan
1:250.000 menjadi 1:50.000. UKP4 juga strategi perebutan ruang hidup rakyat dalam
menyatakan bahwa yang menjadi tantangan menata kembali sumber-sumber penghidupan
implementasi kebijakan satu peta saat ini adalah rakyat.

Forum Anggota (FA) merupakan forum Forum ini juga bertanggung jawab untuk
tertinggi pengambilan keputusan yang mencermati perubahan konstelasi politik,
dilakukan oleh anggota JKPP, dan tidak terasa kebijakan dan praktik serta implikasinya
JKPP telah menyelenggarakan Forum Anggota terhadap keselamatan dan hak-hak
(FA) yang ke VI. FA JKPP sendiri masyarakat, utamanya yang terkait tanah, air
diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dan kekayaan alamnya. Berbagi pengalaman
dengan beberapa agenda, yaitu pembahasan antara masyarakat, anggota dan mitra JKPP
s t ra t e g i , p ro g ra m ke r j a , l a p o ra n diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi
pertanggungjawaban, organisasi termasuk penyusunan langkah-langkah strategis ke
kepengurusan Sekretariat Nasional masa depan guna menjaga dan melaksanakan visi
kerjatigatahunkedepan.SekretariatNasional dan misi organisasi. Oleh karena itu sangat
bertanggung jawab atas penyelenggaraan FA penting melakukan refleksi dan koreksi yang
sesuaimandatdandiaturdalamstatuta.Selain terus-menerus terhadap organisasi dan
mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan program JKPP sesuai dengan dinamika yang
internal organisasi, FA juga menjadi forum terjadi di dalam organisasi dan faktor-faktor
diskusi antara anggota JKPP, mitra dan eksternal lainnya. Tema yang diusung pada
jaringannya berkaitan dengan gerakan Forum Anggota VI JKPP kali ini adalah : Peta
pemetaan partisipatif dalam menguatkan dan PemulihanKedaulatanRakyatatasRuang .
melindungihak-hakmasyarakatadat/lokal.
K A B A R A N G G O T A
Forum Anggota VI
dan Perencanaan Strategis
(JKPP) 2014-2017
Gambar:ForumAnggotaJaringanKerjaPemetaanPartisipatif VI
28
Forum Anggota VI
dan Perencanaan Strategis
(JKPP) 2014-2017

29
Gambar : Pemyerahan Mandat hasil Forum Anggota
JKPP VI, Kepada Koordinator terpilih Deny Rahadian
Periode 2014-2017
Selain sebagai pelaksanaan mandat dalam setengah hari dengan mengusung tema
Forum Anggota JKPP sebelumnya, Forum Pemetaan Partisipatif dalam Pemulihan Hak-
Anggota VI JKPP ini sebagai upaya konsolidasi hakMasyarakatAdat/Lokal ,workshop(1)yaitu
anggota dalam menyikapi keputusan politik Tantangan dan Pembelajaran Pengembangan
negara atas pengaturan ruang kelola rakyat Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP)
serta merefleksikan kerja-kerja anggota yang merupakan ajang refleksi Seknas dan Simpul
tersebardiberbagaiwilayah.Kebijakannasional selama kurang lebih 3 tahun dalam
yangmenjadiissueutamadalamForumAnggota mempercepat dan memperluas wilayah kelola
VI JKPP ini antara lain lahirnya Putusan MK rakyat melalui pemetaan partisipatif, termasuk
No.45/2011 dan No.35/2012, UU No.6 Tahun didalamnya pengembangan kapasitas Simpul.
2014 tentang Desa dan Kebijakan Satu Peta (One Sementara workshop (2) yang mengusung tema
MapPolicy).Kebijakan-kebijakan tersebutdapat Pengembangan Geodata Nasional Konflik
dipandang sebagai peluang untuk pengakuan Agraria dan Wilayah Kelola Rakyat merupakan
ruang kelola masyarakat, namun masih workshop konsolidasi para inisiator geodata
menyisakanpersoalan-persoalantersendiri. nasional CSO yang terdiri dari lembaga JKPP,
HuMa, Sawit Watch, KpSHK, KPA dan JATAM
Forum Anggota VI JKPP dilaksanakan pada dalam memperkuat kerja advokasi bersama
tanggal29-31Januari2014,yangdiawalidengan melaluigeodatanasionalCSOdimasadepan.
Seminar Nasional bertema Politik Penguasaan
Ruang Hari ini dan Keberlanjutan Ruang Hidup Rangkaian FA VI dimulai dengan laporan
Masyarakat Pedesaan . Forum Anggota VI JKPP pertanggungjawaban Koordinator Nasional
sendiridilaksanakan pada tanggal 30-31Januari JKPP dan Dewan Nasional JKPP periode 2010-
2014, diawali dengan dua sesi paralel workshop 2013.KoordinatorSekretariatNasionalyaitu

Kasmita Widodo menyampaikan capaian kerja 2014 2017 ditentukan. Koordinator Nasional
JKPP selama periode 2010 2013, yang JKPP periode 2014 2017 dipilih melalui
diantaranya adalah para anggota JKPP tercatat mekanisme rekomendasi anggota JKPP untuk
telah mendukung penyelenggaraan pemetaan penentuan bakal calon. Dari 6 bakal calon dan 2
partisipatif pada areal seluas 5.263.058,28 Ha calon terpilihlah Deny Rahadian sebagai
atau meliputi 526 kampung/komunitas. Angka Koordinator Nasional JKPP melalui voting.
ini telah mencapai target strategis JKPP 5 juta Sementara Dewan Nasional terpilih adalah 1)
hektar. Selain itu telah terbentuk 22 simpul Laksmi A. Savitri,
layanan pemetaan partisipatif (SLPP) yang 2) Mathius Pilin,
menyebar di nusantara. Pada periode ini, 3)AchmadZazali.
JKPP juga telah berhasil menyelenggarakan Laksmi A Savitri
Sekolah Advokasi Penataan Ruang (SATAR) merupakanketua
sebanyak dua kali. SATAR merupakan Dewan Nasional
kegiatan wajib JKPP sebagai upaya periode lalu yang
penguatan pegiat PP dan Simpul JKPP kembali terpilih.
dalamadvokasipenataanruang. Pemilihan Dewan Nasional JKPP periode ini
mewakili region simpul yang dipilih oleh
Setiap kali penyelenggaraan forum anggota, anggota JKPP termasuk mempertimbangkan
JKPP sebagai sebuah jaringan berhak keterwakilanperempuan.
mengangkat anggota baru baik secara lembaga
maupun perorangan melalui mekanisme Beberapa catatan penting yang menjadi
rekomendasi anggota dan diputuskan melalui pekerjaan rumah JKPP dibawah kepemimpinan
rapat FA. JKPP yang telah memiliki 38 anggota D e n y R a h a d i a n a d a l a h b a g a i m a n a
lembaga dan 35 anggota perorangan juga telah meningkatkan kualitas penggunaan luasan peta
mengangkat41anggotabaru.Perluasananggota PP tersebut sebagai alat perencanaan tata ruang
baru ini sebagai salah satu strategi perluasan partisipatif dan meningkatkan proses advokasi
dan percepatan pemetaan partisipatif di kebijakan tata ruang. Termasuk didalamnya
berbagaiwilayah. bagaimana mengoptimalkan JKPP sebagai
organisasi yang memberilakan layanan dan
Setelah laporan pertanggungjawaban fasilitasi para fasilitator PP untuk percepatan
Koordinator Nasional JKPP periode 2010-2013 layanan pemetaan dan rencana tata ruang di
diterima, melalui FA ini pula lah Koordinator kampung/komunitasdimasa-masamendatang.
Nasional dan Dewan Nasional JKPP periode
Gambar: Sebaran Peta Partisipatif
30
Para Anggota JKPP tercatat telah
mendukung penyelenggaraan pemetaan
partisipatif pada areal seluas
5.263.058,28 Ha atau meliputi 526
kampung/komunitas

31
Gambar: Pengajar & Siswa/Siswi yang tergabung di SATAR Angkatan II
Sejak tahun 2012, Jaringan Kerja Pemetaan terfokus pada materi yang mencakup
Partisipatif (JKPP) telah menyelenggaralan ideologisasi hingga praktek, yakni ideologi tata
Sekolah Advokasi Penataan Ruang SATAR ruang dan land use, local tenurial system corak
angkatan pertama dengan mencetak alumni produksi, teknikalisasi pemetaan hingga
sebanyak 20 orang. Selanjutnya, pada tahun keterampilan menulis dengan menghadirkan
2013 JKPP kembali menyelenggarakan SATAR pangajar yang handal di bidangnya dengan latar
angkatan kedua yang menghadirkan 18 peserta belakangdariakademisi,aktivishinggapraktisi.
sekolah dari berbagai latar belakang. JKPP
menyaring kedelapan belas peserta dari 33 Kedelapan belas peserta SATAR II berasal dari
pelamar dalam periode waktu 2 minggu. Pulau Sumatera sebanyak 5 orang, Pulau
Pelaksanaan SATAR II kali ini dapat Sulawesi 5 orang, Kalimantan Barat 1 orang,
terselenggara berkat dukungan dari berbagai
pihak, diantaranya Kemitraan, Agrarian
Resources Center (ARC), Departemen
Antropologi, Universitas Gajah Mada (UGM)
serta Pusat Kajian Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah, Institut Pertanian
Bogor(P4W IPB).
SATAR II diharapkan dapat menghasilkan
pegiat-pegiat pemetaan yang memiliki
kemampuan advokasi penataan ruang yang
handal sebagai bekal kerja kerja dilapang. Oleh
karenanya dalam kurikulum belajar SATAR II
Sekolah Advokasi Penataan Ruang
(SATAR) Angkatan II
Gambar : Proses belajar megajar
pada SATAR II

Maluku Utara 1 orang, Papua 2 orang, Pulau praktek pengolahan data serta penulisan. Pada
Jawa 3 orang dan NTB 1 orang. Kedelapan belas kegiatan kunjungan lapang (field trip), lokasi
siswa terseleksi merupakan para pegiat yang dipilih adalah kawasan Puncak dengan
pemetaan yang memenuhi kriteria seleksi maksud agar peserta SATAR dapat melihat
sebagai berikut : 1) Peserta telah bekerja di dengan jelas bagaimana inkonsistensi penataan
Simpul paling tidak 2 hingga 3 tahun, dapat ruang Kabupaten Bogor khususnya dengan
berkontribusi pada lembaga asalnya dan turut mengangkat isu terhangat di media mengenai
mendorong proses kaderisasi. 2) Peserta yang perubahan penggunaan lahan hijau menjadi
ikut SATAR II berkomitmen untuk mentransfer villa/penginapan. Kegiatan field trip dibantu
ilmu kepada rekan-rekan dilembaganya. 3) oleh rekan- rekan dari P4W IPB dan Forest
Memiliki komitmen pada kerja-kerja advokasi WatchIndonesia(FWI).
penataan ruang. 4)
M e n u l i s k a n d a n
mengirimkan paper
atau tulisan tentang
kondisi penataan
ruang di wilayahnya.
5) Terlibat aktif dalam
a d v o k a s i a t a u
pengorganiasasian
a t a u p e m e t a a n
partisipatif.
Metode pengajaran
d a l a m S ATA R I I
dilakukan melalui
t u to r i a l , b e rb a g i
pengalaman, diskusi
kelompok, review
bacaan dan dokumen,
kunjungan lapang dan
32
Gambar : Salah Satu kelompok Diskusi SATAR II
Gambar : Siswa SATAR II sedang persentasi

33
K A B A R S I M P U L
Pendahuluan
Masyarakat yang ada di Kalaodi juga masih
Wilayah Kalaodi merupakan daerah memegang kuat kultur dan budaya. Selain
pegunungan yang terletak di kecamatan Tidore pemerintahan negara, di Kalaodi hidup dan
Timur, Ibukota Tidore Kepulauan, Propinsi berlaku juga sistem pemerintahan adat yang
Maluku Utara. Wilayah Kalodi berada di dipimpin oleh seorang Sowohi atau pimpinan
ketinggian kurang lebih 900 meter di atas adat. Mereka masih melakukan upacara adat
pemukaan laut. Kelurahan Kalaodi terbagi Paca Goya atau pembersihan tempat keramat,
menjadi empat kampung yang terdiri dari yang dipimpin oleh Suwohi. Tiga hari selama
Kampung Dola sebagai pusat pemerintahan, proses upacara berlangsung, Kalaodi dalam
Kampung Kolayang terletak di sebelah barat keadaan hening, tanpa bunyi-bunyian, termasuk
KelurahanKalaodi,KampungGoliliyangterletak suara kendaraan bermotor. Paca Goya
di sebelah selatan Kelurahan Kalaodi, dan dilaksanakan berdasarkan niatan warga
Kampung Suwom yang terletak di sebelah timur kampung. Biasanya setelah usai panen, sebagai
Kelurahan Kalaodi. Kalaodi didiami oleh 454 wujud syukur atas limpahan berkat yang
jiwa dengan 105 kepala keluarga dimana 85% diterima. Ada juga tradisi gotong royong yang
adalah petani kebun. Sumber Data tersebut disebut Bari, Marong, dan Galasi. Ungkapan Bari
berdasarkan data dari pemerintahan Kelurahan digunakan secara umum untuk gotong royong
Kalaoditahun2014 dalam segala hal, mulai dari pembukaan lahan
perkebunan, membangun rumah dan lainnya.
Penduduk Kalaodi masih bersandar pada ritual Marong merupakan kelompok kerja dalam
budaya dan keasrian alam. Hutan rimbun nan pembukaan lahan kebun. Galasi merupakan
lebat di sela tanaman agroforestri, seperti Pala, gotong royong pembukaan lahan kebun dengan
Cengkeh dan Durian senantiasa menjadi menggunakan sistim hitungan jam pasir (pasir
pemandangan yang indah ketika kita datang sangrai yang diisi dalam botol seperti hitungan
berkunjung ke wilayah tersebut. Hasil dari waktu zaman dulu). Jika pasir di bagian botol
tanaman agroforesti tersebut merupakan atas sudah kosong, maka pekerjaan dinyatakan
sumber pendapatan dalam mencukupi selesai.
kebutuhan sehari hari, Hasil panen tanaman
tersebut dijual oleh masyarakat Kalaodi ke Seiring dengan berjalanya waktu masyarakat
pasar kecamatan yang ada di Tidore Timur Pala, baru menyadari bahwa wilayah mereka tidak
cengkeh dan kopi menjadi komoditi utama masuk kedalam peta administrasi pemerintah,
masyarakat yang ada di Kampung Kalaodi, untuk sehingga saat pemerintah kabupaten
mencukupi kebutuhan setiap harinya mengeluarkan RTRW, wilayah mereka masih
masyarakat menjual hasil bumi tersebut ke berstatus Kawasan Hutan Lindung, padahal
pasar kecamatan, sehingga dari hasil penjualan setiap tahun wilayah tersebut selalu
tersebut masyarakat dapat membeli kebutuhan mendapatkan biaya untuk pembangunan dari
pokok yang mereka perlukan rutin dalam setiap pemerintah, dan sudah terbentuk Kelurahan
harinya. sejakTahun2007.
.
Mendorong Pengakuan Desa Kalaodi
Melalui Pemetaan Partisipatif
Mendorong Pengakuan Desa Kalaodi
Melalui Pemetaan Partisipatif

34
Masalah ini juga sudah di ketahui oleh pihak Kepala Desa, Camat, Tokoh Adat, dll. Sehingga
pemerintah kecamatan Tidore Timur. proses yang dilakukan berjalan dengan baik.
Masyarakat sudah pernah mempertanyakannya Hasil yang di dapat dalam proses tersebut
ke Dinas Kehutanan dan Bappeda, keputusan adalah adanya peta wilayah Kelurahan Kalaodi
yang di hasilkan paska pertemuan tersebut, yang sudah lengkap dengan batas Dusun
Dinas kehutanan dan Bappeda akan menindak Kelurahan Kalaodi dan tataguna lahan yang ada
lanjuti permasalahan tersebut. Mereka juga di wilayah Kalaodi versi masyarakat. Luas
sudah mengakui bahwa benar di dalam wilayah wilayah Kelurahan Kalaodi berdasarkan
tersebut sudah ada kelurahan, tetapi seiring pemetaan partisipatif kurang lebih sebesar
dengan berjalanya waktu proses tersebut 4500 Ha. Selain menghasilkan peta, kegiatan
sampaisekaranginibelumadahasilnya. tersebut juga melahirkan 3 orang kader
pemetaan yang akan menjadi tim pemetaan
Dengan dasar itulah masyarakat bersama SLPP Malut, dan akan membantu kerja-kerja
pemerintah dan lembaga pendamping SLPP Malut dalam melakukan pemetaan
melakukan inisiatif untuk melakukan pemetaan partisipatifdiwilayahMalukuUtara.
partisipatif, yang di fasilitasi oleh SLPP Malut
dan JKPP Bogor, proses pelaksanaanya
dilakukan dari tanggal 19-24 Februari 2014,
hasil dari pemetaan yang dilakukan nantinya
akan menjadi bahan masyarakat beserta
pemerintah Kecamatan untuk mendorong
pengakuan Kelurahan Kalaodi oleh
pemerintahkabupatendanpusat.
Dalam proses kegiatan pemetaan yang di
lakukan, hampir seluruh elemen masyarakat
terlibat dalam proses tersebut, antara lain;
Gambar : Peta RTRWN Kabupaten Maluku Utara tahun 2003-2018

35
Paska pemetaan, Pemerintah Kelurahan dan bersumber dari masyarakat akan semakin
masyarakat Kalaodi akan melakukan diskusi banyak, untuk peta 3 dimensi sendiri
dengan wilayah Kelurahan yang berbatasan rencananya akan di bantu proses pembuatan
langsung dengan Kalaodi untuk verifikasi batas nyamelaluiSLPPMalukuUtara.
terkait dengan hasil pemetaan yang sudah
dilakukan. Tujuannya agar pemetaan yang Proses penyampaian dan penandatanganan
sudah dilakukan oleh masyrakat tidak terjadi hasil peta partispatif yang di buat oleh
konflik tata batas antar Kelurahan yang ada di masyarakat Kampung Kalaodi nantinya akan di
Kecamatan Tidore Timur, sehingga menurut workshopkan di tingkat Kecamatan, dengan
Lurah Kalaodi proses ini sangat perlu untuk mengundang kelurahan-kelurahan yang secara
dilaksanakan. Selain itu bisa diperkuat dengan administrasi langsung berbatasan dengan
surat berita acara tata batas antar kelurahan wilayah Kelurahan Kalaodi. Tokoh Masyarakat,
yang di ketahui langsung oleh pihak pemerintah Lembaga Pendamping, Pemerintah (Camat,
KecamatanTidoreTimur. Walikota Tidore Kepulauan, Dinas Kehutanan,
Bappeda, BPN) juga akan di undang untuk
Selain peta partispatif yang di buat oleh menghadiri dan sekaligus mengesahkan peta
masyarakat Kalaodi, muncul gagasan di buat yang sudah di buat oleh masyarakat Kelurahan
peta 3 dimensi, tujuan di buat peta tersebut Kalaodi. Proses tersebut akan dilaksanakan
adalahagarmasyarakatlebihmudahmemahami pada bulan Juni 2014, sebagai tahapan untuk
wilayahnyadibandingkandenganpetayangada, mendorong pengakuan Desa Kalaodi oleh
sehingga harapanya setelah di buat peta tiga pemerintah Kabupaten maupun pemerintah
dimensi informasi yang di hasilkan yang pusat.
Gambar : Survei lapangan dan mengambil data
lapangan yang dilakukan masyarakat dan pasilitator
pendamping

Provinsi Kepulauan Maluku Utara merupakan pemanfaatan lahan dan tata batas wilayah
salah satu propinsi dengan jumlah pulau administratif telah menyebabkan kerugian pada
terbesar di Indonesia. Sesuai data Dinas masyarakat lokal. Peran pemerintah daerah,
Kelautan dan Perikanan tahun 2012, Provinsi terutama instansi terkait seperti BAPPEDA,
Maluku Utara memiliki 805 pulau, di mana 82 Dinas Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan
pulau sudah ditinggali penduduk sedangkan Perikanan, terlihat belum optimal dalam
sisanya 723 pulau lainnya belum berpenduduk. mengantisipasi dan menyelesaikan konflik
Pulau pulau besar di Maluku Utara antara lain pemanfaatan lahan yang terjadi di daerah
adalahPulauMorotai,Halmahera,Bacan,Tidore, kepuluanini.
Gebe, Obi, Mangole, dan Taliabu. Selain masalah
Kelurahan Kalaodi, hampir seluruh pulau Dengan demikian, Lembaga-lembaga yang
pulau besar di provinsi ini memiliki masalah terdiri dari Walhi Malut, AMAN, ENSIL,
keruangan yang menyebabkan sejumlah konflik Daurmala, KPI, LML, Salam memutuskan untuk
pemanfaatan lahan. Pada sebagian besar konflik membentuk simpul layanan pemetaan
tersebut melibatkan sektor industri tambang, partisipatif, dimana Walhi terpilih menjadi host
perkebunan, HPH, dan perikanan. Di samping nya. Simpul yang terbentuk merupakan wadah
itu, konflik tata batas wilayah juga sering yang bisa melayani pemetaan berbasis
ditemukan, mulai dari lingkup pedesaan dan kampung sebagai salah satu pilihan terbaik
kelurahan, kecamatan hingga antar kabupaten dalam mencegah dan menyelesaikan konflik
dan kota. Berdasarkan data dan informasi dari pemanfaatan lahan di wilayah kepulauan ini.
lembaga-lembaga yang peduli lingkungan dan Dengan demikian atas kesepakatan beberapa
pembela hak-hak masyarakat yang ada di lembagadibentuklahSLPPMalukuUtara.
Propinsi Maluku Utara, berbagai konflik
Gambar : Pertemuan simpul layanan pemetaan
partisipatif Maluku Utara
SimpulLayananPemetaanPartispatif
(SLPP)MalukuUtara

ONE MAP INTEGRASI

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to ONE MAP INTEGRASI

Similar to ONE MAP INTEGRASI (20)

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif

More from Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (20)

ONE MAP INTEGRASI