Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam menangani program transmigrasi dan pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional.

2. i
KATA PENGANTAR
Direktorat Jenderal PKTrans sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Desa, PDT dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2015 merupakan institusi yang
menangani dari sub sistem penyelenggaraan transmigrasi yang mendukung
pembangunan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan
maka Ditjen PKTrans perlu menyusun Laporan Capaian Kinerja.
Laporan Capaian Kinerja ini berisikan target dan sasaran. Capaian kinerja
yang diperoleh pada Triwulan I ini merupakan realisasi pelaksanaan kegiatan serta
realisasi pelaksanaan anggaran dari tiap-tiap kegiatan baik di daerah maupun
pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigras.
Demikian laporan kegiatan ini disusun dan disampaikan dengan harapan
dapat memberikan gambaran dan informasi hasil capaian kinerja serta dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, April 2018
a.n Direktorat Jenderal
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Sekretaris,
Arif Pribadi

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun
1997 Tentang Ketransmigrasian, kebijakan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan
untuk pembangunan dan pengembangan kawasan, serta memiliki keterkaitan dengan
kawasan sekitarnya. Dengan demikian, pembangunan kawasan transmigrasi mencakup
penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penempatan transmigran, baik
transmigran lokal penduduk setempat, maupun penduduk dari daerah lain.
Pembangunan kawasan transmigrasi sekaligus untuk mengintegarasikan upaya
penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang sesuai dengan daya
tampung alam dan lingkungan.
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu
instrument untuk mendorong pembangunan desa melalui pemenuhan standar
pelayanan minimum. Program transmigrasi sejalan dengan Nawa Cita Ketiga
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, utamanya kebijakan reforma
agraria seluas 9 juta hektar yang bertujuan untuk merestrukturisasi penguasaan,
kepemilikian, penataan lahan untuk mensejahterakan para petani gurem secara
berkeadilan.
Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor
Per. 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan institusi yang
menangani sebagian dari sub sistem penyelenggaraan transmigrasi mempunyai
peranan strategis dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional.
Melalui fungsinya dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana,
pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, pelayanan pertanahan, serta
promosi dan kemitraan maka ke depan diarahkan untuk mempercepat keterkaitan
fungsional intra kawasan dan antar kawasan serta keterkaitan desa-kota dengan

4. mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan komoditas
unggulan dengan pendekatan agroindustri dan agrobisnis untuk mewujudkan satu
kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah
Laporan Kinerja ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara
triwulan dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal sebagai Entitas Akuntabilitas Unit Kerja Eselon (UKE)-I. Merupakan wujud
akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi
(RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang merupakan aturan pelaksana
dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara dan sebagai
sarana evaluasi Pimpinan dalam rangka pencapaian kinerja berdasarkan Indikator
Kinerja dan Target yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja
Triwulan I Direktorat Jederal Pengembangan Kawasan Transmigrasi tahun 2018 ini.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Untuk memberikan gambaran informasi tentang pencapaian target, kendala dan
permasalahan yang dihadapi Ditjen PKTRans dan upaya penanganannya.
C. SASARAN
Tersedianya informasi capaian target kinerja sebagai bahan acuan dalam pengambilan
keputusan lebih lanjut dan diharapkan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh unit
kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dapat
ditemukenali untuk segera dicari alternatif solusinya sehingga akan tercapai konsistensi
dan kesinambungan kebijakan pengembangan kawasan transmigrasi.

5. .BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
A. TUGAS
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
pengembangan kawasan transmigrasi.
B. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Jenderal Pengembangan
Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di bidang Promosi dan kerja sama kelembagaan,
pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha,
pengembangan sosial budaya dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerjasama kelembagaan,
pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha,
pengembangan sosial
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi dan
kerjasama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan,
pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya dan pelayanan pertanahan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi dan kerjasama
kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha,
pengembangan sosial budaya dan pelayanan pertanahan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama
kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha,
pengembangan sosial budaya dan pelayanan pertanahan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi.
7. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan Menteri

6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi didukung oleh 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Direktorat, terdiri atas:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan
Transmigrasi ;
3. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi;
4. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi;
5. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
6. Direktorat Promosi dan Kemitraan.
Adapun uraian tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal dan masing-masing
Direktorat adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat
Jenderal.
Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan
fungsi :
a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi
dan pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
b. Pengelolaan data dan informasi;
c. Pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik Negara Direktorat Jenderal;
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
e. Penyiapan penyusunan rancangan perundang-undangan dan advokasi hukum
serta Penataan organisasi dan tata laksana;
f. Penataan organisasi dan tata laksana.
2. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
Transmigrasi
Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan,
pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan,

7. penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan
serta standarisasi sarana dan prasarana.
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Direktorat Pembangunan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan
fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan
pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan
pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan,
evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi
sarana dan prasarana;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan
pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan
pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan,
evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi
sarana dan prasarana;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan,
pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan,
penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan
serta standardisasi sarana dan prasaran;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan
dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan
danpengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian
lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan, dan
standardisasi sarana dan prasarana;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan
pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan
pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian
lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta
standardisasi sarana dan prasarana;
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
Transmigrasi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal

8. 3. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi
Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi mempunyai tugas melak-sanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi, pengolahan
dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan.
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan
pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewira-usahaan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan
pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewira-usahaan;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan
permodalan, serta kewirausahaan;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi,
pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta
kewirausahaan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, pengolahan
dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta
kewirausahaan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur
4. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni
budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengembangan Sosial Budaya
Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan,
fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta
kelembagaan pemerintah dan masyarakat;

9. b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan,
fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta
kelembagaan pemerintah dan masyarakat;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni
budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pangan dan
kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya,
serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan kesehatan,
fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta
kelembagaan pemerintah dan masyarakat; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
5. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran bidang
tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi
pelayanan pertanahan.
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuran bidangtanah,
pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi
pelayanan pertanahan;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran bidangtanah,
pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi
pelayanan pertanahan;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, dan advokasi
pertanahan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran
bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan
dokumentasi pelayanan pertanahan;

10. e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran bidangtanah,
pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi
pelayanan pertanahan;
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
Pelayanan Pertanahan Transmigrasi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
6. Direktorat Promosi dan Kemitraan
Direktorat Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan publikasi, kemitraan
badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah.
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Promosi dan Kemitraan
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang promosi dan publikasi,
kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat,
dan kemitraan kelembagaan pemerintah;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan publikasi,
kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan
pemerintah;
c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan
kelembagaan pemerintah;
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi dan
publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan
kelembagaan pemerintah;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan publikasi,
kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan
pemerintah; dan
f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Promosi
dan Kemitraan;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

11. BAB III
CAPAIAN KINERJA DITJEN PKTrans Triwulan I
TAHUN ANGGARAN 2018
Pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi 2015-2019 yang merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat
Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi adapun Sasaran Strategis
Ketransmigrasian sebagai berikut;
a. Berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP)
menjadi pusat Satuan Kawasan Perkembangan (SKP).
b. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota kecil/
kota kecamatan
Dengan mempertimbangkan Renstra dan alokasi anggaran tahun 2018, Direktorat
Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi telah membuat Perjanjian Kinerja tahun
2018. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Adapun perjanjian kinerja pada Ditjen PKTrans tertuang dalam tabel
sebagaimana berikut;
Tabel Perjanjian Kinerja Ditjen PKTrans Tahun 2018
Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3)
Terbangun dan berkembangnya 144
kawasan yang berfokus pada 72 Satuan
Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan
Kawasan Pengembangan (SKP) dan
Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan
Baru (KPB) menjadi Embrio kota
kecil/kota Kecamatan
 Jumlah kawasan transmigrasi
yang dibangun dan
dikembangkan dengan berfokus
pada Satuan Permukiman
menjadi pusat Satuan kawasan
Pengembangan
 120 Kawasan

12. Sasaran Indikator Kinerja Utama Target
(1) (2) (3)
 Jumlah Kawasan Perkotaan
Baru (KPB) yang dibangun dan
dikembangkan menjadi Pusat
Pelayanan Kawasan
Transmigrasi (PPKT) dan
berkembang sebagai embrio
pusat pertumbuhan
 20 KPB
Sampai dengan periode waktu triwulan I ini (Januari s/d Maret 2018), dapat disampaikan
capaian kinerja Ditjen PKTrans sesuai target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
Tabel Target dan Capaian Ditjen PKTrans Tahun 2018
Indikator Kinerja Utama Target
Capaian
(Triwulan I)
Alokasi Anggaran
(Rp)
Realisasi
Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah kawasan transmigrasi
yang dibangun dan
dikembangkan dengan
berfokus pada Satuan
Permukiman menjadi pusat
Satuan kawasan
Pengembangan
120
Kawasan
112
Kawasan
310.898.463.640,- 59.807.698.944,-
Jumlah Kawasan Perkotaan
Baru (KPB) yang dibangun
dan dikembangkan menjadi
Pusat Pelayanan Kawasan
Transmigrasi (PPKT) dan
berkembang sebagai embrio
pusat pertumbuhan
20 KPB 3 KPB 89.101.536.360,- 14.562.700.288,-
TOTAL
400.000.000.000 74.370.399.232
(18.59%)

13. Kawasan Transmigrasi yang menjadi target pada indikator kerja Ditjen PKTrans
merupakan kawasan yang didalamnya terdapat Permukiman Transmigrasi bina dan
mendapatkan bantuan/intervensi pada kegiatan Ditjen PKTrans, sedangkan Kawasan Perkotaan
Baru yang menjadi target pada Indikator kerja Ditjen PKTrans merupakan penetapan antara
Bappenas dan Ditjen PKTrans yang berdasarkan hasil evaluasi Kawasan Perkotaan Baru
(KPB). Capaian kinerja Ditjen PKTrans pada Triwulan I pada Tabel diatas menunjukkan bahwa
jumlah kawasan transmigrasi dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang telah dicapai sampai
Triwulan I adalah 112 Kawasan dan 3 KPB (terlampir).
Pencapaian target tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja Unit Kerja
Eselon II pada Ditjen PKTrans, antara lain:
 Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan
Transmigrasi maupun di Kawasan Perkotaan Baru, yang meliputi komponen
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Sarana Air Bersih, Peningkatan
Fasilitas Umum, Pembangunan dan Peningkatan Bangunan Air ;
 Kegiatan Pengembangan Usaha Transmigrasi yang meliputi komponen Pemberian
Bantuan Sarana Produksi Pertanian, Bantuan Alat Pertanian, serta Peningkatan Teknis
Kewirausahaan.
 Kegiatan Pelayanan Sosial Budaya Transmigrasi yang meliputi komponen berupa
Bantuan pangan (untuk tahun bina T+2, dan T+3), Bantuan kesehatan, Bantuan Mental
Spiritual, Fasilitasi Layanan Pendidikan, Fasilitasi Layanan Kesehatan, Bantuan Sarana
Olah Raga (untuk tahun bina T+1 s. d T+6).
Adapun faktor penghambat yang dihadapi dalam proses pencapaian target dan realisasi
keuangan adalah :
 Beberapa pekerjaan masih menunggu kepastian penempatan transmigran, seperti: ukur
bagi lahan, Sarana Produksi Pertanian A, Catu pangan T+1 sehingga belum bisa
direalisasi.
 Beberapa pekerjaan masih dalam proses lelang.
 Terdapat beberapa Satker di daerah yang melaksanakan Revisi anggaran dan
perubahan KPA yang memakan waktu sehingga belum bisa melaksanakan
kegiatannya.

14. BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Triwulan I
Tahun 2018 adalah :
- Capaian 112 Kawasan dengan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian
kinerja tersebut sebesar Rp. 59.807.698.944,-
- Capaian 3 KPB dengan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja
tersebut adalah sebesar Rp. 14.562.700.288,-
- Total realisasi anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2018 sebesar 18.59%
dari total pagu anggaran.
B. SARAN
Secara umum pelaksanaan program Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan
Transmigrasi tahun 2018 sampai dengan triwulan I telah berjalanan dengan baik, ada
beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja dan
harus diselesaikan secara signifikan. Oleh karena itu program yang telah disusun masih
memerlukan penyempurnaan agar hasil kinerja bisa baik dalam pembinaan dan
pengembangan masyarakat transmigran. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan
kinerja dan pencapaian kinerja Ditjen PKTRans adalah dengan meningkatkan koordinasi
dan kerjasama dengan lintas sektor, baik antara satuan kerja daerah, BUMN, maupun pihak
swasta agar mampu berkolaborasi menciptakan kebijakan pengembangan di Kawasan
Transmigrasi.
a.n Direktorat Jenderal
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Sekretaris,
Arif Pribadi

15. Capaian DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Tahun 2018
No IKU
Target
1
tahun
(2018)
Target 2018 Capaian
1 tahun
(2018)
Capaian 2018
Target anggaran
Capaian anggaran 2018
Sisa
I II III IV I II III IV I II III IV
1.
Jumlah
kawasan
transmigrasi
yang dibangun
dan
dikembangkan
dengan
berfokus pada
Satuan
Permukiman
menjadi pusat
Satuan
kawasan
Pengembangan
120 112 112 112 120 112 112 0 0 310.898.463.640 59.807.698.944 52.032.696.320 0 0 199.058.068.376

16. No IKU
Target
1
tahun
(2018)
Target 2018 Capaian
1 tahun
(2018)
Capaian 2018
Target anggaran
Capaian anggaran 2018
Sisa
I II III IV I II III IV I II III IV
2.
Jumlah
Kawasan
Perkotaan
Baru (KPB)
yang dibangun
dan
dikembangkan
menjadi pusat
pelayanan
kawasan
transmigrasi
(PPKT) dan
berkembang
sebagai
embrio Pusat
Pertumbuhan
20 2 8 15 20 3 7 0 0 89.101.536.360 14.562.700.288 14.675.889.152 0 0 59.862.946.920