SEJARAH HUKUM PERBURUHAN

Pada awalnya hukum perburuhan termasuk dalam hukum
perdata yang diatur dalam BAB VII A buku III ...
PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN
1. Menurut Molenaar : Hukum yang pada pokoknya mengatur
hubungan antara majikan dan buruh, bur...
LINGKUP HUKUM PERBURUHAN

Menurut JHA. Logemann, “Lingkup laku berlakunya suatu hukum
adalah suatu keadaan / bidang dimana...
LANJUTAN LINGKUP PERBURUHAN
2. Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied)
Lingkup laku menurut waktu ini menunjukan waktu ka...
PARADIGMA HUKUM PERBURUHAN
Berbicara tentang paradigma Hukum Perburuhan, terdapat tiga topik
permasalahan yaitu :
1. Perma...
LANJUTAN 1

Kaedah Otonom adalah ketentuan – ketentuan di bidang perburuhan
yang di buat di luar para pihak yang terikat d...
LANJUTAN 2

Lebih lanjut, permasalahan Hukum Perburuhan dapat dilihat dari Ilmu
Pengetahuan Hukum Perburuhan yang pada hak...
LETAK DAN SUMBER HUKUM PERBURUHAN
Dengan sumber hukum perburuhan ini dimaksudkan segala sesuatu dimana
kita dapat menemuka...
LANJUTAN
3. KEBIASAAN

Kebiasaan atau hukum tidak tertulis ini, terutama yang tumbuh sesudah
perang dunia ke II.
4. PUTUSA...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sejarah, pengertian dan lingkup perburuhan

6,356

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,356
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sejarah, pengertian dan lingkup perburuhan

  1. 1. SEJARAH HUKUM PERBURUHAN Pada awalnya hukum perburuhan termasuk dalam hukum perdata yang diatur dalam BAB VII A buku III KUHPERDATA tentang perjanjian kerja. Setelah Indonesia merdeka, hukum perburuhan di Indonesia mengalami perubahan dan penyempurnaan yang akhirnya terbit UU No.1 tahun 1951 tentang berlakunya UU No.12 tahun 1948 tentang kerja, UU No.22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok ketenagakerjaan Terakhir sudah diganti dengan UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. 2. PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN 1. Menurut Molenaar : Hukum yang pada pokoknya mengatur hubungan antara majikan dan buruh, buruh dengan buruh dan antara penguasa dengan penguasa. 2. Menurut Levenbach : Sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan. 3. Menurut Van Esveld : Hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja yang dilakukan dibawah pimpinan, tetapi termasuk pula pekerjaan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab sendiri. 4. Menurut Imam Soepomo : Himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian seseorang bekerja pada orang lain enggan menerima upah.
  3. 3. LINGKUP HUKUM PERBURUHAN Menurut JHA. Logemann, “Lingkup laku berlakunya suatu hukum adalah suatu keadaan / bidang dimana keadah hukum itu berlaku”. Menurut teori ini ada 4 lingkup Laku Hukum antara lain : 1. Lingkup Laku Pribadi (Personengebied) Lingkup laku pribadi mempunyai kaitan erat dengan siapa (pribadi kodrati) atau apa (peran pribadi hukum) yang oleh kaedah hukum dibatasi. Siapa – siapa saja yang dibatasi oleh kaedah Hukum Perburuhan adalah : a. Buruh. b. Pengusaha. c. Pengusaha (Pemerintah)
  4. 4. LANJUTAN LINGKUP PERBURUHAN 2. Lingkup Laku Menurut Waktu (Tijdsgebied) Lingkup laku menurut waktu ini menunjukan waktu kapan suatu peristiwa tertentu diatur oleh kaedah hukum. 3. Lingkup Laku menurut Wilayah (Ruimtegebied) Lingkup laku menurut wilayah berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang di beri batas – batas / dibatasi oleh kaedah hukum. 4. Lingkup Waktu Menurut Hal Ikhwal Lingkup Laku menurut Hal Ikwal di sini berkaitan dengan hal – hal apa saja yang menjadi objek pengaturan dari suatu kaedah.
  5. 5. PARADIGMA HUKUM PERBURUHAN Berbicara tentang paradigma Hukum Perburuhan, terdapat tiga topik permasalahan yaitu : 1. Permasalahan Hukum Perburuhan dilihat dari Ilmu Kaedah Hukum Perburuhan. 2. Permasalahan Hukum Perburuhan dilihat dari Ilmu Pengertian Hukum Perburuhan. 3. Permasalahan Hukum Perburuhan dilihat dari Filsafat Hukum Perburuhan. Ditinjau dari Ilmu Kaedah Hukum Perburuhan, permasalahan Hukum Perburuhan mencakup Jenis Kaedah Hukum Perburuhan, dalam hal ini : a. Kaedah Otonom, b. Kaedah Heteronon.
  6. 6. LANJUTAN 1 Kaedah Otonom adalah ketentuan – ketentuan di bidang perburuhan yang di buat di luar para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja. Pihak ketiga yang paling dominan di sini adalah Pemerintah. Oleh karena itu bentuk kaedah heteronom adalah semua peraturan perundang – undangan di bidang perburuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyimpangan dimungkinkan dengan syarat bahwa penyimpangan dimungkinkan dengan syarat bahwa penyimpangan tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai ketentuan dalam kaedah heteronom itu sendiri. Nilai lebih tinggi atau tidak tergantung pada apakah ketentuan tersebut lebih menguntungkan kepada buruh atu tidak.
  7. 7. LANJUTAN 2 Lebih lanjut, permasalahan Hukum Perburuhan dapat dilihat dari Ilmu Pengetahuan Hukum Perburuhan yang pada hakekatnya mencakup hal – hal tersebut di bawah ini : 1. Masyarakat Hukum 2. Hak dan Kewajiban Hukum 3. Hubungan Hukum 4. Peristiwa Hukum 5. Obyek Hukum Masyarakat Hukum yang diatur oleh Hukum Perburuhan merupakan masyarakat yang terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut : 1. Buruh 2. Organisasi Perburuhan 3. Pengusaha 4. Pemerintah
  8. 8. LETAK DAN SUMBER HUKUM PERBURUHAN Dengan sumber hukum perburuhan ini dimaksudkan segala sesuatu dimana kita dapat menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai perburuhan Sumber hukum perburuhan adalah sumber-sumber hukum dalam arti formil , sumber hukum dalam arti kata materiil, dengan sendirinya adalah Pancasila. 1. UNDANG-UNDANG Undang-undang adalah sumber hukum yang terpenting dan terutama, meskipun andai kata negara Indonesia tidak lagi memakai kaidah yang dahulu tercantum dalam Undang-undang Dasar. 2. PERATURAN LAIN Peraturan lainnya ini kedudukannya adalah dibawah Undang-undang dan pada umumnya merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang.
  9. 9. LANJUTAN 3. KEBIASAAN Kebiasaan atau hukum tidak tertulis ini, terutama yang tumbuh sesudah perang dunia ke II. 4. PUTUSAN Dimana dan di masa aturan hukum masih kurang lengkap putusan pengadilan tidak hanya memberi bentuk hukum pada kebiasaan, tetapi juga ahkan dapat dikatakan untuk sebagian besar menetapkan hukum itu sendiri. 5. TRAKTAT Perjanjian dalam arti kata traktat mengenai soal perburuhan antara negara Indonesia dengan suatu atau negara lain, belum pernah diadakan.
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×