3. BAB I
PERKAWINAN
ASAS-
ASAS,PENGERTIAN &
TUJUAN
SYARAT-SYARAT
PERKAWINAN
TATA CARA
MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN
AKIBAT HUKUM
ADANYA
PERKAWINAN
4. ANAK
KEDUDUKAN
ANAK
HUB. HK ORANG
TUA & ANAK
KEKUASAAN
ORANG TUA
HUB. HK WALI
& ANAK
5. BAB III
PERKAWINAN CAMPURAN
PENGERTIAN
SYARAT DAN
PELANGSUNGAN
PENCATATAN
KEWARGANEGARAAN
AKIBAT PERKAWINAN
CAMPURAN
6. BAB IV
PUTUSNYA PERKAWINAN
SEBAB-SEBAB
PUTUS KARENA
PERCERAIAN
TATA CARA
PERCERAIAN
AKIBAT PERCERAIAN
7. BAB V
WARIS
PENGATURAN
PEWARIS
AHLI WARIS
HARTA WARISAN
8. ASAS-ASAS, PENGERTIAN DAN
TUJUAN PERKAWINAN
KEBEBASAN
MONOGAMI
KEHENDAK
PENGAKUAN TUJUAN
KELAMIN PERKAWINAN
SECARA KODRATI
PERKAWINA
N KEKAL
MENURUT HUKUM
AGAM
POLIGAMI SBG
PENGECUALIAN
TERDAFTAR
PERCERAIAN
DIPERSULIT
9. ASAS-ASAS, PENGERTIAN DAN
TUJUAN PERKAWINAN
pasal 1 UUP No.1 tahun 1974, perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan
wanita sebagai suami-istri. Ikatan lahir adalah
hubungan formal yang dapat dilihat, sedangkan
suami istri adalah fungsi masing-masing pihak
sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin.
10. ASAS-ASAS, PENGERTIAN DAN
TUJUAN PERKAWINAN
pasal 1 UUP, tujuan perkawina adalah
membentuk keluarga /rumah tangga
bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan YME.
11. SYARAT-SYARAT
PERKAWINAN
SYARAT FORMIL
“BERUPA TATA CARA DAN PROSEDUR”
SYARAT MATERIL
“SYARAT YANG ADA DAN MELEKAT PADA DIRI
PIHAK-PIHAK YANG MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN”
12. TATA CARA MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN
Menurut pasal 6 PP No. 9 tahun 1975
PEMBERITAHUAN PERKAWINAN
PENELITIAN SYARAT-SYARAT
PENGUMUMAN PERKAWINAN
PENCATATAN
TATACARA PERKAWINAN
13. AKIBAT HUKUM ADANYA
PERKAWINAN
1. PERKAWINAN SAH DAN TIDAK SAH
Perkawinan sah bila memenuhi sayarat formal dan
materil
Pidak sah terbagi menjadi dua, yaitu tidak sah
relative dan tidak sah absolute.
Permohonan pembatalan (pasal 23 dan 26 UUP)
2. HUB. HK ANTAR SUAMI ISTRI
3. HUB. HK ANTARA ORANG TUA DAN ANAK
Salah satu akibat perkawinan antara suami istri ialah
lahirnya anak. Anak yang dilahirkan itu disebut anak
sah dan juga ada yang tidak sah.
Anak sah (pasal 42 UUP)
Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar
perkawinan (pasal 43 ayat 1 UUP
14. AKIBAT HUKUM ADANYA
PERKAWINAN
. Hk antara wali dan anak
Perwalian dan wali (pasal 50 ayat 2 UUP).
Wali adalah orang yang diberi kekuasaan melakukan perwalian.
ra penunjukan wali (pasal 51 dilanjutkan dalam pasal 53 ayat 2 UUP). Dari 2
ketentuan pasal tersebut ada 3 macam cara penunjukkan wali:
Secara lisan dihadapan 2 orang saksi.
Secara tertulis dengan surat wasiat
Secara tertulis dengan penetapan hukum.
Wali dan syarat-syaratnya:
Menurut pasal 51 ayat 2 UUP syarat-syarat wali adalah:
Sudah dewasa
Berpikir sehat
Adil, jujur dan berkelakuan baik.
15. AKIBAT HUKUM ADANYA
PERKAWINAN
Kekuasaan wali meliputi kekuasaan mengenai pribadi anak(pasal 52 ayat 3 UUP)
dan harta bendanya(pasal 51 ayat 3-4, pasal 52 UUP)
Tanggung jawab dan sanksi terhadap wali terdapat dalam pasal 51 ayat 5 UUP.
Berakhirnya perwalian
Anak dibawah perwalian sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin.
Dicabut oleh pengadilan.
Wali atau anak dibawah perwalian meninggal dunia
5. Harta benda perkawinan
dalam pasal 35 UUP ada 3 macam yaitu:
a. Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan (pasal 36
ayat 1 UUP)
b. Harta bawaan yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan
istri ketika terjadi perkawinan (pasal 36 ayat 2 UUP)
c. Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan
istri sebagai hadiah atau warisan.
16. Kedudukan anak
KEDUDUKAN ANAK
Kedudukan anak
dalam KUHP
diatur dalam
pasal 250, 251, 272
dan 280
menurut UU
no. 1-1974
diatur dalam
pasal 42, 42
ayat 1, 44 ayat 1
17. Berlangsung hingga
anak mencapai umur
18 th atau anak kawin
Pasal 47 ayat 1 Pencabutan pasal 49 ayat
1 UUP
Dimintakan pencabutan
Keluarga anak dlm garis
lurus keatas
Pejabat yg berwenang
Saudara kandung yg tlh
dewasa
18. PERKAWINAN
CAMPURAN
1. GAJI
Perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia
tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah
2. KOMPETENSI
satu pihak kewarganegaraan Indonesia (pasal 57 UUP).
unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut:
3. MISI HIDUP
Perkawinan seorang pria dan seorang wanita.
Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
Karena perbedaan kewarganegaraan.
Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
19. PERKAWINAN
CAMPURAN
1. GAJI
2. KOMPETENSI
syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 1
UUP). Perkawinan cam puran dapat dilangsungkan diluar Indonesia dan dapat
pula di Indonesia. 3. MISI HIDUP
Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan
perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri
dan dapat kehilangan melalui cara-cara yang telah ditentukan dalam UU
kewarganegaraan RI yang berlaku (pasal 58 UUP).
20. PUTUSNYA PERKAWINAN
Putusnya perkawinan karena kematian.
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN
ketentuan pasal 19 PP no. 9 tahun 1975
TATA CARA PERCERAIAN
Tata cara cerai talak:
Mengajukan surat pemberitahuan pada pengadilan agama.
Pemberitahuan selambat-lambatnya 30 hari PA (pasal 15 PP no 9 tahun 1975).
PA memutuskan untuk mengadakan siding perceraian itu (pasal 16 PP no 9)
PA mengeluarkan surat perceraian (pasal 17 PP no.9).
Perceraian terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan siding PA
(pasal 18 PP).
24. Setiap orang yg berhak atas
harta peniggalan
pewaris113)
Yg berhak menjadi ahli waris psl 832
KUHPer:
anak/ keturuna dari suami / istri
Orangtua dan saudara pewaris
Nenek dan kakek
Sanak keluarga dlm garis
kesamping
25. Segala harta yg ditinggalkan
pewaris setelah dikurangi
semua hutangnya.
Legitime porte psl 913 KUHPer
merupakan bagian mutlak yg harus
diberikan pd para ahli waris dalam
garis lurus mnrt UU
Besarnya hak diatur dlm pasal 914
KUHPer