Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah

1,381 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah

  1. 1. WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH Oleh : Asep Ridwan H, SHI, M.Ag Dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islamdisebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagaiakibat perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah sendiri secara hukum diakuimanakala dicatat oleh dan dilaksanakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah.Dikarenakan dalam undang-undang terdapat istilah “anak yang sah” dan berlandaskanteori mafhum mukhalafah tentu sebagai kebalikannya maka ada “anak yang tidaksah”, oleh karenanya dalam tulisan ini penulis mengambil istilah “anak tidak sah”.Berkaitan dengan anak yang tidak sah terdapat dua macam kasus posisi anak yangdilahirkan diluar perkawinan yang sah dalam hukum keperdataan di Indonesia. Pertama, Anak yang dihasilkan dari suatu perzinahan. Anak ini dilahirkanakibat dari hubungan intim antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpaadanya ikatan perkawinan yang sah atau lebih lazim disebut zina. Baik secara fikihklasik maupun fikih kontemporer yang tertuang dalam qanun di Indonesia, anak inidinyatakan bukan sebagai anak yang sah dari ayah dan ibu bioligisnya. Dalamperempuan yang hamil karena perzinahan, maka dapat dinikahkan dengan laki-lakiyang menghamilinya berdasarkan pasal 53 ayat (1) KHI, akan tetapi apakah denganhal tersebut anak yang dilahirkan dapat dikatakan sebagai anak yang sah ? Terdapat dua penafsiran atas Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99Kompilasi Hukum Islam. Pendapat pertama menafsirkan bahwa setiap anak yangdihasilkan akibat hubungan suami isteri atau perkawinan yang tidak sah, makaanaknya pun tidak sah. Baik anak tersebut lahir pada saat laki-laki dan perempuanyang berzina tersebut telah menikah ataupun lahir tanpa ayah sekalipun. Pendapatkedua menafsirkan, bahwa anak yang sah adalah pada saat ia lahir orang tuanyaberada dalam perkawinan yang sah, meskipun janin anak tersebut terbentuk darihubungan suami isteri yang haram pada saat ayah dan ibu dari anak tersebut belummenikah akan tetapi telah melakukan hubungan suami isteri. Meskipun demikianpendapat ini dibatasi, yaitu apabila perempuan yang mengandung anak tersebutmenikah dengan laki-laki yang menghamilinya pada saat usia kandungan belummencapai 4 bulan. Kedua, anak yang dihasilkan atas perkawinan yang tidak dicatat di KUA, ataulebih dikenal dengan istilah perkawinan di bawah tangan. Secara fikih perkawinan
  2. 2. tersebut sah, akan tetapi tidak diakui oleh Undang-undang. Dalam hal perkawinandibawah tangan, untuk mendapatkan legalitas maka dapat dilakukan melalui isbatnikah ke Pengadilan Agama. Apabila permohonan isbat nikah di kabulkan, maka anakyang terlahir atas perkawinan tersebut dengan serta merta menjadi sah dan diakuikeperdataannya oleh Undang-undang. Akan tetapi selama perkawinannya tidakdiisbatkan tentu keberadaan anak juga tidak diakui, karena perkawinannyapun tidakada. Peraturan perundang-undangan memberikan opsi hukum bagi perkawinanyang tidak tercatat di KUA untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui jalurpengesahan perkawinan melalui putusan Pengadilan.Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 7 yaitu :(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal- hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian; (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak- anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Akan tetapi bagi seseorang yang mengajukan isbat nikah atas perkawinannyadengan istri kedua (poligami), tetap berlaku ketentuan poligami sebagaimana diaturdalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 5, serta dalam KompilasiHukum Islam Pasal 55 s/d 59. Akan tetapi manakala permohonan isbat nikah itu ditolak baik karena alasanbahwa ternyata dalam proses pemeriksaan persidangan pernikahan tersebut adalahpernikahan atas seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana laki-laki tersebut
  3. 3. masih dalam suatu ikatan pernikahan dengan wanita lain (poligami) sedangkan alasandan prosedur poligami tidak dapat dipenuhi sehingga karenanya hakim menolakpermohonan tersebut, maka tentu saja secara formil perkawinan itu dianggap tidakada. Bilamana tidak terjadi perkawinan, maka tentu saja keberadaan anakpunmenjadi tidak diakui. Sehingga anak yang terlahir dari perkawinan siri yang ditolakoleh pengadilan dikategorikan sebagai anak diluar perkawinan.1 Dari kasus diatas, apabila pada muaranya anak tidak mendapatkan legalitassebagai anak yang sah, maka undang-undang menyatakan anak tersebut hanyamemiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja2. Dengandemikian maka hak-hak keperdataan anak terhadap ayah dan keluarga ayah menjaditidak ada. Hak-hak yang hilang tersebut adalah : 1. Hak saling mewarisi baik sebagai dzawil furud3 maupun sebagai ashobah. 2. Biaya penyusuan4. 3. Hak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan pada saat belum dewasa5. 4. Mendapatkan perwakilan dalam melakukan perbuatan hukum pada saat belum dewasa6. 5. Hak-hak untuk mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis hendak menyikapinya bahwa hilangnyahak-hak keperdataan anak merupakan sesuatu yang bertentangan dengan rasa keadilandan kebenaran yang hakiki. Mengapa demikian ? karena sesungguhnya anak tidakpernah meminta untuk dilahirkan kedunia. Pemikiran itu didasarkan atas beberapapendekatan sebagai berikut :1 Lihat pasal diatas tentang kedudukan anak diluar nikah.2 Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 berbunyi : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyaihubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Jo. Pasal 186 yang berbunyi : "Anak yang lahirdi luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga daripihak ibunya".3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (1).4 Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 ayat (1) berbunyi “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayajnya.. Apabila ayah telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankankepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.5 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 point (c) yang berbunyi “Biaya pemeliharaan di tanggung olehayahnya”.6 Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (2) berbunyi : “Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenaisegala perbuatan hukum di dalam maupun diluar Pengadilan”.
  4. 4. a. Pendekatan melalui teori victim (korban). Pada suatu ketika diajukan isbat poligami ke Pengadilan Agama, dan karenadalam persidangan telah terbukti poligami siri yang dilakukan oleh seorang laki-lakidengan isteri kedua dan seterusnya tanpa izin isteri pertama, maka Pengadilan Agamamenolak isbat poligami tersebut, dan berdampak kepada tidak diakuinya anak yangterlahir dari poligami tersebut. Maka sesunggunya perbuatan poligami tersebut dapatdikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Pelanggaran delik tanpa izin pertamamelanggar Pasal 279 ayat 1 dan 2 KUHP yang menyatakan diancam dengan pidanapenjara paling lama lima tahun. (1) Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang saha untuk itu; (2) Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu; Kemudian, bahwa perbuatan poligami sirri tanpa izin pertama dalam ranahperdata merupakan perbuatan yang melanggar hukum perikatan, karena padahakikatnya pernikahan termasuk pada “perikatan” dan dengan melakukan pernikahankedua tanpa izin istri pertama dapat diartikan mencederai perikatan tersebut sehinggadikategorikan “wan prestasi”. Hal tersebut dapat pula dikategorikan perbuatanpelawanan hukum (onrechtsmatige-daad) karena melanggar Undang-undang No. 1Tahun 1974 Pasal 4 dan 5 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 s.d 59. Dari dua hal diatas, maka sesungguhnya yang bersalah adalah pasangan yangmelakukan poligami siri tersebut, dan oleh karenanya ketika Putusan Hakim menolakpermohonan isbatnya, dan berujung kepada tidak diakuinya perkawinan, hal tersebutdemi keadilan merupakan hukuman bagi orang yang berbuat salah. Akan tetapibagaimana dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak diakui tersebut ?dalam teori victim, sesungguhnya anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidaksah adalah korban, karena pada dasarnya anak tidak meminta untuk dilahirkankedunia, ia terlahir akibat dari perbuatan melawan hukum kedua orang tuanya. Bilamana perbuatan salah yang dilakukan oleh orang tua, berakibat kepadaanak yang harus menjadi korban dengan menanggung hukuman tidak memiliki hak
  5. 5. keperdataan atas ayahnya, maka sesungguhnya hal ini sangat mencederai hakikatkeadilan. Begitupun dengan perbuatan zina yang dalam ranah hukum Islamdikategorikan sebagai perbuatan dosa besar. Maka apabila hukuman atas perbuatanzina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dibebankan kepada anakyang dilahirkan, hal tersebut tidaklah tepat, karena anak tidak melakukan perbuatandosa, dan anak hanya menjadi akibat dan korban atas perbuatan orang tuanya.b. Pendekatan Hukum dan Perundang-undangan Tercabutnya hak-hak keperdataan anak yang disebabkan bukan karenaperbuatannya, sesungguhnya mencederai rasa keadilan dan bertentangan denganbeberapa prinsip yang terdapat dalam undang-undang. Diantaranya adalah sebagaiberikut : 1. Bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law), karena dengan mencabut hak keperdataan anak diluar nikah terhadap ayah menjadikan kedudukan anak tidak sama dihadapan hukum. 2. Bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidakada kecualinya”. 3. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang berbunyi : “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 4. Dengan hilangnya hak-hak keperdataan anak dari ayahnya diatas, maka hilanglah pula hak-hak anak uuntuk mendapat pendidikan, nafkah, perlindungan dan sebagainya dari ayahnya tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”, dan beberapa melanggar lainnya seperti Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang yang lainnya.
  6. 6. 5. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia yang juga mengatur tentang perlindungan anak yang menyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”7. 6. Bertentangan dengan Deklarasi “Social Welfare” dan “Human Rights” untuk anak (Deklarasi Jenewa, 1924) asas 1 yaitu : “Anak-anak berhak menikmati seluruh haknya yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat dibidang politik atau dibidang lainnya, asal-usul bangsa atau tingkatan social, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya”8.c. Pendekatan Akidah Keislaman Islam memandang bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT, dimanaorang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan materil meliputi sandang - pangan –papan juga kebutuhan moril berupa pendidikan, kasih sayang, bimbingan sebagainya.Barang siapa yang menyia-nyiakan amanat dengan melalaikan kewajiban sebagaiorang tua maka dinyatakan sebagai perbuatan dosa. Hal tersebut disinyalkan dalambeberapa ayat dalam al-qur’an diantaranya :                        “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhakmenerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia7 Hadi Setia, Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia, LN. 165 Tahun 1999 TLN No. 3886,(Jakarta ; Harvarindo, 2000), hal 17.8 Ibid.
  7. 7. supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaranyang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagiMaha melihat”.(Q.S. al Nisa : 58)                 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api nerakayang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yangkasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nyakepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. at Tahrim : 6) Selain dari pada Islam memandang anak sebagai amanat dari Allah SWT,Islam juga memandang bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci,ia tidak memiliki dosa, dan tidak pula dibebankan dosa atas orang tuanya. BahkanIslam memandang, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas amalnya sendiri, tidakada dosa seseorang yang dapat dipikulkan kepada orang lain. : ( ) Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tidak mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang yahudi atau nasrani atau majusi sebagaimana seekor hewan melahirkan seekor hewan yang sempurna. Apakah kau melihatnya buntung?”          
  8. 8.                   164. Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."(Q.S. al an’am : 164) [526] Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri. Dari tiga pendekatan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan apapun,sesungguhnya setiap anak harus dapat dilindungi hak-haknya, termasuk hakkeperdataan. Dan mengurangi hak keperdataan anak yang tidak sebabkan karenakesalahan anak adalah sesuatu yang mencerdari hakikat keadilan. Baik secara syariat agama Islam, maupun berdasarkan Undang-undang anak-anak wajib dilindungi segala hak-haknya, dan oleh karena itu kewajiban Negara untukmelindungi hal tersebut. Kaitannya dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah Negaraharus tetap melindungi hak-hak tanpa dikurangi sedikitpun. Anak yang lahir diluarperkawinan tidak boleh sampai kehilangan dari ayahnya berupa hak mendapatkanharta Peninggalan, hak biaya penyusuan, hak untuk mendapatkan biaya pemeliharaanpada saat belum dewasa9., hak mendapatkan perwakilan dalam melakukan perbuatanhukum pada saat belum dewasa dan hak -hak untuk mendapatkan nafkah baik lahirmaupun batin, dan hak-hak keperdataan lainnya. Akan tetapi bila anak harus tetap memiliki hak tersebut dari ayahnyasedangkan anak masih tetap dalam kedudukannya sebagai anak yang tidak sah, makahal tersebut tidak dapat terjadi, karena berbentur dengan Fikih maupun qanun. Oleh9 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 point (c) yang berbunyi “Biaya pemeliharaan di tanggung olehayahnya”.
  9. 9. karenanya mesti dicarikan alternative agar anak mendapatkan hak tersebut, dan salahsatunya adalah dengan menggantikan kedudukan anak. Mengganti kedudukan anak yang saya maksud disini adalah menggantikankedudukan anak dari statusnya anak hasil diluar nikah menjadi anak angkat bagi ayahbiologisnya secara hukum melalui adopsi. Secara sederhana memang agak rancu, ayah kandung harus mengadopsi anakkandungnya sendiri. Akan tetapi kita harus tetap konsisten bahwa meskipun secarabiologis ada hubungan ayah-anak kandung, tetapi dimata hukum tidak ada hubunganapapun antara keduanya. Dan apabila kita merujuk kepada beberapa peraturanperundang-undangan yang ada, sebut saja dalam Buku II Pedoman TeknisAdministrasi dan Peradilan serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun1979, Nomor 6 tahun 1983 dan Nomor 3 Tahun 2005 tidak ada satu pun yangmelarang adopsi dari ayah kandung kepada anak kandung. Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan masalah yang timbul. Sebut sajaketika seorang anak telah diangkat oleh ayah bilogisnya sedangkan ayah biologisnyatelah menikah dengan ibu kandungnya sendiri, apakah hal ini tidak rancu ? satu sisisang ayah adalah ayah angkat, tapi ibunya ibu kandung ? menurut saya tidak. Hal inidapat dianalogikan seperti anak tiri, dimana anak tiri memiliki hubungan nasabdengan orang tua kandungnya dan tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuatirinya.Proses permohonan pengangkatan anak ini bisa dilakukan dalam tiga proses;a. Proses Legislasi Proses peradilan tidak akan dapat berjalan tanpa adanya payung hukum, olehkarenanya mesti ada perangkat hukum sebagai landasan dari pengangkatan anak baikkaitannya sebagai hukum formil maupun hukum materil. Peraturan tersebut bisadalam bentuk SEMA, dll.b. Para pihak yang mengajukan Secara materil persyaratan mengenai pengangkatan anak memang sudah dapatdiakomodir oleh beberapa peraturan yang ada, akan tetapi apabila tujuan dari adanyapengangkatan ini adalah dalam rangka melindungi hak-hak keperdataan anak, makaperlu diatur lebih lanjut mengenai hukum formilnya. Sebut saja bahwa pihak yang dapat mengajukan pengangkatan anak ini tidakharus berkutat pada wiilayah orang tua (dalam hal ini ayah), akan tetapi pihak lainyang berkepentingan dapat juga harus mengajukan permohonan pengangkatan anak
  10. 10. atas bagi ayah biologisnya. Kenapa demikian ? karena bisa jadi ayahnya tidak maumengangkat anak tersebut, dan apabila hal tersebut terjadi tentu anak tidak akanterlindungi. Disinilah letak pentingnya hukum mengatur hal tersebut. Sebut sajadalam suatu kasus, ketika ada seorang laki-laki berzinah dengan seorang perempuan,dan terjadilah kehamilan dan memiliki anak, kemudian laki-laki tersebut tidak maubertanggung jawab, maka pihak perempuan dapat mengajukan permohonanpengangkatan anak bagi sebagai anak angkat dari laki-laki tersebut; Pengajuan perkara pengangkatan anak, tidak hanya bisa bersifat voluntair,akan tetapi juga bisa bersifat kontentius. Ketika yang mengajukan perkara pengangkatan anak adalah ayah biologis,maka perkara menjadi voluntair, akan tetapi ketika yang mengajukan bukan ayahbiologisnya, maka perkara menjadi kontentius, dimana ayah biologis menjadi pihakTergugat. Kemudian di dalam persidangan, akan dibuktikan perihal kebenaran pihakTergugat sebagai ayah biologis.Wasiat Wajibah Bagi Anak Tidak Sah Sebagaimana disebutkan terdahulu, anak yang dilahirkan di luar perkawinanyang tidak sah tentu tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Halini mencakup seluruh hal termasuk hak-hak saling mewarisi. Anak yang tidak sahsecara hukum tidak dapat saling mewarisi dengan ayah bilogisnya. Akan tetapiberdasarkan pembahasan diatas tentu hal ini akan merugikan anak. Oleh karenanyamesti ada upaya perlindungan hak-hak anak tersebut. Adopsi atau pengangkatan anak dapat menjadi salah satu wasilah yang dapatmemberikan alternative sehingga anak bisa mendapatkan harta peninggalan meskipuntidak dari bagian waris, maksud saya disini adalah wasiat wajibah. Sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 209 ayat (2)(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnyaDengan adanya penetapan anak angkat maka terjagalah lembaga wasiat wajibah atasanak tersebut, dan dengan adanya wasiat wajibah maka sang anak akan mendapatperolehan harta peninggalan dari ayah kandungnya. Meskipun demikian pemikiran tentang wasiat wajibah ini perlu pulamengadopsi terhadap pemikiran Hakim Agung ; Habiburrahman (dalam makalah
  11. 11. Hukum Kewarisan KHI yang disajikan dalam rakernas 2011) yang menyebutkanbahwa wasiat wajibah bagi anak angkat terjadi manakala harta yang ditinggalkanbanyak dan besarannya tidak boleh melebihi bagian yang terkecil dari ahli waris. Dari uraian singkat diatas, dapat ditarik suatu simpul, bahwa setiap anak yangterlahir memiliki hak keperdataan yang sama dimata hukum, tak terkecuali anak yangterlahir dari perkawinan yang tidak sah, atau tidak diakui oleh undang-undang. Haktersebut harus dilindungi sesuai dengan amanat undang-undang. Oleh karenanyasalah satu solusi yang dapat menjaga hak-hak anak tanpa harus bertentangan denganhukum. Salah satunya melalui lembaga tabanni / adopsi dengan menjadikan anaktersebut menjadi anak angkat atas ayah biologisnya melalui suatu penetapanpengadilan. Dengan menjadi anak angkat, maka sang anak akan mendapatkan hak-hakkeperdataannya dari sang ayah termasuk dari harta peninggalan sang ayah melaluilembaga wasiat wajibah. Tentu atas pemikiran yang penulis paparkan diatas, ada yang setuju atau tidakmenyetujuinya, sebagai suatu wacana pemikiran hukum hal ini penulis sampaikan.Mudah-mudahan bisa memancing tanggapan-tanggapan dan sumbangsih pemikiran,melalui komentar atau tulisan-tulisan dari siapa saja yang membaca tulisan ini.Wallahu a’lam bishowab

×