1. a “Status Anak Luar Nikah ditinjau dari
Hak Keperdataan Pasca Putusan MK
No. 46/PUU-VIII/2010”
DR.ENDANG PRASETYAWATI. SH.MHUM.
2. PERKAWINAN :
ialah ikatan lahir bathin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
3. Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945
“Setiap orang berhak membentuk
keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan
yang sah”
4. Ketentuan sahnya perkawinan
Sahnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 16 tahun
2016 tentang Perkawinan,
diatur di dalam Pasal 2 yaitu:
ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis
hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan.
Ayat (1) mengatur dengan tegas dan jelas tentang keabsahan suatu
perkawinan, yaitu bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan ialah
apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaan dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan.
Kedua, Pencatatan Perkawinan.
6. PERLU DIGARIS BAWAHI
status kawin tidak tercatat tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat karena tidak memiliki akta
otentik sebagai bukti keabsahan perkawinan.
Sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, PP
No.9 Tahun 1975, Permenag No.20 Tahun 2019
tentang Pencatatan Pernikahan dan Inpres No.1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
10. PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010
Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1)
UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus
dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan
dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai
hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
11. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010,.
status hukum pencatatan perkawinan bukanlah
merupakan faktor yang menentukan sahnya
perkawinan, karenanya pencatatan perkawinan
tersebut hanya merupakan kewajiban administratif
yang diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
12. SAMAR
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan = anak
luar kawin/nikah
Hubungan perdata = hak keperdataan
13. ANAK LUAR KAWIN MENURUT KUH PERDATA
ANAK LUAR KAWIN TANPA PENGAKUAN
ANAK LUAR KAWIN DENGAN PENGAKUAN
(SEBELUM PERKAWINAN)
ANAK LUAR KAWIN DENGAN PENGAKUAN
(SESUDAH PERKAWINAN)
14. ANAK LUAR KAWIN:
ANAK AKIBAT KAWIN SIRRI
ANAK AKIBAT KAWIN ADAT
ANAK AKIBAT ZINA
ANAK AKIBAT PERKOSAAN
ANAK SUMBANG
16. HAK KEPERDATAAN DALAM HUKUM KELUARGA
HAK KEPERDATAAN SANGAT LUAS : materiil dan immateriil
1. Hak atas nama/marga
2. Hak atas nafkah
3. Hak atas pemeliharaan/asuh
4. Hak atas perlindungan hukum
5. Hak atas kasih sayang
6. Hak atas harta perkawinan
7. Hak waris
17. PASAL 3 KUH PERDATA
TIADA SUATU HUKUMANPUN
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
PERDATA, ATAU KEHILANGAN
SEGALA HAK KEWARGANEGARAAN
18. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil
Kemendagri,
Kamis, 7 Oktober 2021
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri,
Zudan Arif Fakrulloh menyatakan "Saya beri tahu
semua penduduk wajib terdata di dalam kartu
keluarga.
Bagi yang nikah sirri bisa dimasukkan dalam satu
Kartu Keluarga (KK),"
19. Kolom Status Perkawinan.
Pada Format Kartu Keluarga sebelumnya, terdiri dari:
1. Belum kawin
2. Kawin
3. Cerai hidup
4. Cerai mati
20. Pada format baru :
1. Belum kawin
2. Kawin (Tercatat dan Belum
Tercatat)
3. Cerai hidup
4. Cerai mati
21. 'kawin tercatat’ yaitu perkawinan yang pasangan kawinnya
sudah memiliki buku nikah
'kawin belum tercatat' yaitu perkawinan yang pasangan
kawinnya belum memiliki buku nikah.
