2. Nama
Tempat/Tgl Lahir
Pangkat/Golongan
Pendidikan Terakhir
Diklat Struktural
Diklat Teknis Fungsional
Pengalaman Jabatan
Jabatan Sekarang
Isteri
Anak
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
NOPIAN ANDUSTI, S.E.,MSP
Bengkulu Selatan, 07-11-1967
Pembina Utama Muda (IVc) TMT. 01 April 2010
S2 Perencanaan Wilayah dan Kota ITB Tahun 1995
Adum, Adumla, SPAMA dan PIM II (LAN Jakarta)
a.TOT Manajemen Pemdes (Kemendagri)
b.TOF Pemberdayaan Masyarakat (Kemendagri)
c. PPNS Bidang Perdagangan (Pusdik Reskrim)
d.AMDAL A – C (UGM, UNS)
e.Sistem Industri IV (Kemenprind)
f.Ekonomi Perdagangan (Kemendag), dll.
Kakan. PMD, Ka. BPMD, Kadisperindagkop, Ka. BPPKB,
Kalak BPBD, SAB Bid. Kemasy. dan SDM
SAB Bidang Ekonomi dan Keuangan (Eselon IIb)
Asmeri Yosita, S.E
Alvalif Ilham Ganesha
BIODATA
3. 3
S U M A T E R A K A L I M A N T A N
J A V A
I R I A N J A Y A
4. PP 72 TH 2005 TTG DESAPP 72 TH 2005 TTG DESA UU NO. 6 TH 2014 TTG DESAUU NO. 6 TH 2014 TTG DESA
Naik KelasNaik Kelas
UU NO. 5 TAHUN 1979
PP No. 76 TAHUN
2001
PENYUSUTAN OTONOMI DESA
EKSPANSI OTONOMI DAERAH
PENYUSUTAN OTONOMI DESA
EKSPANSI OTONOMI DAERAH
UU NO. 22 TAHUN 1999
UU NO. 32 TAHUN 2004UU NO. 32 TAHUN 2004
UU NO. 19 TAHUN
1965
Turun
Ranjang
Siuman setelah tidur panjang
PP NO. 43 TAHUN 2014
TTG PERLAK UU NO 6 TTG DESA
PP 47 TH 2015
5. 5
KEWENANGAN DESA
∗ tugas pembantuan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
•.
PP 72/2005 Pasal 7
Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa mencakup :
UU Desa/2014 Pasal 18
d. kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Kewenangan Desa meliputi:
∗ urusan pemerintahan yang sudah
ada berdasarkan hak asal usul
desa;
a. kewenangan berdasarkan hak asal
usul;
∗ urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada
desa;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan
∗ urusan pemerintahan lainnya yang
oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.
7. 1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN DESA DAN JENIS DESA
3. PENATAAN DESA
4. KEWENANGAN DESA
5. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
6. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA
7. PERATURAN DESA
8. KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
9. PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN
10. BADAN USAHA MILIK DESA
11. KERJASAMA DESA
12. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA
ADAT DESA
13. KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT
14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
15. KETENTUAN PERALIHAN
16. KETENTUAN PENUTUP
SUBSTANSI PENGATURAN
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA
( 16 BAB, 122 PASAL )
SUBSTANSI PENGATURAN
UNDANG-UNDANG TENTANG DESA
( 16 BAB, 122 PASAL )
7
8. 1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESA
YANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA
2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM
ATAS DESA
3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA
MASYARAKAT
4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY
5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL,
EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB
6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN
KESEJAHTERAAN UMUM
7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN
TUJUAN DAN AZAS PENGATURANTUJUAN DAN AZAS PENGATURAN
TUJUAN PENGATURANTUJUAN PENGATURAN
8
10. DESA BERKEDUDUKAN DI WILAYAH
KABUPATEN/KOTA
DESA TERDIRI DESA DAN DESA ADAT
Penyebutan Desa dan Desa adat
disesuaikan dengan penyebutan
di daerah setempat
KEDUDUKAN
DAN
JENIS DESA
KEDUDUKAN
DAN
JENIS DESA
10
11. PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH
KAB/KOTA DAPAT MELAKUKAN PENATAAN DESA
TUJUAN PENATAAN DESA:
a. MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMDES
b. MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASY DESA
c. MEMPECEPAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
d. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMDES
e. MENINGKATKAN DAYA SAING DESA
PENATAAN DESA, meliputi:
a. PEMBENTUKAN
b. PENGHAPUSAN
c. PENGGABUNGAN
d. PERUBAHAN STATUS
e. PENETAPAN DESA
PENATAAN DESAPENATAAN DESA
11
12. LANJUTAN………
PEMBENTUKAN DESA MERUPAKAN TINDAKAN MENGADAKAN DESA
BARU DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PRAKARSA MASYARAKAT
DESA, ASAL USUL, ADAT ISTIADAT, KONDISI SOSIAL BUDAYA,
KEMAMPUAN DAN POTENSI DESA, SERTA MEMENUHI SYARAT (a.l.
JUMLAH PENDUDUK, AKSES TRANSPORTASI, SARANA DAN
PRASARANA PEMERINTAHAN DESA, dll).
PEMBENTUKAN DESA DILAKUKAN MELALUI DESA PERSIAPAN,
DENGAN JANGKA WAKTU 1 – 3 TAHUN DAN DIEVALUASI UNTUK
DITETAPKAN MENJADI DESA
DESA DAPAT DIHAPUS KARENA BENCANA ALAM DAN ATAU
KEPENTINGAN PROGRAM NASIONAL
PEMERINTAH DAPAT MEMPRAKARSAI PEMBENTUKAN DESA DI
KAWASAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN STRATEGIS BAGI
KEPENTINGAN NASIONAL
12
13. LANJUTAN………
PENGGABUNGAN DESA DILAKUKAN DENGAN MENGGABUNGKAN
DUA (2) DESA ATAU LEBIH BERDASARKAN KESEPAKATAN DESA DAN
SESUAI PERSYARATAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DIDASARKAN
PRAKARSA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DENGAN MEMPERHATIKAN SARAN DAN PENDAPAT
MASYARAKAT SERTA MEMENUHI SYARAT UNTUK MENJADI
KELURAHAN
PERUBAHAN STATUS KELURAHAN MENJADI DESA BERDASARKAN
PRAKARSA MASYARAKAT YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI DESA.
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN SERTA KELURAHAN MENJADI
DESA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KAB/KOTA DAN
DIUNDANGKAN SETELAH MENDAPAT NOMOR REGISTRASI DARI
GUBERNUR DAN KODE DESA OLEH MENTERI
13
14. 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT,
PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY).
2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR
DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU).
3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH,
PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA
4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH,
PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI
PERATURAN PERUNDANGAN
CATATAN:
KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA
KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI
DISERTAI BIAYA )
KEWENANGAN
DESA
KEWENANGAN
DESA
14
15. LEMBAGA di DESA
Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat
Desa);
Badan Permusyawaratan Desa;
Lembaga adat
Lembaga Kemayarakatan
16. PEMERINTAHAN DESA DISELENGGARAKAN
OLEH PEMERINTAH DESA
PEMERINTAH DESA TERDIRI DARI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA ATAU SEBUTAN LAIN
PERANGKAT DESA TERDIRI DARI SEKRETARIAT
DESA, PELAKSANA KEWILAYAHAN DAN
PERANGKAT TEKNIS .
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
16
17. KEPALA DESA BERTUGAS MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN DESA, PEMBANGUNAN DESA,
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
MASA JABATAN KEPALA DESA 6 (ENAM) TAHUN SEJAK
TANGGAL PELANTIKAN DAN DAPAT MENJABAT PALING
BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN.
KEPALA DESA YANG TIDAK MELAKSANAKAN
KEWAJIBAN DAN MELANGGAR LARANGAN, DIBERI
SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
TUGAS KEPALA DESATUGAS KEPALA DESA
17
19. 19
HAK KEPALA DESAHAK KEPALA DESA
MENGUSULKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMDES
MENGAJUKAN RANCANGAN DAN MENETAPKAN
PERDES
MENERIMA PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN,
TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAINNYA YG SAH
SERTA JAMINAN KESEHATAN
MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS
KEBIJAKAN YG DILAKSANAKAN
MEMBERIKAN MANDAT PELAKSANAAN TUGAS KPD
PERANGKAT DESA
20. 20
KEWAJIBAN KEPALA
DESA
KEWAJIBAN KEPALA
DESA
MEMEGANG TEGUH PANCASILA,UUD 1945, MEMPERTAHANKAN NKRI
DAN BHINEKA TUNGGAL IKA
MENINGKATKAN KESEJAHGTERAAN MASY DESA
MEMELIHARA TRANTIB
MENAATI DAN MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MELAKSANAKAN TATA PEMERINTAHAN DESA YG GOOD
GOVERNANCE
MENJALIN KERJASAMA DAN KOORDINASI DGN SELURUH PEMANGKU
KEPENTINGAN
MENYELENGGARAKAN ADM PEMDES
MENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA
MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI
KEWENANGANNYA
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY DESA
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN MASY DESA
MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN NILAI SOSBUD MASY DESA
MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DAN
MELESTARIKAN LINGKUNGAN
MEMBERIKAN INFORMASI KPD MASY DESA
21. 21
ATAS TUGAS,
WEWENANG, HAK DAN
KEWAJIBAN KEPALA
DESA TSB
ATAS TUGAS,
WEWENANG, HAK DAN
KEWAJIBAN KEPALA
DESA TSB
KADES WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA SETIAP AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN AKHIR
MASA JABATAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA
MEMBERIKAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN AKHIR TAHUN ANGGARAN SECARA TERTULIS
KEPADA BPD
MEMBERIKAN/MENYEBARKAN INFORMASI PENYELENGGARAN
PEMERINTAHAN SECARA TERTULIS KPD MASY DESA SETIAP AKHIR
TAHUN ANGGARAN
KADES TDK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TSB DIKENAI SANKSI
ADMINISTRATIF BERUPA TREGURAN LISAN DAN /ATAU TERTULIS
DLM HAL SANKSI TSB TDK DILAKSANAKAN DILAKUKAN
PEMEBERHENTIAN SEMENTARA DAN DPT DILANJUTKAN
PEMBERHENTIAN
22. 22
LARANGAN KEPALA
DESA
LARANGAN KEPALA
DESA
MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM
MEMBUAT KEPUTUSAN YG MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI, KELUARGA, PIHAK
LAIN DAN/ATAU GOLONGAN TERTENTU
MENYALAHGUNAKAN EWENANG, TUGAS , HAK DAN KEWAJIBAN
MELAKUKAN TINDAKAN DISKRIMINATIF
MELAKUKAN TINDAKAN MERESAHKAN KELOMPOK TERTENTU
MELAKUKAN KKN, MENERIMA UANG, BARANG DAN / ATAU JASA DARI PIHAK
LAIN YG DAPAT MEMPENGARUHI KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN YG AKAN
DILAKUKAN
MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK
MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS ORGANISASI TERLARANG
MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KETUA DAN/ATAU ANGGOTA BPD, DPR RI,
DPRD PROV,KAB/KOTA, DAN JABATAN LAIN YG DITENTUKAN DLM UU
IKUT SERTA DAN / ATAU TERLIBAT DALAM KAMPANYE PEMILU DAN /ATAU
PEMILUKADA
MELANGGAR SUMPAH DAN JANJI
MENINGGALKAN TUGAS SELAMA 30 HARI KERJA SECARA BERTURUT-TURUT
TANPA ALASAN YG JELAS DAN TDK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
23. PEMILIHAN KEPALA DESA
Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara
serentak / bergelombang di seluruh wilayah
Kabupaten/Kota.
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara
serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
berdasarkan Peraturan Pemerintah.
24. KEPALA DESA BERHENTI, BPD
MELAPORKAN KEPADA BUP/WALI
MELALUI CAMAT ATAU SEBUTAN
LAIN.
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA.
25. SISA MASA JABATAN KEPALA DESA YANG
BERHENTI TIDAK LEBIH DARI 1 TAHUN
BUP/WALI MENGANGKAT PNS DARI PEMDA
KAB/KOTA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
SAMPAI TERPILIHNYA KEPALA DESA YANG
BARU.
SISA MASA JABATAN KEPALA DESA YANG
BERHENTI LEBIH DARI 1 TAHUN KARENA
DIBERHENTIKAN BUP/WALI MENGANGKAT
PNS DARI PEMDA KAB/KOTA SEBAGAI
PENJABAT KEPALA DESA SAMPAI TERPILIHNYA
KEPALA DESA YANG BARU MELALUI HASIL
MUDES.
26. 26
Pasal 58 PP 43 Thn 2014
(1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai
penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 ayat (3)
paling sedikit harus memahami bidang
kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(2) Penjabat kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas,
wewenang, dan kewajiban serta memperoleh
hak yang sama dengan kepala Desa.
.PENDUKUNG PAPARANHAK KADES.pptx
27. PERANGKAT DESA BERTUGAS MEMBANTU KEPALA DESA
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA
PERANGKAT DESA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH
KEPALA DESA SETELAH DIKONSULTASIKAN DENGAN CAMAT
ATAS NAMA BUPATI
PERANGKAT DESA DIANGKAT DARI WARGA DESA YANG
MEMENUHI SYARAT
PERANGKAT DESA YANG MELANGGAR LARANGAN, DIBERI
SANKSI ; TEGURAN LISAN, TERTULIS, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESAPERANGKAT DESA
27
28. 28
BERPENDIDIKAN PALING RENDAH
SEKOLAH MENENGAH UMUM ATAU YANG
SEDERAJAT;
BERUSIA 20 TAHUN SAMPAI DENGAN 42
TAHUN;
TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA
DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DESA
PALING KURANG 1 TAHUN SEBELUM
PENDAFTARAN; DAN
SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN DALAM
SYARAT-SYARAT PERANGKAT
DESA :
30. PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN
USIA TELAH GENAP 60 TAHUN.
BERHALANGAN TETAP.
TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PERANGKAT DESA.
MELANGGAR LARANGAN SEBAGAI PERANGKAT
DESA.
31. MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI
OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH
DESA DAN UNSUR MASYARAKAT DESA UNTUK
MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS
DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA
HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA,
PERENCANAAN DESA, KERJA SAMA DESA, RENCANA
INVESTASI YANG MASUK KE DESA, PEMBENTUKAN
BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA,
DAN KEJADIAN LUAR BIASA
MUSYAWARAH DESA DILAKSANAKAN PALING KURANG
SEKALI DALAM 1 TAHUN
MUSYAWARAH DESA DIBIAYAI DARI APBDESA
MUSYAWARAH DESAMUSYAWARAH DESA
31
32. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA
PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA
BPD MEMPUNYAI FUNGSI;
1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES
BERSAMA KEPALA DESA
2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DESA
3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA
MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT
PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN
JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING
BANYAK 9 ORANG
PERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
32
33. KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH
PENGHASILAN TETAP SETIAP BULAN, BERSUMBER DARI
DANA PERIMBANGAN DALAM APBN YANG DITERIMA
KAB/KOTA DAN DITETAPKAN DALAM APBD KAB/KOTA.
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MENERIMA
TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI APB-DESA
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH
JAMINAN KESEHATAN DAN MEMPEROLEH PENERIMAAN
LAIN YANG SAH
KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN
PEMERINTAH
PENGHASILAN PEMERINTAH
DESA
PENGHASILAN PEMERINTAH
DESA
33
34. HAK DAN KEWAJIBAN DESA
> DESA BERHAK
1. MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT
BERDASAR HAK ASAL-USUL, ADAT ISTIADAT DAN SOSBUD
2. MENETAPKAN DAN MENGELOLA KELEMBAGAAN DESA
3. MENDAPATKAN SUMBER PENDAPATAN
> DESA BERKEWAJIBAN
1. MELINDUNGI DAN MENJAGA PERSATUAN, KESATUAN, SERTA
KERUKUNAN MASYARAKAT DESA
2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA
3. MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
4. MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5. MEMBERIKAN DAN MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DESA
HAK DAN KEWAJIBAN DESA
DAN MASYARAKAT DESA
HAK DAN KEWAJIBAN DESA
DAN MASYARAKAT DESA
34
35. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA
> MASYARAKAT DESA BERHAK
1. MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI, MENGAWASI
KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY DESA
2. MEMPEROLEH PELAYANAN
3. MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN PENDAPAT
4. MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA, LEMBAGA
KEMASYARAKATAN )
> MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN
1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA
2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PE MDES, PEMBANGUNAN,
PEMBERDAYAAN MASY YANG BAIK
3. MENDRONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN, NYAMAN, TENTRAM
4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN, PERMUFAKATAN,
KEKELUARGAAN DAN GOTONG ROYONG
5. BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI KEGIATAN DI DESA
35
36. JENIS PERATURAN DI DESA ; PERATURAN DESA, PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA
PERATURAN DESA DILARANG BERTENTANGAN DENGAN
KEPENTINGAN UMUM DAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI
DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN
DISEPAKATI BERSAMA BPD
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa,
PUNGUTAN, TATA RUANG DAN ORGANISASI MASYARAKAT DESA
HARUS MENDAPAT EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA
PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DESA DAN BERITA DESA
OLEH SEKRETARIS DESA
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DITETAPKAN OLEH
KEPALA DESA DARI 2 DESA ATAU LEBIH YANG MELAKUKAN
KERJASAMA ANTAR DESA
PERATURAN DESAPERATURAN DESA
36
37. PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI :
1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET
DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN
2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA
PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA
5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBN, APBD PROVINSI DAN APBD
KAB/KOTA.
6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA
7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH
KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS
NAMA PEMERINTAH DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI
BUKTI KEPEMILIKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB
KEUANGAN DAN ASET
DESA
KEUANGAN DAN ASET
DESA
37
38. ALOKASI ANGGARAN APBN BERSUMBER DARI BELANJA
PUSAT DENGAN MENGEFEKTIFKAN PROGRAM YANG
BERBASIS DESA SECARA MERATA DAN BERKEADILAN.
BESARAN ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKAN KE
DESA DITENTUKAN 10% DARI DAN DILUAR DANA TRANSFER
DAERAH (ON TOP) SECARA BERTAHAP
ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI APBN DIHITUNG
BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKA KEMISKINAN,
LUAS WILAYAH DAN TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS
>>> APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT
DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA UTK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ALOKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
ALOKASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
38
39. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PALING SEDIKIT 10%
DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
39
40. ALOKASI DANA DESA (ADD) PALING SEDIKIT 10%
DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA
KAB/KOTA DALAM APBD SETELAH DIKURANGI
DANA ALOKASI KHUSUS
> KAB/KOTA YANG TIDAK MEMBERIKAN ALOKASI DANA DESA
(ADD), PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN
DAN/ATAU PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YANG
SEHARUSNYA DISALURKAN KE DESA
ALOKASI DANA DESA
BAGIAN DARI DANA
PERIMBANGAN
ALOKASI DANA DESA
BAGIAN DARI DANA
PERIMBANGAN
40
41. PEMBANGUNAN DESA:
1 PEMERINTAH DESA MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA MENGACU PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA.
2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TERDIRI DARI RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
6 TAHUNAN DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP)
TAHUNAN, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA DAN
MERUPAKAN SATU-SATUNYA DOKUMEN PERENCANAAN DI DESA
3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DIDASARKAN PADA DATA
DAN INFORMASI YANG AKURAT
PEMBANGUNAN DESA
DAN
KAWASAN PERDESAAN
PEMBANGUNAN DESA
DAN
KAWASAN PERDESAAN
41
42. 4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI SALAH SATU
MASUKAN UTAMA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA
5. PROGRAM PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG
BERSKALA LOKAL DESA DIKOORDINASIKAN DAN ATAU
DIDELEGASIKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA
6 PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM SEKTOR YANG MASUK KE
DESA HARUS DIINFORMASIKAN KEPADA PEMDES UTK
DIINTEGRASIKAN DENGAN PEMBANGUNAN DESA.
LANJUTAN
42
43. LANJUTAN……..
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN MERUPAKAN PERPADUAN
PEMBANGUNAN ANTAR DESA DALAM SATU KAB/KOTA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DILAKSANAKAN UTK
MEMPERCEPAT DAN MENINGKATKAN PELAYANAN, PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
RANCANGAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DIBAHAS
BERSAMA PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, KAB/KOTA DAN
PEMERINTAH DESA
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG BERSKALA LOKAL DESA
WAJIB DISERAHKAN PELAKSANAANNYA KEPADA DESA ATAU
KERJASAMA ANTAR DESA
43
44. PENDIRIAN BUM DESA DISEPAKATI DALAM
MUSYAWARAH DESA DAN PENDIRIAN DITETAPKAN
DENGAN PERDES
BUM DESA MENJALANKAN USAHA DIBIDANG EKONOMI,
DAN PELAYANAN UMUM
HASIL USAHA DIMANFAATKAN UNTUK PENGEMBANGAN
USAHA DAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK
MASYARAKAT MISKIN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MERUPAKAN BADAN
USAHA BERCIRIKAN DESA, SECARA SPESIFIK TIDAK DAPAT
DISAMAKAN DENGAN PERSEROAN TERBATAS, CV, KOPERASI
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)
44
45. PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA UNTUK MENCAPAI
NILAI EKONOMI YANG BERDAYA SAING
KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN,
PEMBANGUNAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN
KERJA SAMA ANTAR- DESA DITUANGKAN DALAM PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA MELALUI KESEPAKATAN MUSYAWARAH
ANTAR-DESA
KERJA SAMA ANTAR DESA DILAKSANAKAN OLEH BADAN KERJA
SAMA ANTAR DESA YANG DIBENTUK DENGAN PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA
DALAM PELAYANAN USAHA ANTAR DESA DAPAT DIBENTUK
BUM Desa YANG MERUPAKAN MILIK 2 DESA ATAU LEBIH
KERJA SAMA DESAKERJA SAMA DESA
45
46. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
1. DESA MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
YANG ADA DALAM MEMBANTU PELAKSNAAN FUNGSI
PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DESA, PEMBANGUNAN DESA,
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
2. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MERUPAKAN WADAH
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA SEBAGAI MITRA PEMDES
3. TUGAS ; MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, IKUT
SERTA MERENCANAKAN DAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN
SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DESA
4. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMERINTAH,
PROVINSI, KAB/KOTA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH WAJIB
MEMBERDAYAKAN DAN MENDAYAGUNAKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN YANG SUDAH ADA DI DESA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA
DAN
LEMBAGA ADAT DESA
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA
DAN
LEMBAGA ADAT DESA
46
47. LEMBAGA ADAT DESA
1. PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DESA DAPAT
MEMBENTUK LEMBAGA ADAT DESA
2. LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI ADAT
ISTIADAT DAN MENJADI BAGIAN DARI SUSUNAN ASLI
DESA YG TUMBUH DAN BERKEMBANG ATAS PRAKARSA
MASYARAKAT
3. TUGAS : MEMBANTU PEMERINTAH DESA DAN SEBAGAI
MITRA DALAM MEMBERDAYAKAN, MELESTARIKAN DAN
MENGEMBANGKAN ADAT ISTIADAT SEBAGAI WUJUD
PENGAKUAN TERHADAP ADAT ISTIADAT MASYARAKAT
DESA
LANJUTAN
47
48. PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA MELAKUKAN
PENATAAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
DITETAPKAN MENJADI DESA ADAT (PENETAPAN DESA ADAT
DILAKUKAN HANYA 1 KALI)
DESA ADAT DITETAPKAN DENGAN PERDA KAB/KOTA DAN
SESUAI PERSYARATAN YANG DITETAPKAN
SYARAT DESA ADAT, a.l : KESATUAN MASY HUKUM ADAT
BESRTA HAK TRADISIONALNYA SECARA NYATA MASIH HIDUP,
BAIK YG BERSIFAT TERITORIAL, GENEALOGIS, DAN
FUNGSIONAL
PEMBENTUKAN DESA ADAT DILAKUKAN DENGAN
MEMPERHATIKAN FAKTOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA, PEMBANGUNAN DESA, KEMASYARAKATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KETENTUAN KHUSUS
DESA ADAT
KETENTUAN KHUSUS
DESA ADAT
48
49. 49
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
( PEMERINTAH PUSAT )
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
( PEMERINTAH PUSAT )
MEMBERIKAN PEDOMAN DAN STANDAR PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
MEMBERI PEDOMAN TTG DUKUNGAN PENDANAAN DARI PEMERINTAH,
PEMDAPROV,PEMDAKAB/KOTA KEPADA DESA
MEMBERIKAN PENGHARGAAN, PEMBIMBINGAN, PEMBINAAN KEPADA
LEMBAGA MASYARAKAT DESA
MEMBERI PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF
MEMBERIKAN PEDOMAN STANDAR JABATAN BAGI PERANGKAT DESA
MEMBERIKAN BIMBINGAN, SUPERVISI, DAN KONSULTASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, BPD, DAN LKD
MENETAPKAN BANTUAN KEUANGAN LANGSUNG KEPADA DESA
MELAKUKAN DIKLAT TERTENTU KPD APARATUR PEMERINTAHAN DESA
DAN BPD
MELAKUKAN PENELITIAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI DESA DAN DESA ADAT
MENYUSUN DAN MEMFASILITASI PETYUNJUK TEKNIS BAGI BUMDESA
DAN LEMBAGA KERJASAMA DESA
50. PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA
MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
PEMERINTAH, PEMPROV DAN PEMKAB/KOTA
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT, DENGAN :
1. MENERAPKAN HASIL PENGEMBANGAN IPTEK,
TEKNOLOGI TEPAT GUNA, UTK EKONOMI DAN PERTANIAN
2. MENINGKATKAN KUALITAS PEMERINTAHAN DAN
MASYARAKAT DESA MELALUI PENDIDIKAN , PELATIHAN
DAN PENYULUHAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DILAKSANAKAN DENGAN
PENDAMPINGAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN
DAN PEMANTAUAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
50
51. 51
PP NO. 43
TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
DAN PP NO. 47 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN PP NO. 43 TAHUN 2014
SELAYANG PANDANG
52. 52
Kewenangan Desa
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:
1.Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2.Kewenangan lokal berskala Desa;
3.Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4.Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas:
a.Sistem organisasi masyarakat adat;
b.Pembinaan kelembagaan masyarakat;
c.Pembinaan lembaga hukum adat;
d.Pengelolaan tanah kas desa; dan
53. 53
Kewenangan Lokal Berskala Desa :
Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya
meliputi:
1.Pengelolaan tambatan perahu;
2.Pengelolaan Pasar Desa;
3.Pengelolaan tempat pemandian umum;
4.Pengelolaan jaringan irigrasi;
5.Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6.Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu;
7.Pengelolaan Embung Desa;
8.Pengelolaan air minum berskala desa; dan
9.Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
10.Selain kewenangan sebagaimana hal diatas. Menteri dapat
menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi
dan kebutuhan lokal.
54. 54
Pemerintahan Desa :
“Penjabat kepala desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten/kota,”
Tentang pemilihan kepala desa, disebutkan pada Pasal
40 PP 43/2014 bahwa, pemilihan kepala desa
dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah
kabupaten/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang
paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam)
tahun.
Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang serentak,
maka bupati/walikota menunjuk penjabat kepala desa.
Hal ini disebutkan pada Pasal 40 ayat (4) :
55. 55
Jabatan Kepala Desa
Lama jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ini, Kepala Desa
memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung
sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling
lama 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.
“Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum
habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala
Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa
jabatan,” Pasal 47 Ayat (5).
56. 56
Perangkat Desa
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai
unsur pembantu Kepala Desa terdiri dari:
Sekretariat Desa yang dipimpin oleh
Sekretaris Desa;
Pelaksana Kewilayahan yang jumlahnya
ditentukan secara proporsional; dan
Pelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga)
seksi.
57. 57
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
(APB) Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa
(ADD), yang merupakan pendapatan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Pengalokasian ADD untuk Kepala Desa dan perangkat
desa menggunakan perhitungan sebagai berikut :
58. 58
ADD yang berjumlah sampai dengan Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60%
(enam puluh per seratus); ADD yang berjumlah lebih dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan
antara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus); ADD
yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan
ratus juta rupiah) digunakan antara Rp350.000.000,00 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
40% (empat puluh per seratus); dan ADD yang berjumlah
lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)
digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga
puluh per seratus). PP 47 Tahun 2015 psl 81 ayat (2)
59. 59
“Bupati/Walikota menetapkan besaran
penghasilan tetap a. Kepala Desa; b. Sekretaris
Desa paling sedikit 70% dan paling banyak 80%
dari penghasilan Kepala Desa setiap bulan; c.
Perangkat Desa paling sedikit 50% dan paling
banyak 60% dari penghasilan tetap Kepala Desa
setiap bulan,” (PP 47 Tahun 2015).
PP 43/2014 menyebutkan juga tentang
tunjangan Kepala Desa, bahwa, selain
menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan
Perangkat Desa menerima tunjangan dan
penerimaan lain yang sah, yang dapat
bersumber dari APB Desa.
(PP 47 Tahun 2015 Psl 81 ayat 4)
60. 60
Penyelenggaraan Kewenangan Desa
"Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening
kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB desa," Pasal 91
PP 43 Tahun 2014
Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan pada hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh APB Desa,
dan juga dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun
Kabupaten/Kota melalui ADD misalnya.
Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat
atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan APBN
melalui alokasi dari bagian anggaran Kementrian/Lembaga dan
disalurkan melalui SKPD - Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
atau Kota. Selain itu penyelenggaraan kewenangan desa yang
didapatkan melalui Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD
dari Propinsi, dan Kabupaten atau Kota
61. 61
Dana Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa
Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun
anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota. Pasal 95 ayat 1 PP 43/2014.
62. 62
Pemerintah Daerah dalam PP No. 43 tahun 2014
seperti pemerintah kabupaten/kota akan
mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi
daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10
persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi
daerah kabupaten/kota. Adapun rumus perhitungannya
adalah 60 persen dari bagian 10 persen itu dibagi
secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen
sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi
penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-
masing.
63. 63
Pasal 95
(1) Pemerintah mengalokasikan Dana Desa
dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara setiap tahun anggaran yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota.
(2) Ketentuan mengenai pengalokasian
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan
Pemerintah.
64. 64
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 155
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku, sekretaris Desa yang berstatus
sebagai pegawai negeri sipil tetap
menjalankan tugasnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. S U M A T E R A
K A L I M A N T A N
J A V A
I R I A N J A Y A
65
