1. BOLEHKAH PEJABAT PLT KEPALA BKD
MENANDA TANGANI PETIKAN SK MUTASI ?
Masih kita temui seorang Plt. Kepala BKD menanda tangani
petikan keputusan mutasi PNS, padahal seorang Plt atau Plh
sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan antara lain
ditentukan bahwa seorang Plt tidak diperbolehkan mengambil tindakan
yang merubah status hukum kepegawaian, sedangkan jika seorang Plt
Kepala BKD menanda tangani petikan Keputusan Mutasi Pegawai
Negeri berarti merubah status hukum pegawai. Perubahan status hukum
pegawai adalah terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian.
Hal tersebut di atas, dipertegas lagi dengan Surat Edaran Kepala BKN
Nomor K.26-30/V.2O-3/99, tanggal 5 Februari 2016 tentang
Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek
Kepegawaian, bahwa Plt dan Plh hanya punya kewenangan sebagai
berikut :
1. Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja;
2. Menetapkan kenaikan gaji berkala;
3. Menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
4. Menetapkan surat penugasan pegawai;
5. Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan
antar instansi; dan
6. memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan
tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja.
Jika seorang Plt. Kepala BKD menanda tangani petikan surat
keputusan mutasi pegawai dikuatirkan akan berdampak hukum
administrasi bagi PNS yang bersangkutan dan merugikan PNS itu
sendiri, maka langkah terbaik jika itu sudah terjadi maka SK tersebut
sebaiknya dianulir.