SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
UU 6 Tahun 2014 
Pemahaman 
Resiko & tantangan 
Harapan 
LBF JULI 2014
2 JENIS DESA YANG DIATUR DALAM UU 
DESA 
DESA DESA ADAT 
FUNGSI PEMERINTAHAN 
LEMBAGA 
ADAT 
DESA 
Pasal 95 
FUNGSI ADAT: 
SUSUNAN ASLI + ASAL USUL + 
HAK-HAK TRADISIONAL 
FUNGSI 
PEMERIN 
TAHAN 
Pasal 105 
Pasal 7-95 + 112-122 
(Desa Pemerintahan) 
BAB XIII Ketentuan Khusus Desa Adat 
Pasal 96-111 (Desa Kebudayaan)
PEMAHAMAN 
• Masyarakat Bali 
Dorongan seluruh Masyarakat Bali dengan 
pemahaman yg detail melalui semua struktur 
kemasyarakatan yang agar pemangku Jabatan 
Bupati Walikota se Bali Mendaftarkan Desa Adat 
sebagai pilihan masyarakat Bali
PERUBAHAN FORMAT DESA ADAT DAN DESA 
FUNGSI/URUSAN: 
• ADAT 
• LAIN-LAIN 
SIFAT OTONOM 
FUNGSI/URUSAN : 
•PEMERINTAHAN 
•PEMBANGUNAN 
•KEMASYARAKATAN 
BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR DUSU 
N 
DUSU 
N 
DUSU 
N 
FUNGSI / URUSAN: 
•ADAT 
•LAIN-LAIN 
•SIFAT OTONOM 
FUNGSI / URUSAN : 
• PEMERINTAHAN 
• PEMBANGUNAN 
• KEMASYARAKATAN 
• PEMBERDAYAAN 
BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR 
DINAS 
FUNGSI/URUSAN: 
• ADAT 
• LAIN-LAIN 
SIFAT OTONOM 
FUNGSI/URUSAN : 
•PEMERINTAHAN 
•PEMBANGUNAN 
•KEMASYARAKATAN 
FUNGSI / URUSAN: 
•ADAT 
•LAIN-LAIN 
•SIFAT OTONOM 
FUNGSI / URUSAN : 
• PEMERINTAHAN 
• PEMBANGUNAN 
• KEMASYARAKATAN 
• PEMBERDAYAAN 
Dalam 1 Wilayah 
(ada satu rumah dengan 2 kamar) 
•Hanya ada Desa Adat 
•Hanya ada Banjar (tidak ada Dusun) 
•Desa Adat melaksanakan dua fungsi (urusan Adat dan 
urusan Pemerintahan) 
•Menjamin tidak ada fungsi yang hilang 
•Semua perangkat Desa yang ada tetap bisa 
dipertahankan. 
Dalam 1 Wilayah (ada dua 
rumah) : 
• ada Desa Adat dan Desa Dinas 
• ada Banjar dan Dusun
STRUKTUR ORGANISASI DESA ADAT (SIMULASI ALTERNATIF) 
PARUMAN 
DESA 
BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR 
5 
YOWANA/ 
DAA TARUNA 
KAUR/ 
BAGA 
KAUR/ 
BAGA 
BANDESA 
ADAT 
SABHA 
DESA 
SABHA 
DESA 
PERANGKAT DS ADAT LAINNYA/ 
PERBEKEL/PTJUH HUB ANTARLBGA 
KERTHA 
DESA 
KERTHA 
DESA 
FUNGSI ADAT 
( SUSUNAN ASLI ) 
PARUMAN 
DESA 
PACALANG/ 
JAGA BHAYA 
LEMBAGA LPD 
LAINNYA 
FUNGSI 
PEMERINTAHAN 
STRUKTUR 
FUNGSI 
PERANGKAT 
DESA ADAT 
PERANGKAT 
DESA ADAT 
STRUKTUR 
WILAYAH 
STRUKTUR 
WILAYAH 
LEMBAGA 
KELENGKAPAN 
DESA ADAT 
LEMBAGA 
KELENGKAPAN 
DESA ADAT 
KAUR/ 
BAGA 
PATAJUH BANDESA 1, 2, 3 
BAGA BAGA BAGA 
BUM 
DESA 
KAUR/ 
BAGA
MAJELIS ADAT 
PROVINSI PEMPROV 
e 
MAJELIS ADAT 
KAB/KOTA 
PEMKAB/ 
PEMKOT 
MAJELIS ADAT 
KECAMATAN 
FUNGSI 
ADAT 
SABHA 
DESA 
KERTHA 
DESA 
Antara Lain: 
Agama, Adat 
Budaya 
 Warga Adat 
(Basis: KK) 
Aset+Milik Adat 
 Administrasi 
FUNGSI 
PEMERINTAHAN 
(Keuangan, Kependudukan, Perizinan, dll) 
 Pembangunan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan 
 Penduduk 
(Warga Negara, Basis: Perseorangan) 
 Penugasan dari Pemerintah/Pemda 
 Dana dari APBN dan APBD 
LPJ 
DESA ADAT 
BANDESA ADAT 
PERBEKEL 
TATA HUBUNGAN NEGARA/ 
PEMDA DGN MAJELIS ADAT 
DAN DESA ADAT
PENDAFTARAN pilihan DESA ADAT 
Pendaftaran Walikota Bupati Se Bali 
perihal Pilihan Desa Adat 
Registrasi oleh Gubernur Bali
Kajian Desa Adat Yang Ada 
• Problematik, analisa kajian & solusi 
– Kajian terhadap Keberagaman Karakter Desa 
Pekraman yang ada saat ini 
– Tantangan yang harus disiapkan dalam tata kelola 
Desa Adat selanjutnya sesuai fungsi fungsi luhur 
Desa Pekraman serta sejalan dan selaras dengan 
Undang Undang & Peraturan Pemerintah yang 
berlaku 
– Meminimalkan resiko Konflik yang bisa muncul
IDENTIFIKASI 
TIPOLOGI DESA PAKRAMAN DI BALI KINI 
KELOMPOK I : 1 DESA PAKRAMAN = 1 DESA DINAS/KELURAHAN 
KELOMPOK II : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN 
KELOMPOK III : DESA-DESA PAKRAMAN KECIL (WILAYAH MAUPUN KRAMA) 
KELOMPOK IV : 1 DESA DINAS/KELURAHAN = BEBERAPA DESA PAKRAMAN 
KELOMPOK V : DESA/BANJAR BERKARAKTERISTIK KHUSUS 
KELOMPOK VI : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN + 
BEDA KECAMATAN (DALAM 1 KABUPATEN) 
KELOMPOK VII : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN + 
BEDA KECAMATAN + BEDA KABUPATEN/KOTA
MASA TRANSISI 
• Persiapan Penyempurnaan Struktur Desa Adat 
berdasarkan keberagaman karakter Desa 
Pakraman yang ada 
• Persiapan Penyelarasan Struktur dan aturan 
Adminitrasi tata kelola Desa Adat menyangkut 
Management Keuangan dan Management 
Pembangunan 
• Penyiapan SDM pengemong struktural Desa Adat 
yang harus selaras dengan syarat syarat atas tata 
aturan Desa Pekraman & Undang Undang serta 
Peraturan Pemerintah yang berlaku
USULAN 
• Usulan Konkrit kepada Majelis Desa Pakraman 
• Usulan Kepada Wakil Rakyat DPRD tk2 
Kabupaten dan Kotamadya 
• Usulan Kepada Bupati Walikota se Bali 
Untuk memenuhi ketetapan Undang Undang 6 tahun 2014 
PENGAJUAN DESA ADAT 
SEBAGAI PILIHAN
PENDAFTARAN 
DESA ADAT DIDAFTARKAN 
SEBAGAI PILIHAN OLEH 
BUPATI WALIKOTA SE BALI
PROGRAM KERJA LANJUTAN 
MENYUSUN Segenap Masukan dalam 
Penataan Ulang Desa Pekraman Kepada 
seluruh Pihak Terkait dalam penyusunan 
PERDA BALI tentang desa ADAT termasuk 
Peraturan Pelaksanaannya dikemudian 
hari.

More Related Content

Viewers also liked (20)

Kajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desaKajian mudp bali terkait uu desa
Kajian mudp bali terkait uu desa
 
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014  Dr. Ir. Wayan Koster, MM.UU desa no 6 th 2014  Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
 
Uu no. 6 tahun 2014
Uu no. 6 tahun 2014Uu no. 6 tahun 2014
Uu no. 6 tahun 2014
 
Bumdes bs
Bumdes bsBumdes bs
Bumdes bs
 
Perilaku konsumen
Perilaku konsumenPerilaku konsumen
Perilaku konsumen
 
Public speaking
Public  speaking Public  speaking
Public speaking
 
Web qest
Web qestWeb qest
Web qest
 
มอต้น
มอต้นมอต้น
มอต้น
 
Rukun islam dan prinsip moral
Rukun islam dan prinsip moralRukun islam dan prinsip moral
Rukun islam dan prinsip moral
 
Analisis ilmu hukum terhadap uudesa 2014
Analisis ilmu hukum terhadap uudesa 2014Analisis ilmu hukum terhadap uudesa 2014
Analisis ilmu hukum terhadap uudesa 2014
 
PENALARAN KARYAWAN
PENALARAN KARYAWANPENALARAN KARYAWAN
PENALARAN KARYAWAN
 
Huraian sukatan
Huraian sukatanHuraian sukatan
Huraian sukatan
 
Bab 3 bunga sederhana
Bab 3 bunga sederhanaBab 3 bunga sederhana
Bab 3 bunga sederhana
 
Keadaan permintaan dan tugas pemasar
Keadaan permintaan dan tugas pemasarKeadaan permintaan dan tugas pemasar
Keadaan permintaan dan tugas pemasar
 
Bab 1 himpunan
Bab 1 himpunanBab 1 himpunan
Bab 1 himpunan
 
Media Pembelajaran Ips
Media Pembelajaran IpsMedia Pembelajaran Ips
Media Pembelajaran Ips
 
Wanita wirausaha
Wanita wirausahaWanita wirausaha
Wanita wirausaha
 
Menumbuhkan jiwa wirausaha
Menumbuhkan jiwa wirausahaMenumbuhkan jiwa wirausaha
Menumbuhkan jiwa wirausaha
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
 

Similar to UU desa (pemahaman resiko & harapan) LBF 2014

Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriAdelfios Andyka Fatra
 
undang-undang desa
undang-undang desaundang-undang desa
undang-undang desatutart
 
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptxPresentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptxmultiuser2
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).pptMuhammadAmin209707
 
Ekspose desa banglas barat 2011
Ekspose desa banglas barat  2011Ekspose desa banglas barat  2011
Ekspose desa banglas barat 2011Muhammad Khaidir
 
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015Agus hariyanto
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...Adelfios Andyka Fatra
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptxSistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptxrobisaiful
 
Selamat Datang DI DESA PURWODADI
Selamat Datang DI DESA PURWODADISelamat Datang DI DESA PURWODADI
Selamat Datang DI DESA PURWODADIAREK_PURWODADI
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Abdul Kasim
 
SPB. 2.1. Manajemen Pemerintahandes.pptx
SPB. 2.1. Manajemen Pemerintahandes.pptxSPB. 2.1. Manajemen Pemerintahandes.pptx
SPB. 2.1. Manajemen Pemerintahandes.pptxHarrySetiawan45
 
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesPerbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesdermolo
 
Pelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaPelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaKang Dani
 
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)Oswar Mungkasa
 

Similar to UU desa (pemahaman resiko & harapan) LBF 2014 (20)

Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiriUntuk paparan pemberdayaan desa mandiri
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri
 
undang-undang desa
undang-undang desaundang-undang desa
undang-undang desa
 
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptxPresentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
Presentasi Implementasi Undang-Undang Desa.pptx
 
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).pptArah Kebijakan UU DESA  (KABAN ).ppt
Arah Kebijakan UU DESA (KABAN ).ppt
 
Ekspose desa banglas barat 2011
Ekspose desa banglas barat  2011Ekspose desa banglas barat  2011
Ekspose desa banglas barat 2011
 
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
 
Kebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangKebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uang
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptxSistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
Sistem-Pemerintahan-Desa-dalam-NKRI.pptx
 
Selamat Datang DI DESA PURWODADI
Selamat Datang DI DESA PURWODADISelamat Datang DI DESA PURWODADI
Selamat Datang DI DESA PURWODADI
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
 
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desaPokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
Pokok2 uu-6-dan-pp-43-2014-desa
 
SPB. 2.1. Manajemen Pemerintahandes.pptx
SPB. 2.1. Manajemen Pemerintahandes.pptxSPB. 2.1. Manajemen Pemerintahandes.pptx
SPB. 2.1. Manajemen Pemerintahandes.pptx
 
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesPerbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
 
Pelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalayaPelatihan kades tasikmalaya
Pelatihan kades tasikmalaya
 
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
Pemberdayaan Masyarakat (dalam PAMSIMAS)
 
#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatra#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatra
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 

UU desa (pemahaman resiko & harapan) LBF 2014

  • 1. UU 6 Tahun 2014 Pemahaman Resiko & tantangan Harapan LBF JULI 2014
  • 2. 2 JENIS DESA YANG DIATUR DALAM UU DESA DESA DESA ADAT FUNGSI PEMERINTAHAN LEMBAGA ADAT DESA Pasal 95 FUNGSI ADAT: SUSUNAN ASLI + ASAL USUL + HAK-HAK TRADISIONAL FUNGSI PEMERIN TAHAN Pasal 105 Pasal 7-95 + 112-122 (Desa Pemerintahan) BAB XIII Ketentuan Khusus Desa Adat Pasal 96-111 (Desa Kebudayaan)
  • 3. PEMAHAMAN • Masyarakat Bali Dorongan seluruh Masyarakat Bali dengan pemahaman yg detail melalui semua struktur kemasyarakatan yang agar pemangku Jabatan Bupati Walikota se Bali Mendaftarkan Desa Adat sebagai pilihan masyarakat Bali
  • 4. PERUBAHAN FORMAT DESA ADAT DAN DESA FUNGSI/URUSAN: • ADAT • LAIN-LAIN SIFAT OTONOM FUNGSI/URUSAN : •PEMERINTAHAN •PEMBANGUNAN •KEMASYARAKATAN BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR DUSU N DUSU N DUSU N FUNGSI / URUSAN: •ADAT •LAIN-LAIN •SIFAT OTONOM FUNGSI / URUSAN : • PEMERINTAHAN • PEMBANGUNAN • KEMASYARAKATAN • PEMBERDAYAAN BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR DINAS FUNGSI/URUSAN: • ADAT • LAIN-LAIN SIFAT OTONOM FUNGSI/URUSAN : •PEMERINTAHAN •PEMBANGUNAN •KEMASYARAKATAN FUNGSI / URUSAN: •ADAT •LAIN-LAIN •SIFAT OTONOM FUNGSI / URUSAN : • PEMERINTAHAN • PEMBANGUNAN • KEMASYARAKATAN • PEMBERDAYAAN Dalam 1 Wilayah (ada satu rumah dengan 2 kamar) •Hanya ada Desa Adat •Hanya ada Banjar (tidak ada Dusun) •Desa Adat melaksanakan dua fungsi (urusan Adat dan urusan Pemerintahan) •Menjamin tidak ada fungsi yang hilang •Semua perangkat Desa yang ada tetap bisa dipertahankan. Dalam 1 Wilayah (ada dua rumah) : • ada Desa Adat dan Desa Dinas • ada Banjar dan Dusun
  • 5. STRUKTUR ORGANISASI DESA ADAT (SIMULASI ALTERNATIF) PARUMAN DESA BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR 5 YOWANA/ DAA TARUNA KAUR/ BAGA KAUR/ BAGA BANDESA ADAT SABHA DESA SABHA DESA PERANGKAT DS ADAT LAINNYA/ PERBEKEL/PTJUH HUB ANTARLBGA KERTHA DESA KERTHA DESA FUNGSI ADAT ( SUSUNAN ASLI ) PARUMAN DESA PACALANG/ JAGA BHAYA LEMBAGA LPD LAINNYA FUNGSI PEMERINTAHAN STRUKTUR FUNGSI PERANGKAT DESA ADAT PERANGKAT DESA ADAT STRUKTUR WILAYAH STRUKTUR WILAYAH LEMBAGA KELENGKAPAN DESA ADAT LEMBAGA KELENGKAPAN DESA ADAT KAUR/ BAGA PATAJUH BANDESA 1, 2, 3 BAGA BAGA BAGA BUM DESA KAUR/ BAGA
  • 6. MAJELIS ADAT PROVINSI PEMPROV e MAJELIS ADAT KAB/KOTA PEMKAB/ PEMKOT MAJELIS ADAT KECAMATAN FUNGSI ADAT SABHA DESA KERTHA DESA Antara Lain: Agama, Adat Budaya  Warga Adat (Basis: KK) Aset+Milik Adat  Administrasi FUNGSI PEMERINTAHAN (Keuangan, Kependudukan, Perizinan, dll)  Pembangunan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan  Penduduk (Warga Negara, Basis: Perseorangan)  Penugasan dari Pemerintah/Pemda  Dana dari APBN dan APBD LPJ DESA ADAT BANDESA ADAT PERBEKEL TATA HUBUNGAN NEGARA/ PEMDA DGN MAJELIS ADAT DAN DESA ADAT
  • 7. PENDAFTARAN pilihan DESA ADAT Pendaftaran Walikota Bupati Se Bali perihal Pilihan Desa Adat Registrasi oleh Gubernur Bali
  • 8. Kajian Desa Adat Yang Ada • Problematik, analisa kajian & solusi – Kajian terhadap Keberagaman Karakter Desa Pekraman yang ada saat ini – Tantangan yang harus disiapkan dalam tata kelola Desa Adat selanjutnya sesuai fungsi fungsi luhur Desa Pekraman serta sejalan dan selaras dengan Undang Undang & Peraturan Pemerintah yang berlaku – Meminimalkan resiko Konflik yang bisa muncul
  • 9. IDENTIFIKASI TIPOLOGI DESA PAKRAMAN DI BALI KINI KELOMPOK I : 1 DESA PAKRAMAN = 1 DESA DINAS/KELURAHAN KELOMPOK II : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN KELOMPOK III : DESA-DESA PAKRAMAN KECIL (WILAYAH MAUPUN KRAMA) KELOMPOK IV : 1 DESA DINAS/KELURAHAN = BEBERAPA DESA PAKRAMAN KELOMPOK V : DESA/BANJAR BERKARAKTERISTIK KHUSUS KELOMPOK VI : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN + BEDA KECAMATAN (DALAM 1 KABUPATEN) KELOMPOK VII : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN + BEDA KECAMATAN + BEDA KABUPATEN/KOTA
  • 10. MASA TRANSISI • Persiapan Penyempurnaan Struktur Desa Adat berdasarkan keberagaman karakter Desa Pakraman yang ada • Persiapan Penyelarasan Struktur dan aturan Adminitrasi tata kelola Desa Adat menyangkut Management Keuangan dan Management Pembangunan • Penyiapan SDM pengemong struktural Desa Adat yang harus selaras dengan syarat syarat atas tata aturan Desa Pekraman & Undang Undang serta Peraturan Pemerintah yang berlaku
  • 11. USULAN • Usulan Konkrit kepada Majelis Desa Pakraman • Usulan Kepada Wakil Rakyat DPRD tk2 Kabupaten dan Kotamadya • Usulan Kepada Bupati Walikota se Bali Untuk memenuhi ketetapan Undang Undang 6 tahun 2014 PENGAJUAN DESA ADAT SEBAGAI PILIHAN
  • 12. PENDAFTARAN DESA ADAT DIDAFTARKAN SEBAGAI PILIHAN OLEH BUPATI WALIKOTA SE BALI
  • 13. PROGRAM KERJA LANJUTAN MENYUSUN Segenap Masukan dalam Penataan Ulang Desa Pekraman Kepada seluruh Pihak Terkait dalam penyusunan PERDA BALI tentang desa ADAT termasuk Peraturan Pelaksanaannya dikemudian hari.