Dokumen tersebut membahas tentang UU Desa dan pengaturan Desa Adat di Bali berdasarkan UU tersebut. Terdapat diskusi mengenai jenis dan struktur Desa Adat, masa transisi penataan kembali Desa Adat, serta program kerja lanjutan untuk mendaftarkan Desa Adat sesuai UU baru.
1. UU 6 Tahun 2014
Pemahaman
Resiko & tantangan
Harapan
LBF JULI 2014
2. 2 JENIS DESA YANG DIATUR DALAM UU
DESA
DESA DESA ADAT
FUNGSI PEMERINTAHAN
LEMBAGA
ADAT
DESA
Pasal 95
FUNGSI ADAT:
SUSUNAN ASLI + ASAL USUL +
HAK-HAK TRADISIONAL
FUNGSI
PEMERIN
TAHAN
Pasal 105
Pasal 7-95 + 112-122
(Desa Pemerintahan)
BAB XIII Ketentuan Khusus Desa Adat
Pasal 96-111 (Desa Kebudayaan)
3. PEMAHAMAN
• Masyarakat Bali
Dorongan seluruh Masyarakat Bali dengan
pemahaman yg detail melalui semua struktur
kemasyarakatan yang agar pemangku Jabatan
Bupati Walikota se Bali Mendaftarkan Desa Adat
sebagai pilihan masyarakat Bali
4. PERUBAHAN FORMAT DESA ADAT DAN DESA
FUNGSI/URUSAN:
• ADAT
• LAIN-LAIN
SIFAT OTONOM
FUNGSI/URUSAN :
•PEMERINTAHAN
•PEMBANGUNAN
•KEMASYARAKATAN
BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR DUSU
N
DUSU
N
DUSU
N
FUNGSI / URUSAN:
•ADAT
•LAIN-LAIN
•SIFAT OTONOM
FUNGSI / URUSAN :
• PEMERINTAHAN
• PEMBANGUNAN
• KEMASYARAKATAN
• PEMBERDAYAAN
BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR
DINAS
FUNGSI/URUSAN:
• ADAT
• LAIN-LAIN
SIFAT OTONOM
FUNGSI/URUSAN :
•PEMERINTAHAN
•PEMBANGUNAN
•KEMASYARAKATAN
FUNGSI / URUSAN:
•ADAT
•LAIN-LAIN
•SIFAT OTONOM
FUNGSI / URUSAN :
• PEMERINTAHAN
• PEMBANGUNAN
• KEMASYARAKATAN
• PEMBERDAYAAN
Dalam 1 Wilayah
(ada satu rumah dengan 2 kamar)
•Hanya ada Desa Adat
•Hanya ada Banjar (tidak ada Dusun)
•Desa Adat melaksanakan dua fungsi (urusan Adat dan
urusan Pemerintahan)
•Menjamin tidak ada fungsi yang hilang
•Semua perangkat Desa yang ada tetap bisa
dipertahankan.
Dalam 1 Wilayah (ada dua
rumah) :
• ada Desa Adat dan Desa Dinas
• ada Banjar dan Dusun
5. STRUKTUR ORGANISASI DESA ADAT (SIMULASI ALTERNATIF)
PARUMAN
DESA
BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR BBAANNJAJARR
5
YOWANA/
DAA TARUNA
KAUR/
BAGA
KAUR/
BAGA
BANDESA
ADAT
SABHA
DESA
SABHA
DESA
PERANGKAT DS ADAT LAINNYA/
PERBEKEL/PTJUH HUB ANTARLBGA
KERTHA
DESA
KERTHA
DESA
FUNGSI ADAT
( SUSUNAN ASLI )
PARUMAN
DESA
PACALANG/
JAGA BHAYA
LEMBAGA LPD
LAINNYA
FUNGSI
PEMERINTAHAN
STRUKTUR
FUNGSI
PERANGKAT
DESA ADAT
PERANGKAT
DESA ADAT
STRUKTUR
WILAYAH
STRUKTUR
WILAYAH
LEMBAGA
KELENGKAPAN
DESA ADAT
LEMBAGA
KELENGKAPAN
DESA ADAT
KAUR/
BAGA
PATAJUH BANDESA 1, 2, 3
BAGA BAGA BAGA
BUM
DESA
KAUR/
BAGA
6. MAJELIS ADAT
PROVINSI PEMPROV
e
MAJELIS ADAT
KAB/KOTA
PEMKAB/
PEMKOT
MAJELIS ADAT
KECAMATAN
FUNGSI
ADAT
SABHA
DESA
KERTHA
DESA
Antara Lain:
Agama, Adat
Budaya
Warga Adat
(Basis: KK)
Aset+Milik Adat
Administrasi
FUNGSI
PEMERINTAHAN
(Keuangan, Kependudukan, Perizinan, dll)
Pembangunan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan
Penduduk
(Warga Negara, Basis: Perseorangan)
Penugasan dari Pemerintah/Pemda
Dana dari APBN dan APBD
LPJ
DESA ADAT
BANDESA ADAT
PERBEKEL
TATA HUBUNGAN NEGARA/
PEMDA DGN MAJELIS ADAT
DAN DESA ADAT
7. PENDAFTARAN pilihan DESA ADAT
Pendaftaran Walikota Bupati Se Bali
perihal Pilihan Desa Adat
Registrasi oleh Gubernur Bali
8. Kajian Desa Adat Yang Ada
• Problematik, analisa kajian & solusi
– Kajian terhadap Keberagaman Karakter Desa
Pekraman yang ada saat ini
– Tantangan yang harus disiapkan dalam tata kelola
Desa Adat selanjutnya sesuai fungsi fungsi luhur
Desa Pekraman serta sejalan dan selaras dengan
Undang Undang & Peraturan Pemerintah yang
berlaku
– Meminimalkan resiko Konflik yang bisa muncul
9. IDENTIFIKASI
TIPOLOGI DESA PAKRAMAN DI BALI KINI
KELOMPOK I : 1 DESA PAKRAMAN = 1 DESA DINAS/KELURAHAN
KELOMPOK II : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN
KELOMPOK III : DESA-DESA PAKRAMAN KECIL (WILAYAH MAUPUN KRAMA)
KELOMPOK IV : 1 DESA DINAS/KELURAHAN = BEBERAPA DESA PAKRAMAN
KELOMPOK V : DESA/BANJAR BERKARAKTERISTIK KHUSUS
KELOMPOK VI : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN +
BEDA KECAMATAN (DALAM 1 KABUPATEN)
KELOMPOK VII : 1 DESA PAKRAMAN = BEBERAPA DESA DINAS/KELURAHAN +
BEDA KECAMATAN + BEDA KABUPATEN/KOTA
10. MASA TRANSISI
• Persiapan Penyempurnaan Struktur Desa Adat
berdasarkan keberagaman karakter Desa
Pakraman yang ada
• Persiapan Penyelarasan Struktur dan aturan
Adminitrasi tata kelola Desa Adat menyangkut
Management Keuangan dan Management
Pembangunan
• Penyiapan SDM pengemong struktural Desa Adat
yang harus selaras dengan syarat syarat atas tata
aturan Desa Pekraman & Undang Undang serta
Peraturan Pemerintah yang berlaku
11. USULAN
• Usulan Konkrit kepada Majelis Desa Pakraman
• Usulan Kepada Wakil Rakyat DPRD tk2
Kabupaten dan Kotamadya
• Usulan Kepada Bupati Walikota se Bali
Untuk memenuhi ketetapan Undang Undang 6 tahun 2014
PENGAJUAN DESA ADAT
SEBAGAI PILIHAN
13. PROGRAM KERJA LANJUTAN
MENYUSUN Segenap Masukan dalam
Penataan Ulang Desa Pekraman Kepada
seluruh Pihak Terkait dalam penyusunan
PERDA BALI tentang desa ADAT termasuk
Peraturan Pelaksanaannya dikemudian
hari.