Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas melalui kerja sama lintas sektor. Terdapat 8 program utama yang dilaksanakan secara terpadu dan sinkron meliputi penyediaan data, advokasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dilakukan analisis situasi, perencanaan, koordinasi, pemantauan, serta pengukuran keberhasilan melalui Indeks Pembangunan Keluarga.
3. PELAKSANAAN 8AKSI KONVERGENSI
Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
CON
VER
GENC
E?
“pelaksanaan intervensi yang dilakukan
secara terkoordinir, terpadu dan
bersama-sama
untuk meningkatkan kualitas keluarga
pada kelompok sasaran prioritas yang
telah ditetapkan bersama”
4. • BKKBN
• Kemendagri
• Kemendesa PDTT
• Pemprov,
Pemkab/Pemkot,
Pemdes
Penyediaan data dan
dokumen
kependudukan
• Kemenkes
• BKKBN
• Kemenag
• KemenPP dan PA
Perubahan Perilaku
• BKKBN
• Kemenkes
• Kemendagri
• Kemensos
• Pemprov, Pemkab/Pemkot
• Kemendikbud
• Kemenag
• Kemenkop dan UKM
• Kemen Kelautan dan
Perikanan
Peningkatan cakupan
layanan & rujukan
pada keluarga
• KemenPUPR
• Kemenkes
• Pemda
Penataan Lingkungan
Keluarga dan masyarakat
3
Penguatan advokasi dalam
GERMAS dan komunikasi
perubahan perilaku
masyarakat
Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan: KB Kespro bersumber
daya masyarakat;
Pendampingan dan pelayanan pada keluarga dengan resiko
kejadian stunting;
Peningkatan cakupan layanan dan akses pendidikan;
Peningkatan cakupan layanan jaminan dan perlindungan sosial
pada keluarga dan masyarakat miskin serta rentan;
Pemberdayaan ekonomi keluarga
Penataan Lingkungan keluarga
dan Peningkatan akses air minum
serta sanitasi dasar.
1
2 4
Peran&TanggungJawab
KEMENTERIAN/LEMBAG
A
PELAKSANA
6. ANALISA
SITUASI
• Analisa situasi dilakukan untuk mendapatkan
pemetaan situasi dan kondisi serta menjadi
dasar/acuan dalam penyusunan rencana kegiatan
dan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di
Kampung Keluarga Berkualitas.
• Analisa situasi dapat dilakukan dengan analisa data
dan observasi lingkungan.
ANALISA SITUASI DIGUNAKAN SEBAGAI
DASAR MENENTUKAN PRIORITAS
7. IDENTIFIKASI
POTENSI
DATA KONDISI
KEPENDUDUKAN
Diperlukan data
situasi terkait:
• SDM (Tenaga Kesehatan, Petugas lapangan),
• Sarana dan prasarana: Kesehatan
(Puskesmas), Pendidikan, Kesling (Jaga,
MCK)
• Sumber daya anggaran,
• Peraturan/kebijakan,
• Sumber daya Program dan kegiatan
• Jejaring
• Jumlah Penduduk miskin
• Angka kematian Ibu (AKI)
• Angka kematian bayi (AKB)
• Angka kelahiran pada usia
remaja
• Kasus stunting
• Data tingkat Pendidikan
(putus sekolah)
IDENTIFIKASI
PELAKSANAAN MASING-
MASING PROGRAM DAN
HASIL EVALUASI
KEGIATAN
ANALISA
SITUASI
8. Program kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan
lampiran Inpres Kampung Keluarga Berkualitas, antara lain:
1. PENYEDIAAN
DATA DAN
DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
2. PENGUATAN ADVOKASI
DALAM GERMAS DAN
KOMUNIKASI PERUBAHAN
PERILAKU MASYARAKAT
3. PENINGKATAN AKSES
DAN PELAYANAN
KESEHATAN TERMASUK
KELUARGA BERENCANA
DAN KESEHATAN
REPRODUKSI
BERSUMBER DAYA
MASYARAKAT
4. PENDAMPINGAN DAN
PELAYANAN PADA
KELUARGA DENGAN
RISIKO KEJADIAN
STUNTING
5. PENINGKATAN
CAKUPAN LAYANAN
DAN AKSES
PENDIDIKAN
6. PENINGKATAN
CAKUPAN LAYANAN
JAMINAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL
PADA KELUARGA DAN
MASYARAKAT MISKIN
SERTA RENTAN
7.
PEMBERDAYAAN
EKONOMI
KELUARGA
8. PENATAAN
LINGKUNGAN KELUARGA
DAN PENINGKATAN
AKSES AIR MINUM SERTA
SANITASI DASAR
PERENCANAAN
KEGIATAN
9. PERAN
BAPPEDA
DALAM
PERENCANAA
N KEGIATAN
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota terutama
pada lintas sektor untuk mencapai keserasian
pembangunan daerah sesuai dengan tujuan rencana
pembangunan jangka panjang, menengah dan
tahunan.
PERENCANAA
N
KEGIATAN
Berkewajiban mengusahakan keterpaduan
antara rencana nasional dan daerah serta
mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan
dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam
wilayahnya
1
2
10. Penyediaan forum komunikasi berkala bagi
pembuat dan pelaksana kebijakan, hal ini
sebagai wadah sinkronisasi, konvergensi
pelaksanaan program melalui “Rapat
Koordinasi Lintas Sektor”.
Rapat koordinasi sehubungan dengan optimalisasi
penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
dilakukan secara rutin minimal dua kali dalam
satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
1. Pertemuan pertama bertujuan untuk
melakukan evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan tahun sebelumnya, kondisi
saat ini (menyepakati hasil analisis situasi
dan pemetaan) dan perencanaan tahun
berikutnya.
2. Pertemuan ke dua dilaksanakan dalam
rangka review tengah tahun.
RAPAT
KOORDINASI
3.
11. Pelaksana:
1. Tingkat Pusat dipimpin oleh Kemenko PMK, dihadiri oleh
Kementerian/Lembaga sesuai Inpres.
2. Tingkat Daerah:
• Tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur,
• Tingkat Kabupaten/kota dipimpin oleh Bupati/Walikota,
• Tingkat Desa/kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah
Peserta rapat koordinasi di daerah terdiri dari lintas sektor terkait
dan mitra strategis sesuai dengan situasi dan kondisi masing-
masing daerah.
RAPAT
KOORDINAS
I
3.
“HASIL RAPAT
KOORDINASI
ADALAH
KOMITMEN
DAN
PEMBAGIAN
KERJA”
12. Nasional
Daerah
Desa
• telah ditetapkan Instruksi Presiden tentang
“Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung
Keluarga Berkualitas” sebagai payung hukum
untuk Kementerian/Lembaga penyelenggaraan
Kampung Keluarga Berkualitas.
• Menyusun regulasi di level
Provinsi/Kabupaten/Kota guna lebih
mengoptimalkan penyelenggaraan
Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat
Daerah.
• Menyusun Perdes sebagai dasar
optimalisasi penyelenggaraan
Kampung Keluarga Berkualitas
DUKUNGAN PEDOMAN
REGULASI
Regulasi diperlukan sebagai payung hukum untuk menaungi integrasi
dan konvergensi pelaksanaan program di Kampung Keluarga Berkualitas.
13. PEMBINAAN KEPADA
OPD DAN KADER
BINAAN MASING-
MASING Pendampingan dan pembinaan
kepada OPD dan kader binaan
masing-masing K/L dapat dilakukan
melalui berbagai metode antara lain:
1. ASISTENSI ke Pemerintah Daerah
dan lintas sektor terkait serta
kepada kader binaan masing-
masing Kementerian /Lembaga
2. FASILITASI ke Pemerintah Daerah
dan lintas sektor terkait serta
kepada kader binaan masing-
masing Kementerian /Lembaga
Pendampingan dan pembinaan
dilaksanakan agar setiap OPD dan kader
binaan masing-masing K/L dapat
melaksanakan program dan kegiatan
kampung Keluarga berkualitas secara
terintegrasi dan konvergensi
14. • Perlu dikembangkan sistem manajemen data berbasis IT, yang memuat
tentang input, proses, output dan outcome, sehingga memudahkan
pemantauan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas secara
terintegrasi dan konvergensi.
• Sehubungan dengan hal tersebut saat ini telah dikembangkan website
untuk sistem manajemen data Kampung Keluarga Berkualitas yaitu
https://kampungkb.bkkbn.go.id/
• Data-data yang tidak tersedia di dalam website Kampung KB, akan
dilaporkan oleh masing-masing Dinas/Badan (minimal 2 kali dalam
setahun) yang akan disampaikan dalam Rakor
MANAJEMEN DATA
15. • Review kinerja optimalisasi Kampung Keluarga
berkualitas dilakukan melalui mekanisme monitoring dan
evaluasi (monev) yang terencana, baik dari sisi
pelaksana monev, metode, periode, serta manfaat monev
bagi upaya perbaikan program.
◦ Pelaksanaan monev dilakukan oleh tim
yang dibentuk beranggotakan instansi
terkait termasuk yang bertugas melakukan
pengawasan (Inspektorat), pihak lain
(Stakeholder, LSM, masyarakat).
REVIEW
KINERJA
TAHUNA
• Temuan pada saat monitoring merupakan informasi
yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi program
• Monitoring dapat diakukan dengan cara melakukan
pemantauan secara rutin website Kampung
Keluarga Berkualitas, serta melalui forum
pertemuan dan kunjungan langsung ke lapangan
16. PENGUKURAN
KEBERHASILA
N KAMPUNG
KELUARGA
BERKUALITAS
Indikator keberhasilan di Kampung
Keluarga Berkualitas dilihat dari
outcome/dampak melalui Indeks
Pembangunan Keluarga (iBangga)
yang akan diukur setiap tahun oleh
BKKBN utamanya di level Nasional
dan Provinsi.
Indeks Pembangunan Keluarga
menjelaskan kualitas keluarga
yang ditunjukkan melalui
ketentraman, kemandirian dan
kebahagiaan keluarga
Indeks Pembangunan Keluarga memberikan
gambaran peran dan fungsi keluarga di
Indonesia untuk mewujudkan keluarga
berkualitas
17. 2021
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman,
kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk
semua wilayah di Indonesia.
3 Dimensi, 11 Indikator
• Dimensi Ketentraman
• Kegiatan Ibadah
• Legalitas Keluarga
• Jaminan Kesehatan
• Keharmonisan Keluarga
2. Dimensi Kemandirian
• Pemenuhan Kebutuhan Dasar
• Jaminan Keuangan
• Keberlangsungan Pendidikan
• Kesehatan Keluarga
• Akses Media Online
3. Dimensi Kebahagiaan
• Interaksi Keluarga
• Interaksi Sosial
Target Indeks Pembangunan Keluarga
2019 2020 2022 2023 2024
Capaian
iBangga
2021
• Apa penyebab ibangga 2021 tidak tercapai?
• Bagaimana proses pengukuran beberapa variabel
dalam ibangga?
• Kendala dalam pengukuran ibangga?
• Program apa yang dihasilkan dari iBangga?
59 61
57
55
53,57
53,6
54,01
Sumber: Renstra BKKBN