Dokumen tersebut merupakan arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk tahun 2023. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan desa, penataan kelembagaan desa sesuai standar, serta peningkatan peranan PKK dan Posyandu dalam mendukung pemerintahan desa.
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
bahan-banten-revisi (1).ppt
1. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMERINTAHAN DESA TA. 2023
2. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
TUGAS
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan
desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1. Perumusan Kebijakan;
2. Pelaksanaan Kebijakan;
3. Pelaksanaan Pembinaan Umum dan
Koordinasi;
4. Pelaksanaan Pemetaan Urusan Pemerintahan
Desa;
5. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan
6. Pemberian Bimbingan Teknis;
di bidang fasilitasi penataan desa,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan
desa, pengelolaan keuangan dan aset desa,
produk hukum desa, pemilihan kepala desa,
perangkat desa, pelaksanaan penugasan
urusan pemerintahan, kelembagaan desa,
kerja sama pemerintahan, serta evaluasi
perkembangan desa
FUNGSI
TUGAS DAN FUNGSI
DITJEN BINA PEMDES
SESUAI PERMENDAGRI
13/2021
3. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
KEBIJAKAN PERUBAHAN ORGANISASI TATA KERJA DITJEN BINA PEMDES
BERDASARKAN PERPRES 114/2021 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1
PENGUATAN PERAN LEMBAGA PKK DAN POSYANDU DALAM
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2
PENGUATAN PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM
MELAKUKAN PEMBINAAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN SERTA FASILITASI
TERHADAP PEMERINTAH DESA, BPD DAN LEMBAGA PENDUKUNG
PEMERINTAH DESA
DIGITALISASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
3
4. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
CAPAIAN 2020-2021
5. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
KEGIATAN CAPAIAN
Pelatihan PTPD
Penyiapan Pelatih AD Yang
Berkompeten
Pelatih Aparatur Daerah
(MoT/ToT)
Pelatihan bagi BPD dan LKD
Pelatihan Aparatur Desa
Kegiatan Capaian
Fasilitasi Ranperbup Kewenangan Desa
Fasilitasi Batas Desa
Bantuan Sarpras Kantor Desa
Fasilitasi Pilkades Serentak
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
KEGIATAN CAPAIAN
Fasilitasi
SISKEUDES
Fasilitasi
SIPADES
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
KEGIATAN CAPAIAN
Desa Swadaya
Desa Swakarsa
Desa Swasembada
6. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
RANCANGAN RENCANA KERJA
TA.2023
7. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN
Peningkatan kapasitas dan sinergi
pembangunan pusat dan daerah, serta
pelayanan publik yang berkualitas dan
penguatan inovasi
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya tata kelola
pemerintahan desa yang efektif
dan efesien
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Persentase desa dengan nilai
Indeks Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kategori nilai
“Baik”
1. Jumlah Aparatur/Pengurus Kelembagaan
Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata
Kelola Pemerintahan Desa (Target: Aparatur
Pemdes dan LKD);
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Desanya telah
ditata Kelembagaan Desanya sesuai Standar
(Target: Lembaga Desa);
3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Desanya telah
ditata Sistem Pelayanan Administrasi
Kelembagaan Desa sesuai Standar (Target:
Sistem Pelayanan Administrasi Kelembagaan
Desa)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
8. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
2
3
4
1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui Pelatihan,
Bimbingan Teknis dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
Penataan Kelembagaan Desa baik Kelembagaan Pemerintah Desa maupun BPD dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa melalui pembinaan maupun asistensi secara berjenjang sehingga
pelayanan administrasi oleh Pemerintah Desa dapat dilaksanakan sesuai standar
Peningkatan Peranan PKK Sebagai Gerakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Tingkat
Desa dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Desa
Revitalisasi Posyandu Dalam Pemberian Layanan Sosial Dasar Bagi Keluarga Dan Perunan
Stunting Di Tingkat Desa
ISU STRATEGIS DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2022-2023
9. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
RENCANA PRIORITAS NASIONAL
Desa yang telah memiliki batas
wilayah sesuai ketentuan
Desa yang telah tertib administrasi
pengelolaan aset desa
Sistem dan Prosedur yang
dikembangkan
Peningkatan Kapasitas Aparat
Pemerintahan Desa dan Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Daerah/Desa yang Terintegrasi
Dengan Sistem
P3PD
1
2
3
4
5
6
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan
Kab/Kota (DEKONSENTRASI/TP)
7
10. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
RENCANA PROGRAM P3PD
TA.2023
11. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
P3PD adalah program yang bertujuan meningkatkan kapasitas
kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola
pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA (P3PD)
Memperkuat kinerja
Pemerintah dan Aparat
Desa melalui
peningkatan kapasitas
yang berbasis permintaan
dan kebutuhan
Memperkuat
pembangunan
partisipastif melalui
perbaikan sistem
pendampingan dan
peningkatan kapasitas
masyarakat
Pengenalan sistem
transfer insentif berbasis
kinerja (performance-
based grant, PBG)
melalui pemberian
insentif untuk menguji
perbaikan kinerja di Tk
Desa dan Kab
Memperkuat koordinasi,
supervisi, monitoring dan
Evaluasi Kinerja Desa
melalui penguatan sistem
informasi dan data desa
berbasis teknologi
1 2 3 4
12. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
Tujuan program:
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem
akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan
kualitas belanja di tingkat desa.
Komponen dan Institusi Pelaksana
1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan
Desa oleh Kemendagri (Executing Agency — lembaga
penyelenggara)
2. Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif oleh
Kemendesa PDTT
3. Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif oleh
Kemendagri dan Kemenkeu
4. Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional oleh
Bappenas & Kemenko PMK
Sasaran P3PD:
• Terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi yang berorientasi pada
hasil Nasional
• Tersedianya sistem pemberian layanan berbasis teknologi
• Tersedianya layanan dukungan baru di lokasi-lokasi prioritas
• Terbangunnya sistem Penghargaan kinerja
Latar Belakang:
1. Pelaksanaan peningkatan penyaluran dana desa belum
didukung kemampuan dalam mengelola rencana pembangunan
dan anggaran belanja secara efektif dan efisien
2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan
penganggaran di tingkat desa yang dapat diwujudkan melalui
penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.
3. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa
diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan
pembangunan dan kemandirian desa
Tingkat
Pemerintahan
(total)/Tahun
Tahun 1 Tahun 2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
Provinsi
33 33 33 33 33
Kabupaten/Kota
100 180 250 330 380
Desa
16.519 27.656 47.038 58.502 66.496
13. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang ditingkatkan
Kualitasnya
Sistem dan Prosedur yang dikembangkan
Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem
Dukungan Manajamen P3PD
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan Kab/Kota
(DEKONSENTRASI/TP)
OUTPUT PROGRAM P3PD SESUAI RENCANA KERJA TA.2023
14. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDE
S
binapemdes.kemendagri.go.id
TERIMA
KASIH