SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMERINTAHAN DESA TA. 2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
TUGAS
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan
desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1. Perumusan Kebijakan;
2. Pelaksanaan Kebijakan;
3. Pelaksanaan Pembinaan Umum dan
Koordinasi;
4. Pelaksanaan Pemetaan Urusan Pemerintahan
Desa;
5. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan
Pelaporan
6. Pemberian Bimbingan Teknis;
di bidang fasilitasi penataan desa,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan
desa, pengelolaan keuangan dan aset desa,
produk hukum desa, pemilihan kepala desa,
perangkat desa, pelaksanaan penugasan
urusan pemerintahan, kelembagaan desa,
kerja sama pemerintahan, serta evaluasi
perkembangan desa
FUNGSI
TUGAS DAN FUNGSI
DITJEN BINA PEMDES
SESUAI PERMENDAGRI
13/2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
KEBIJAKAN PERUBAHAN ORGANISASI TATA KERJA DITJEN BINA PEMDES
BERDASARKAN PERPRES 114/2021 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI
1
PENGUATAN PERAN LEMBAGA PKK DAN POSYANDU DALAM
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2
PENGUATAN PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM
MELAKUKAN PEMBINAAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN SERTA FASILITASI
TERHADAP PEMERINTAH DESA, BPD DAN LEMBAGA PENDUKUNG
PEMERINTAH DESA
DIGITALISASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
3
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
CAPAIAN 2020-2021
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
KEGIATAN CAPAIAN
Pelatihan PTPD
Penyiapan Pelatih AD Yang
Berkompeten
Pelatih Aparatur Daerah
(MoT/ToT)
Pelatihan bagi BPD dan LKD
Pelatihan Aparatur Desa
Kegiatan Capaian
Fasilitasi Ranperbup Kewenangan Desa
Fasilitasi Batas Desa
Bantuan Sarpras Kantor Desa
Fasilitasi Pilkades Serentak
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
KEGIATAN CAPAIAN
Fasilitasi
SISKEUDES
Fasilitasi
SIPADES
Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
KEGIATAN CAPAIAN
Desa Swadaya
Desa Swakarsa
Desa Swasembada
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
RANCANGAN RENCANA KERJA
TA.2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TUJUAN
Peningkatan kapasitas dan sinergi
pembangunan pusat dan daerah, serta
pelayanan publik yang berkualitas dan
penguatan inovasi
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya tata kelola
pemerintahan desa yang efektif
dan efesien
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Persentase desa dengan nilai
Indeks Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kategori nilai
“Baik”
1. Jumlah Aparatur/Pengurus Kelembagaan
Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata
Kelola Pemerintahan Desa (Target: Aparatur
Pemdes dan LKD);
2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Desanya telah
ditata Kelembagaan Desanya sesuai Standar
(Target: Lembaga Desa);
3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Desanya telah
ditata Sistem Pelayanan Administrasi
Kelembagaan Desa sesuai Standar (Target:
Sistem Pelayanan Administrasi Kelembagaan
Desa)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
2
3
4
1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui Pelatihan,
Bimbingan Teknis dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
Penataan Kelembagaan Desa baik Kelembagaan Pemerintah Desa maupun BPD dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa melalui pembinaan maupun asistensi secara berjenjang sehingga
pelayanan administrasi oleh Pemerintah Desa dapat dilaksanakan sesuai standar
Peningkatan Peranan PKK Sebagai Gerakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Tingkat
Desa dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Desa
Revitalisasi Posyandu Dalam Pemberian Layanan Sosial Dasar Bagi Keluarga Dan Perunan
Stunting Di Tingkat Desa
ISU STRATEGIS DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2022-2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
RENCANA PRIORITAS NASIONAL
Desa yang telah memiliki batas
wilayah sesuai ketentuan
Desa yang telah tertib administrasi
pengelolaan aset desa
Sistem dan Prosedur yang
dikembangkan
Peningkatan Kapasitas Aparat
Pemerintahan Desa dan Pengurus
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Daerah/Desa yang Terintegrasi
Dengan Sistem
P3PD
1
2
3
4
5
6
Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan
Kab/Kota (DEKONSENTRASI/TP)
7
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
RENCANA PROGRAM P3PD
TA.2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
P3PD adalah program yang bertujuan meningkatkan kapasitas
kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola
pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DESA (P3PD)
Memperkuat kinerja
Pemerintah dan Aparat
Desa melalui
peningkatan kapasitas
yang berbasis permintaan
dan kebutuhan
Memperkuat
pembangunan
partisipastif melalui
perbaikan sistem
pendampingan dan
peningkatan kapasitas
masyarakat
Pengenalan sistem
transfer insentif berbasis
kinerja (performance-
based grant, PBG)
melalui pemberian
insentif untuk menguji
perbaikan kinerja di Tk
Desa dan Kab
Memperkuat koordinasi,
supervisi, monitoring dan
Evaluasi Kinerja Desa
melalui penguatan sistem
informasi dan data desa
berbasis teknologi
1 2 3 4
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
Tujuan program:
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem
akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan
kualitas belanja di tingkat desa.
Komponen dan Institusi Pelaksana
1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan
Desa oleh Kemendagri (Executing Agency — lembaga
penyelenggara)
2. Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif oleh
Kemendesa PDTT
3. Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif oleh
Kemendagri dan Kemenkeu
4. Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional oleh
Bappenas & Kemenko PMK
Sasaran P3PD:
• Terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi yang berorientasi pada
hasil Nasional
• Tersedianya sistem pemberian layanan berbasis teknologi
• Tersedianya layanan dukungan baru di lokasi-lokasi prioritas
• Terbangunnya sistem Penghargaan kinerja
Latar Belakang:
1. Pelaksanaan peningkatan penyaluran dana desa belum
didukung kemampuan dalam mengelola rencana pembangunan
dan anggaran belanja secara efektif dan efisien
2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan
penganggaran di tingkat desa yang dapat diwujudkan melalui
penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.
3. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa
diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan
pembangunan dan kemandirian desa
Tingkat
Pemerintahan
(total)/Tahun
Tahun 1 Tahun 2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
Provinsi
33 33 33 33 33
Kabupaten/Kota
100 180 250 330 380
Desa
16.519 27.656 47.038 58.502 66.496
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang ditingkatkan
Kualitasnya
Sistem dan Prosedur yang dikembangkan
Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem
Dukungan Manajamen P3PD
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan Kab/Kota
(DEKONSENTRASI/TP)
OUTPUT PROGRAM P3PD SESUAI RENCANA KERJA TA.2023
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
@binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
TERIMA
KASIH

More Related Content

What's hot

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxYettiAnita
 
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang SelatanMateri Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatanjoihot
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...infosanitasi
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSiti Sahati
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaAji Qan D
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanHerman Purba
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Bagus ardian
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Paparan forum skpd
Paparan forum skpdPaparan forum skpd
Paparan forum skpdasholahuddin
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPenataan Ruang
 

What's hot (20)

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang SelatanMateri Teknis RTRW Tangerang Selatan
Materi Teknis RTRW Tangerang Selatan
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
Pedoman persetujuan subtansi dalam penetapan rancangan peraturan daerah tenta...
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Pedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR KotaPedoman penyusunan RDTR Kota
Pedoman penyusunan RDTR Kota
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Bab ii tinjauan kebijakan 2504Bab ii tinjauan kebijakan 2504
Bab ii tinjauan kebijakan 2504
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappeda
 
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
Paparan Dokumen Pengadaan Tanah (solobalapan-walikukun)
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Paparan forum skpd
Paparan forum skpdPaparan forum skpd
Paparan forum skpd
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
 

Similar to bahan-banten-revisi.ppt

bahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptbahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptkhairulumam93
 
bahan-banten-revisi (1).ppt
bahan-banten-revisi (1).pptbahan-banten-revisi (1).ppt
bahan-banten-revisi (1).pptRiniRosita5
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...baroto0103
 
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptPAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptSiiBong1
 
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptxEGUSGUNANSYAH
 
PEMBINAAN PKB.pptx
PEMBINAAN  PKB.pptxPEMBINAAN  PKB.pptx
PEMBINAAN PKB.pptxIinnnn
 
Konvergensi Workshop KKB Malut P.pptx
Konvergensi Workshop KKB Malut P.pptxKonvergensi Workshop KKB Malut P.pptx
Konvergensi Workshop KKB Malut P.pptxzulkarnainramadhan1
 
Presentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptx
Presentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptxPresentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptx
Presentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptxHuziMahdiAttamimi
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptxssuserc17747
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptxssuserc17747
 
Strategi Penurunan Stunting.pptx
Strategi Penurunan Stunting.pptxStrategi Penurunan Stunting.pptx
Strategi Penurunan Stunting.pptxPemkot prabumulih
 
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdfdesriantoboy2
 
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptxPKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptxNurdinZaky
 
99. Paparan Dispermasdes Prov Jateng.pptx
99. Paparan Dispermasdes Prov Jateng.pptx99. Paparan Dispermasdes Prov Jateng.pptx
99. Paparan Dispermasdes Prov Jateng.pptxnugisptraining
 
Paparan Kepala Bappeda Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2024.pptx
Paparan Kepala Bappeda Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2024.pptxPaparan Kepala Bappeda Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2024.pptx
Paparan Kepala Bappeda Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2024.pptxPipitProject
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...TV Desa
 
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdfmateri_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdfmtsn2paluta02
 
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Agus hariyanto
 
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptxBAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptxbidpsppmkotabjm
 

Similar to bahan-banten-revisi.ppt (20)

bahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.pptbahan-banten-revisi.ppt
bahan-banten-revisi.ppt
 
bahan-banten-revisi (1).ppt
bahan-banten-revisi (1).pptbahan-banten-revisi (1).ppt
bahan-banten-revisi (1).ppt
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
 
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.pptPAPARAN SAKIP 2022-.ppt
PAPARAN SAKIP 2022-.ppt
 
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
0202-Webinar-Dirjen-3-Februari-2021 (1).pptx
 
PEMBINAAN PKB.pptx
PEMBINAAN  PKB.pptxPEMBINAAN  PKB.pptx
PEMBINAAN PKB.pptx
 
Konvergensi Workshop KKB Malut P.pptx
Konvergensi Workshop KKB Malut P.pptxKonvergensi Workshop KKB Malut P.pptx
Konvergensi Workshop KKB Malut P.pptx
 
Presentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptx
Presentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptxPresentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptx
Presentasi Pengawasan Desa Inspektur Kalbar.pptx
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (2).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (2).pptx
 
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptxMateri pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR  TAHUN 2022 (edit).pptx
Materi pemaparan sakip DISKOP- UM KAB. BLITAR TAHUN 2022 (edit).pptx
 
Strategi Penurunan Stunting.pptx
Strategi Penurunan Stunting.pptxStrategi Penurunan Stunting.pptx
Strategi Penurunan Stunting.pptx
 
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?Mengapa Desa Harus Bernovasi?
Mengapa Desa Harus Bernovasi?
 
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
 
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptxPKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
PKAD_ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI_KEMENDES 020722 edit.pptx
 
99. Paparan Dispermasdes Prov Jateng.pptx
99. Paparan Dispermasdes Prov Jateng.pptx99. Paparan Dispermasdes Prov Jateng.pptx
99. Paparan Dispermasdes Prov Jateng.pptx
 
Paparan Kepala Bappeda Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2024.pptx
Paparan Kepala Bappeda Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2024.pptxPaparan Kepala Bappeda Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2024.pptx
Paparan Kepala Bappeda Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2024.pptx
 
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19  | Malmi...
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Era Pandemi Covid 19 | Malmi...
 
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdfmateri_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
materi_rapat_koordinasi_kearsipan_nasional_tahun_2022_17_mei_2022_1652840224.pdf
 
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
 
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptxBAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
 

Recently uploaded

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Recently uploaded (14)

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

bahan-banten-revisi.ppt

  • 1. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA TA. 2023
  • 2. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id TUGAS menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1. Perumusan Kebijakan; 2. Pelaksanaan Kebijakan; 3. Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Koordinasi; 4. Pelaksanaan Pemetaan Urusan Pemerintahan Desa; 5. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 6. Pemberian Bimbingan Teknis; di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa FUNGSI TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA PEMDES SESUAI PERMENDAGRI 13/2021
  • 3. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id KEBIJAKAN PERUBAHAN ORGANISASI TATA KERJA DITJEN BINA PEMDES BERDASARKAN PERPRES 114/2021 TENTANG KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1 PENGUATAN PERAN LEMBAGA PKK DAN POSYANDU DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 2 PENGUATAN PERAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN SERTA FASILITASI TERHADAP PEMERINTAH DESA, BPD DAN LEMBAGA PENDUKUNG PEMERINTAH DESA DIGITALISASI SISTEM PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3
  • 4. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id CAPAIAN 2020-2021
  • 5. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa KEGIATAN CAPAIAN Pelatihan PTPD Penyiapan Pelatih AD Yang Berkompeten Pelatih Aparatur Daerah (MoT/ToT) Pelatihan bagi BPD dan LKD Pelatihan Aparatur Desa Kegiatan Capaian Fasilitasi Ranperbup Kewenangan Desa Fasilitasi Batas Desa Bantuan Sarpras Kantor Desa Fasilitasi Pilkades Serentak Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa KEGIATAN CAPAIAN Fasilitasi SISKEUDES Fasilitasi SIPADES Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa KEGIATAN CAPAIAN Desa Swadaya Desa Swakarsa Desa Swasembada
  • 6. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id RANCANGAN RENCANA KERJA TA.2023
  • 7. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TUJUAN Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi SASARAN STRATEGIS Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efesien INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik” 1. Jumlah Aparatur/Pengurus Kelembagaan Desa yang Memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa (Target: Aparatur Pemdes dan LKD); 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang Desanya telah ditata Kelembagaan Desanya sesuai Standar (Target: Lembaga Desa); 3. Jumlah Kabupaten/Kota yang Desanya telah ditata Sistem Pelayanan Administrasi Kelembagaan Desa sesuai Standar (Target: Sistem Pelayanan Administrasi Kelembagaan Desa) INDIKATOR KINERJA PROGRAM @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id
  • 8. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id 2 3 4 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa melalui Pelatihan, Bimbingan Teknis dengan memanfaatkan Teknologi Informasi Penataan Kelembagaan Desa baik Kelembagaan Pemerintah Desa maupun BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui pembinaan maupun asistensi secara berjenjang sehingga pelayanan administrasi oleh Pemerintah Desa dapat dilaksanakan sesuai standar Peningkatan Peranan PKK Sebagai Gerakan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Tingkat Desa dalam mendukung tugas-tugas Pemerintah Desa Revitalisasi Posyandu Dalam Pemberian Layanan Sosial Dasar Bagi Keluarga Dan Perunan Stunting Di Tingkat Desa ISU STRATEGIS DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2022-2023
  • 9. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id RENCANA PRIORITAS NASIONAL Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa Sistem dan Prosedur yang dikembangkan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem P3PD 1 2 3 4 5 6 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan Kab/Kota (DEKONSENTRASI/TP) 7
  • 10. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id RENCANA PROGRAM P3PD TA.2023
  • 11. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id P3PD adalah program yang bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA (P3PD) Memperkuat kinerja Pemerintah dan Aparat Desa melalui peningkatan kapasitas yang berbasis permintaan dan kebutuhan Memperkuat pembangunan partisipastif melalui perbaikan sistem pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat Pengenalan sistem transfer insentif berbasis kinerja (performance- based grant, PBG) melalui pemberian insentif untuk menguji perbaikan kinerja di Tk Desa dan Kab Memperkuat koordinasi, supervisi, monitoring dan Evaluasi Kinerja Desa melalui penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi 1 2 3 4
  • 12. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id Tujuan program: Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa. Komponen dan Institusi Pelaksana 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa oleh Kemendagri (Executing Agency — lembaga penyelenggara) 2. Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif oleh Kemendesa PDTT 3. Perbaikan Kinerja Desa Berbasis Insentif oleh Kemendagri dan Kemenkeu 4. Koordinasi, Pemantauan dan Kebijakan Nasional oleh Bappenas & Kemenko PMK Sasaran P3PD: • Terbangunnya kepemimpinan dan koordinasi yang berorientasi pada hasil Nasional • Tersedianya sistem pemberian layanan berbasis teknologi • Tersedianya layanan dukungan baru di lokasi-lokasi prioritas • Terbangunnya sistem Penghargaan kinerja Latar Belakang: 1. Pelaksanaan peningkatan penyaluran dana desa belum didukung kemampuan dalam mengelola rencana pembangunan dan anggaran belanja secara efektif dan efisien 2. Perlu dilakukan perbaikan terhadap kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat desa yang dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. 3. Peningkatan tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan dan kemandirian desa Tingkat Pemerintahan (total)/Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Provinsi 33 33 33 33 33 Kabupaten/Kota 100 180 250 330 380 Desa 16.519 27.656 47.038 58.502 66.496
  • 13. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa yang ditingkatkan Kualitasnya Sistem dan Prosedur yang dikembangkan Daerah/Desa yang Terintegrasi Dengan Sistem Dukungan Manajamen P3PD Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Tingkat Provinsi dan Kab/Kota (DEKONSENTRASI/TP) OUTPUT PROGRAM P3PD SESUAI RENCANA KERJA TA.2023
  • 14. DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @binapemdes_kemendagri TVBINAPEMDES binapemdes.kemendagri.go.id TERIMA KASIH