Dokumen tersebut membahas tentang tata cara protokoler bagi pejabat negara yang mencakup pengertian, asas, tujuan, dan ruang lingkup keprotokolan seperti tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Dokumen ini juga menjelaskan pedoman tata tempat, perbedaan acara kenegaraan dengan acara resmi, serta bidang-bidang kegiatan keprotokolan.

1. TATA CARA PROTOKOLER
PEJABAT NEGARA
Oleh:
Tim Event Organizer

2. 2
“Acara berjalan bagus, tak
seorangpun ingat. Jika ada kesalahan
semua orang tak melupakan.”
“Baik dan/atau buruknya
penyelenggaraan keprotokolan akan
berimplikasi terhadap citra seorang
pemimpin, citra suatu
institusi/organisasi dan citra suatu
negara.”

3. SUMBER-SUMBER HUKUM PROTOKOLER
Persetujuan
Internasiona
• Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hub. Diplomatik
• Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hub. Konsuler
Peraturan
Nasional
• UU No. 9/2010 tentang Keprotokolan
• UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
• PP No. 62/1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat , Tata Upacara, dan Tata
Penghormatan
• PP No. 40/1958 tentang Bendera Kebangsaan RI
• PP No. 41/1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing
• PP No. 42/1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan
• PP No. 43/1958 tentang Lambang Negara
• PP No. 44/1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
• Kepres No. 32/1971 tentang Protokol Negara
Dasar Non-
Juridis
• Adat istiadat/kebiasaan setempat
• Nilai sosial dan budaya
• Asas timbal balik/resiprositas
• Kaidah agama
• Common sense/logika umum
3

4. PENGERTIAN, ASAS, DAN TUJUAN
KEPROTOKOLAN
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata
Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau
kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. (PASAL 1
UU NO. 9 TAHUN 2010)
4
Asas (Pasal 2 UU No.9/2010)
1.Kebangsaan
Mencerminkan sifat dan watak bangsa yang
pluralistik
2. Ketertiban dan Kepastian Hukum
menimbulkan ketertiban dalam masyarakat
melalui adanyakepastian hukum
3.Keseimbangan, Keserasian, dan
Keselarasan
Mencerminkan K3 antara kepentingan individu
dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan
negara
4.Timbal balik
Setimpal /balas jasa terhadap keprotokolan
negara lain
Tujuan (Pasal 3 UU No.9/2010)
1. Memberikan penghormatan kepada Pejabat
Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan
Negara asing dan/atau organisasi internasional,
serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau
Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam
negara, pemerintahan, dan masyarakat;
2. Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu
acara agar tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai
dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku,
baik secara nasional maupun internasional; dan
3. Menciptakan hubungan baik dalam tata
pergaulan antarbangsa.

5. • Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan
dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat
dan undangan lain.
• Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan
oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan
tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara
dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
Dimana
diaturnya?
• Pejabat Negara
• Pejabat Pemerintahan
• Perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional
• Tokoh masyarakat tertentu
• Tamu negara
• Tamu pemerintah dan/atau tamu lembaga Negara lainnya
Siapa yang
diatur?
5
Pengaturan Keprotokolan (Pasal 4 ayat 2 UU No. 9/2010)

6. PERBEDAAN ACARA KENEGARAAN DENGAN
ACARA RESMI
N
O
KARAKTERISTIK
ACARA
KENEGARAAN
ACARA RESMI
1 Audience
Presiden, Wakil
Presiden, Undangan
lain
Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintah, Undangan
lain
2 Kehadiran Undangan Tidak diwakili Boleh diwakili
3 Penyelenggaraan Terpusat Tidak terpusat
4 Penyelenggara
Negara/panitia
negara
Lembaga
negara/instansi
pemerintah
5 Pakaian upacara Pakaian “Kebesaran”
Lengkap/resmi/batik/
harian
6 Ketentuan Secara penuh
Sesuai situasi dan
kondisi
6

7. RUANG LINGKUP KEPROTOKOLAN
• Pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara
asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi. (Pasal 1 ayat 4 UU No. 9/2010)
TATA TEMPAT
• Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. (Pasal
1 ayat 5 UU No. 9/2010)
TATA UPACARA
• Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh
Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. (Pasal 1 ayat 6 UU No.
9/2010)
TATA PENGHORMATAN
7

8. PEDOMAN TATA TEMPAT (PRESEANCE)
8
Aturan
dasar
preseance
Urutan
preseance
Aturan
memasuki
kendaraan
Aturan
umum tata
tempat dan
duduk
Aturan
kedatangan
dan
kepergian/
pulang
Jajar
kehormata
1 2 3 4 5 6

9. 1. ATURAN DASAR PRESEANCE
“Orang yang dianggap paling utama atau tertinggi,
mempunyai urutan paling depan atau mendahului.”
“Jika orang-orang dalam posisi duduk atau berdiri
berjajar, yang paling penting adalah mereka yang
disebelah kanan.”
“Urutan dalam memberikan sambutan dalam acara
resmi adalah dimulai dari yang terendah tingkat
kedudukan/ jabatannya dan terakhir yang
tertinggi/paling utama.”
9

10. 2. URUTAN PRESEANCE
Menetapkan jumlah
tamu/pejabat VIP (Very
Important Person) atau VIC
(Very Important Citizen)
Menentukan ranking tamu/VIP
dari yang tertinggi sampai
terendah dan memberi nomor
urut (1,2,3, dst) atau sesuai UU
No. 9/2010 Pasal 9-11 (tata
tempat)
Menetapkan tempat duduk
sesuai rumus/ aturan yang
berlaku yaitu orang paling
utama mempunyai
urutan/nomor pertama, dst
10
No
Nama
Pejabat/VIP
Hadir/Tidak
Hadir
1 Presiden RI 
2 Wakil Presiden RI ×
3 Gubernur 
4 Wakil Gubernur ×
5 Bupati ×
Buatlah ceklist daftar hadir VIP

11. 11
Tata Tempat di Ibukota Negara RI (UU No. 9/2010 Pasal 9)
a. Presiden Republik Indonesia;
b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
c. mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
k. perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan;
l. duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil
Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
n. menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
p. pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
q. anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;
r. pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputi
Gubernur Senior dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
s. gubernur kepala daerah;
t. pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
u. pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara
Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pejabat eselon I atau yang disetarakan;
v. bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

12. 3. ATURAN MEMASUKI KENDARAAN
12
Pesawat udara
Seseorang yang paling utama
masuk pesawat paling akhir.
Saat turun
mendahului/turun pertama.
Kapal Laut
Orang paling utama naik
terlebih dahulu. Saat turun
paling dahulu pula.
Kereta api/mobil
Orang paling utama baik saat
naik ataupun sewaktu turun
akan mendahului/
terlebih dulu.
supirajudan
utama
pintu keluar
gedung
kedua
keluar gedung
kondisional
keluar gedung

13. 4. ATURAN UMUM TATA TEMPAT DAN
DUDUK
13
MEJA PERTEMUAN
Rumusan GANJIL
3 orang (kiri ← 3 1 2 → kanan)
5 orang (kiri ← 5 3 1 2 4 → kanan)
7 orang (kiri ← 7 5 3 1 2 4 6 → kanan)
1 3 524
A B DCE

14. 4. ATURAN UMUM TATA TEMPAT DAN
DUDUK
14
MEJA PERTEMUAN
Rumusan GENAP
2 orang (kiri ← 2 1 → kanan)
4 orang (kiri ← 4 2 1 3 → kanan)
6 orang (kiri ← 6 4 2 1 3 5 → kanan)
2 4 613
A C EBD
5
F

15. 4. ATURAN UMUM TATA TEMPAT DAN
DUDUK
15
Penandatanganan Kerjasama Disaksikan Oleh Menteri/Pejabat
(Memorandum of Understanding)
Menteri/Pejabat
Utama
MC
PRESS
Penandatangan Kerjasama**
Menteri/Pejabat
Kedua*
* Kondisional apabila terdapat lebih dari satu
** Bisa lebih dari dua orang

16. 5. ATURAN KEDATANGAN DAN
KEPERGIAN PULANG
Pedoman umum yang berlaku dan perlu diingat adalah dalam peristiwa resmi,
orang yang paling utama beserta rombongan selalu datang paling akhir, dan
apabila meninggalkan/pulang ruangan lebih dahulu. Oleh karena itu, perlu
disediakan ruang transit atau ruang tunggu sebelum acara siap dimulai.
16

17. 6. JAJAR KEHORMATAN
1. Orang yang paling dihormati harus datang dari arah sebelah kanan
pejabat yang menyambut.
2. Apabila orang yang paling dihormati adalah yang menyambut tamu,
maka tamu akan datang dari sebelah kiri.
3. Tata urutan dalam jajar kehormatan untuk penerimaan (receiving line)
yaitu orang yang paling utama adalah yang menjabat tangan/menyambut
pertama kali dan seterusnya sesuai dengan urutannya.
4. Tata urutan dalam jajar kehormatan untuk pelepasan (farewell line) yaitu
17
Kedatangan
1
2
3
Pelepasa
n
1
2
3

18. 18
Bidang Kegiatan Keprotokolan
PengarahAcara
• Menyusun program
acara secara
menyeluruh
• Menciptakan
kenyamanan dalam
acara secara berdaya
dan berhasil guna
• Mengendalikan serta
mengawasi
bermacam masalah
kegiatan acara
secara menyeluruh
PembawaAcara
•Berpenampilan serasi dalam
membawakan seluruh rincian
kegiatan acara
•Bergaya nada suara dan
bahasa menarik dalam
menghimpun perhatian
hadirin/peserta acara/upacara
•Menguasai dan menjaga
kelangsungan serta kelancaran
materi acara dalam mata
rantai yang saling berkaitan
PetugasPelayanan
•Menunjukkan kecermatan,
ketangkasan, dan
keterampilan dalam setiap
tindakan pelayanan
•Menghayati sopan
santun/etiket protokol dengan
tertib dan bertanggung jawab
•Melancarkan/mengatur
jalannya kegiatan dan
menghindarkan hambatan
acara secara terus menerus
Pemandu Acara MC Protokol
Harus memiliki
IMAGE yang
terarah
Harus
memiliki ke-
PEKA-an dan
KREATIVITAS
yang tinggi
Harus memiliki
INISIATIF dan
MOBILITAS
yang tinggi

19. APA YANG HARUS DIMILIKI SEORANG
PROTOKOL?
• Mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam protokoler terutama hubungan antar
manusia/masyarakat
• Percaya diri dan bersikap tegas
• Bermental kuat dan berkepribadian tangguh
• Memiliki feeling dan taste kuat (terampil dan cekatan terhadap situasi)
• Mampu mengambil keputusan dengan teliti dan cepat tetapi cermat
• Sangat peka/sensitif terhadap permasalahan yang timbul
• Senang bekerjasama dengan orang lain
• Sangat memahami perasaan orang lain
• Sederhana, sopan, santun, dan ramah pada setiap orang
• Pandai membawa diri dan selalu mawas diri
• Rendah hati tetapi tidak rendah diri
• Berpenampilan menarik
• Pandai berbusana sesuai dengan suasana
• Berbahasa dengan tekanan dan suara yang baik
• Pandai menyimpan suatu rahasia dan daya ingat yang tinggi
• Memiliki pengetahuan tentang ketatausahaan dan unsur-unsur manajemen
19

20. TERIMAKASIH
20