Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paparan uu no. 9 tahun 2010 bimtek keprotokolan maret

11,022 views

Published on

Paparan UU no 9 Tahun 2010 Keprotokolan Humas Pemkot

Published in: Government & Nonprofit
  • If we are speaking about saving time and money this site ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ is going to be the best option!! I personally used lots of times and remain highly satisfied.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Paparan uu no. 9 tahun 2010 bimtek keprotokolan maret

  1. 1. 1 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KOTA MADIUNKOTA MADIUN
  2. 2. PENGERTIAN PROTOKOLPENGERTIAN PROTOKOL  pengertian keprotokolanpengertian keprotokolan secarasecara umumumum dapat diartikan sebagaidapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka mengaturkegiatan dalam rangka mengatur dandan atau mengurus tata kehidupan sesuaiatau mengurus tata kehidupan sesuai dengan norma yang berlaku.dengan norma yang berlaku.
  3. 3. Ketentuan UmumKetentuan Umum 1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. 2. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain. 3. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
  4. 4. Ketentuan UmumKetentuan Umum 4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
  5. 5. Ketentuan UmumKetentuan Umum 7. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang- Undang. 8. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 9. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke
  6. 6. Ketentuan UmumKetentuan Umum 10. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan. 11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  7. 7. ASAS a. kebangsaan; b. ketertiban dan kepastian hukum; c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan d. timbal balik.
  8. 8. TUJUAN a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat; b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional; dan c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antarbangsa.
  9. 9. RUANG LINGKUP (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi: a. Tata Tempat; b. Tata Upacara; dan c. Tata Penghormatan. (2) Pengaturan diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi; a. Pejabat Negara; b. Pejabat Pemerintahan; c. perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional; dan d. Tokoh Masyarakat Tertentu.
  10. 10. TATA TEMPATTATA TEMPAT Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.
  11. 11. TATA TEMPATTATA TEMPAT (1) Tata Tempat dalam Acara Resmi di kabupaten/kota ditentukan dengan urutan: a. bupati/walikota; b. wakil bupati/wakil walikota; c. mantan bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil walikota; d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya; e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya; f. sekretaris daerah, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan, kepala kepolisian, ketua pengadilan semua badan peradilan, dan kepala kejaksaan negeri di kabupaten/kota;
  12. 12. TATA TEMPATTATA TEMPAT g. pemimpin partai politik di kabupaten/kota yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; h. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota atau nama lainnya; i. pemuka agama, pemuka adat, dan Tokoh Masyarakat Tertentu tingkat kabupaten/ kota; j. asisten sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala badan tingkat kabupaten/kota, kepala dinas tingkat kabupaten/kota, dan pejabat eselon II, kepala kantor perwakilan Bank Indonesia di tingkat kabupaten, ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota; k. kepala instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis instansi vertikal, komandan tertinggi Tentara Nasional Indonesia semua angkatan di kecamatan, dan kepala kepolisian di kecamatan; l. kepala bagian pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, dan pejabat eselon III; dan m.lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan pejabat
  13. 13. TATA TEMPATTATA TEMPAT (2) Dalam hal penyelenggara negara, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu hadir dalam Acara Resmi di kabupaten/kota, para pejabat tersebut menempati urutan Tata Tempat terlebih dahulu.
  14. 14. TATA TEMPATTATA TEMPAT Tata Tempat bagi penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah dalam pelaksanaan Acara Resmi sebagai berikut: a. dalam hal Acara Resmi dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Presiden dan/atau Wakil Presiden. b. dalam hal Acara Resmi tidak dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyelenggara dan/atau pejabat tuan rumah mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.
  15. 15. TATA TEMPATTATA TEMPAT SuamiatauIstri: (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi dapat didampingi istri atau suami. (2) Istriatausuamimenempati urutan sesuai Tata Tempat suami atau istri.
  16. 16. TATA TEMPATTATA TEMPAT Pejabat yangmewakili: (1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, kepala perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu berhalangan hadir pada Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, tempatnya tidak diisi oleh yang mewakilinya. (2) Seorang yang mewakili mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatannya.
  17. 17. 17 Upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi: a. Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia; b. hari besar nasional; c. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara; d. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan e. hari ulang tahun lahirnya provinsi dan kabupaten/kota.   TATA UPACARA: UpacaraTATA UPACARA: Upacara BenderaBendera
  18. 18. 18 Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi: a. tata urutan dalam upacara bendera; b. tata bendera negara dalam upacara bendera; c. tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera; dan d. tata pakaian dalam upacara bendera.     TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera
  19. 19. 19 Tata urutan upacara bendera meliputi tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan tata urutan upacara bendera dalam upacara bendera. TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera
  20. 20. 20 Tata urutan upacara sekurang-kurangnya meliputi: a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan e. pembacaan doa. TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera
  21. 21. 21 Tata urutan upacara bendera dalam rangka peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik sekurang-kurangnya meliputi: a. pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya; b. mengheningkan cipta; c. mengenang detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain selama satu menit; d. pembacaan Teks Proklamasi; dan e. pembacaan doa. TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera
  22. 22. 22 Tata bendera negara dalam upacara bendera meliputi: a. bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam; b. tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan c. penghormatan pada saat pengibaran TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera
  23. 23. 23 (1) Tata lagu kebangsaan dalam upacara meliputi: a. pengibaran atau penurunan bendera Negara dengan diiringi lagu kebangsaan; b. iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara. (3) Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera
  24. 24. 24 (1) Tata pakaian upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara. (2) Dalam Acara Kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. (3) Dalam Acara Resmi dapat digunakan pakaian sipil harian atau seragam resmi lain yang telah ditentukan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, pakaian nasional, pakaian sipil harian, atau seragam resmi TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera
  25. 25. 25 (1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, diperlukan kelengkapan dan perlengkapan. (2) Kelengkapan upacara, antara lain, meliputi: a. inspektur upacara; b. komandan upacara; c. perwira upacara; d. peserta upacara; e. pembawa naskah; f. pembaca naskah; dan g. pembawa acara. TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera
  26. 26. 26 (3) Perlengkapan upacara, antara lain, meliputi: a. bendera; b. tiang bendera dengan tali; c. mimbar upacara; d. naskah Proklamasi; e. naskah Pancasila; f. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera
  27. 27. 27 Dalam hal terjadi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terlaksananya tata, tata upacara dilaksanakan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi tersebut.   TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara BenderaUpacara Bendera
  28. 28. 28  Upacara bukan upacara bendera dapat dilaksanakan untuk Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.  Tata Upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan Acara Kenegaraan dan Acara Resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara. TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara Bukan BenderaUpacara Bukan Bendera
  29. 29. 29 Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, antara lain, meliputi: a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; b. pembukaan; c. acara pokok; dan d. penutup. TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara Bukan BenderaUpacara Bukan Bendera
  30. 30. 30 (1) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi disesuaikan menurut jenis acara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata diatur dalam Peraturan Presiden. Bendera negara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar. TATA UPACARA:TATA UPACARA: Upacara Bukan BenderaUpacara Bukan Bendera
  31. 31. (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan. (2) Penghormatan meliputi: a. penghormatan dengan bendera negara; b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan. (2) Penghormatan meliputi: a. penghormatan dengan bendera negara; b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata penghormatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   TATA PENGHORMATANTATA PENGHORMATAN
  32. 32. KETENTUAN LAIN-LAIN  Penyelenggaraan keprotokolan di daerah khusus atau daerah istimewa dilaksanakan dengan menghormati kekhususan atau keistimewaan daerah tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.  Pendanaan keprotokolan dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  33. 33. 33  Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.     Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- KETENTUAN PENUTUP
  34. 34. TAMBAHAN 34
  35. 35. PEJABAT NEGARA UU ASN PASAL 122 a.    Presiden dan Wakil Presiden; b.    Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; c.    Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d.    Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; e.    Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan  peradilan kecuali hakim ad hoc; f.     Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; g.    Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h.    Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; i.      Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; j.     Menteri dan jabatan setingkat menteri; k.    Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; l.      Gubernur dan wakil gubernur; m.   Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n.    Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang. 35
  36. 36. 37  ORANG YANG BERHAKMENDAPAT TATA URUTAN PERTAMA/PALING TINGGI ADALAHMEREKA YANG MEMPUNYAI URUTAN PALING DEPAN/MENDAHULUI. (1)  JIKA BERJAJAR, YANG BERADA DI SEBELAHKANAN DARI ORANG YANG MENDAPAT URUTAN TATA TEMPAT PALING UTAMA, DIANGGAPLEBIH TINGGI/MENDAHULUI ORANG YANG DUDUKDI SEBELAHKIRINYA. (3) (1) ( 2) (4) (2) (1) (3)  JIKA MENGHADAPMEJA, TEMPAT UTAMA YANG MENGHADAPKE PINTU KELUARDAN TEMPAT TERAKHIRADALAHTEMPAT YANG PALING DEKAT DENGAN PINTU KELUAR.
  37. 37. Bila ada dua orang, yang kanan adalah yg pertama ( 2 , 1 ) Bila ada tiga org, yg pertama adalah yg di tengah ( 2 , 1 , 3 ) Bila ada empat orang, maka urutannya sbb ( 4 , 2 , 1 , 3 ) Bila ada lima orang adalah sebagai berikut ( 4 , 2 , 1 , 3 , 5 )
  38. 38. JAJAR KEHORMATAN  ORANG DIHORMATI DATANG DARI ARAH BAHU SEBELAH KANAN PEJABAT YG MENYAMBUT.  APABILA YG DIHORMATI SBG PENYAMBUT MAKA TAMU YANG DISAMBUT DATANG DARI ARAH BAHU SBL KIRI PENYAMBUT.  UNTUK PENERIMAAN ( RECEIVING LINE ), ORG YG UTAMA DLM JAJAR TSB ADL YG PERTAMA KALI MENYAMBUT.  UNTUK PENGLEPASAN ( FAREWELL LINE ), ORG UTAMA DLM JAJAR TSB ADL YANG MELEPAS / MENJABAT TANGAN PALING AKHIR.
  39. 39. KEDATANGAN
  40. 40. PELEPASAN
  41. 41. 1. Lambang Negara 2. Foto Presiden dan Wakil Presiden RI 3. Bendera Negara 4. Lagu Kebangsaan  Pemasangan Lambang Negara (Burung Garuda) Wajib dilingkungan Kantor/Instansi (Ruang Kerja/Ruangan Acara)  Bendera Merah Putih disetiap Ruangan Acara Wajib dengan menggunakan Tiang  Foto Presiden dan Wakil Presiden Wajib yang diperoleh dari Setneg UU No.24/2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan  Lagu Kebangsaan Indonesia Raya tidak diperkenaankan rekaman tapi Live  Lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama  Menggunakan Electon atau Korsik
  42. 42. Lagu KebangsaanLagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan : A.Untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden B.Untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan bendera negara yang diadakan dalam upacara C. Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah D. Dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah E. Untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi F. Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional G. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. ( Pasal 59 ayat 1 )
  43. 43. Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan : a.Sebagai pernyataan rasa kebangsaan b. Dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran c. Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain d. Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni internasional. ( Pasal 59 ayat 2 )
  44. 44. 1. Dapat di nyanyikan dengan di iringi alat musik, tanpa di iringi alat musik ataupun diperdengarkan secara instrumental 2. Yang di iringi alat musik di nyanyikan lengkap satu strofe, dengan 1 x ulangan pd refren 3. Yang tidak diringi alat musik, dinyayikan lengkap 1 stanza pertama dengan 1 x ulangan pd bait ke 3 stanza pertama ( pasal 60 UU 24 Th 2009 )
  45. 45. Dilarang !!! a. Mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan b. Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial c. Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. ( Pasal 64 )
  46. 46. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang, bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama Bendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur Ketentuan ukuran : a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja ( Pasal 4 ayat 1 ) ( Pasal 4 ayat 2 ) ( Pasal 4 ayat 3 )
  47. 47.  Bendera Negara dikibarkan dan/atau dipasang pada tiang yg besar dan tingginya seimbangdg ukuran Bendera Negara  Bendera Negara yg dipasang pada dinding, dipasang membujur rata  Bendera Negara yg dikibarkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dg kidmad, dan tdk menyentuhtanah  Bendera Negara yg dikibarkan setengah tiang, dinaikkan hingga ke ujung tiang, dihentikan sebentar dan diturunkantepat setengah tiang  Bendera Negara setengah tsb hendak diturunkan, dinaikkan terlebih dahulu hingga ujung tiang, dihentikan sebentar, kemudian TATA CARA PENGGUNAAN BENDERA NEGARA ( Pasal 13 ) ( Pasal 14 )
  48. 48.  Apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan  Apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah  Apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa di depan rombongan  Bendera Negara tidak dipasang bersilang dengan bendera atau panji organisasi  Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi Bendera Negara dipasang bersama dengan Bendera atau Panji Organisasi ( Pasal 21 )
  49. 49.  Istana Presiden Dan Wakil Presiden  Gedung Atau Kantor Lembaga Negara  Gedung Atau Kantor Lembaga Pemerintah  Gedung Atau Kantor Lembaga Pemerintah Nonkementerian  Gedung Atau Kantor Lembaga Pemerintah Daerah  Gedung Atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Gedung Atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri  Gedung Atau Halaman Satuan Pendidikan  Gedung Atau Kantor Swasta  Rumah Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden  Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Negara  Rumah Jabatan Menteri  Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian  Rumah Jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, Dan Camat;  Gedung Atau Kantor Atau Rumah Jabatan Lain  Pos Perbatasan Dan Pulau-pulau Terluar Di Wilayah NKRI  Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia  Taman Makam Pahlawan Nasional ( Pasal 9 )
  50. 50.  Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara  Memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial  Mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam  Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara  Memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara. LARANGAN ! ! ! ( Pasal 24 )
  51. 51. TERIMA KASIHTERIMA KASIH S U M A T E R A K A L IM A N T A N J A V A I R IA N J A Y A 52

×