Diklat CPNS Kab Pali dan Seluma

1. Keprotokalan

2. PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
FASILITATOR
M.Hoyin.R
Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Provinsi Sumsel
Palembang, 2019
Keprotokolan

3. Kode Etik Pembelajaran di Kelas
Gembira
Partisipasi
Respon

4. h.hoyin@yahoo.co.id
Hoyin_lubay
Jl. Sultan Mansyur 386 RT.05 RW.02
Bukit Lama Palembang
0811789909
Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumsel
Rizmu

5. h.hoyin@yahoo.co.id
Materi
Keprotokalan
Oleh

6. PENGERTIAN PROTOKOL DAN
KEPROTOKOLAN
MENGENAL ACARA KENEGARAAN DAN
ACARA RESMI
KONSEPSI DASAR KEPROTOKOLAN
TANYA JAWAB

7. PENGERTIAN PROTOKOL
 Anggapan awam/umum:
Seseorang dengan pakaian lengkap yang sibuk
mengatur suatu kegiatan/upacara
Seseorang yang tampil di depan mike
membawakan acara (MC)
Seseorang yang bertugas melayani atau menerima
tamu-tamu dalam suatu upacara
Anggapan seperti ini perlu diluruskan

8. PENGERTIAN PROTOKOL
(MENURUT KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA,
W.J.S. POERWADARMINTA)
 Protokol ialah:
Surat-surat resmi yang memuat hasil-hasil
perundingan/persetujuan
Peraturan-peraturan upacara di Istana Kepala
Negara
Berkenaan dengan penyambutan tamu-tamu
negara

9. PENGERTIAN PROTOKOL
(Oxford Dictionary)
• A system of rules governing formal occasions, eg: meetings
between governments, officials, etc: the protocol of
diplomatic visits, a breach of protocol. Protocol demands
that formal dress be worn on such occasions. (Susunan
peraturan yang mengatur acara-acara formal, contoh
pertemuan antar pemerintah, pejabat dan lain-lain,
misalnya protokol dalam kunjungan diplomatik,
pelanggaran keprotokolan. Protokol mengharuskan
digunakannya pakaian formal dalam acara-acara resmi).
• The first or original version of an agreement, in writing.
(Versi pertama atau asli dari sebuah perjanjian, dalam
writing).

10. ASAL MULA KATA PROTOKOL
Bahasa Yunani
Protos
(yang pertama)
Kolla
(lem atau perekat)
Protokollum
Bahasa Latin
Protocole
Bahasa Perancis
Lembaran
pertama dari
suatu
gulungan
papyrus
Semua
catatan
dokumen
negara yang
bersifat
nasional dan
internasional
Proses verbal:
official minutes,
agreement, treaty,
seperti Protokol
Jenewa, Protokol
Paris dan Protokol
Kyoto

11. PENGERTIAN PROTOKOL
Protokol adalah serangkaian aturan dalam
acara kenegaraan atau acara resmi, yang
meliputi aturan mengenai tata tempat, tata
upacara dan tata penghormatan, sehubungan
dengan penghormatan kepada seseorang,
sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya
dalam negara, pemerintah atau masyarakat”
(UU No. 8 tahun 1987 tentang Protokol)

12. PENGERTIAN KEPROTOKOLAN
Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan
yang berkaitan dengan aturan dalam acara
kenegaraan atau acara resmi yang meliputi
Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata
Penghormatan sebagai bentuk penghormatan
kepada seseorang sesuai dengan jabatan
dan/atau kedudukannya dalam negara,
pemerintahan, atau masyarakat.
(UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan)

13. LANDASAN DAN SUMBER HUKUM
KEPROTOKOLAN
 PERSETUJUAN INTERNASIONAL
 Konvensi Wina 1815, 1961 dan 1963
 PERATURAN PERUNDANGAN
 UU Nomor 8 Tahun 1987 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun
2010 tentang Keprotokolan
 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 UU Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 dan 1963
 PP Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata
Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan
 Keppres Nomor 32 Tahun 1971 tentang Protokol Negara
 Permensesneg Nomor 13 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI
 TRADISI, ADAT ISTIADAT DAN KEBIASAAN SETEMPAT
 AZAS TIMBAL BALIK (RESIPROSITAS)
 LOGIKA UMUM (COMMON SENSE)

14. DEFINISI ACARA KENEGARAAN DAN
ACARA RESMI
• Acara Kenegaraan adalah Acara yang bersifat
kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara
terpusat, dihadiri oleh presiden dan/atau Wakil
Presiden serta pejabat negara lainnya dalam
melaksanakan acara tertentu.
• Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi
yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah
atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan
tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh
Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah
serta undangan lainnya.

15. ACARA KENEGARAAN DAN
ACARA RESMI

16. PENJELASAN GAMBAR
ACARA KENEGARAAN
• Bersifat Kenegaraan. Pada Acara
Kenegaraan mengenakan
pakaian kebesaran. Kehadiran
undangan tidak boleh
diwakilkan.
• Pembesar Upacara, harus
dihadiri oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden
• Penyelenggaraannya diatur
secara terpusat oleh Panitia
Negara
• Melaksanakan Acara Tertentu
ACARA RESMI
• Bersifat Resmi, dapat
menggunakan Pakaian Sipil
Harian atau pakaian lain yang
telah ditentukan. Undangan
dapat diwakilkan.
• Dapat oleh Pejabat Negara
dan/atau Pejabat Pemerintah
• Penyelenggaraannya tidak oleh
Panitia Negara namun oleh
Lembaga Negara, Instansi
Pemerintah Pusat/Daerah
• Melaksanakan tugas dan fungsi
tertentu

17. TATA TEMPAT (PRESEANCE)
 Adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi
internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara
kenegaraan atau acara resmi;
 Mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan
dan siapa yang berhak mendapat prioritas.

18. ATURAN DASAR TATA TEMPAT
1. Orang yang berhak mendapat tata
urutan pertama/paling tinggi adalah
mereka yang mempunyai urutan paling
depan/mendahului.

19. ATURAN DASAR TATA TEMPAT
2. Jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari
orang yang mendapat urutan tata tempat paling
utama, dianggap lebih tinggi/mendahului orang
yang duduk di sebelah kirinya.
3. Jika menghadap meja, tempat utama yang
menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir
adalah tempat yang paling dekat dengan pintu
keluar.
4. Pada posisi berjajar pada garis yang sama,
tempat yang terhormat adalah di tempat paling
tengah, dan di tempat sebelah kanan luar.

20. Persembahan tarian pada Acara Peresmian dan Groundbreaking
Proyek-Proyek MP3EI Kaltim di Balikpapan, tanggal 24 Oktober 2012.
(Foto: Anung/Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres)

21. ATURAN DASAR TATA TEMPAT
5. Apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata
urutan paling utama di pesawat terbang naik paling
akhir dan turun paling dahulu.

22. ATURAN DASAR TATA TEMPAT
6. Dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang
yang paling dihormati selalu datang paling
akhir dan pulang paling dahulu.

23. PEDOMAN TATA TEMPAT
a. Urutan Tata Tempat di Pusat:
1) Presiden RI
2) Wakil Presiden RI
3) Mantan Presiden &
Mantan Wakil Presiden RI
4) Ketua Lembaga Negara
(Ketua MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY)
5) Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
6) Duta Besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan
Organisasi Internasional.
8

24. 7) Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, Gubernur BI, Ketua
Badan Penyelenggara Pemilu, Wakil Ketua BPK,
MA, MK dan KY.
8) Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Anggota DPR-
RI, dan Anggota DPD-RI, serta Dubes LBBP-RI.
9) Kepala Staf TNI AD, AL dan AU TNI
10) Pemimpin Parpol yang memiliki wakil di DPR-RI
11) Anggota BPK, Ketua Muda dan Hakim Agung MA,
Hakim MK, dan Anggota KY Republik Indonesia.
12) Pemimpin LN yang ditetapkan sebagai PN,
Pemimpin LN lainnya yang ditetapkan dg UU,
DGS dan Deputi Gubernur BI, serta Wakil Ketua
Badan Penyelenggara Pemilu.
9

25. 13) Gubernur Kepala Daerah.
14) Pemilik Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Tertentu
15) Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian,
Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf AD, AL, dan AU
TNI, Wakil Kapolri, Wakil Jakgung, Wakil
Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, Pejabat Eselon I
atau yang disetarakan.
16) Bupati/Walikota dan Ketua DPRD
Kabupaten/Kota; dan
17) Pimpinan tertinggi representasi organiasi
keagamaan tingkat nasional yang secara faktual
diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan
Masyarakat. 10

26. b. Urutan Tata Tempat di Provinsi:
1) Gubernur;
2) Wakil Gubernur;
3) Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4) Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya;
5) Kepala Perwakilan Konsuler Negara Asing di
daerah;
6) Wakil Ketua DPRD Provinsi atau nama lainnya;
7) Sekretaris Daerah, Panglima/Komandan Tertinggi
TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua
Pengadilan Tinggi semua badan peradilan, dan
Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi.
11

27. b. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Provinsi:
8) Pemimpin Parpol di Provinsi yang memiliki wakil
di DPRD Provinsi;
9) Anggota DPRD Provinsi atau nama lainnya,
Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
dan Anggota Majelis Rakyat Papua;
10) Bupati/Walikota;
11) Kepala Kantor Perwakilan BPK di daerah, Kepala
Kantor Perwakilan BI di daerah, Ketua KPUD;
12) Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh
Masyarakat Tertentu Tingkat Provinsi;
13) Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
11

28. b. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Provinsi:
14) Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Wakil Ketua
DPRD Kabupaten/Kota;
15) Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
16) Asisten Sekda Provinsi, Kepala Dinas Tingkat
Provinsi, Kepala Kantor Instansi Vertikal di
Provinsi, Kepala Badan Provinsi, dan Pejabat
Eselon II; dan
17) Kepala Bagian Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pejabat Eselon III.
11

29. c. Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota:
1) Bupati/Walikota;
2) Wakil Bupati/Walikota;
3) Mantan Bupati/Walikota dan Wakil
Bupati/Walikota;
4) Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama lainnya;
5) Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau nama
lainnya;
6) Sekretaris Daerah, Komandan Tertinggi
TNI semua angkatan, Kepala Kepolisian, Ketua
Pengadilan Negeri semua badan peradilan, dan
Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota;
11

30. c. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota:
7) Pemimpin Parpol di Provinsi yang memiliki wakil
di DPRD Kabupaten/Kota;
8) Anggota DPRD Kabupaten/Kota atau nama
lainnya;
9) Pemuka Agama, Pemuka Adat, dan Tokoh
Masyarakat Tertentu Tingkat Kabupaten/Kota;
10) Asisten Sekda Kabupaten/Kota, Kepala Badan
Tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Tingkat
Kabupaten/Kota, dan Pejabat Eselon II, Kepala
Kantor Perwakilan BI di Tingkat Kabupaten,
Ketua KPU Kabupaten/Kota;
11

31. c. Lanjutan Urutan Tata Tempat di Kabupaten/Kota:
11) Kepala Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota,
Kepala Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal,
Komandan Tertinggi TNI semua angkatan di
kecamatan, dan Kepala Kepolisian di kecamatan;
12) Kepala Bagian Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Camat, dan Pejabat Eselon III;
13) Lurah/Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dan Pejabat Eselon IV.
d. Istri / suami yg mendampingi Pejabat Negara/
Pemerintah atau Tokoh Masyarakat ttt mendapat
tempat sesuai dengan urutan tata tempat pejabat tsb
11

32. e. Dlm hal Pejabat Negara/Pemerintah atau Tokoh
Masyarakat ttt berhalangan hadir pd suatu acara,
maka tempatnya tidak diisi oleh Pejabat yg mewakili
(Pejabat yg mewakili mendapat tempat sesuai dg
jabatan yang dipangkunya)
f. Dalam hal Pejabat Negara/Pemerintahan memangku
jabatan lebih dari satu yang berbeda tingkatannya,
maka tata tempatnya berdasarkan urutan yang
lebih dahulu
g. Mantan Pejabat Negara/Pemerintah mendapat tempat
setingkat lebih rendah dari jabatan yg pernah
dipangku sebelumnya
12

33. 13
h. Acara resmi yang diselenggarakan oleh instansi
pusat dan dilaksanakan di daerah, maka Menteri/
Pimpinan LPNK yang bertindak sebagai tuan rumah
acara. Sedangkan tuan rumah daerah adalah
Gubernur atau Bupati/Walikota.
i. Pendamping Presiden RI atau Wakil Presiden RI
pada saat menghadiri acara resmi di daerah :
- Bila penyelenggaranya adalah instansi pusat,
maka Menteri/Pimpinan LPNK yang mendampingi
- Bila penyelenggaranya adalah daerah, maka
Gubernur atau Bupati/Walikota yang bersang-
kutan yang mendampingi

34. 14
3. Contoh Pengaturan Tata Tempat
a. Berdiri
- Bila berjabat tangan :
P
5 4 3 2 1
M
1 2 3 4 5
- Bila tidak berjabat tangan :
5 3 1 2 4 4 2 1 3
P = Presiden
1 = Presiden
M = Masyarakat

35. 15
b. Duduk
- Dalam rapat (meja bentuk U):
13 12
11 10
9 8
7 6
5 3 1 2 4
- Meja Bulat :
1 = Pemimpin Rapat
1
67
5 4
3 2

36. 16
- Dalam pertemuan / tatap muka (theater):
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6
4 2 1 3
1 = Presiden

37. LAYOUT TEMPAT ACARA PERESMIAN
Berhadapan : Satu Arah :
Kursi Utama/Main Seat
Kursi Menteri/ Rombongan
Resmi Presiden
Kursi Perangkat
Kursi Muspida Daerah
Meja Prasasti
Podium
Para Undangan lainnya
Tombol Sirine 17

38. LAYOUT TEMPAT ACARA
PELANTIKAN PEJABAT
NEGARA/PEMERINTAH
Presiden RI Para Pejabat yang dilantik Para istri pejabat
18
Wakil Presiden RI Para Pimp Lembaga Negara,
Menteri, Ka. LPND/Eselon I
Undangan lain
Perangkat Kepresidenan Rohaniwan

39. LAYOUT TEMPAT ACARA JAMUAN
SANTAP MALAM KENEGARAAN
Kursi Utama/Main Seat Para Ka. Lembaga Negara,
Menteri dan Romb. Resmi
Tamu Negara
Undangan lain
19

40. KESIMPULAN
Aturan Dasar Tata tempat yang telah
kita bahas bersama tersebut pada
dasarnya mengandung esensi bahwa
tata tempat (preseance)
mengandung unsur tentang siapa
yang berhak didahulukan dan siapa
yang berhak mendapat prioritas.

41. TATA UPACARA
JENIS UPACARA
PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
UPACARA
PAKAIAN UPACARA
Aturan untuk melaksanakan
upacara dalam Acara
Kenegaraan atau Acara
Resmi (Pasal 1 UU Nomor 9
Tahun 2010)

42. JENIS UPACARA
UPACARA BENDERA
• Kegiatan pengibaran atau
penurunan bendera merah
putih yang dilaksanakan
dalam rangka memperingati
hari-hari besar nasional,
seperti HUT Proklamasi
Kemerdekaan RI, Hari
Kebagkitan Nasional, Hari
Pahlawan dll.
BUKAN UPACARA BENDERA
• Kegiatan yang memerlukan
pengaturan protokol seperti
antara lain penerimaan
tamu-tamu Presiden,
credentials,
penganugerahan tanda
kehormatan, peresmian
pembukaan
munas/rakernas, dll.

43. Penerimaan
Tamara
Penyelenggaraan
Upacara lainnya:
hari besar nas,
credentials dll.
Penyelenggaraan
Resepsi/Jamuan
Pengaturan
rapat/sidang
/konferensi
Perjalanan ke
daerah/LN

44. PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA
•Apa, siapa yang harus
berbuat apa, dimana
(tempat), bilamana (waktu)
•Bagaimana tata caranya
Perencanaan
Upacara
•Menyusun acara, tata
ruang, pengaturan tempat,
membuat rencana upacara,
menetapkan jenis pakaian
•Pengecekan kelengkapan
dan perlengkapan upacara
Persiapan
Upacara •Pembukaan
•Acara Pokok
•Penutup
Pelaksanaan
Upacara

45. PAKAIAN UPACARA
No Pejabat Sipil
(Pria/Wanita)
TNI/POLRI Wanita
(istri pejabat)
Acara
1. PSDH/PSN PDU 2 Pakaian Nasional PSDH: Jamuan resepsi/santap
resmi atau kenegaraan
PSN: Acara resmi/kenegaraan
di luar negeri
2. PSL PDU 1
dan 3
Pakaian Nasional Upacara resmi/kenegaraan,
bepergian resmi ke LN,
upacara pelantikan pejabat
tertentu
3. PSR PDU 4 Bebas Rapi Upacara selain upacara
kenegaraan, seperti menerima
tamu LN, upacara pelantikan
4. PSH PDH Bebas Rapi Bekerja sehari-hari dan
keperluan umum lainnya, spt:
upacara peresmian proyek dll
5. Batik Batik Batik Acara resmi/tidak resmi di luar
jam kerja atau acara lainnya

46. TATA PENGHORMATAN
DALAM KEPROTOKOLAN

47. DASAR
• Pasal 31 UU No. 9 Tahun 2010, “Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau
organisasi internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu
mendapat penghormatan.
• Yang dimaksud dengan penghormatan dan perlakuan
sesuai dengan kedudukannya dan martabatnya adalah
sikap perlakuan yang bersifat protokol yang harus
diberikan kepada seseorang dalam acara kenegaraan atau
acara resmi sesuai dengan jabatan dan/atau
kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau
masyarakat.

48. DEFINISI TATA PENGHORMATAN
(MENURUT PASAL 1 AYAT 8 PP NO. 62 TAHUN 1990)
• Aturan untuk melaksanakan pemberian
hormat bagi:
Pejabat Negara
Pejabat
Pemerintah
Tokoh
Masyarakat
• Acara Kenegaraan
• Acara Resmi
• Acara Kenegaraan
• Acara Resmi
• Acara Kenegaraan
• Acara Resmi

49. BENTUK-BENTUK PENGHORMATAN
• Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk preseance
• Penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotation
Rotation
Urutan
Sambutan
Jajar
kehormatan
Naik
kendaraan
Kedatangan
dan
kepulangan

50. LANJUTAN BENTUK-BENTUK
PENGHORMATAN
• Penghormatan terhadap seseorang dalam
bentuk perlakuan
• Penghormatan terhadap sesorang dengan
menggunakan Bendera Kebangsaan Sang
Merah Putih
• Penghormatan terhadap seseorang dengan
menggunakan Lagu Kebangsaan Indonesia
Raya
• Penghormatan Jenazah

51. PENGHORMATAN TERHADAP
LAMBANG-LAMBANG KEHORMATAN NKRI

52. PENGHORMATAN TERHADAP LAMBANG NEGARA
Penggunaan
Lambang
Negara sbg
cap atau
materai
Penggunaan
Lambang
Negara sbg
Lencana
Penggunaan
Lambang
Negara sbg
Perisai
Penggunaan
Lambang
Negara di
Luar Negeri

53. PENGHORMATAN TERHADAP
BENDERA KEBANGSAAN
Ukuran
Penaikan dan
Penurunan
Pengibaran
bersama Bendera
Kebangsaan Asing
Tempat
Pengibaran
Bendera
Kebangsaan
bersama Bendera
Organisasi
Waktu Pengibaran
Sebagai Penutup
Jenazah
Bendera
Kebangsaan Asing
di Indonesia

54. Kedudukan dan Perlakuan
terhadap Presiden dan
Wakil Presiden RI Ukuran dan Tata Cara
Pemasangan Gambar Resmi
Presiden dan Wakil Presiden RI