Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PP38
Similar to PP38 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
PP38
- 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN Jakarta , 21 Agustus 2023
- 2. PERATURAN TENTANG KERUGIAN NEGARA/DAERAH 2 Bendahara BPK Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Presiden, Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Pihak Ketiga Proses Peradilan subyek Penetapan Pengaturan KUH Perdata
- 3. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 63 ayat (2) “Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah”. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Ditetapkan: 12 Oktober 2016 Diundangkan: 13 Oktober 2016 Mulai berlaku: 13 Oktober 2016 3
- 4. AMANAT PP NOMOR 38 TAHUN 2016 Peraturan Menteri/ Pimpinan Lembaga Peraturan Menteri Dalam Negeri 4 • Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini • Menteri Dalam Negeri menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
- 5. PENGERTIAN kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah KERUGIAN NEGARA/ DAERAH TUNTUTAN GANTI KERUGIAN PP NOMOR 38 TAHUN 2016 5
- 6. TUJUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya 6 UU No. 1 Tahun 2004, Penjelasan Pasal 59 ayat (1):
- 7. DASAR PEMIKIRAN Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan Barang Nyata dan Pasti Jumlahnya Melawan Hukum (Sengaja/Lalai) TIDAK Melawan Hukum (Sengaja/Lalai) Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat lain BUKAN Kerugian Negara/Daerah Penghapusan TUNTUTAN GANTI KERUGIAN 7 Kerugian Negara/Daerah
- 8. SUBYEK DAN OBYEK Obyek Subyek Pegawai Negeri bukan bendahara a. Pegawai ASN b. Anggota TNI c. Anggota Polri Pejabat lain a. Pejabat Negara (UU ASN) b. Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah Uang dan/atau barang bukan milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Yang dimaksud pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah Ketua dan Anggota DPRD sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBN/APBD 8 Kewajiban melakukan tindakan pengamanan
- 9. PROSES PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH Upaya Penyelesaian Kerugian dengan Cara Damai Ya Tidak diperoleh Ya SKP2KS LUNAS Surat Ket Tanda Lunas PPKN/D MAJELIS keberatan Menerima Pihak Yg Merugikan 1 2 Tidak Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah Atasan Langsung/Kepala Satker dapat menunjuk Pegawai ASN/Anggota TNI/Polri /Pejabat Lain utk melakukan verifikasi Atasan Langsung/Kepala Satker SKTJM LHP kpd PPKN/D memuat: 1. Jumlah 2. Pihak Yg Bertanggungjawab Paling lambat 14 hari kerja 1 2 3 WAN PRESTASI Ada Indikasi kerugian negara selesai YA TIDAK PPKN/D TPKN/D BPK beritahu Lapor ≤ 7 hk Melawan hukum/ lalai
- 10. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung Aparat Pengawasan Internal Pemerintah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan laporan tertulis yang bersangkutan informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab perhitungan ex officio pelapor secara tertulis 10 INFORMASI KERUGIAN NEGARA/DAERAH
- 11. Verifikasi Informasi Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/AnggotaTentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Negara/Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan : Atasan kepala satuan kerja/kepala satuan kerja: 1. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; dan 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya; Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban verifikasi informasi dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (PPKN/D) Adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah. No Pihak Yang Merugikan PPKN/D Kewenangan dilaksanakan oleh 1. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga Menteri/Pimpinan Lembaga Kepala Satuan Kerja 2. Menteri/Pimpinan Lembaga Menteri Keuangan selaku BUN 3. Kepala Satuan Kerja Menteri/Pimpinan Lembaga Atasan Kepala Satuan Kerja 12
- 13. Tugas dan Wewenang TPKN/TPKD: 1. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah; 2. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/ Daerah; 3. Menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah; 4. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan 5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya. TPKN/TPKD dibentuk oleh PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan. TPKN/TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. Adalah Tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD) 13
- 14. PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA/DAERAH 14 Nilai Buku • nilai perolehan yang dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan aset tersebut Nilai Wajar • estimasi harga yang akan diterima dari penjualan asset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi atau
- 15. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) Memuat materi: 1. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; 2. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar; 3. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/ Daerah; 4. Pernyataan penyerahan barang jaminan; dan 5. Pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali. Adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud. Pernyataan penyerahan barang jaminan, disertai: a. daftar barang yang menjadi jaminan; b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan c. surat kuasa menjual • Melanggar Hukum: Penggantian kerugian paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani • Kelalaian: Penggantian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani secara tunai dan angsuran 15
- 16. SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA(SKP2KS) Memuat materi: 1. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; 2. Perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah; 3. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar; 4. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah; dan 5. Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Adalah surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. Penggantian kerugian negara/daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 hari sejak diterbitkannya SKP2KS SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. 16 SKP2KS diterbitkan paling lambat 7 hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN/TPKD
- 17. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (MAJELIS) Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D atas : 1. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai. 2. penggantian kerugian negara/daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi. 3. penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah diterbitkan SKP2KS. Majelis dibentuk oleh PPKN/D. Jumlah anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. Adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. 17
- 18. ANGGOTA MAJELIS No PPKN/D Anggota 1. Menteri/ Pimpinan Lembaga a. pejabat/pegawai pada sekretariat jenderal/ kesekretariatan badan lain; b. pejabat/pegawai pada inspektorat jenderal/satuan pengawasan internal; dan c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya. 18
- 19. Adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. SKP2K mempunyai hak mendahulu SKP2K ATAS SKTJM WANPRESTASI SKP2K ATAS PENERBITAN SKP2KS Memuat materi: a. Pertimbangan Majelis; b. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dipulihkan; d. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan e. Daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual/dicairkan Memuat materi: a. Pertimbangan Majelis; b. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; c. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar; d. Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris; e. Perintah untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah; f. Cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara/ Daerah; dan g. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f. SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) 19 SKP2K diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan
- 20. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Majelis Materi Sidang Majelis Sidang dan Putusan Hasil Sidang Majelis SKTJM Pertimbangan penerbitan SKP2K PPKN/D Wanprestasi SKP2K Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Negara Penerbitan SKP2KS Keberatan? Tidak Ada Ada Menerima seluruhnya Menolak seluruhnya Pertimbangan Pembebasan dan Penghapusan Pertimbangan Penerbitan SKP2K PPKN/D SKP2K Menerima/menolak sebagian Pertimbangan Penerbitan SKP2K SKP2K PPKN/D PPKN/D SK Pembebasan Mengusulkan Penghapusan Tidak dapat mengganti Setuju Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Setuju Tidak Setuju Pertimbangan Penghapusan Majelis dapat memerintahkan TPKN/D melalui PPKN/D untuk melakukan pemeriksaan kembali PPKN/D Tidak Setuju Penerbitkan SKTJM dan SKP2KS 1 2 3 27 USUL PENGHAPUSAN
- 21. KEDALUWARSA 21 sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi sejak diketahuinya Kerugian Negara/ Daerah Add text in here 3 Tahun 5 Tahun • sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan, atau • sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, atau • Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKN/D 8 Tahun Tanggung jawab Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara/Daerah menjadi hapus Kewajiban Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa KEDALUWARSA
- 22. PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati/ Walikota melaporkan penyelesaian kerugian negara/ daerah kepada BPK paling lambat 60 hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan 22
- 23. KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA 23
- 24. 24 1 2 3 Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tunduk pada Peraturan Perundang- undangan yang sebelumnya Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
- 25. Sesuai amanat PP 38 Tahun 2016 bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara. Berikut ketentuan yang perlu diatur dalam peraturan Menteri dimaksud. h. Masa penyampaian dan frekuensi teguran tertulis; i. Format SKP2KS; j. Format SKP2K atas SKTJM wanprestasi; k. Penugasan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang; l. Format SKP2K atas proses SKP2KS; m. Hal-hal lain yang perlu dimuat dalam Surat Keputusan; n. Format surat penagihan; o. Permohonan pengurangan tagihan ; p. Format surat keterangan tanda lunas; q. Format surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan; dan r. Upaya penagihan kerugian negara dan ketentuan piutang macet; a. Mekanisme penunjukan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tugas verifikasi; b. Kewenangan pejabat penyelesaian kerugian negara; c. Keanggotaan, tugas, dan wewenang TPKN; d. Penghitungan jumlah kerugian negara termasuk nilai barang yang telah diasuransikan; e. Hal-hal lain yang perlu dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan selain pihak yang bertanggung jawab dan jumlah kerugian negara; f. Format SKTJM; g. Mekanisme pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM; KETENTUAN YANG PERLU DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI 25
- 26. DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN Subdit Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Fihak Ketiga, dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi CP : F.J. WENJI – 082146436477
- 27. PENGAKUAN AKUNTANSI (Buletin Teknis Nomor 20 Akuntansi Kerugian Negara/Daerah) Pengakuan atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas • Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan aset tetap, persediaan, surat berharga dan aset lain selain uang kas tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya. Pengakuan atas Piutang TGR • Diakui di neraca pada saat terbit SKTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang. Pengakuan Beban • Apabila kehilangan/kekurangan tersebut terbukti bukan kesalahan pegawai bukan Bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional. 27
- 28. 28